Realisme

Realisme sebagai salah satu teori utama dalam hubungan internasional menempatkan upaya mengamankan kelangsungan hidup negara sebagai tujuan utama negara-bangsa. Dalam dunia yang anarkis, ketidakpastian mengelilingi sebuah negara; dengan demikian, realisme berpendapat bahwa negara membuat keputusan yang menjamin kelangsungan hidup. Negara seringkali melindungi kepentingan nasional mereka melalui penggunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, afinitas Korea Utara terhadap senjata nuklir salah satunya. Poin penting untuk diingat bahwa Semenanjung Korea adalah salah satu daerah yang paling sensitif di planet ini. Di sinilah Korea Utara melihat sifat anarkis dari tatanan internasional. Dari sudut pandang Korea Utara, mereka dikelilingi oleh ancaman eksistensial, terutama dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka merasionalisasi satu-satunya cara untuk mengamankan kelangsungan hidup mereka adalah melalui senjata nuklir.

 

Kebijakan untuk bertahan hidup

Negara Korea Utara dipimpin oleh keluarga Kim yang totaliter, yang kelangsungan hidupnya bergantung pada keberadaan negara. Apa yang mungkin terlihat tidak rasional di benak sebagian besar negara, dianggap rasional di benak para pemimpin Korea Utara. Bagi mereka, keberadaan senjata nuklir menjamin kelangsungan hidup mereka, yang tanpanya mereka yakin akan rentan terhadap serangan. Ini adalah pencegah terhadap setiap ancaman yang dihadapi negara. Di mata Korea Utara, kurangnya persenjataan nuklir menunjukkan kelemahan dan mengundang masalah. Dalam pandangan mereka, pengurangan program nuklir mengundang ancaman eksistensial di Irak dan Libya. Mereka berpendapat bahwa Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi tidak dapat menghalangi intervensi AS di negara masing-masing karena pengurangan program nuklir. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya jaminan untuk bertahan hidup. Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara membuat Amerika Serikat tidak memiliki opsi militer yang layak untuk terlibat dengan Korea Utara.

 

Beberapa tindakan yang paling umum digunakan oleh AS di negara-negara musuh adalah serangan udara yang ditargetkan di lokasi pengembangan senjata. Di Korea Utara, Amerika Serikat tidak dapat melakukan serangan udara karena takut akan pembalasan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan, di mana AS telah menempatkan pasukan dan mempertahankan pangkalannya. Selain itu, setiap pembalasan oleh Korea Utara akan ditargetkan ke Seoul, yang terletak hanya 40 mil dari Zona Demiliterisasi (DMZ). Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk melakukan operasi militer di Semenanjung Korea menandakan bahwa senjata nuklir bekerja untuk Korea Utara. Oleh karena itu, mereka tidak akan mau mengakhiri program pengembangan senjata nuklir.

 

Sebuah kebijakan untuk kekuasaan

Saat melihat dari aspek kekuatan, kita melihat kekuatan kepemimpinan Korea Utara, keluarga Kim, dan lebih khusus lagi, Kim Jong Un. Kekuasaan ini dijalankan baik di front domestik maupun global untuk melegitimasi rezim. Korea Utara adalah kediktatoran totaliter yang mengaburkan batas antara sistem politik dan pemimpinnya. Dalam kediktatoran seperti itu, tampaknya ada hubungan simbiosis antara pemimpin dan sistem politik di mana yang pertama dan yang terakhir bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup dalam kediktatoran. Di Korea Utara, sistem politik negara bergantung pada kelangsungan hidup Dinasti Kim dan Partai Buruh Korea. Oleh karena itu, dalam kasus Korea Utara, kekuatan Keluarga Kim identik dengan kekuatan nasional. Senjata nuklir memberi Korea Utara dan pemimpinnya kekuatan nasional karena memastikan bahwa tuntutan Korea Utara ditanggapi dengan serius di seluruh dunia. Jauh lebih sulit untuk mengabaikan suatu negara ketika dapat menggunakan hulu ledak nuklir. Hal ini membuat negara lain lebih akomodatif terhadap masalah keamanan Korea Utara di Semenanjung Korea. Hal ini terlihat dari pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin Korea Utara. Sebagai hasil dari KTT Singapura dan Hanoi, Korea Utara mencapai apa yang telah lama diinginkannya: legitimasi karena dilihat sebagai negara yang kredibel oleh Amerika Serikat.

Ketersediaan senjata nuklir juga meningkatkan kekuatan Kim Jong-un atas publik Korea Utara. Hal ini memungkinkan dia untuk dilihat sebagai pemimpin yang bercita-cita untuk membuat bangsa yang kuat. Hal ini memungkinkan partai dan dinasti Kim untuk memperkuat kekuasaan mereka atas negara. Ini menampilkan dia sebagai penguasa sah yang membimbing bangsanya menuju kebesaran. Tidak seperti ayah dan kakeknya, ia tidak memiliki kredensial revolusioner dan pengalaman Perang Korea; oleh karena itu, ia telah mencoba untuk memupuk citra dirinya sebagai pemimpin yang akan memimpin Korea Utara menuju kekuatan besar sejak mengambil alih. Pengembangan senjata nuklir telah memberikan kepercayaan pada citra itu.

 

Terlepas dari semua ini, orang mungkin berpendapat bahwa program senjata nuklir adalah hal terakhir yang dibutuhkan negara, mengingat keadaan ekonominya yang buruk. Sepertinya kompromi yang menguntungkan bagi pihak luar di mana ekonomi dipulihkan, dan negara dapat berkembang sepenuhnya. Namun, dari kacamata Kim Jong-un, ini sepertinya keputusan yang tidak rasional. Di sinilah dua aspek realisme berperan. Dua aspek realisme yang terlihat di sini adalah kepentingan nasional dan negara sebagai aktor kesatuan. Yang pertama dapat dilihat dalam persepsi Kim Jong-un dan yang terakhir dalam proses pengambilan keputusan di Korea Utara.

 

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional telah didefinisikan sebagai “alasan negara”, di mana negara melakukan apa yang diyakininya sebagai kepentingan terbaiknya. Kepentingan nasional suatu negara ditentukan oleh pemerintah yang mengatur negara tersebut. Hal ini tidak dapat dinilai secara normatif karena persepsi tentang kepentingan nasional berbeda-beda dalam berbagai konteks. Bagi Kim Jong-un, kepentingan nasional negara terkait erat dengan kepentingannya. Dalam hal ini, kepentingan itu adalah untuk tetap berkuasa. Sejauh menyangkut Kim Jong-un, keberadaan negara Korea Utara dalam bentuknya yang sekarang adalah satu-satunya jaminan bahwa ia mempertahankan kekuasaan.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengancam eksistensi negara merupakan ancaman eksistensial bagi kekuasaannya. Mengingat sifat hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara dan pencegahan nuklir diperpanjang yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Korea Selatan, Kim Jong-un melihat dirinya dalam posisi terancam. Terlihat juga bahwa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Amerika Serikat telah melakukan berbagai operasi untuk menggulingkan diktator. Akibatnya, ia melihat senjata nuklir sebagai satu-satunya pencegah untuk mencegah invasi atau serangan udara Amerika. Inilah sebabnya mengapa dia menganggap denuklirisasi Korea Utara bertentangan dengan kepentingan nasional negara itu.

 

Sifat Kesatuan Negara

 

Sifat kesatuan negara menyatakan bahwa di antara berbagai aktor domestik, negara adalah pemain yang paling penting, dan semua aktor lain berada di bawah pengaruhnya. Sifat kesatuan ini terlihat di Korea Utara karena sistem politik administrasi dan pengambilan keputusan. Karena model pemerintahan otokratis negara, semua aktor lain, seperti bisnis atau ekonomi, disubordinasikan. Karena pemusatan kekuasaan di tangan Kim Jong-un, apa yang dia anggap sebagai kepentingan nasional adalah apa yang akan diprioritaskan oleh negara, dan karena negara adalah aktor yang paling penting, kekhawatiran lain, betapapun tulusnya, akan diabaikan. Kecuali jika Kim Jong-un juga mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Akibatnya, apa pun yang dilihat Kim Jong-un bermanfaat bagi kepentingan nasional negara hanya dipertimbangkan. Dalam hal ini, pengembangan senjata nuklir bermanfaat bagi kepentingan nasional. Akibatnya, faktor-faktor lain, seperti ekonomi, tidak menjadi perhatian negara. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kepentingan nasional Korea Utara adalah kepentingan Kim Jong-un.

 

Realisme menunjukkan bahwa obsesi Korea Utara terhadap senjata nuklir adalah untuk kepentingan nasional negara tersebut. Upaya denuklirisasi semenanjung Korea Utara hanya akan berhasil jika rezim yakin bahwa senjata nuklir merusak kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dunia perlu memberikan insentif kepada Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi; insentif ini, dengan cara apa pun, harus cukup menarik sehingga Korea Utara merasa terdorong untuk melakukan denuklirisasi. Untuk memahami keprihatinan mereka, dialog terus-menerus antara Korea Utara dan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan sangat penting. Meskipun ini terdengar cukup mudah, politik dan tujuan negosiasi dan kesepakatan tampaknya lebih besar daripada hasilnya, yang mengarah pada penggelinciran dan pembatalan pembicaraan. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek tidak boleh membutakan tujuan jangka panjang. Sanksi terus-menerus hanya memperkeras tekad pemerintah Korea Utara untuk mengejar program tersebut karena mereka yakin dunia menentang mereka. Dari sudut pandang realis, cara efektif untuk denuklirisasi Semenanjung Korea Utara tidak melalui konvensi perlucutan senjata melainkan untuk mengatasi masalah keamanan Semenanjung Korea Utara. Setiap kesepakatan yang tidak menjamin keamanan dan kelangsungan hidup negara dan rezim tidak akan mengarah pada denuklirisasi. Kegagalan untuk mencapai tujuan ini oleh berbagai pihak yang terlibat telah menghentikan upaya denuklirisasi. Oleh karena itu, setiap dialog tentang denuklirisasi hanya akan berhasil jika membahas masalah keamanan Korea Utara.