Perserikatan Bangsa-Bangsa Archives

February 16 2024

Sekjen PBB: “Perut kosong memicu ketidakstabilan”

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa 0

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekacauan iklim dan krisis pangan adalah ancaman yang semakin meningkat terhadap perdamaian global. Antonio juga mengatakan dalam pertemuan PBB tingkat tinggi bahwa bencana iklim membahayakan produksi pangan dan “perut kosong menjadi pemicu ketidakstabilan”.

Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang disuarakan oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia. “Di mana perang terjadi, kelaparan merajalela – baik itu karena pengusiran penduduk, penghancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penyangkalan yang disengaja.” “Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada yang memiliki cukup makan dan wilayah kecil itu menyumbang 80 persen dari 700.000 orang terlapar di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Lalu di Myanmar, prospek mengakhiri kelaparan telah mundur karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, kepala iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan konflik. Dia mengatakan satu dari 10 orang di planet ini sudah menderita kelaparan kronis hari ini dan jika perubahan iklim berlangsung cepat, “akan menjadi lebih buruk”. “Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan sekarang untuk membantu mencegah keduanya dari berkelanjutan,” kata Stiell.

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim mengancam keamanan pangan, dan dampaknya adalah ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.” Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada keamanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keamanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat ketidakamanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan tinggi karena iklim dan konflik. “Walaupun mungkin tidak ada hubungan kausal langsung antara keduanya, ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pendorong konflik dan ketidakstabilan, seperti perselisihan atas tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi pada kerentanan perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan bermigrasi.”

Sebagai contoh dari hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, dia menunjukkan pada penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang telah dengan damai melintasi batas dengan ternak mereka mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan iklim, tekanan lingkungan, dan keamanan telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya memengaruhi peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan, dan kehutanan “yang secara intim dan tak terpisahkan terkait dengan perubahan iklim”. Dia mendorong PBB dan pihak lainnya untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi kunci terhadap ancaman yang semakin besar dari perubahan iklim, konflik, dan dampaknya terhadap keamanan pangan”.

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya memegang kepresidenan dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dan ketidakamanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena hubungannya yang semakin kuat.

“Konflik adalah pendorong utama ketidakamanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Haiti,” kata Ali kepada pertemuan tersebut, menambahkan bahwa perang di Gaza menimbulkan ton emisi karbon ke atmosfer. “Dewan Keamanan harus memperhitungkan efek konsekuensial terhadap keamanan pangan dan iklim dalam mengatasi masalah konflik dan perang,” kata presiden tersebut, menekankan bahwa “masalah ini sangat terkait dengan aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola”.

June 22 2022

Pemerintah Ethiopia dan Pasukan Tigrayan Melangkah Menuju Negosiasi Perdamaian

Anita Susanto Africa, Economy, News, Politics, Security and Defence Ethiopia, Genosida, Konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pertikaian, Tigray 0

Pemerintah Ethiopia telah membentuk sebuah komite untuk berunding dengan pasukan dari wilayah Tigray, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada parlemen pada 14 Juni 2022. Komite telah “mempelajari prasyarat dan bagaimana negosiasi akan berjalan,” katanya.

Komite tersebut akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Ethiopia, Demeke Mekonnen dan diharapkan untuk menyerahkan laporan yang menguraikan rinciannya kepada Abiy dalam waktu 10 hingga 15 hari. Mekonnen menjelaskan bahwa Pemerintah Ethiopia berkomitmen untuk perdamaian baik itu dengan TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigrayan) atau entitas lain yang mencari perdamaian.

Inisiatif itu direspon baik oleh Debretsion Gebremichael, presiden TPLF yang mengatakan kelompoknya “siap untuk bernegosiasi untuk perdamaian yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar bagi hak asasi manusia, demokrasi, dan akuntabilitas,” dalam sebuah surat terbuka yang diposting ke Twitter.

“Kami akan berpartisipasi dalam proses perdamaian yang kredibel, tidak memihak, dan berprinsip,” bunyi surat itu, menambahkan bahwa kelompok itu menyatakan setiap pembicaraan damai harus diadakan di Nairobi, Kenya dengan mediasi yang dipimpin oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta.

Gebremichael juga menyatakan bahwa tuntutan untuk terjadinya negosiasi kegiatan itu membutuhkan keterlibatan berbagai mitra internasional, di bawah kepemimpinan Pemerintah Kenya. Di antara mitra tersebut adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, PBB, dan Uni Afrika. Setelah komite federal menyerahkan laporan, dan pasukan Tigrayan mengajukan prasyarat mereka, sebuah pengumuman akan dibuat mengenai pembicaraan damai antara keduanya.

Perkembangan tersebut menandai langkah signifikan menuju negosiasi damai antara dua kekuatan yang berkonflik selama lebih dari satu setengah tahun yang telah menelan ribuan nyawa, menyebabkan ratusan ribu orang dalam kondisi kelaparan di Tigray dan memecahkan rekor dunia untuk perpindahan dalam satu tahun pada tahun 2021, menurut Pusat Pemantauan Pemindahan Internal.

Konflik internal ini juga sempat membuat PBB harus ‘putar balik’. Serangan di wilayah Mekelle pada Oktober lalu memaksa pesawat PBB yang membawa 11 personnel kemanusiaan untuk memutar balik ke Addis Ababa. Kondisi ini memaksa penundaan penerbangan tiap dua minggu PBB ke wilayah tersebut. Kekhawatiran keselamatan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik Tigray menjadi isu kritis yang perlu dilindungi dalam lingkup hukum humaniter internasional dan upaya resolusi konflik.