peretasan

TEHRAN, IRAN - JUNE 15: Iran presidential candidate Ebrahim Raeesi takes part in a campaign meeting with school teachers and athletes on June 15, 2021 in Tehran, Iran. The country's incumbent president, Hassan Rouhani, is ineligible to run again after serving two terms in office. (Photo by Meghdad Madadi ATPImages/Getty Images)

February 17 2023

Pidato Presiden Iran untuk Peringatan 44 Tahun Revolusi Diganggu Peretas Anti-Pemerintah

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, iran, peretasan, Politik, Siber 0

Dilansir dari kantor berita Iran International, kantor berita bahasa Persia berbasis di Inggris, para peretas anti-pemerintah mengganggu siaran berita pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang sedang menyampaikan pidato upacara peringatan 44 tahun revolusi Iran pada Sabtu (11/2).

Pidato Raisi di alun-alun Azadi Teheran dihadiri oleh masyarakat banyak yang menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki popularitas. Hingga saat ini, pemerintah Iran menghadapi gejolak dari para pengunjuk rasa terutama masyarakat muda yang menyerukan agar Raisi turun dari jabatannya. Dengan cukup banyaknya masyarakat yang berkumpul, Raisi menyerukan agar para pendemo untuk ‘bertobat’ sehingga kesalahan mereka diampuni oleh petinggi Iran tersebut. Tidak sedikit dari pendukung yang menyerukan “Kematian untuk Amerika” atau “Kematian untuk Israel.”

Raisi dalam pidatonya mengatakan bahwa rezim akan merangkul mereka yang “tertipu” selama kerusuhan berlangsung, mengacu pada protes besar tahun lalu dan Ia menegaskan bahw orang-orang tersebut akan diterima kembali “ke pelukan bangsa.” Presiden Iran terus mengutarakan adanya garis propaganda asing yang menghasut protes di Iran untuk “menghancurkan Iran.”

Pidato terjeda, dan protes berkepanjangan di Iran

Pidato Raisi yang disiarkan secara langsung tersebut terputus hingga sekitar semenit dengan logo muncul di layar yakni kelompok peretas Ali’s Justice (Edalat-e Ali) atau Keadilan Ali dengan slogan “Matilah Khamenei.” Tidak hanya itu, sebuah suara juga muncul dengan arti “Matilah Republik Islam.”

Kelompok ini juga mengunggah video berdurasi 44 detik yang meminta orang-orang untuk menarik uang mereka dari bank pemerintah dan mendorong agar orang-orang turut mengambil bagian dalam protes antipemerintah pada 16 Februari mendatang.

Para pengunjuk rasa mulai turun ke jalan pada bulan September tahun lalu setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran-Kurdi berusia 22 tahun, yang ditahan oleh polisi moralitas negara. Demonstrasi-demonstrasi itu, awalnya berfokus pada jilbab wajib Iran, yang berubah menjadi seruan untuk revolusi baru. Teriakan termasuk “Kematian bagi Khamenei” dan “Matilah Republik Islam” terdengar di antara pendemo. Namun, keadaan memburuk saat pasukan keamanan menanggapi pendemo dengan kekerasan.

Kekecewaan masyarakat juga berkaitan dengan isu ekonomi dan politik keamanan yakni jatuhnya nilai rial Iran terhadap dolar AS, serta isu bahwa Teheran mempersenjatai Rusia dengan drone pembawa bom dalam perangnya di Ukraina, yang juga membuat marah negara Barat.

Hingga saat ini, pemerintah Iran belum menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan atau jumlah orang yang telah ditangkap. Namun, para aktivis di luar negeri seperti Human Rights Activists News Agency (HRANA) mengatakan sedikitnya 528 orang telah tewas dan sekitar 19.763 orang ditahan oleh Iran.

Pekan lalu, media pemerintah Iran mengatakan bahwa pemimpin tertinggi memerintahkan amnesti atau pengurangan hukuman penjara untuk “puluhan ribu” orang yang ditahan selama protes, yang secara langsung mengakui untuk adanya tindakan keras.

July 23 2021

Microsoft Exchange Diretas, China Dituduh Sebagai Dalangnya

Anita Susanto News amerika serikat, China, Hafnium, Keamanan Siber, Microsoft, peretasan 0

Perusahaan teknologi multinasional Microsoft dikabarkan telah diserang oleh peretas. Serangan itu menarget server Microsoft Exchange dan mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi dan perusahaan di seluruh dunia. Pada Senin, 19 Juli 2021, Amerika Serikat (AS) dan negara barat lainnya seperti Inggris, Australia, Uni Eropa, termasuk perusahaan Microsoft itu sendiri menuduh China sebagai dalang dari insiden yang diumumkan oleh pihak Microsoft sejak Maret lalu. China juga dituduh melakukan spionase yang lebih luas walaupun China lewat pernyataan dari Kementerian Keamanan Negaranya telah membantah tuduhan atas peretasan dan menentang melakukan kejahatan dunia maya.

Penuduhan terhadap China ini bermula pada Januari lalu ketika sebuah kelompok peretas yang dikenal sebagai Hafnium mulai mengeksploitasi kerentanan server Microsoft Exchange. Kelompok ini sendiri disinyalir berhubungan dengan Pemerintah China, dimana kegiatan peretasan kelompok tersebut memanfaatkan kerentanan server untuk masuk ke dalam sistem dan masuk ke kotak masuk email penggunanya. Negara-negara Barat kemudian menuduh Pemerintah China bahwa mereka menggunakan peretas sewaan untuk melakukan tindakan merugikan tersebut. Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris mengatakan diperkirakan 7.000 server telah terpengaruh oleh kerentanan server Microsoft Exchange dan baru setengah yang sudah ditingkatkan keamanannya. Peretasan massal oleh Kelompok Hafnium ini mulai diketahui pada akhir Februari dan menghasilkan ribuan perusahaan menjadi korban.

Tuduhan dari AS sendiri terhadap China berangkat dari sebuah sumber resmi dari Pentagon yang melaporkan pada bulan April bahwa peretas yang berasosiasi dengan Pemerintah China berulang kali menargetkan jaringan militer AS sejak tahun 2014. Insiden ini yang membuat akhirnya Presiden ke-44 AS, Barrack Obama menjadikan keamanan siber sebagai agenda utama sejak 2015 dan membahas masalah ini dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Sejak saat itu, pejabat militer AS menjadi semakin vokal tentang spionase dunia maya dan serangan yang diluncurkan oleh China, Rusia, dan lainnya.

Selain negara-negara barat, Microsoft juga menyalahkan China atas kelompok peretas yang melakukan spionase dunia maya karena menargetkan kelemahan di Microsoft Exchange yang memungkinkan peretas masuk ke kotak masuk email dan menggunakannya. Pihak perusahaan teknologi itu juga mengatakan bahwa Kelompok Hafnium merupakan kelompok yang disponsori negara dan berbasis di China walaupun memiliki beberapa cabang di wilayah AS. Alasan dari tuduhan bahwa kelompok ini disponsori oleh sebuah negara adalah karena para peretas itu merupakan “aktor yang sangat terampil dan canggih“.

Atas tuduhan-tuduhan tersebut, pihak China membalasnya dengan mengatakan bahwa tuduhan atas peretasan perusahaan teknologi besar itu tidak berdasar dan merupakan kepentingan politik. Lewat akun Twitter Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan China di Washington, ia mengatakan “AS telah berulang kali melakukan serangan tak berdasar dan fitnah jahat terhadap China pada keamanan siber,” dan “hal itu hanya tipuan lama, tanpa ada yang baru di dalamnya.” Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China juga mengatakan “Berhenti menuangkan air kotor,” pada konferensi pers Selasa, yang ditujukan pada AS dan sekutunya atas tuduhan tersebut.

July 21 2021

Investigasi: Spyware Pegasus Asal Israel Kembali Retas Ponsel Jurnalis

Chatrine Debora News Israel, Keamanan Siber, Malware, pegasus project, peretasan, spyware 0

Laporan Investigasi yang dikeluarkan oleh The Washington Post, the Guardian, Le Monde, dan beberapa kantor berita lain menyebutkan perangkat lunak Pegasus digunakan untuk melakukan peretasan pada sekitar 37 ponsel milik jurnalis, aktivis kemanusiaan, dan CEO. Termasuk juga meretas ponsel dua orang wanita yang dekat dengan jurnalis Arab Saudi yang dibunuh yakni Jamal Khashoggi.

Pemimpin yang teridentifikasi berada dalam daftar yakni presiden Prancis, Emmanuel Macron, lalu presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, PM Pakistan, Imran Khan, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Ghebreyesus, dan tokoh penting lainnya. Namun daftar-daftar ini belum dikonfirmasi ponselnya sudah diretas, namun menjadi target peretasan.

Apa itu Pegasus?

Dilansir oleh Washington Post, perangkat lunak Pegasus yang memiliki kemampuan setingkat militer ini memiliki lisensi perusahaan swasta spyware Israel NSO Group. Pegasus dikembangkan, diperjualbelikan, sekaligus dilisensikan kepada pemerintah di berbagai negara oleh NSO Group. Beberapa kliennya yakni negara Bahrain, India, Meksiko, Arab Saudi, Maroko, dll.

Pegasus bisa menginfeksi perangkat keras seperti Android dan iPhones yang memberikan jalan operasi untuk mengambil data pesan, foto, e-mail, dan riwayat panggilan, termasuk secara sembunyi mengaktifkan mikrofon.

Bahkan tanpa disadari, Pegasus juga bisa dioperasikan dan mengaktifkan perangkat mata-mata selama 24 jam, sehingga berbagai gerak-gerik pengguna bisa diamati dan disimpan datanya.

Sebelumnya kasus ini juga pernah terjadi di tahun 2016, di mana Pegasus menginfeksi ponsel melalui pesan dan e-mail yang membuat target menekan link yang terinfeksi. Lalu pada tahun 2019, WhatsApp juga menyatakan perangkat lunak NSO sudah mengirimkan malware pada lebih dari 1,400 ponsel.

Kemampuan peretasan ini semakin berkembang, sehingga pada saat ini operasi bisa dilakukan tanpa menekan link apapun pada ponsel target.

Ribuan Nomor Tersebar

Investigasi menemukan ponsel-ponsel yang diretas muncul dalam daftar berjumlah lebih dari 50,000 nomor yang tersebar di negara-negara yang melakukan pengawasan pada warga negaranya dan menggunakan jasa NSO Group.

Berdasarkan nomor tersebut, kelompok HAM seperti Amnesty International bersama dengan kantor berita dunia melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi nomor tersebut menggunakan metode penelitian dan interview di 4 Benua. Interview ini dilakukan pada anggota kerajaan Arab, setidaknya 65 orang pemimpin perusahaan, 85 aktivis kemanusiaan, 189 jurnalis, 600 politisi (menteri, diplomat, petugas militer dan keamanan, kepala negara, perdana menteri, dll).

Amnesty membagikan salinan data kepada Citizen Lab yang selanjutnya mengkonfirmasi adanya infeksi Pegasus.

Namun, NSO menyangkal tuduhan peretasan jurnalis tersebut dan menyebutkan perangkat lunak ini hanya digunakan pada anggota teroris dan kriminal, sehingga hanya tersedia terbatas pada anggota militer, penegak hukum, agensi intelijen dari berbagai negara yang memiliki nilai hak asasi manusia yang baik.

NSO menyatakan investigasi ini tidak berdasar dan dilebih-lebihkan. Shalev Hulio, Kepala Eksekutif NSO menyatakan, “Perusahaan kami menghormati jurnalis dan aktivis, terutama masyarakat sipil secara umum. Kami memahami beberapa kondisi dimana konsumen kami mungkin menyalahgunakan sistem kami. Selanjutnya, kami akan melakukan investigasi atas klaim ini.”