Dari Minnesota ke Washington: Walz Dihadapkan Tantangan Pro-Israel dan Pro-Palestina sebagai Cawapres
Setelah Biden mengundurkan diri dari Pilpres AS 2024 dan menunjuk Kamala Harris sebagai penggantinya pada Juli silam, kini Kamala Harris resmi menjadi calon Presiden AS pada pemilu yang dilaksanakan November nanti bersama Tim Walz sebagai wakil presidennya. Keduanya terlihat menggelar kampanye bersama untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 Agustus di Philadelphia, Amerika Serikat. Walz diduga muncul dari pencarian capres dalam kurun waktu tercepat dan mengalahkan beberapa kandidat lainnya seperti Gubernur Pennsylvania Josh Saphiro dan Senator Arizona Mark Kelly. Keputusan itu diduga diambil setelah Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, selaku kandidat cawapres terkuat bagi Harris, dihujani kritik keras selama beberapa pekan terakhir buntut menjadi sukarelawan di pangkalan militer Israel dan membandingkan pengunjuk rasa mahasiswa pro-Palestina dengan Ku Klux Klan (KKK). Namun, Walz yang dipuji karena pandangan progresifnya dan sikapnya yang pro-buruh, tampaknya tak jauh berbeda dengan Shapiro. Ia orang yang pro-Israel, namun memang tidak berusaha memancing kemarahan kaum pro-Palestina.
Penunjukan Walz sebagai wakil presiden untuk Harris juga disambut dengan antusias oleh kelompok pro-Israel, termasuk Mayoritas Demokrat untuk Israel (Democratic Majority for Israel/DMFI). Ketua DFMI, Mark Mellman, memuji Walz sebagai politikus Demokrat pro-Israel yang konsisten dalam mendukung hubungan yang kuat antara AS dan Israel. “Gubernur Walz bukan hanya seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai di Minnesota, setelah terpilih enam kali ke Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat sebagai gubernur dua periode, tetapi dia juga seorang Demokrat pro-Israel yang bangga dengan rekam jejaknya dalam mendukung hubungan AS-Israel,” ungkap Mellman. Dia menambahkan, “Sebagai gubernur, Walz telah menjadi pendukung setia komunitas pro-Israel di Minnesota.”
Meski Walz memiliki pandangan pro-Israel, dia juga tampak terbuka terhadap suara-suara pro-Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, Walz menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan tuntutan dari para pengunjuk rasa pro-Palestina yang menentang agresi di Gaza. Sikap ini kontras dengan pandangan Shapiro, yang membandingkan para pengunjuk rasa dengan kelompok teroris supremasi kulit putih Ku Klux Klan (KKK) dan mengkritik Universitas Pennsylvania karena dinilai tidak cukup menanggapi protes tersebut. Selain itu, Walz memuji para pemilih dalam Kampanye Tidak Berkomitmen, yang menyerukan Partai Demokrat untuk mendukung gencatan senjata di Gaza, dengan menyatakan bahwa para pemilih telah “berpartisipasi secara sipil.” Penasihat senior kampanyenya, Elianne Farhat, menyatakan, “Gubernur Walz telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk berkembang sebagai pemimpin publik, menyatukan koalisi Demokrat yang beragam untuk mencapai tonggak penting bagi keluarga Minnesota dari berbagai latar belakang.”
Namun, mengingat rekam jejak pemungutan suaranya dan kedekatannya dengan kelompok pro-Israel, belum jelas apakah Walz akan memenuhi tuntutan utama kaum pro-Palestina, seperti menghentikan bantuan militer AS ke Gaza dan memutus kerjasama dengan perusahaan yang terlibat dalam konflik di Gaza. Para pengunjuk rasa pro-Palestina telah menyerukan agar negara bagian Minnesota melepaskan saham keuangannya di perusahaan dan obligasi Israel, yang mereka klaim bernilai sekitar $119 juta (Rp1,9 triliun). Aktivis juga telah meminta Minnesota untuk mencabut undang-undang anti-boikot yang mengharuskan kontraktor negara menandatangani perjanjian untuk tidak berpartisipasi dalam boikot terhadap Israel. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada 2017, sebelum Walz menjabat sebagai gubernur, tetapi sejauh ini, Walz belum melakukan langkah untuk mencabutnya. Pada bulan Desember, seribu aktivis solidaritas Palestina mengganggu acara Natal Walz, menuntut agar gubernur berkomitmen untuk mengakhiri kerja sama negara bagian dengan Israel. “Gubernur Walz telah mengabaikan seruan kami untuk mencabut divestasi dolar pembayar pajak dan dana pensiun publik dari Israel. Kami tidak akan berhenti menuntut dia sampai dia mengakhiri keterlibatan Minnesota dalam genosida,” kata Christine Hauschildt dari Komite Anti-Perang Minnesota pada bulan Desember.
