Kamboja

Hun Manet poses at the start of his meeting with Japan's Prime Minister Fumio Kishida (not pictured) at the Prime Minister's official residence in Tokyo, Japan, February 16, 2022. /CFP

August 9 2023

Anak Sulung PM Kamboja Resmi Gantikan Sang Ayah

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Kamboja, Perdana Menteri, Politik 0

Putra sulung penguasa Kamboja telah mendapatkan dukungan sebagai perdana menteri berikutnya di Kamboja dalam sebuah rangkaian formalitas yang mengonfirmasi peralihan kekuasaan. Pada hari Senin (07/08/2023), raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Hun Manet akan menggantikan ayahnya, Hun Sen, yang telah memerintah selama 38 tahun.

Hun Sen mengumumkan bahwa Ia akan mundur hanya beberapa hari setelah pemilihan 23 Juli lalu, yang dikritik oleh negara Barat karena tidak demokratis. Partainya memenangkan hampir semua kursi kecuali lima di parlemen, setelah oposisi utama dilarang ikut pemilu. Namun, Hun Sen menolak tunduhan-tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penyerahan kursi PM ke anaknya bukan untuk suksesi dinasti, namun untuk menjaga perdamaian dan menghindari ‘pertumpahan darah’ jika dia meninggal dunia saat menjabat.

Raja Norodom Sihamoni mengeluarkan dekret kerajaan setelah Hun Sen mengirim surat permohonan catatan resmi.

Pengangkatannya masih perlu dikonfirmasi oleh parlemen pada tanggal 22 Agustus, tetapi diperkirakan akan berjalan lancar di Majelis Nasional di mana 120 dari 125 kursi dikuasai oleh Partai Rakyat Kamboja Hun Sen.

Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People’s Party/CCP) berhasil meraih paling tidak 6.398.311 suara dari total 8,2 juta pemilih. Di sisi lain, Partai Fucinpec mendapatkan 716.490 suara populer. Jika dibedah lebih lanjut, terdapat 8,2 juta surat suara yang didistribusikan, dengan total 7,7 juta suara sah dan 440.154 suara dianggap rusak oleh panitia.

Hun Manet, 45 tahun, yang baru-baru ini merupakan komandan Angkatan Darat Kerajaan Kamboja, telah lama disiapkan untuk peran kepemimpinan ini. Pendekatan pemerintahan baru Hun Manet juga diperkirakan akan mencakup wajah-wajah muda. Banyak dari pria yang naik bersama Hun Sen melalui revolusi Khmer Merah dan perang saudara pada tahun 1970-an dan 1980-an juga turun, dalam beberapa kasus memberikan posisi mereka kepada anak-anak mereka sendiri.

Peralihan ini pertama kali diumumkan pada tahun 2021, tetapi hingga bulan Juli tidak jelas kapan penyerahan kekuasaan akan terjadi.

Masih akan dibayangi kekuasaan sang ayah?

Waktu itu, Hun Sen menyatakan bahwa ia mundur untuk memastikan stabilitas di Kamboja. Namun, Hun Sen mengatakan bahwa ia akan tetap memimpin Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa – posisi yang, menurut analis politik, masih memberikan kendali mutlak baginya.

Sejak berkuasa pada tahun 1985, pemerintahan Hun Sen semakin otoriter dengan menyingkirkan lawan-lawannya dengan cara menahan atau mengasingkan mereka.

Pemimpin yang akan lengser itu juga mengkonfirmasi bahwa Hun Manet terpilih sebagai anggota parlemen untuk Phnom Penh, maka hal ini akan prosedural terakhir menuju kekuasaannya.

Disinyalir, Hun Manet akan menghadapi sedikit tantangan dari luar partai penguasa. Selain itu, Ia juga perlu mempertahankan jaringan aliansi kompleks yang dibangun oleh ayahnya dengan keluarga-keluarga berpengaruh dan kaya lainnya.

Dalam laporan AFP, disebutkan bahwa Hun Manet telah bertemu dengan beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Xi Jinping dari China, yang merupakan sekutu utama Kamboja, serta seorang dermawan berpengaruh.

Dibandingkan dengan ayahnya, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Hun Manet, yang bersekolah di akademi militer AS, West Point, dan Universitas Bristol, mungkin memimpin rezim yang kurang represif dan lebih menerima masukan dari Barat mengenai hak asasi manusia. Namun, para analis mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia mungkin lebih terbuka.

Personel angkatan laut Kamboja terlihat di atas kapal yang berlabuh di dermaga di pangkalan angkatan laut Ream di provinsi Preah Sihanouk pada 26 Juli 2019 selama tur media yang diselenggarakan pemerintah. (Kredit foto harus dibaca TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images)

December 16 2022

AS Ingin Memeriksa Kemajuan Tiongkok di Pangkalan Angkatan Laut Kamboja

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, China, Geopolitik, Kamboja, Pelabuhan 0

Pemerintahan Biden terus mendorong Kamboja untuk lebih transparan tentang akses China ke pangkalan angkatan laut di Teluk Thailand setelah pejabat AS memperingatkan tahun ini bahwa kedua negara mengambil tindakan luar biasa untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.

Selama berbulan-bulan, para pejabat Kamboja bersikeras kepada AS bahwa Pangkalan Angkatan Laut Ream akan dapat diakses oleh banyak negara, bukan hanya China, bahkan ketika pasukan China menjelajahi pangkalan itu dengan menggunakan seragam Kamboja. Namun dengan hubungan antara Washington dan Phnom Penh yang membaik dalam beberapa bulan terakhir, ada harapan baru di Departemen Pertahanan AS bahwa Kamboja dapat memenuhi permintaan itu.

Meskipun konstruksi China di pangkalan Kamboja—yang tampaknya berkembang dalam beberapa bulan terakhir—telah memicu perdebatan di Washington tentang betapa pentingnya lokasi tersebut, China tampaknya menyiapkan area tersebut untuk menyediakan akses bagi kapal yang lebih besar dan mendorong kapal negara lain untuk dapat bersandar di sana. Pentagon telah menilai bahwa Pangkalan Angkatan Laut Ream akan menjadi pangkalan luar negeri pertama China di kawasan Indo-Pasifik, momen yang menentukan yang memungkinkan angkatan lautnya—yang sudah menjadi salah satu yang terbesar di dunia—untuk memperluas jangkauannya lebih jauh ke Samudra Hindia.

Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa China secara numerik memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan kekuatan tempur kapal dan kapal selam secara keseluruhan, kata sebuah laporan Pentagon bulan lalu yang juga menyoroti bagaimana Beijing berusaha membangun kehadiran luar negeri yang kuat untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army atau PLA) memproyeksikan kekuatan militernya.

“PLA secara numerik memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 355 kapal dan kapal selam, termasuk sekitar lebih dari 145 kombatan permukaan utama,” kata Pentagon berjudul “Laporan Kekuatan Militer China 2022.”

Dilansir dari The Doplomat, analis pertahanan Prakash Pannerselvam mengatakan kehadiran PLAN di Samudera Hindia terus berkembang sejak 2009. “Ketika perompakan dan pembajakan kapal untuk tebusan di Teluk Aden mengganggu jalur energi dan perdagangan global, China bergabung dengan upaya internasional untuk mengawasi perairan regional. Bahkan saat ini, pembenaran utama kehadiran PLA adalah untuk memastikan keamanan komersial mereka keterlibatan dan perdagangan maritim,” kata Mr Pannerselvam, yang merupakan asisten profesor di Program Studi Strategis & Keamanan Internasional, Institut Studi Lanjutan Nasional (NIAS), Bengaluru.

Laporan Pentagon menyatakan bahwa China sedang meningkatkan kemampuan dan kompetensi perang anti kapal selam (Anti-submarine warfare atau ASW) untuk melindungi kapal induk dan kapal selam rudal balistik PLA. Dikatakan bahwa China “berusaha untuk membangun logistik luar negeri yang lebih kuat dan infrastruktur pangkalan untuk memungkinkan PLA memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh.”

Di luar pangkalannya di Djibouti, Pentagon mengatakan bahwa China mengejar fasilitas militer tambahan untuk mendukung proyeksi kekuatan angkatan laut, udara, darat, dunia maya, dan luar angkasa. “China kemungkinan telah mempertimbangkan sejumlah negara, termasuk Kamboja, Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan, sebagai lokasi fasilitas PLA,” kata laporan AS dilansir dari NDTV.

Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh dan Duta Besar China untuk Kamboja Wang Wentian pada upacara peletakan batu pertama di Pangkalan Angkatan Laut Ream pada 8 Juni 2022 (Photo via CNN)

June 16 2022

China dan Kamboja Memperbaharui Pangkalan Angkatan Laut, Barat Khawatir?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think China, Kamboja, Kekuatan Militer, kerja sama, Laut China Selatan, Pangkalan Militer 1

Para pejabat dari China dan Kamboja memulai pembangunan pangkalan angkatan laut di wilayah Kamboja Selatan dengan pendanaan China. Seorang perwakilan Beijing di Phnom Penh menyebut kerja sama militer sebagai bagian dari “kemitraan baju besi” kedua negara tersebut.[1] Pangkalan Angkatan Laut Ream sendiri memiliki posisi strategis karena berada di dekat ujung selatan Kamboja dekat dengan Laut China Selatan.

Peluncuran proyek di Pangkalan Angkatan Laut Ream dikatakan akan menggunakan bantuan hibah dari Beijing menurut seorang pejabat Kamboja untuk merenovasi pelabuhan tersebut, dilansir dari CNN. Aktifitas ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Barat jika China akan menggunakan pelabuhan tersebut untuk kepentingan China. Namun, Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh menolak klaim tersebut dan menekankan bahwa konstitusi Kamboja sendiri melarang pangkalan militer asing di wilayahnya, dan bahwa negara Asia Tenggara terbuka untuk bantuan pembangunan dari negara lain.

Banh sendiri mengatakan bahwa renovasi pelabuhan tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka melindungi negara, wilayah, dan kedaulatan Kamboja. Lebih detail, proyek tersebut dilakukan sebagai modernisasi fasilitas yang mencakup pekerjaan konstruksi dan renovasi di dok kering, dermaga, dan slipway, menurut berita yang dikelola negara. lembaga Agence Kampuchea Presse (AKP).

Pihak China juga mengatakan hal yang sama. Pembaharuan pangkalan tersebut juga “tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun, dan akan kondusif untuk kerja sama praktis yang lebih erat antara kedua militer,” kata Duta Besar China Wang Wentian pada peletakan batu pertama. “Kerja sama militer China-Kamboja adalah kepentingan mendasar kedua negara dan dua bangsa kita,” lanjut Wentian.

Kekhawatiran Barat sendiri terlihat dari sebuah artikel yang mengutip pejabat Barat menuduh China secara diam-diam membangun fasilitas angkatan laut di bagian utara pangkalan itu untuk penggunaan militer Beijing secara eksklusif. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut laporan itu “mengkhawatirkan” pada 7 Juni 2022.[2]

“Kami telah mengetahui aktivitas Beijing di Ream selama beberapa waktu, dan kami mendorong Beijing untuk transparan tentang niatnya dan untuk memastikan bahwa aktivitasnya mendukung keamanan dan stabilitas regional,” jelas Albanese seraya menambahkan bahwa pemerintah Kamboja telah “secara konsisten meyakinkan” Canberra bahwa tidak ada militer asing yang akan diberikan akses eksklusif di pangkalan Ream.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membalas tuduhan itu sebagai “tindakan intimidasi yang khas” dari Amerika Serikat. “AS telah menutup telinga terhadap posisi Kamboja, berulang kali membuat spekulasi jahat, menyerang dan mencoreng Kamboja, dan bahkan mengancam dan menekan Kamboja,” kata Zhao. Beijing juga menegaskan kemitraan internasionalnya bertujuan untuk pembangunan bersama sembari mengecam jaringan pangkalan militer global milik AS.

Untuk menghilangkan “keraguan” Washington, Kamboja mengizinkan atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Phnom Penh untuk mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Ream. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sendiri marah dengan tuduhan AS yang menyatakan bahwa pelabuhan itu untuk militer China. Hun Sen dengan marah mengatakan bahwa “Pangkalan Angkatan Laut Ream bukanlah tempat bagi pencuri atau perampok. Anda dapat mengatakan apa pun yang Anda inginkan. Saya mengizinkan Anda untuk berkunjung, bukan untuk menyelidiki atau memeriksa.”[3]

Hubungan internasional di dunia anarkis ini membuat tiap aktor berusaha untuk bertahan dan menyelamatkan diri masing-masing (atau self-help), dilihat dari asumsi realisme. Tiap kerja sama yang dilakukan berbagai aktor, tentu terdapat kepentingan nasional tiap negara di dalamnya, hal ini yang menjadikan dasar dari kerja sama antar aktor: karena keuntungan yang lebih besar.

Kembali ke kondisi anarkis, dan konsep self-help, terdapat istilah “no free lunch” yang menjadi aturan tidak tertulis. Konsep NFL ini sendiri menyatakan bahwa optimasi adalah pusat dari banyak aktivitas manusia (dan dalam asumsi realisme, negara adalah aktor yang sama seperti manusia karena sifat dasarnya).[4] Istilah a free lunch ini mengacu pada situasi di seorang aktor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menerima barang atau jasa, tetapi hal-hal yang tampak gratis sendiri memiliki biaya atau tujuan tersembunyi dari aktor pemberi barang atau jasa cuma-cuma itu.[5]

Pembangunan pelabuhan Kamboja ini juga bukan sebuah makan siang gratis bagi Kamboja. Seperti yang telah diketahui, China memiliki kepentingan besar di Laut China Selatan dan Kamboja terletak di tempat yang sangat strategis di wilayah laut itu. Dengan kerja sama modernisasi pelabuhan, China yang memberikan hibah untuk modernisasi pelabuhan tersebut bisa saja menggunakan fasilitas sebagai imbalan dari Kamboja untuk mengontrol wilayah Laut China Selatan.

[1] Simon McCarthy, “China and Cambodia break ground at naval base in show of ‘iron-clad’ relations”, CNN, 10 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/09/asia/china-cambodia-naval-base-military-intl-hnk/index.html

[2] Ibid.

[3] David Rising dan Sopheng Cheang, “China, Cambodia break ground on port, dismiss US concerns”, 8 Juni 2022, http://eng.chinamil.com.cn/view/2022-06/09/content_10161772.htm

[4] Y. C. Ho dan D. L. Pepyne, “Simple Explanation of the No-Free-Lunch Theorem and Its Implications”, hlm 550

[5] Alexandra Twin, “There Ain’t No Such Thing as a Free Lunch (TANSTAAFL)”, 24 Agustus 2020, https://www.investopedia.com/terms/t/tanstaafl.asp

February 18 2021

Kamboja Menunda Latihan Militer bersama China, karena AS?

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, Kamboja, Latihan Militer 0

(Foto: Menteri Pertahanan China (Kanan) berbicara kepada Menteri Pertahanan Kamboja (Kiri) dalam kunjungan Pameran Militer (Military Exhibition) di Phnom Penh pada 19 Juni 2018
– Properti milik Thang Chhin Sothy/Getty Images)

Pandemi yang sudah terjadi lebih dari setahun lalu membuat banyak negara menunda berbagai kegiatan kerja sama termasuk latihan militer. Namun, tidak bagi Kamboja dan China yang pada 30 Maret 2020 lalu tetap melaksanakan latihan militer meskipun pandemi Corona masih berkembang secara nasional dan global.

Latihan militer bernama “Golden Dragon” sudah dimulai sejak Desember tahun 2016. Kerja sama latihan militer ketiga tahun 2020 lalu ini dilaksanakan di bagian Barat Daya Kamboja, yakni provinsi Kampot yang diikuti oleh 3000 anggota militer dari Kamboja dan China. Jenderal Vong Pise, Panglima Pasukan Tentara Kamboja, mengatakan latihan militer antara China dan Kamboja bertemakan anti terorisme dan kemanusiaan memberikan kontribusi pada penegakkan perdamaian, kestabilan yang membantu perkembangan bagi dua negara dan wilayah.^[1]

Untuk tahun 2021 ini, Kamboja memutuskan menunda latihan kerja sama militernya bersama China. Namun, mengapa Kamboja baru sekarang memutuskan untuk menunda latihan militernya bersama China?

Ketergantungan Kamboja pada China

Latihan militer Kamboja – China yang dibatalkan tahun ini dijadwalkan tanggal 13 – 27 Maret 2021, melalui pelatihan penggunaan tank, dan kendaraan bersenjata. Hubungan dekat Kamboja dan China tidak hanya terjalin secara militer, namun juga perekonomian Kamboja yang bergantung terhadap China karena investor terbesar di Kamboja adalah China, dimana 43 persennya investasi dana asing masuk ke Kamboja tahun 2019 yang berjumlah USD3,6 miliar juga berasal dari China.^[2]

China mengirimkan berbagai bantuan perlengkapan dan tim ahli Covid-19 serta pada tanggal 7 Februari 2021 lalu mendonasikan gelombang pertama vaksin virus Corona dengan 600,000 dosis yang diperuntukkan pekerja kesehatan dan militer.^[3]

Sebagai salah satu negara yang miskin di wilayah Asia, taktik China yang membuat Kamboja merasa banyak balas budi melalui ketergantungan perekonomian cukup memberikan dampak juga pada perpolitikan di Kamboja. Meskipun menyatakan netral, namun pandangan politik Kamboja terlihat dari pembelaannya pada China terkait isu Laut China Selatan yang banyak melibatkan negara-negara di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan mengatakan bahwa konflik perbatasan ini harus diselesaikan hanya oleh negara pengklaim tanpa melibatkan ASEAN. Dukungan politik ini membuat hubungan Kamboja-China dikhawatirkan oleh Amerika Serikat (AS).

Kamboja ingin mendekat pada Pemerintahan baru AS?

Penundaan latihan militer Kamboja – China tahun ini dikatakan karena alasan pandemi Corona dan bencana banjir di akhir tahun 2020 lalu. Hal ini bukan berarti Kamboja tidak lagi membutuhkan China secara keamanan, mengingat Kamboja sudah terlalu bergantung pada China maka akan sulit untuk melepaskan hubungan politik bersama China begitu saja.

Menggunakan konsep bandwagoning, negara kecil akan cenderung melindungi kepentingannya dengan “mengikuti” negara besar, sehingga terdapat kekuatan tambahan untuk keamanan domestiknya. Melihat keadaan multipolar sekarang, di mana Amerika Serikat (AS) bukan hanya satu-satunya negara yang berpengaruh besar, membuat Kamboja yang memiliki kapabilitas militer dan ekonomi rendah akan mendekati negara-negara yang setidaknya bisa membantu untuk menghindari serangan dan ancaman terjadi, sehingga bandwagoning defensive^{^[4]} yang cenderung lebih “halus” digunakan oleh Kamboja pada AS.

Keputusan penundaan latihan militer dan China bukan hanya terkait pada kondisi domestik yakni banjir dan kasus Covid-19 Kamboja, yang hingga saat ini Kamboja hanya memiliki jumlah 479 kasus dan kesembuhan 470 orang, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kamboja sangat berhasil dalam mengatasi kasus Corona di domestiknya. Faktor lain yakni kepemimpinan baru AS bersama Joe Biden, di mana Kamboja menginginkan sebuah “hubungan baru” bersama AS. Mengingat tensi AS dan Kamboja cukup tinggi pada pemerintahan AS sebelumnya, Kamboja perlu menunjukkan kebijakan atau tindakan menunda latihan militer bersama China sementara ini, untuk melihat bagaimana dan kemana pemerintahan baru AS mengarahkan kebijakannya pada Kamboja, mengingat baik Kamboja dan AS masih sama-sama membutuhkan terutama dalam isu politik.

^[1] Riyaz ul Khaliq, 2020, China, Cambodia hold military drill despite pandemic, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-cambodia-hold-military-drill-despite-pandemic/1767872

^[2] Heimkhemra Suy, 2020, No simple solution to China’s dominance in Cambodia, East Asia Forum, https://www.eastasiaforum.org/2020/12/26/no-simple-solution-to-chinas-dominance-in-cambodia/

^[3] Reuters, 2021, Coronavirus vaccines from China arrive in Cambodia, Bangkok Post, https://www.bangkokpost.com/world/2064083/coronavirus-vaccines-from-china-arrive-in-cambodia

^[4] Glenn Snyder, 1991, Alliances, Balance, and Stability The Origins of Alliances. by Stephen M. Walt; The Balance of Power: Stability in International Systems. by Emerson M. S. Niou; Peter C. Ordeshook; Gregory F. Rose, International Organization, Vol. 45, No. 1 (Winter, 1991), pp. 121-142, p.130, http://www.jstor.org/stable/2706698 .