Yoon Suk Yeol, mantan jaksa agung yang terkenal karena keberaniannya menghadapi konflik kekuasaan politik. Yoon Suk Yeol resmi dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan setelah Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/4/2025) mengukuhkan keputusan parlemen untuk memakzulkannya. Keputusan ini diambil menyusul tindakan kontroversial Yoon yang memberlakukan darurat militer pada Desember lalu, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran tentang masa depan demokrasi di negeri Ginseng.
Dari Penegak Hukum ke Politik
Sebelumnya, teman lama sekolah Yoon menyatakan bahwa Yoon pada masa sekolah tidak banyak berpartisipasi pada protes atau demonstrasi mahasiswa, namun memang memiliki ‘keyakin teguh pada keadilan.’ Namun, Yoon juga dikenal sebagai pribadi yang keras kepala dan arogan.
Yoon pertama kali dikenal publik luas saat memimpin penyelidikan terhadap Badan Intelijen Korea pada 2013, menantang atasan politiknya dan akhirnya diskors dari pekerjaannya. Namun, publik menganggapnya sebagai sosok pemberani yang setia pada hukum, bukan kekuasaan.
Ia kemudian memimpin dakwaan terhadap Presiden konservatif Park Geun-hye pada 2018, yang menjadikannya favorit kelompok progresif. Namun dalam perjalanan kariernya, Yoon membuktikan bahwa ia tidak segan melawan siapa pun – termasuk menteri dari pemerintahan yang menunjuknya.
Prinsip “Saya tidak berutang loyalitas pada siapa pun” menjadi mantranya, yang membawanya dari kursi jaksa ke pencalonan presiden. Namun, karakter keras kepala dan emosional yang sempat menguntungkannya, justru menjadi bumerang di panggung politik.
Presiden yang Tak Mau Mendengar
Yoon memenangkan pemilu presiden 2022 dengan selisih tipis – hanya 0,7%. Namun sejak awal masa jabatannya, Yoon kesulitan membangun konsensus politik. Tidak hanya itu, Yoon juga lebih memilih mendengarkan lingkaran pertemanan pribadinya daripada penasihat politik resmi dan menolak untuk berdialog dengan oposisi yang menguasai parlemen.
Alih-alih membangun jembatan politik, Yoon justru memperuncing konflik karena Yoon melihat lawan politiknya bukan hanya sebagai oposisi, tetapi sebagai ancaman eksistensial yang terafiliasi dengan Korea Utara. Ketidakmauannya untuk mengakomodasi kritik dan penolakan untuk meminta maaf atas berbagai kontroversi, termasuk yang melibatkan istrinya, memperparah krisis kepercayaan publik.
Deklarasi Darurat Militer: Titik Balik
Puncak dari kontroversi terjadi pada 3 Desember 2024, ketika Yoon secara tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk membungkam oposisi dan mempertahankan kekuasaan, meski tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam waktu enam jam, di tengah gelombang protes masyarakat dan perlawanan parlemen, Yoon menarik kembali keputusannya.
Namun, langkah itu telah mencoreng konstitusi dan menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan. Mahkamah Konstitusi menyebutnya sebagai “pengkhianatan serius terhadap kepercayaan rakyat” dan menegaskan bahwa “manfaat mempertahankan konstitusi jauh lebih besar daripada kerugian nasional akibat pemakzulan seorang presiden.”
Pemakzulan dan Implikasinya
Pada Jumat (4/42025), delapan hakim Mahkamah Konstitusi secara bulat menyetujui pemakzulan Yoon. Dalam pidato perpisahan, Yoon mengaku menyesal dan meminta maaf kepada rakyat. Namun bagi banyak warga Korea Selatan, ketidakstabilan politik dan sosial sudah terjadi. Pejabat presiden sementara, Han Duck-soo, kini mengambil alih kendali negara hingga pemilu baru diadakan dalam waktu 60 hari. Pemerintah berjanji akan menjaga stabilitas dan menjamin transisi kekuasaan yang damai dan demokratis.
Sementara itu, Yoon menghadapi kemungkinan dakwaan pidana atas dugaan pemberontakan yang terkait dengan upaya darurat militer.
