Junta Militer

Armored personnel carriers are seen on the streets of Mandalay on February 3, 2021, as calls for a civil disobedience gather peace following a military coup which saw civilian leader Aung San Suu Kyi being detained. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images

February 2 2024

Tiga Tahun Kudeta Myanmar, AS Tambahkan Sanksi

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Junta Militer, Kudeta, Myanmar 0

Kepala angkatan bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan milliter Myanmar akan memperpanjang keadaan darurat dan bersumpah untuk ‘menghancurkan’ oposisi. Militer terus memperpanjang pemerintahan darurat sejak merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februaru 2021 lalu tersebut.

Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada 1 Februari 2021, mengatakan militer akan melakukan “apa pun yang diperlukan untuk mengembalikan kestabilan negara” di tengah kemajuan luar biasa oleh aliansi pasukan anti-kudeta dan kelompok bersenjata etnis.

Sebelumnya, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional mengumumkan bahwa keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan lagi, tepat sebelum berakhirnya masa sebelumnya tengah malam. Langkah ini lebih lanjut menunda pemilihan yang dijanjikan oleh para jenderal setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi yang kini telah dipenjara.

Myanmar telah dalam kekacauan sejak kudeta yang memicu protes massal dan berkembang menjadi pemberontakan bersenjata setelah militer menanggapi dengan kekuatan militer brutal.

Militer mengatakan tidak bisa menangguhkan keadaan darurat di saat mereka sedang berperang melawan oposisi bersenjata di seluruh negeri, yang meningkat sejak pasukan anti-kudeta meluncurkan Operasi 1027 akhir tahun lalu.

“Tiga tahun setelah kudeta di Myanmar, kendali militer atas kekuasaan lebih tidak pasti daripada kapan pun dalam 60 tahun terakhir,” kata Richard Horsey, penasihat senior Myanmar di Crisis Group.

Sejak kudeta, Amerika Serikat, Uni Eropa, Britania Raya, dan lainnya memberlakukan sanksi terhadap rezim militer. Amnesty International dan Human Rights Watch termasuk yang menyerukan agar lebih banyak tindakan diambil untuk memutus akses militer ke bahan bakar pesawat. PBB dan kelompok hak asasi manusia telah menuduh militer melakukan pelanggaran hak dalam penindasan mereka terhadap oposisi, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

AS menambah sanksi untuk Myanmar

Amerika Serikat memberlakukan sanksi tambahan terhadap rezim militer Myanmar, di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menargetkan empat individu dan dua entitas yang terkait dengan rezim untuk mengganggu sumber pendapatan yang mendukung aktivitas militer rezim terhadap warga sipil dan mereka yang menyediakan bahan dan dukungan untuk produksi senjata di Myanmar.

Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mengumumkan sanksi terhadap Shwe Byain Phyu Group of Companies yang menjalin hubungan dengan Myanma Economic Holdings Public Co. Ltd. (MEHL) dan dikendalikan oleh militer Burma atau Tatmadaw yang berkuasa saat ini. Tatmadaw telah lama mengandalkan kegiatan bisnis untuk mendanai operasinya sendiri. Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa kedua entitas yang dikenai sanksi telah memfasilitasi perolehan rezim militer terhadap mata uang asing dan impor minyak bumi serta bahan lainnya melalui keterkaitan mereka dengan MEHL.

Bakary Yaou Sangare (ketiga dari kiri), yang diangkat menjadi menteri luar negeri setelah kudeta, memberikan pidato dalam protes yang diadakan di luar pangkalan militer Prancis yang mendesak penarikan pasukan Prancis dari Niger pada 01 Oktober 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agensi melalui Getty Images)

December 14 2023

Junta Niger membatalkan UU anti-imigrasi dan bantuan militer pukulan terhadap kebijakan UE

Anita Susanto Africa, News, Politics, Security and Defence Afrika, Junta Militer, kemanusiaan, Kudeta, Niger, Uni Eropa 0

Surat edaran pemerintah yang dikeluarkan pada akhir November 2023 menyatakan bahwa junta di Niger telah menyetujui keputusan yang membatalkan peraturan tahun 2015 yang diterapkan untuk menghentikan migran Afrika menyelundupkan diri mereka melalui jalur migrasi penting melalui Niger dalam perjalanan mereka ke Eropa. Dalam perintah tertanggal 25 November 2023 yang salinannya diperoleh Associated Press, kepala junta Niger, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mengatakan bahwa “hukuman yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut dan dampaknya harus dibatalkan.”

Ibrahim Jean Etienne, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman Nigeria, menyatakan dalam surat edaran bahwa Kementerian Kehakiman akan memeriksa pembebasan semua orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang tersebut. Ketegangan politik yang meningkat antara Niger dan negara-negara UE yang memberikan sanksi kepada negara Afrika Barat tersebut sebagai reaksi terhadap kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dan melantik junta pada bulan Juli lalu telah berubah menjadi akibat dari pencabutan undang-undang tersebut.

Daerah Agadez di Niger berfungsi sebagai pintu gerbang dari Afrika Barat ke Sahara dan telah terbukti menjadi jalur penting bagi orang Afrika yang ingin mencapai Libya untuk menyeberangi Laut Mediterania dan mencapai Eropa, serta bagi mereka yang pulang dengan bantuan dari PBB. Namun, jalur tersebut juga telah berkembang menjadi wilayah yang menguntungkan bagi penyelundup manusia, sehingga menyebabkan pemerintah Niger dan UE memberlakukan undang-undang pada tahun 2015 yang menghentikan transit setidaknya 4.000 migran yang menurut perkiraan PBB, melewati Agadez setiap minggu secara ilegal.

UU tersebut juga memberi badan keamanan dan sistem hukum wewenang untuk mengadili penyelundup. Kantor HAM PBB telah menyatakan bahwa undang-undang tersebut “menyebabkan para migran mencari rute migrasi yang lebih berbahaya meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.” Sebagai salah satu negara terbelakang di dunia, Niger sangat bergantung pada bantuan internasional untuk kebutuhan infrastruktur, keamanan, dan kesehatan. Setelah kudeta pada tanggal 26 Juli lalu, pemerintah Barat dan Eropa menghentikan pendanaan ke Niger. Sanksi tersebut telah merugikan perekonomian rakyat Niger dan memberikan junta kekuasaan yang lebih besar, namun sanksi tersebut justru mengurangi jumlah pasukan militer tersebut.

Pada minggu pertama bulan Desember, meskipun tengah memerangi pemberontakan, Niger, mengumumkan dalam sebuah pernyataan penarikan ‘persetujuan untuk penempatan misi kemitraan militer UE.’ Kemenlu Niger telah mengakhiri perjanjian dengan Uni Eropa mengenai misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Pernyataan resmi tersebut mengumumkan penarikan persetujuan Niger untuk penempatan misi kemitraan militer UE di negara tersebut. Dimulai pada tahun 2012 di bawah CSDP, EUCAP Sahel Niger yang berbasis di Niamey bertujuan untuk membangun kapasitas sipil, mendukung pasukan keamanan dalam negeri, pihak berwenang, dan aktor non-pemerintah. Selain itu, kemitraan militer EUMPM, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas permintaan otoritas Niger, berfokus pada penguatan Angkatan Bersenjata Niger melawan ancaman teroris.

This photo combination made from a viral video shows the aftermath of the airstrike in A Nang Pa region of Hpakant township - NST

April 14 2023

Kejam, Militer Myanmar Jatuhkan Bom dan Tewaskan Lebih Dari 165 Orang

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Bom, Junta Militer, Militer Myanmar, Myanmar 0

Dalam serangan udara terbaru oleh junta militer Myanmar, diperkirakan sedikitnya 100 orang menjadi korban tewas. Pemerintah persatuan pengasingan menyatakan hal tersebut pada Selasa (11/04).

“Sekitar 100 orang dari Kanbalu, Sagaing termasuk anak-anak dan perempuan tewas akibat serangan udara militer junta Myanmar,” kata Kementerian Tenaga Kerja Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di Twitter. Awalnya jumlah korban yang diumumkan adalah 50 orang, namun media independen memberitakan jumlah korban sudah menembus 100 orang, di mana perempuan serta sekitar 20 hingga 30 anak turut menjadi korban. Per tanggal 13/04, CNN menyatakan bahwa total korban sudah menembus angka 165 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Jumlah pasti korban masih belum bisa ditetapkan karena junta militer membatasi pelaporan dan penyebaran informasi.

Kejadian tersebut terjadi pada pukul 08.00 pagi hari di kota Kanbalu di wilayah Sagaing di barat laut Myanmar. Agensi berita Myanmar Now melaporkan bahwa serangan dalam upacara pelantikan kantor Tim Administrasi Rakyat di desa Pa Zi Gyi terjadi dengan pengeboman lokasi tersebut. Sekitar 150 orang menghadiri upacara tersebut, kata laporan tersebut.

Sekitar 30 menit setelah itu, sebuah helikopter muncul dan menembak ke lokasi yang sama.

Tim penyelamat menggambarkan bahwa pemandangan di lokasi kejadian mencekam karena potongan tubuh manusia tersebdar di mana-mana. Bahkan lebih dari selusin mayat dibakar dan dimutilasi, dan berbagai bangunan dan sepeda motor turut hancur dan terbakar.

Kantor tersebut, menurut Myanmar Now, “beroperasi di bawah otoritas NUG yang diamanatkan secara publik oleh Myanmar, namun junta militer negara telah menetapkannya sebagai organisasi teroris.”

“Dunia harus segera bertindak untuk membantu rakyat Myanmar mengakhiri impunitas junta,” kata NUG.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi dua tahun yang lalu. NUG dibentuk setelah militer Burma, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Februari 2021.

Junta militer menanggapi

Juru bicara junta militer Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyatakan bahwa mereka memang menyerang tempat tersebut. “Kami menyerang tempat itu. Ada upacara pembukaan kantor Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), mereka adalah sayap bersenjata partai oposisi Pemerintah Persatuan Nasional, yang menyebut dirinya pemerintah negara yang sah, bertentangan dengan tentara,” kata Min Tun.

Min Tun juga mengonfirmasi bahwa sebagian korban tewas adalah pejuang anti-kudeta, yang memang menjadi targetnya. Namun, Min Tun juga menyalahkan pihak PDF yang memasang ranjau tanam, sehingga menyebabkan banyaknya korban.

Di sisi lain, pihak oposisi telah mengecam tindakan junta militer tersebut. “Serangan itu merupakan tindakan keji oleh militer teroris. Itu adalah contoh lain dari penggunaan kekuatan ekstrem tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa, yang merupakan kejahatan perang,” ujar pihak partai oposisi itu

February 27 2023

Militer Myanmar memperluas status darurat militer seiring dengan berlanjutnya penumpasan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics breaking, Darurat Militer, Junta Militer, Myanmar 0

Pemerintah junta militer Myanmar telah memberlakukan darurat militer di tiga kota di bagian barat laut negara tersebut, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Myanmar pada hari Kamis (23/02).

Perluasan darurat militer di wilayah Sagaing ini menyusul deklarasi darurat militer di 37 dari 330 kota di Myanmar pada tanggal 2 Februari. Langkah terbaru ini menjadikan total 47 kota, termasuk tujuh kota – di antaranya bagian dari Yangon, kota terbesar di Myanmar – yang diberlakukan tidak lama setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021. Ruang lingkup darurat militer akan diperluas lebih lanjut jika diperlukan, ujar seorang pejabat senior militer melalui telepon pada hari Kamis (23/02).

Di bawah darurat militer, otoritas eksekutif dan yudisial dialihkan ke komandan militer regional, dan pelanggaran terkait keamanan tertentu diadili secara tertutup di pengadilan militer. Pemerintah mengumumkan pada tanggal 1 Februari bahwa mereka akan memperpanjang keadaan darurat nasional selama enam bulan lagi, yang semakin memundurkan kerangka waktu yang mungkin untuk pemilihan umum.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dalam pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada 31 Januari bahwa hanya 198 kota yang dapat dianggap “100% damai” dan bahwa keamanan perlu diperkuat di wilayah lain.

Para pemberontak pro-demokrasi di Myanmar telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata yang secara umum dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat (People Defence Force/PDF). Mereka melakukan penyergapan terhadap pasukan pemerintah dan menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengebom markas pasukan militer tersebut. Militer telah meningkatkan kampanye untuk menumpas PDF, dengan membakar sejumlah desa yang dicurigai berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tersebut.

February 20 2023

Ekonomi Myanmar Tidak Terkendali, 2 Tahun Setelah Kudeta Militer

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Junta Militer, Krisis Ekonomi, Kyat, Myanmar 0

Myanmar mengalami kejatuhan ekonomi sejak kudeta militer pada Februari 2021. Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah mengakibatkan konflik yang meluas, kerusuhan, dan kecaman internasional. Ketidakmampuan dan kesalahan manajemen junta militer telah menyebabkan banyak masalah ekonomi bagi negara, termasuk devaluasi mata uang dan populasi penduduk usia kerja. Setelah satu dekade pertumbuhan yang stabil, ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sebesar 18% pada tahun 2021, dengan sedikit perbaikan yang diproyeksikan pada tahun 2023. Selain itu, sanksi internasional dan pemasukkan Myanmar ke dalam daftar hitam oleh the international Financial Action Task Force telah menghalangi investasi asing .

Salah satu masalah utama yang dihadapi perekonomian Myanmar adalah devaluasi mata uangnya, kyat. Kyat telah kehilangan sekitar setengah nilainya. Devaluasi ini meningkatkan inflasi hingga 16% pada tahun 2022,menjadikan harga lebih mahal bagi warga negara untuk membeli barang dan jasa. Akibatnya, daya beli sangat berkurang, dan banyak warga berjuang bahkan untuk membeli kebutuhan pokok. The World Food Proggramme memperkirakan bahwa 14,4 juta orang, lebih dari 25% populasi, menghadapi kerawanan pangan. Devaluasi juga merugikan bisnis, membuat barang impor dan bahan baku lebih mahal dan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, depresiasi telah mempersulit Myanmar untuk menarik investasi asing, karena ketidakstabilan mata uang menghalangi investor. Situasi ekonomi secara keseluruhan di Myanmar menjadi semakin mengerikan karena devaluasi kyat, dan kemungkinan akan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk memulihkan stabilitas ekonomi.

Masalah besar lainnya adalah populasi penduduk usia kerja, dengan ribuan orang diperkirakan meninggalkan negara itu setiap bulan. Sejak kudeta, banyak profesional muda dan pekerja terampil yang tersisa telah dipenjara dan dibunuh. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil di Myanmar, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerusuhan sipil yang sedang berlangsung telah mempersulit bisnis untuk beroperasi, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Sejak ekonomi Myanmar didominasi oleh militer dan kroni-kroninya, sanksi internasional telah mempersulitnya untuk berdagang dengan negara lain dan semakin melemahkan ekonominya. Sanksi internasional telah ditargetkan pada junta militer dan bisnisnya serta individu dan perusahaan yang mendukung rezim tersebut. Selain sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional, krisis politik dan hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar juga menyebabkan banyak bisnis internasional hengkang. Banyak perusahaan multinasional terkemuka telah meninggalkan negara tersebut, termasuk Telenor, Kirin, Woodside Petroleum, Chevron, TotalEnergies, Voltalia, dan British American Tobacco, karena kekhawatiran atas peran militer dalam pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi politik yang tidak stabil.

Kepergian bisnis internasional ini telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Myanmar dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ini juga semakin membatasi akses negara ke investasi dan teknologi asing, menghambat kemampuannya untuk mengembangkan dan memodernisasi ekonominya. Degradasi infrastruktur yang kritis, seperti energi dan komunikasi, telah membuat bisnis tidak dapat beroperasi dengan andal. Selain itu, sanksi dan penghentian bisnis juga telah menurunkan cadangan devisa negara dan meningkatkan inflasi, sehingga semakin mempersulit negara untuk mengimpor barang dan jasa serta melunasi utangnya.

Perekonomian Myanmar terpuruk sejak kudeta militer yang gagal pada Februari 2021. Ketidakmampuan dan kesalahan manajemen junta militer Myanmar menyebabkan devaluasi mata uang, menguras otak penduduk usia kerja, dan sanksi ekonomi. Selama junta militer Myanmar mengelola ekonomi, kecil kemungkinannya untuk pulih. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan junta militer Myanmar untuk memulihkan demokrasi dan mengizinkan pemerintah sipil yang memenuhi syarat untuk mengatasi masalah ekonomi negara.

February 16 2023

Myanmar: Dapatkah kekuasaan Junta Militer dibatasi pada tahun 2023?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think ASEAN, Junta Militer, Mynamar 0

1 Februari 2023, menandai ulang tahun kedua kudeta militer di Myanmar. Dua tahun terakhir ini Myanmar dipenuhi gejolak karena konflik yang sedang berlangsung antara penduduk sipil dan Pemerintahan Tatmadaw yang terus menegaskan legitimasi kekuasaannya meskipun mendapat reaksi keras dari masyarakat nasional dan internasional.

Aksi protes diam dalam bentuk pemogokan dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi untuk memperingati hari peringatan dua ta tahun kudeta militer. Seperti perayaan pada tahun lalu, para pria, wanita, dan anak-anak akan tinggal di rumah dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari untuk memperlihatkan perlawanan mereka yang berkelanjutan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan militer akan melakukan aksi unjuk rasa untuk melawan perlawanan massa.

Sejak Februari 2021, tercatat lebih dari 19.000 orang telah dibantai, 13.368 orang ditahan, dan 14.73.000 orang mengungsi. Lebih dari 34.000 bangunan keagamaan, rumah, serta pusat pendidikan dan medis telah dihancurkan. Kebutuhan akan bantuan kemanusiaan terus meningkat.

Skenario domestik

Menurut Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, Pemerintahan Junta memiliki cengkeraman yang kuat terhadap hanya 17 persen dari populasi Myanmar. Menariknya, the People’s Defense Forces (PDF) memegang kendali atas 50 persen, sementara sisanya masih terombang-ambing.

Para analis percaya bahwa ini adalah bentuk kekerasan terburuk yang pernah dialami Myanmar sejak kemerdekaannya, bahkan menyebar ke daerah yang paling tidak ada kekerasan yang dikenal sebagai zona kering. Zona kering adalah daerah yang didominasi oleh mayoritas Buddha Bamar dan loyalis militer. Daerah ini secara tradisional tidak pernah mengalami segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada etnis pinggiran. Menurut Armed Conflict Location and Event Data Project (data ACLED), sekitar 650 PDF bertempur di zona kering. Pergerakan orang secara keseluruhan telah menyebabkan kematian beberapa tentara militer.

Selanjutnya, pada awal Januari 2023, rezim junta telah mengintensifkan serangan udara di Wilayah Sagaing dan negara bagian Chin, Kachin, dan Karen, untuk meredam gerakan dan menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah bersumpah untuk menjatuhkan rezim pada tahun 2023. Tindakan ini merupakan bentuk upaya dari rezim Junta yang sedang berusaha untuk mengendalikan situasi politik Myanmar yang sedang bergejolak.

Saat ini fokus para pemimpin militer Myanmar tertuju pada puncak pemilihan umum yang akan diselenggarakan secara tentatif pada bulan Agustus 2023. Menurut panglima militer Myanmar, pemilu ini diharapkan dapat mengembalikan semangat demokrasi yang hilang di negara ini. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Myanmar yang ke-75, Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar meminta dukungan warga dan komunitas internasional yang lebih luas untuk menyukseskan pemilu. Pada saat yang sama pemerintahan darurat berakhir pada tanggal 31 Januari (setelah diperpanjang dua kali). Sesuai dengan Konstitusi 2008, kantor administrasi Myanmar sedang merumuskan jabatan baru sehingga para jenderal militer dapat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa jeda. Hingga saat ini, Dewan Administrasi Negara Myanmar telah menjadi nama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan junta militer Myanmar.

Hal ini telah disoroti oleh beberapa analis yang menyatakan upaya junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan di tengah-tengah situasi politik dan sosial yang kacau dapat menyebabkan lebih banyak resistensi yang mungkin tidak dapat ditangani oleh militer dalam situasi saat ini.

Peranan Dunia internasional

Jika kawasan ini secara keseluruhan dipertimbangkan, maka tahun 2023 tampaknya akan menjadi tahun yang sulit bagi Pemerintahan Junta Myanmar baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Dalam sebuah langkah pertama sejak kudeta Februari 2021, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah berhasil menyetujui resolusi yang menuntut penghentian segera semua pengaturan kekerasan. Resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint, bersama dengan para tahanan lainnya. Selain itu, DK PBB juga menyerukan operasionalisasi yang sistematis dan segera dari the Association Southeast Asian Nations (ASEAN) Five-Point Consesus.

DK PBB adalah satu-satunya badan PBB yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat negara-negara anggotanya. Kali ini resolusi tersebut disahkan tanpa ada ketidaksetujuan dari Cina maupun Rusia. Namun, resolusi ini masih belum memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan akuntabilitas jika ada yang tidak dapat memenuhi poin-poin yang disebutkan dalam resolusi. Hal ini membutuhkan negara-negara anggota yang dapat mendukung rakyat Myanmar untuk bertindak serempak agar resolusi tersebut tidak menjadi jalan buntu yang diikuti oleh lambannya tanggapan internasional.

Lebih lanjut, pada bulan November 2022, Burma Act 2022 yang disahkan oleh kongres AS memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan teknis dan non-militer kepada pasukan yang memerangi Junta Militer Myanmar seperti the National Unity Government (NUG), dan kelompok-kelompok etnis bersenjata serta PDF. Hal ini memberikan NUG (pemerintah bayangan) dan PDF dengan otot yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan gerakan mereka.

Terlebih lagi, ketua ASEAN saat ini, Indonesia, memiliki sikap yang kuat terhadap Myanmar karena tidak mematuhi Konsensus ASEAN. Indonesia baru-baru ini mendirikan sebuah kantor untuk memantau tindakan Junta dan terlibat dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan proses perdamaian benar-benar ditaati. Menteri Luar Negeri Indonesia dan Utusan ASEAN untuk Myanmar saat ini, Retno Marsudi, telah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan masalah Myanmar menghalangi perkembangan kawasan regional ini, tetapi akan berusaha membantu rakyat Myanmar untuk keluar dari krisis. Oleh karena itu, rencana aksi apa yang akan dibuat oleh utusan tersebut untuk mengendalikan situasi akan menjadi penting untuk diamati.

Terlepas dari langkah-langkah di atas, serangan militer terus berlanjut. Bahkan setelah keputusan DK PBB, pengadilan militer menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan penasihat negara sehingga total hukuman menjadi 33 tahun. Selain itu, mantan presiden telah dipindahkan ke penjara Taungoo pada pertengahan Januari 2023 sehingga total hukumannya menjadi 12 tahun. Perang melawan massa sedang berlangsung dengan kekuatan penuh tanpa ada tanda-tanda pengurangan. Minggu lalu, Pemerintahan Junta mengebom sebuah biara yang menampung para pengungsi. Selain itu, merampas sumber daya dan tidak mengizinkan bantuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan telah menjadi hal yang biasa. Dengan demikian, kemungkinan Pemerintahan Junta Militer Myanmar akan mengikuti perintah internasional atau regional tampaknya kecil saat ini. Jika tahun 2021 dan 2022 menjadi petunjuk, maka Junta Militer Myanmar akan terus bertindak dengan cara yang dianggapnya tepat dan akan terus mengabaikan atau memilih-milih poin yang tampaknya cocok untuk tujuannya sendiri.

Namun, masih ada harapan bahwa banyak dinamika yang akan berubah pada tahun 2023 dengan gelombang gerakan rakyat yang tak henti-hentinya, keputusan DK PBB, Undang-Undang Burma 2022, dan ketua baru ASEAN. Apakah hal ini akan mengarah pada hasil yang tepat untuk mengembalikan rezim demokratis ke tampuk kekuasaan tanpa pengaruh militer, hal ini masih harus dilihat.