Indo Pasifik

January 4 2024

Pesan strategis Jepang yang terus berkembang ke Indo-Pasifik dan sekitarnya

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think FIOP, Indo Pasifik, Jepang, Kebijakan Luar Negeri, QUAD 0

Sebuah evolusi yang diam-diam tetapi sangat signifikan dalam pesan strategis Jepang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para diplomat Tokyo sekarang berbicara tentang ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum’ daripada ‘Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (free and open Indo-Pacific/FOIP)’ yang lebih dikenal. Memang, ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ atau (free and open international order/FOIO) sering kali diulang-ulang oleh para pemimpin dan diplomat Jepang dan tampaknya telah membayangi FOIP yang telah disusun dan diadvokasi oleh Jepang sejak tahun 2016.[1]

Beberapa contoh terbaru dari hal ini termasuk Strategi Keamanan Nasional Jepang yang direvisi yang dikeluarkan pada Desember 2022. Strategi itu menetapkan, sebagai kepentingan nasional Jepang, bahwa ‘Jepang akan mempertahankan dan mengembangkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka, terutama di kawasan Indo-Pasifik tempat Jepang berada’ (penekanan ditambahkan). Pidato kebijakan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida di Diet pada Januari 2023 juga menekankan ‘kemauan politik yang kuat untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum’ (penekanan ditambahkan) yang akan disampaikan oleh Jepang pada saat KTT Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima.[2] Dalam kedua kasus tersebut, penyebutan FOIP hanya muncul setelah nomenklatur yang bertele-tele.

Bahkan ketika Kishida meluncurkan ‘Rencana Baru Jepang untuk FOIP’ di New Delhi pada Maret 2023, dia secara mencolok menyebutkan FOIO – meskipun di bagian akhir.[3] Tetapi kehadirannya menggarisbawahi poin Kishida bahwa ‘Jepang dan India memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan memperkuat “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”‘.

Bagaimana kita harus memahami hubungan antara FOIP ‘lama’ dan FOIO ‘baru’? Apa logika di balik komunikasi strategis Tokyo? Meskipun pergeseran retorika ini lebih dapat dipahami jika dikontekstualisasikan dengan apa yang Jepang gambarkan sebagai ‘titik balik dalam sejarah’ yang dihasilkan oleh perang Rusia-Ukraina,[4] hal ini tetap saja disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Tokyo dan cara mereka memandang dunia.

Perjuangan Jepang untuk ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’

Sejak mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe mengemukakan gagasan ‘Pertemuan Dua Samudra’ di New Delhi pada tahun 2007,[5] Jepang telah berusaha untuk menjadi pemimpin pemikiran dan kekuatan normatif Indo-Pasifik. FOIP Jepang, yang secara resmi diluncurkan pada Agustus 2016,[6] menekankan nilai-nilai kebebasan dan keterbukaan serta menggambarkan puncak pemikiran diplomatik dan normatif Tokyo. Ketika konsep Indo-Pasifik berkembang menjadi ‘strategi geografi’,[7] Jepang kemudian menyesuaikan strategi besarnya agar sesuai dengan geografi Indo-Pasifik yang terbatas.

Apa yang sering diabaikan adalah bahwa pada awal tahun 2017, Tokyo juga memperkenalkan istilah ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ (jiyū de hirakareta kokusai chitsujo) ke dalam wacana resminya. Terminologi ‘baru’ ini, bagaimanapun juga, merupakan cerminan dari narasi resmi dan tidak resmi jauh sebelum FOIP. Sebagai contoh, Pedoman Program Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2011 dan seterusnya, menjabarkan[8] sebagai prinsip-prinsip dasarnya tujuan untuk ‘mencegah munculnya ancaman untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ pada bulan Desember 2010.

Meskipun FOIP menjadi inisiatif kebijakan luar negeri utama Jepang,[9] FOIO juga tetap menjadi motif utama dalam wacana resmi. Pada bulan Januari 2017, Menteri Luar Negeri Kishida menulis[10] di surat kabar Prancis Le Figaro: ‘Sangat penting bagi Jepang dan Eropa untuk mendukung tatanan internasional yang bebas dan terbukadengan secara aktif berkolaborasi dalam mempromosikan supremasi hukum’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan)’. Sebagai contoh lain, pada Juli 2021, Menteri Luar Negeri Jepang saat itu, Toshimitsu Motegi, menyumbangkan sebuah artikel kepada Prensa Libre, sebuah surat kabar Guatemala yang berjudul[11] ‘Mempromosikan pemeliharaan dan penguatan tatanan internasional yang bebas dan terbuka bersama dengan negara-negara Amerika Tengah’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan). Teks Motegi tidak menyebutkan ‘FOIP’ atau ‘Indo-Pasifik’, meskipun Guatemala terletak di pesisir Samudra Pasifik.

FOIO mendapatkan daya tarik pada periode 2022-2023, yang sering dipasangkan dengan frasa ‘supremasi hukum di antara bangsa-bangsa’.[12] Jepang terus mendorong visinya tentang “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”, seperti yang telah disebutkan, di arena internasional ketika Jepang menjadi Ketua G7. Namun, dalam retrospeksi, alih-alih menjadi suatu mutasi baru, gagasan FOIO yang lebih universal telah secara konsisten menginformasikan dan mendukung visi FOIP Tokyo yang terikat pada kawasan. Yang berubah adalah penekanan pesan strategis Jepang. Setelah menorehkan keberhasilan yang signifikan dalam melestarikan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik melalui FOIP, Tokyo sekarang siap untuk melibatkan seluruh dunia dengan apa yang diharapkannya sebagai visi FOIO yang menarik secara universal.

Bergerak melampaui Indo-Pasifik

Promosi FOIO baru-baru ini menggambarkan pergeseran spasial yang signifikan dalam pesan strategis Jepang. FOIO Jepang melanjutkan perannya sebagai ‘pemimpin pemikiran’ tatanan berbasis aturan dan penjaga moral FOIP. Kekuatannya ditemukan dalam fokusnya pada hal-hal penting dari keberadaan sebagai komunitas bangsa. FOIO menekankan kedaulatan dan integritas teritorial serta menghindari tema-tema yang lebih kontroversial seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, FOIO diharapkan dapat berfungsi sebagai ‘penyebut umum’ untuk keterlibatan global Jepang. Meskipun PM Kishida terus membela ‘martabat manusia’,[13] narasi dan pendiriannya bersifat akomodatif dan inklusif, sangat berbeda dengan para pemimpin liberal Barat. Oleh karena itu, pesan FOIO Tokyo jelas ditujukan untuk menghasilkan dukungan ‘Global South’[14] yang meluas – jauh melampaui batas geografis Indo-Pasifik. Hasilnya adalah banyak pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, secara terbuka mendukung tujuan Jepang.[15]

Meskipun menjanjikan, “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum” memiliki beberapa kekurangan. Hal ini tentu saja memiliki daya tarik yang lebih kecil dibandingkan dengan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” yang menggugah, yang diungkapkan oleh Abe: “Ketika saya mendengar kata-kata “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, yang muncul di benak saya adalah pemandangan laut yang begitu luas”. Seruan baru Jepang tentu saja tidak banyak membantu untuk membangkitkan emosi seperti itu.

Tentu saja, FOIO didukung oleh aturan hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum terkait yang selalu ditunjukkan oleh Jepang; yang secara universal disetujui oleh negara-negara di dunia dalam perjanjian, deklarasi, dan pandangan-pandangan-teori, meskipun tidak dalam praktiknya.

Para pemimpin dan pembuat kebijakan Jepang telah membangun ‘persenjataan pemikiran strategis’ yang kuat yang dapat digunakan secara fleksibel untuk memenuhi tantangan keamanan dunia yang dinamis. Di tingkat global, penekanan FOIO akan memungkinkan Jepang untuk berinteraksi dengan secara lancar dengan wilayah yang tidak tercakup dalam geografi Indo-Pasifik dan menegaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Jepang dengan tepat menekankan FOIO dalam pesannya kepada Guatemala. Ini merupakan pendahulu yang fasih untuk pesan Jepang saat ini, karena revisionisme Venezuela[16] terhadap negara tetangganya, Guyana, antara lain, menunjukkan ketepatan pendekatan FOIO Jepang.

FOIP dan FOIO dalam sinergi

Meskipun demikian, kegunaan dan kekuatan FOIO tidak dapat dipisahkan dari saudaranya yang lebih terkenal, yaitu FOIP. FOIP dan FOIO dapat menemukan sinergi yang kuat ketika digunakan dengan cekatan oleh para pemimpin Jepang. Terlepas dari daya tarik global FOIO, pemerintahan saat ini dan yang akan datang tidak boleh menyia-nyiakan keberhasilan diplomatik dan strategis yang direalisasikan oleh prakarsa Indo-Pasifik Tokyo. Mengingat tantangan keamanan yang ada, Indo-Pasifik tetaplah penting.

Seperti yang dinyatakan oleh Kishida dan Presiden AS Joe Biden,[17] kawasan Indo-Pasifik menghadapi ‘tantangan strategis yang semakin meningkat terhadap tatanan internasional berbasis aturan’. Jepang, bersama dengan India dan mitra Quad-nya, tidak boleh meninggalkan FOIP – di mana Jepang merupakan salah satu penggagasnya – maupun agenda dan geografi FOIP. ‘Indo-Pasifik’ telah menjadi sinonim untuk alarm terhadap revisionisme China. Ini melambangkan perlawanan yang sah dari sebagian besar negara kepulauan dari Inggris ke India hingga Jepang, meskipun dianggap sebagai ‘buih laut’[18] oleh kepemimpinan Komunis China. Hal ini juga secara implisit menyoroti lokasi kritis dan peran strategis yang dimainkan oleh India: apa yang dilakukan India sangat penting dalam distribusi kekuasaan yang berkembang di seluruh dunia. Referensi eksplisit terhadap Indo-Pasifik menggarisbawahi fakta penting ini.

Singkatnya, para pembuat kebijakan Jepang harus fleksibel dalam menyulap berbagai geografi. Oleh karena itu, Tokyo harus memprioritaskan dan merelatifkan geografi Indo-Pasifik, sesuai kebutuhan, di masa depan. Hal ini dapat digunakan bersama dengan referensi geografis lain yang sudah dikenal dengan implikasi yang lebih strategis: ‘Asia-Pasifik’, ‘Pasifik Barat’, dan ‘Asia Timur’ – dengan titik nyala Taiwan yang selalu diingat – adalah beberapa contohnya. Sebagai buktinya, apa yang kita sebut sebagai ‘Quad Asia-Pasifik’ dengan Filipina[19] telah menjadi lapisan tambahan pada ‘Quad Indo-Pasifik’ dengan India.

Terletak di lingkungan yang penuh ancaman, Jepang berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang meningkat. Sebagai pemberi suara tepercaya di arena internasional, Jepang harus dengan penuh semangat mempromosikan FOIP dan FOIO untuk menjalin konsensus dengan lingkaran besar negara-negara, khususnya, mereka yang berada di Selatan secara politis – tidak ada negara lain yang memiliki posisi yang lebih baik daripada Jepang untuk memainkan peran ini. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi dunia yang semakin tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.

[1]Kei Hakata. RIP FOIP? Examining Japan’s New Foreign Policy Mantra. The Dipomats. 3 November 2023. https://thediplomat.com/2023/11/rip-foip-examining-japans-new-foreign-policy-mantra/

[2] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211^th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[3] Fumio Kishida. The Future of the Ind-Pacific. 20 Maret 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100477739.pdf

[4] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211^th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[5] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Confluence of the Two Seas. 22 Agustus 2007 https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

[6] Ministry of Foreign Affairs of JapanAddress by Prome Minster Shinxo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI). 27 Agustus 2016. https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

[7] Hakata, K., & Cannon, B. J. (2022). The Indo-Pacific as an emerging geography of strategies. In Indo-Pacific Strategies (pp. 3-21). Routledge.

[8] National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond. https://japan.kantei.go.jp/kakugikettei/2010/ndpg_e.pdf

[9] Aizawa, T., & Rossiter, A. (2020). Decoding Japan’s “free and open Indo-Pacific” concept. In Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific (pp. 39-54). Routledge.

[10] Figaro Vox. Fumio Kishida: “Japan considers France a privileged partner in defense matters”. 1 Mei 2017. https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/05/31002-20170105ARTFIG00216-fumio-kishida-le-japon-considere-la-france-comme-un-partenaire-privilegie-en-matiere-de-defense.php

[11] Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100215291.pdf

[12] Ministry of Foreign Affairs of Japan. 3 Januari 2023. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100492843.pdf

[13] Prime Minister’s Office of Japan. Adress by Prime Minster Kishida at Seventy-Eight Session of the United Nations General Assembly. 19 September 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202309/19unga.html

[14] Brendon J Cannon & Kei Hakata. Japan as the Global South’s Advocate Why the ’Rule of Law’ Benefits All. RUSI. 22 Mei 2023. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/japan-global-souths-advocate-why-rule-law-benefits-all

[15] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-India Summit Meeting. 9 September 2023. https://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page1e_000760.html

[16] The Hindu. Venezuela: vote shows overwhelming”support for claim on region of Guyana. 5 Desember 2023. https://www.thehindu.com/news/international/venezuela-vote-shows-overwhelming-support-for-claim-on-region-of-guyana/article67604673.ece

[17] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-U.S. Joint Leader’s Stetement”-Strengthening the Free and Open International Order- . 23 Mei 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100347252.pdf

[18] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Foreign Minister Wang Yi Meets the Press. 9 Maret 2018. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201803/t20180309_468677.html

[19] Ryo Nakamuara. Philippines to step up ties with U.S.-Japan-Australia coalition. Asia Nikkei. 3 Juni 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Philippines-to-step-up-ties-with-U.S.-Japan-Australia-coalition

Solomon Islands Prime Minister the Hon Manasseh Sogavare and Prime Minister the Hon Scott Morrison during Prime Minister Morrison’s visit to the Solomon Islands in June 2019. Photo: DFAT

April 14 2022

China-Solomon Islands Security Deals Worry South-Pacific Nations

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Australia, Indo Pasifik, Indo-Pasifik 0

A leaked draft security agreement between the Solomon Islands with the People’s Republic of China (PRC) revealed a six-article of the “Framework Agreement.” The Solomon Islands Prime Minister, Manasseh Sogavare, acknowledged that the country wanted to broaden its security cooperation with the PRC. The Solomon Islands later formalized the agreement with China despite growing concerns and criticism from Australia, New Zealand, and Taiwan. The Solomon Islands responded to the criticism by insulting them as he believed the Solomon Islands had the authority to manage its domestic affairs.

Indeed, as a sovereign nation, the Solomon Islands has full authority to define and decide its domestic or foreign policies. Nevertheless, why do the Solomon Islands and China need the security pact? Why does it raise disapproval from other nations in the Pacific?

China provides security assistance for the Solomon Islands

The leaked document states that “The Solomon Islands may, according to its own needs, request China to send police, armed police, military personnel, and other law enforcement and armed forces to the Solomon Islands to assist in maintaining social order, protecting people’s lives and property.” Not only that, the document also states that “China under the Solomon Islands’ approval could make a ship visit to carry out logistical replenishment, and protect Chinese personnel and major projects in the Solomon Islands.” From a security perspective, many countries request for foreign military aid for counterinsurgency efforts. Requesting foreign military support was not the first time for the Solomon Islands, as Australia had assisted Solomon Islands’ stability when riots took place in the Solomon Islands. Yet, unlike another security pact, the agreement with China somewhat ‘upgraded’ to a more deepened military access to Solomon Islands territory.

Why did China support the pact? The documents signify that China could operate varied military and secret service operations in the Solomon Islands territory under Solomon Islands’ consent. The document’s phrases signal that China may create another Chinese military base in other countries, just like in Djibouti. Though both China and the Solomon Islands have denied the new pact will lead to an establishment of the Chinese military, the agreement shows how clever China’s approach is. Not only advancing the Belt and Road Initiative (BRI), the military support in the Solomon Islands provide a legal and clear way for China to conduct a military operation and other confidential tasks in the Solomon Islands area. The terms of “its own needs” have no limitation and clear definition yet; thus, China could potentially exploit the deal for its ‘legitimate’ interests.

Why is the security pact important for the Solomon Islands?

Anthony Veke, Solomon Islands Minister for Police, National Security, and Correctional Services, confirmed that the MoU aims to build meaningful cooperation, develop, and strengthen the Solomon Islands. The Solomon Islands has stated that the partnership with China is similar to the security agreements with New Zealand and other countries, so nothing is to worry about. The Solomon Islands has been in a fragile social and political situation for a long time; therefore, they ask for support from other countries, including Australia, to deploy more police and military personnel in times of crisis and riots in their home country. As usual, the Australian government will provide security aid to the Solomon Islands government and stress that there is no interference in the internal affairs of the Solomon Islands.

As the Solomon Islands faced multiple anti-government protests for years, it wanted to broaden its security cooperation with other nations. The recent security pacts with China do not mean that the Solomon Islands need more military or security support, but rather for political and economic purposes. There isn’t any such thing as free lunch. There is a cost to everything, including the security pacts between the Solomon Islands and PRC. As Solomon Islands PM, Sogavare stated the country is still working on several development frameworks with China to secure and provide more local and foreign investment in the Solomon Islands.

All nations should build international cooperation to fulfill their need, and in the industrialization process, where China stands out. Eliti Sato (2010) argues that there is a weakened ideological bias to associate national industrialization and social development policies with strategies to build networks of international cooperation. Aside from the ideological differences, China seeks partnerships with the developing nations to boost their market production and ensure there is an enormous supply of raw materials for their economic consumption. When it comes to the economy, ideology becomes less and less important, as it can be seen that in replacement for more investment, the Solomon government permits PRC to have more access to secure some major companies and infrastructure in the nations.

Moreover, Manasseh Sogavare also views that the Solomon Islands have chosen to be on ‘the right side of history and normalize the relationship with the PRC. Sogavare has been a pro-China as there is a claim from the opposition leader, Matthew Wale, that Sogavare uses Chinese funds for supporting his government. Sogavare told the Australian reporters in 2019 that Taiwan is completely useless both in politics and economics. Again, China has used its economic and financial power to isolate Taiwan and, at the same time, boost its influence and diplomatic allies with the Solomon Islands. From the Solomon Islands’ perspective, the nations are unwilling to be dragged into a situation where they have to choose sides.

China’s rise is a challenge to other Pacific nations

The Solomon Islands has been in a security agreement with Australia since 2018, and the Australian government supports the Solomon Islands to secure the nations. Australia has been a generous donor in assisting the Solomon Islands’ security and stability. Now with the new security pacts and different leaders, there is a change in the security, politics, and economic dynamics between the Solomon Islands and China. The new security pact with China implies some aspects that the Australian and New Zealand government could not offer.

The Australian government flies to the Solomon Islands to talk about the Chinese-Solomon Islands security pact. Minister for International Development and the Pacific Zed Seselja said that Australia is trying to strengthen its relations with the Solomon Islands. Australia has failed the Solomon Islands, and it lost its influence in the nations. As the Chinese came, Australia was alarmed that there would be a burden on its shipping routes and regional stability. Chinese economic, military and political expansion is a clear threat to Australia and Pacific nations and other allies in the West.

Not only that, there is the possibility that the security of critical data and information may jeopardize. The closer the Chinese military equipment, the bigger it has the chance to disarrange the stability in the region. Similar to the West, its allies in Indo-Pacific also seek a free and open Indo-Pacific. An open and transparent Indo Pacific is the goal to secure the region’s stability.

May 6 2021

Peningkatan Pangkalan Militer Australia: Reaksi Terhadap Ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Anggaran Militer, Australia, China, Indo Pasifik, Kapabilitas Militer, Pertahanan dan Keamanan, Scott Morrison 1

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa Australia akan mengeluarkan dana sebesar $580 juta atau setara A$747 juta untuk meningkatkan 4 pangkalan militer dan memperluas permainan perang dengan AS di wilayah utara yang berlokasi di Bradshaw Field, Mount Bundey, Kangaroo Flats, dan Robertson Barracks agar ratusan tentara dapat merespon ketegangan yang tidak dapat diprediksi di wilayah Indo-Pasifik. Rencana ini merupakan realisasi dari rencana yang telah dijanjikan pada tahun 2019 sebesar $500 juta, namun pengumuman peningkatan pangkalan militer Australia terbaru datang hanya beberapa hari setelah salah satu pejabat keamanan paling senior negara itu mengatakan demokrasi liberal harus bersiap untuk perang.[1] Untuk mencegah terjadinya hal tersebut pun, Australia dan negara sekutunya Amerika Serikat rutin melaksanakan latihan perang setiap dua tahun sekali.

Peningkatan ini untuk mendukung kepentingan nasional mereka, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pada 28 April 2021. Seperti yang dia katakan, bahwa “Tujuan kami adalah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, untuk memastikan kawasan yang damai, pada saat yang sama, Australia berada dalam posisi untuk selalu melindungi kepentingannya.”[2] Bekerja sama dengan Amerika Serikat, sekutu kami, dan tetangga Indo-Pasifik, kami akan terus memajukan kepentingan Australia dengan berinvestasi di Angkatan militer bidang pertahanan Australia.[3] Walaupun tidak secara jelas mengatakan bahwa ketegangan antara Australia dan China menjadi salah satu pemicu ditingkatkannya pangkalan militer Australia, namun ketegangan di wilayah Indo-Pasifik tidak lepas menjadi perhatian. Apalagi berdasarkan data dari Global Fire Power, Australia menempati urutan ke-19 sedangkan China ke-3 untuk peringkat kekuatan militer tahun 2021.[4]

Bertambahnya anggaran untuk peningkatan pangkalan militerbukan sekedar hanya unjuk gigi, tetapi karena kondisi di daerah Indo-Pasifik yang sedang menegang. Hal ini bermula ketika Australia secara terang-terangan menyatakan pelarangan Huawei untuk masuk ke jaringan 5G Australia. Tidak hanya itu, sebagai mitra dagang, hubungan di antara keduanya semakin memanas ketika Australia mempertanyakan asal mula virus Covid-19. Hubungan antara kedua negara yang awalnya merupakan mitra dagang, kini menjadi perlombaan militer dan saling embargo.

Tahun lalu, pemerintah Morrison mengumumkan rencana untuk meningkatkan pangkalan militernya dengan persenjataan berteknologi tinggi, pakar pertahanan bahkan menyarankan negara itu harus mempertimbangkan mengembangkan kemampuan senjata nuklir karena pasukan konvensional Australia yang relatif kecil tidak mungkin dapat mempertahankan negara-benua yang luas itu dari serangan.[5] Rencana pembangunan pangkalan militer ini juga ditargetkan akan selesai pada 2026. Rencananya, landasan udara di wilayah utara Australia akan diperpanjang untuk mendukung pesawat yang lebih besar, jarak tembak dirombak, dan fasilitas pelatihan baru untuk personel pertahanan dan marinir Amerika Serikat.[6]

China sendiri tidak hanya bersitegang dengan Australia, tetapi dengan Taiwan jugayang merupakan mitra bisnis Australia. Pada 12 April 2021, Taiwan melaporkan terdapat sedikitnya 25 pesawat terbang China termasuk pesawat tempur dan juga pesawat pembom nuklir yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara (Air Defence Identification Zone atau ADIZ). Namun, setiap kali pesawat militer China melakukan penerbangan, mereka terbang sedikit demi sedikit melewati batas yang telah ditentukan, sehingga memicu ketegangan dari Taiwan, Australia, dan juga tentu sekutu dari keduanya Amerika Serikat.[7] Tindakan China ini tentu membuat Australia harus bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi.

[1] Renju Jose, dkk, “Targeting Asia-Pacific defence, Australia to spend $580 mln on military upgrades”, Reuters, 28 April 2021, 5:38 WIB, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-upgrade-military-bases-expand-wargames-with-us-australian-2021-04-27/

[2] Reuters, “Targeting Asia-Pacific defense, Australia to spend $580m on military upgrades”, CNN, 28 April 2021, https://edition.cnn.com/2021/04/28/australia/asia-pacific-defense-australia-military-intl-hnk/index.html

[3] Reuters, “Australia to upgrade military bases and expand war games with U.S.”, The Japan Times, 28 April 2021, https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/28/asia-pacific/military-australia-us-china/

[4] Global Fire Power, “2021 Military Ranking”, GFP Annual Ranking, Global Fire Power, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

[5] French Press Agency, “Australia plans to upgrade military bases due to Pacific tensions”, Daily Sabah, 28 April 2021, https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/australia-plans-toupgrade-military-bases-due-to-pacific-tensions

[6] Renju Jose (Reuters), “Australia to upgrade military bases, expand wargames with US”, The Jakarta Post,

28 April 2021, https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/28/australia-to-upgrade-military-bases-expand-wargames-with-us.html.

[7] BBC News, “Taiwan: ‘Record number’ of China jets enter air zone”, BBC.com, 13 April 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-56728072