Kapal-kapal China dan Filipina bertabrakan di dekat Scarborough Shoal di Laut China Selatan pada Selasa (16/09/2025), memicu krisis diplomatik baru antara kedua negara hanya beberapa hari setelah Beijing mengumumkan rencana untuk mengubah atol yang disengketakan itu menjadi cagar alam nasional.
Beijing menuduh kapal pemerintah Filipina “sengaja menabrak” salah satu kapal penjaga pantai China. Manila menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan dua kapal penjaga pantai China menyemprot kapal perikanan Filipina BRP Datu Gumbay Piang dengan meriam air bertenaga tinggi selama hampir 30 menit, menghancurkan jendela, merusak sistem listrik, dan melukai seorang awak kapal.
Insiden tersebut terjadi saat kapal penjaga pantai dan perikanan Filipina mengantarkan bahan bakar, air, dan es ke lebih dari 35 kapal nelayan Filipina di terumbu karang tersebut. Sebuah kapal perang China dilaporkan menyiarkan peringatan “latihan tembak langsung” melalui radio, yang membuat nelayan di sekitarnya ketakutan.
Bentrokan ini memperburuk sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun terkait karang tersebut, yang disebut Huangyan Island di China dan Bajo de Masinloc atau Panatag Shoal di Filipina. Terletak sekitar 240 km (150 mil) barat Luzon, Scarborough berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina tetapi telah berada di bawah kendali efektif China sejak bentrokan pada 2012.
Minggu lalu, China mengumumkan pembentukan kawasan konservasi laut seluas 35 juta meter persegi yang mencakup Scarborough Shoal untuk melestarikan “keanekaragaman, stabilitas, dan keberlanjutan.” Manila mengecam rencana tersebut sebagai “tidak sah dan melanggar hukum” dan mengajukan protes diplomatik resmi, dengan menyatakan Beijing menggunakan perlindungan lingkungan sebagai dalih untuk memperluas jangkauan teritorialnya.
Mantan Hakim Mahkamah Agung Antonio Carpio memperingatkan bahwa melayangkan protes saja tidaklah cukup. “Deklarasi China menyoroti masalah kedaulatan negara mana atas Bajo de Masinloc,” katanya. “Filipina harus membantah narasi palsu China dan menjelaskan klaim hukum dan historisnya.” Analis lain menyebut kawasan lindung tersebut sebagai langkah terencana untuk menormalisasi kendali China dan mendesak Manila untuk memperkuat postur hukum, diplomatik, dan keamanannya. Sebuah studi dari Asian Maritime Transparency Initiatives menemukan bahwa China bertanggungjawab atas kerusakan lebih dari 18juta meter persegi koral sejak tahun 2013.
Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia menyatakan dukungan untuk Filipina. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan Beijing sebagai “langkah paksa lainnya” untuk memperluas klaim maritim yang luas. Kedutaan Besar Kanada di Manila menyatakan penolakan terhadap penggunaan perlindungan lingkungan sebagai dalih untuk mengontrol wilayah.
Scarborough Shoal merupakan salah satu dari beberapa titik panas di Laut Cina Selatan, di mana klaim tumpang tindih telah memicu serangkaian insiden maritim yang terus menerus. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim “garis sembilan titik” China yang luas tidak sah menurut hukum internasional, putusan yang ditolak oleh Beijing.
Dengan bentrokan pada Selasa ini yang menambah deretan konfrontasi dan insiden meriam air selama bertahun-tahun, analis memperingatkan bahwa risiko eskalasi semakin meningkat. “Jika pengumuman terbaru China tidak ditantang, hal itu akan memberikan kesan legalitas,” kata Darwin Angeles, seorang dosen di Universitas Filipina. “Hal itu akan merugikan Filipina dan tatanan berbasis aturan di laut.”
