Pada akhir tahun 22 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan Partai Ummat sebagai partai politik pemilihan umum 2024 (Pemilu 2024). Penetapan ini diumumkan setelah Partai Ummat mengikuti proses verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dilansir di Kompas, Partai Ummat merupakan partai politik baru yang di dalamnya terdapat nama besar seperti mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais hingga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. Partai ini muncul saat keretakan di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) yang dahulu menaungi Amien Rais.
Keretakan muncul saat Kongres V PAN tahun 2020 lalu, di mana Zulkifli Hasan ditetapkan menjadi Ketua Umum PAN, dan Amien Rais yang kala itu mendukung Mulfachri menilai penetapan tersebut keliru dikarenakan Zulkifli berencana merapat ke koalisi pemerintah. Buntut dari perselisihan ini membuat Amien bersama anaknya, Hanafi Rais, hengkang dari partai PAN.
Kontroversi soal Politik Identitas
Dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Ummat yang digelar Senin (13/2), Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan bahwa partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024. “Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” ucap Ridho.
Politik identitas merujuk pada cara di mana gerakan sosial—etnis, agama, ataupun berkaitan dengan gender atau budaya—menjalin hubungan transnasional dan terlibat dalam politik praktis untuk memperluas klaim identitas mereka.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho menilai bahwa tanpa moralitas agama, maka politik akan kehilangan arah. “Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” kata Ridho. Tidak hanya itu, Ridho juga menyebutkan bahwa poltik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila.
Ridho menambahkan Partai Ummat akan membangun perjuangannya di masjid, yang diharapkan tidak ada larangan karena politik gagasan tidak dilarang, melainkan politik provokasilah yang tidak boleh digunakan di masjid.
Di sisi lain, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan bahwa Partai Ummat secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Jika pun Anies Baswedan kalah, partai ini telah memastikan bahwa mereka siap menjadi partai oposisi.
Pro dan kontra partai Ummat
Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka berpendapat bahwa Partai Ummat adalah bentuk eveluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah eksis dalam jagad perpolitikan Indonesia.
Terkait dengan ‘politik identitas’ Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) menghimbau agar semua partai politik tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana berkampanye, atau menyerang satu sama lain. Ketua Bawaslu RI Rahmat menyatakan Partai Ummat tidak boleh menggunakan masjid sebagai fasilitas umum untuk beribadah digunakan sebagai untuk kegiatan berpolitik.
Presiden Widodo juga turut menghimbau agar kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 2024 tidak memanas, dan mendorong semua pihak menjaga kondusivitas politik domestik. Jokowi juga menegaskan agar para calon presiden maupun calon wakil presiden tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
