Maritim Archives - DIP Institute

Pelaut dan Marinir AS berdiri di dek penerbangan USS Bataan, kapal serbu amfibi kelas Wasp, saat melewati Patung Liberty selama Pekan Armada di Pelabuhan New York pada 24 Mei 2023. (Foto oleh ANGELA WEISS / AFP) (Foto oleh ANGELA WEISS/AFP melalui Getty Images)

August 9 2023

Tentara Tambahan AS Tiba Di Laut Merah Setelah Meningkatnya Ketegangan Dengan Iran

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Security and Defence amerika serikat, Geopolitik, iran, Maritim, Penyitaan 0

Lebih dari 3.000 personel militer AS tiba di Laut Merah menggunakan kapal perang USS Bataan dan USS Carter Hall, sebagai langkah atas tanggapan Amerika Serikat terkait dugaan penyitaan beberapa kapal sipil oleh Pemerintah Iran. Kapal tersebut digunakan untuk memberikan “fleksibilitas dan kemampuan maritim yang lebih besar” kepada Armada Kelima, menurut pernyataan dari komando yang berbasis di Bahrain.

USS Bataan adalah kapal serbu amfibi yang dapat membawa pesawat sayap tetap dan putar serta kapal pendarat. USS Carter Hall, kapal pendaratan dermaga, mengangkut Marinir dan peralatan mereka dan mendaratkan mereka ke darat.

Para pelaut dan marinir AS memasuki Laut Merah pada 6 Agustus 2023 setelah transit melalui Terusan Suez dalam penempatan yang telah diumumkan sebelumnya menurut Armada Kelima AS pada 7 Agustus 2023. Perintah ini menambah peningkatan jumlah militer AS di perairan Teluk yang penting bagi perdagangan minyak global.

Militer AS mengatakan Iran telah menyita atau berusaha untuk mengambil alih hampir 20 kapal berbendera internasional di kawasan itu selama dua tahun terakhir. Untuk itu, penempatan 3000 tentara adalah peningkatan upaya “untuk mencegah aktivitas destabilisasi dan mengurangi ketegangan regional yang disebabkan oleh pelecehan Iran dan penyitaan kapal dagang,” kata juru bicara Armada Kelima Komandan Tim Hawkins kepada kantor berita AFP.

Dalam konferensi pers pada 7 Agustus 2023, juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kanani mengatakan pengerahan AS hanya melayani kepentingan Washington. “Kehadiran militer pemerintah AS di kawasan tidak pernah menciptakan keamanan. Kepentingan mereka di kawasan ini selalu memaksa mereka untuk mengobarkan ketidakstabilan dan ketidakamanan,” katanya kepada wartawan, dilansir dari Al Jazeera.

Perintah ini sendiri dilakukan setelah pasukan AS memblokir dua upaya Iran untuk merebut kapal tanker komersial di perairan internasional di lepas pantai Oman pada 5 Juli. Dimana sebelumnya pihak maritim di Iran mengatakan salah satu dari dua kapal tanker, Richmond Voyager berbendera Bahama bertabrakan dengan sebuah kapal Iran, melukai lima awak secara serius, menurut kantor berita negara IRNA.

Pada bulan April dan awal Mei lalu, Iran menyita dua kapal tanker minyak dalam waktu seminggu di perairan regional menurut pemerintah AS. Setelah itu, AS mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan kapal perusak, pesawat tempur F-35 dan F-16, bersama dengan Grup Amfibi dan Unit Ekspedisi Laut AS ke Timur Tengah, mencegah Iran merebut kapal di Teluk pada bulan Juli lalu. Pekan lalu, militer AS mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menempatkan personel bersenjata di kapal komersial yang melakukan perjalanan melalui Selat Hormuz untuk menghentikan Iran melecehkan kapal, menurut Associated Press.

April 15 2021

Jepang Bakal Buang Air Tercemar Nuklir ke Laut, Tetangga Protes

Chatrine Debora News Environmental Issue, Jepang, Limbah Nuklir, Maritim, Water Waste 0

Setelah bertahun-tahun diundur, Jepang secara sepihak memutuskan rencana pembuangan 1,3 juta ton air terkontaminasi nuklir ke laut. Perdana Menteri Yoshihide Suga menyatakan keputusan inilah yang paling realistis dan adanya limbah air menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan demi proses pemulihan Fukushima.

Dari mana limbah ini?
Limbah air ini merupakan tiga pendingin tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang kehilangan daya lalu mencair saat bencana gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011 lalu.

Air-air ini dikumpulkan dan disimpan di sebuah tangki di Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) Inc., yang kapasitas penampungan airnya akan habis tahun 2022 nanti.

Limbah nuklir ini akan “dikurangi” zat radioaktifnya terutama zat isotopnya yang nanti hanya menyisakan tritium, yakni zat hidrogen yang sulit terlarut dari air, selanjutnya akan dilakukan proses pengenceran dan filtrasi dengan teknologi tertentu sebelum dilepas ke laut. Tritium sendiri dianggap lebih “tidak berbahaya” karena tidak mampu menghasilkan energi yang cukup dan masuk ke kulit manusia.

Menteri Hiroshi Kajiyama menyatakan tangki-tangki penampungan ini bahkan memiliki kemungkinan bocor jika terjadi lagi gempa atau tsunami berkekuatan besar.

Pembuangan air terkontaminasi nuklir ini rencananya mulai dilakukan pada dua tahun ke depan, di mana prosesnya dilakukan secara bertahap dengan jumlah yang kecil tiap waktunya, sehingga membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk selesai.

Jepang menekankan melalui proses filtrasi ini maka dampak pada lingkungan, kesehatan, dan keamanan akan sangat kecil. Kalkulasi ini juga disesuaikan dengan standar internasional dari Komite Ilmiah PBB untuk Efek Radiasi Atom (UNSCEAR).

Respon Regional dan Internasional Berbeda
Rencana Jepang ini masih tetap menuai kritik domestik, terutama dari para nelayan yang khawatir kualitas air akan memburuk dan membahayakan ekosistem laut. Kekhawatiran akan keamanan laut ini yang juga berpengaruh pada pendapatan para nelayan.

Selanjutnya, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan dukungan penuh Jepang dalam mengontrol dampak lingkungan sehingga air yang dibuang ke laut bisa dipastikan keamanannya. AS juga mendukung dengan menyatakan “transparansi” Jepang dalam keputusan tersebut dengan koordinasi bersama IAEA patut diapresiasi.

Namun tanggapan berbeda ditunjukkan tetangga Asia Timur yang juga beberapa merupakan aliansi AS seperti Korea Selatan, China, dan Taiwan yang mengkritik keras upaya Jepang mengingat rencana ini akan selesai dalam beberapa dekade lamanya.

Korea Selatan menyatakan adanya risiko kerusakan lingkungan laut dan keamanan dari negara tetangga, sedangkan China melihat tindakan Jepang sebagai tindakan sangat tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan kondisi negara tetangga.

February 19 2021

UU Coast Guard: Perwujudan Ambisi Kekuataan Maritim China

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Asia Timur, China, Coast Guard, Maritim, Politik Asia 0

(Foto: Reuters)

China pada era kepemimpinan Xi Jinping ini mempunyai visi “China Dreams” dengan semangat mengembalikan kejayaan “Middle Kingdom” sebagai negara yang besar dan kuat dalam kancah sistem internasional. Aspirasi untuk mewujudkan China Dreams ini, menjadikan Xi Jinping memfokuskan pada strategi pembangunan China dan memperkuat kapabilitas kekuatannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan mendeklarasikan ambisi kekuataan maritim China. Mengapa kekuatan maritim menjadi salah satu prospek yang dituju oleh Xi Jinping?

Hal ini bukan tanpa sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan, dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.[1]

Ambisi Kekuataan Maritim China

Pembangunan kekuataan maritim ini menjembatani China di masa lalu dan China modern yakni sebagai pilar utama dari strategi nasional besar Xi, kekuatan maritim China adalah esensi yang luar biasa penting terlebih pada era globalisasi sekarang, kekuatan maritim bukan saja untuk kedaulatan keamanan namun juga untuk kesejahteraan ekonomi.

Deklarasi ambisi kekuatan maritim yang digaungkan oleh Xi Jinping dalam pemenuhan China’s Dreams semakin terlihat akhir-akhir ini. Selain dengan peningkatan kekuataan kapabilitas Angkatan lautnya dengan mengembangkan teknologi kapal perang serta aktifnya menggelar kekuatan laut terutama di Kawasan Indo Pasifik.[2] Salah satu yang menjadi sorotan terbaru ialah pemerintahan China meloloskan sebuah peraturan hukum yang kontroversial mengenai Undang-Undang (UU) penjaga pantai (coast guard) terbaru pada tanggal 23 Januari dan mulai efektif berlaku pada 1 Februari 2021. Adapun isi UU ini memberikan kebebasan bagi coast guard China untuk menggunakan “tindakan apa saja” termasuk penggunaan senjata bagi kapal asing yang dianggap dapat mengganggu dan mengancam penegakan kedaulatan dalam yuridiksi perairan operasionalnya.

Keberadaan UU ini sebagai bagian dari strategi pembangunan kekuataan dan kapabilitas untuk pencapaian target China’s dream yang terbagi menjadi 2 tahapan yakni tahapan tahun 2021-2035 tujuan utama China adalah untuk mewujudkan China sebagai negara sosialis yang modern. Hal tersebut dilakukan melalui perkembangan ekonomi, menyelesaikan modernisasi angkatan bersenjatanya, dan meningkatkan kekuatan ekonomi serta teknologi untuk menjadi pemimpin inovasi secara global. Sementara dalam kurun waktu 2035-2049, China akan fokus dalam menyelesaikan semua pembangunan untuk mencapai rejuvenation dimana Cina menjadi negara yang kaya, kuat, demokrasi, maju secara budaya, dan harmonis.[3]

Implikasi UU Coast Guard China terhadap negara di Indo Pasifik

Dengan keberadaan pembangunan kekuataan militer laut China serta pemberlakuan UU coast guard ini akan mendorong lahirnya security dilemma bagi negara-negara disekitar China terutama negara-negara yang memiliki riwayat konflik seperti Jepang dan Filipina. Jepang melalui Kepala Sekretaris Kabinet Satunobu Kato menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat kuatir dengan keberadaan UU ini akan mengganggu keamanan Jepang, terlebih semakin aktifnya pergerakan China di area wilayah persengketaan Senkaku. Selain itu juga Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menghimbau China untuk tidak menggunakan perundang-undangan yang dalam beberapa aspek melanggar hukum internasional.[4]

Filipina juga turut memberikan protes kepada China terkait UU ini melalui Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. dalam pernyataan persnya pada pada 27 Januari 2021 mengatakan bahwasanya pemberlakuan UU tersebut telah melewati batas hak maritim China di bawah hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Penghargaan 2016 tentang arbitrase Laut China Selatan, selain itu juga keberadaan UU ini sebagai ancaman perang secara verbal bagi negara-negara yang mengindahkan keberadaan UU tersebut, disisi lain secara tidak langung memaksa untuk memberikan pengakuan terhadap UU itu bilamana negara tidak menentang keberadaan UU tersebut.[5] Selain secara diplomatic Filipan melalui Kepala Militer Filpina Jenderal Cirilito Sobejana juga memerintahkan untuk menambah jumlah gelar pasukan di Laut China Selatan sebagai upaya perlindungan bagi aktivitas nelayan Filipina.[6]

Keberadaan UU coast guard China yang baru dan aktifnya coast guard China memasuki wilayah-wilayah persengketaan di Laut China Selatan dan Senkaku ini berdampak kepada meningkatnya ketegangan antar negara-negara tersebut dengan China. Sebagaimana offensive realism dari Mearsheimer yang memiliki asumsi dasar bahwa negara-negara besar akan memaksimalkan kekuatan relatifnya (militer) yang sifatnya limitless (tidak terbatas) untuk tujuan keamanan dan kekuasan dalam struktur anarki (tidak mengakui kekuasaan lain di atas negara) sistem internasional.[7] Sehingga apa yang dilakukan China sesuai dengan hakikat dasar sifat manusia adalah egois dan agresif bahwa semua tindakannya untuk mencapai kepentingan utamanya yakni maksimalisasi kekuasaan dan keamanan yakni mengembalikan kejayaan China dalam sistem internasional.

[1]Alfred Thayer Mahan, “The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783”. (1890). Paperback.

[2] Thangavel K. Balasubramaniam & Ashok K. Murugesan, “China’s Rising Missile and Naval Capabilities in the Indo-Pacific Region”, Journal of Indo-Pacific Affair. (Summer 2020). pp.98-111 https://media.defense.gov/2020/Jun/08/2002312001/-1/-1/1/DO_BALASUBRAMANIAM.PDF

[3] Office of The Secretary of Defense, Annual Report to Congress Military and Security and Developments Involving The People’s Republic of China 2020. pp.1-4.

[4] Eric Johnston, “As China authorizes use of force by coast guard, Japan consider response”, Japan Times 10 Februari 2021. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/10/national/china-coast-guard-law-japan/

[5] Christia Marie Ramos, “PH ‘strongly opposes’ application of China coast guard law ‘beyond Beijing’s territory’ Inquirer. 12 Februari 2021 https://globalnation.inquirer.net/193799/ph-reiterates-strong-opposition-to-application-of-china-coast-guard-law-beyond-beijings-territory

[6]Jojo Rinoza & Luis Liwanang, “Phillippines to Increase Sea Presence in Response to Chinese Coast Guard Law” Benar News, 9 Februari 2021. https://www.benarnews.org/english/news/philippine/general-reacts-02092021133359.html

[7] Glenn Snyder, 2002, Mearsheimer’s World Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay, International Security, Vol. 27, No.1, gl. 149-173.