Pada 13 Juli 2026, Parlemen Nasional Suriah secara resmi membuka rapat pertama sejak rezim Bashar Al-Assad runtuh pada 8 Desember 2024. Dalam pembukaan ini, terdapat 210 perwakilan yang dipilih sebagian besar oleh masyarakat Suriah melalui pemilu parlementer 5 Oktober 2025 sementara 70 anggota lainnya dipilih oleh Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa. Rapat perdana ini dibuka dengan pidato presiden ad interim di podium yang mendorong parlemen untuk menjadi model tanggung jawab dan kompetensi guna membangun budaya Suriah baru yang mengedepankan dialog, supremasi hukum, dan kepercayaan terhadap institusi. Presiden Ad Interim Al-Sharaa juga menekankan parlemen perlu membantu pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas yaitu memperbaiki ekonomi nasional, membangun ulang sistem pelayanan publik, dan menarik investasi asing. Menurut sang presiden, hal ini penting karena Suriah memiliki sejarah yang mulia dan saat ini terdapat tanggung jawab berat yang harus ditanggung yaitu membangun bangsa dan karakter individual baru.
Tidak lama setelah Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa menyampaikan pidatonya, Parlemen Suriah melanjutkan agenda dengan menyelenggarakan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua parlemen. Dalam pemungutan suara ini, terdapat tiga kandidat yang mencalonkan diri sebagai ketua parlemen yakni Abdul Hamid Aqil al-Awak, Moayad al-Qablawi, dan Mohammed Korj. Pemungutan suara ini berhasil dimenangkan oleh al-Awak yang berhasil mendapatkan 99 suara sementara rivalnya hanya mendapatkan 75 dan 31 suara. Dilansir dari TRT World, pemilihan Abdul Hamid Aqil al-Awak sebagai ketua parlemen merupakan momen bersejarah bagi Suriah karena beliau merupakan pakar hukum yang memiliki pemahaman cukup baik tentang prosedur pembuatan konstitusi dan tata kelola hukum nasional. Selain itu, penunjukkan al-Awak merupakan tanda positif bagi prospek demokrasi Suriah karena pidato dan pernyataannya selalu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, kedaulatan parlemen, serta sistem yudisial yang profesional dan imparsial.
Walaupun demikian, perkembangan ini juga telah menuai kritik dari berbagai pihak akibat dari isu seperti terbatasnya perwakilan wanita, penunjukkan langsung anggota parlemen oleh presiden ad interim, dan kurangnya representasi dari kelompok minoritas. Menanggapi hal tersebut, analis politik Ibrahim al-Assil menyatakan bahwa penilaian terhadap Parlemen Nasional Suriah harus dilakukan berdasarkan dari performa yang diberikan. Sementara itu, peneliti senior Institute for National Security Studies (INSS) Amal Hayek menyatakan sistem parlemen Suriah saat ini merupakan bentuk dari upaya penyeimbangan politik oleh Presiden Ad Interim Al-Sharaa.