Demokratisasi Archives - DIP Institute

January 5 2022

PM Sudan Putuskan Mundur Pasca Gagal Menurunkan Eskalasi Domestik

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Demokrasi, Demokratisasi, Instabilitas Sosial, Sudan 1

Meski masyarakat lokal, regional, dan internasional meminta Perdana Menteri (PM) Sudan, Dr. Abdallah Hamdok, untuk memikirkan kembali rencananya mundur, namun Hamdok tetap yakin untuk turun dari jabatannya. (Mantan) PM Hamdok mengumumkan dirinya mundur dari jabatan sebagai perdana menteri pada hari Minggu 2 Januari 2021 lalu.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan negara kita dari bencana ini,” kata Hamdok. Keputusan mundur didasari adanya kebuntuan politik dan protes pro-demokrasi pasca kudeta militer di negara transisi demokrasi tersebut. Kematian demonstran dan kegagalan Hamdok mengendalikan perkembangan politik negaranya juga menjadi dasar mundurnya Hamdok.

Sekitar tanggal 22 Desember 2021 lalu, terdapat sebuah laporan mengenai PM Sudan, Hamdok, yang menyatakan bahwa Ia berencana mundur dari jabatannya. Hamdok memberitahu pada kelompok politik nasionalis dan cendekiawan mengenai rencananya mundur dalam beberapa jam.

Hamdok mengingatkan kembali mengenai kejadian kudeta pada tanggal 21 November 2021 sebelumnya. Kejadian tersebut membuat kekuatan militer mengambil alih kekuasaan politik domestik dan penghentian kerja sama transisi dengan partai politik.

Selanjutnya, meskipun draf atau rancangan awal perjanjian didiskusikan dengan berbagai kekuatan partai politik, namun hasilnya tetap dikritisi oleh partai dan masyarakat umum.

Protes Masyarakat dan Syarat dari Hamdok

Dampak kudeta membuat ratusan ribu masyarakat Sudan turun ke jalan memprotes pemerintahannya. Masyarakat memprotes baik untuk ketidaksetujuan pada kekuasaan militer dan kepemimpinan kembali Hamdok pasca dijadikan ‘tahanan rumah’ oleh militer. Pihak militer menolak adanya tindakan penahanan, terlebih karena PM Hamdok tinggal di rumahnya sendiri atas keputusannya pribadi.

PM Hamdok menekankan akan melakukan transisi dan menghentikan pertumpahan darah di Sudan. Hamdok juga sudah mendorong dilakukannya dialog dan pertemuan nasional untuk sekaligus menggambarkan rencana dan upaya menuju transisi yang ‘sempurna.’

Selama protes di Sudan, terdapat sekitar 47 orang dilaporkan tewas. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerima laporan adanya tindak kekerasan seksual pada sekitar 13 orang wanita. Kondisi ini semakin memperparah kondisi keamanan dan sosial di Sudan.

Sumber terdekat Hamdok sebelumnya memberitahukan bahwa Hamdok akan hanya berada dalam posisi pemerintahan jika Ia mendapat dukungan politik dan perjanjian dapat disepakati. Hamdok menekankan perlunya pihak militer melepaskan para tahanan politik dan adanya kebebasan berekspresi serta kebebasan Hamdok memilih kabinet baru. Namun, Hamdok menyadari adanya penurunan dukungan baik dari publik, politisi, dan kekuatan militer.

Hamdok tetap bertekad mundur dan respons AS

PM Hamdok sebenarnya dijadwalkan untuk memberikan pidato terkait kondisi di Sudan, namun harus dibatalkan karena Hamdok sudah bertekad mundur dari jabatannya.

Selanjutnya, pertemuan antara Hamdok dan kepala bersenjata tetap dilangsungkan. Namun, mereka tidak cukup mampu meyakinkan Hamdok terkait keputusannya untuk turun dari jabatannya. Pada kesempatan lain, terdapat pertemuan antara Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, dengan Komandan Pasukan Khusus, Mohamed Hamdan Daglo. Mereka membahas mengenai risiko dari mundurnya Hamdok bagi kestabilan kekuasaan di Sudan.

Di sisi lain, Sekretaris Negara AS, Anthony Blinken, meminta kekuatan militer untuk melakukan gencatan senjata pada demostran. AS juga menuntut agar para pelaku kejahatan pada sipil untuk diminta pertanggung jawabannya.

AS mendorong agar pemimpin Sudan dapat mempercepat upaya pembentukan “kabinet berkredibel.” Badan yang perlu dibentuk yakni sebuah parlemen internal dan badan yudisial pemilihan yang akan mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilihan umum Sudan tahun 2023 nanti.

January 5 2021

Belarusia: Demokratisasi menjadi Konflik Nasional

Chatrine Debora Europe, Politics, Social and Culture, Think Belarusia, Demokrasi, Demokratisasi, Election, Komunis 1

Ratusan ribu masyarakat Belarusia turun ke jalan menentang hasil pemilu dan klaim kemenangan Lukashenko, pemimpin dari partai Komunis yang sudah memimpin sejak 26 tahun lalu. Protes tersebut direspon dengan kekerasan oleh kepolisian setempat ditambah dengan adanya penculikan dan penangkapan demonstran. Namun setelah 26 tahun menjabat, mengapa demonstrasi sekarang lebih besar dibandingkan demonstrasi tahun-tahun sebelumnya?

Antara Ideologi Eropa dan Rusia
Berdasarkan sejarahnya, Belarusia merupakan negara perpecahan dari Uni Soviet yang berideologi komunis, di mana mayoritas warganya berbahasa Rusia. Kedekatan Belarusia dan Rusia membentuk hubungan ketergantungan Belarusia pada Rusia terutama dalam perekonomian dan keamanan negara, di mana Lukashenko menyatakan siap berperang jika ada negara Eropa maupun Amerika Serikat yang berupaya menyerang Rusia melalui Belarusia. Rusia juga mengatakan akan memberikan bantuan kekuatan militer untuk membantu memonitor ketidakstabilan sosial di Belarusia. Kedekatan ini cukup menunjukkan hubungan Lukashenko dengan Rusia, namun tetap saja terdapat pertentangan masyarakat Belarusia yang terus terjadi.

Secara geografis, Belarusia berbatasan dengan dua ideologi berbeda yakni liberal dari negara Eropa dan komunis dari Rusia sehingga Belarusia merupakan wilayah penting sebagai “buffer” kekuatan negara Eropa dan Rusia agar tidak langsung berbatasan dengan negara berideologi Komunis dari negara lain, vice versa. Nilai dan kekuatan ideologi ini penting sebagai instrumen mempertahankan kestabilan, kekuatan, dan pengaruh negara masing-masing, baik dilakukan dengan cara damai maupun kekerasan.

Domestik Belarusia
Walaupun pada masa ini Belarusia memiliki sistem presidensial dan Republik, namun sejarah kompleks Belarusia bersama Rusia membuat Lukashenko dari Partai Komunis sudah memerintah Belarusia sejak tahun 1994 hingga sekarang. Lukashenko atau “Europe’s Last Dictator” memimpin Belarusia secara otoriter dan menolak untuk melakukan dialog dengan pihak oposisi maupun masyarakatnya walaupun sudah terdapat demonstrasi sebelumnya yakni tahun 2011 yang diikuti ribuan orang.

Lalu, mengapa Lukashenko tetap berada di kekuasaan selama ini? Secara garis besar, kepemimpinan otoriter Lukashenko membuat kekuatan pertahanan keamanan yakni polisi dan militer tetap loyal dan mendukung posisi Lukashenko, yang ditambah dengan kedekatan dan dukungan dari Rusia. Kepemimpinan dan kekuatan ini cukup menahan desakan domestik, termasuk meredam kekuatan-kekuatan oposisi Belarusia. Demonstran yang turun ke jalan banyak yang diculik dan ditangkap, di mana pemimpin oposisi yang turut menyarakan demo ini yakni Tikhanovskaya sampai “melarikan diri” ke Lithuania untuk alasan keamanannya dan keluarganya pada masa pemilu dan demonstrasi berlangsung.

Dikaitkan dengan hasil pemilihan Presiden Belarusia tanggal 9 Agustus 2020, dilaporkan terdapat manipulasi, di mana petugas pemilihan umum (pemilu) di Minsk, Vitebsk, dan beberapa wilayah lain mengatakan mereka diminta menandatangani dokumen yang menyatakan hasil pemilihan valid namun dengan jumlah total suara yang dikosongkan. Hasilnya adalah pemilu tersebut “memenangkan” Lukashenko dengan total 80% yang mendorong pertentangan banyak pihak termasuk oposisi dan aktivis yang turut memonitor penyelenggaraan pemilu dan menyatakan banyak menerima keluhan pelanggaran.

Melalui berbagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Lukashenko menggunakan kekerasan dan menyalahi hak asasi manusia karena tindakan penculikan, penangkapan ribuan demonstran termasuk tewasnya dua demonstran yang menolak hasil “pemilu” Belarus bulan Agustus 2020 tersebut. Gerakan protes yang meluas ini menyebabkan konflik sosial antara masyarakat dan kekuatan pemerintah yang menjadi konflik nasional Belarus yang juga berpotensi menjadi penggerak gerakan-gerakan nasionalis lain di wilayah Rusia maupun Eropa.

Lalu apa yang mendasari gerakan protes ini? Setiap gerakan protes memiliki dasarnya masing-masing, di mana jika dilihat dari gerakan protes tahun 2011 lalu, protes ini didasari adanya permasalahan stagnasi ekonomi yang terus berlanjut bahkan hingga tahun-tahun berikutnya hingga sekarang. Stagnasi ekonomi di Belarusia membuat negara ini harus banyak bergantung dengan Rusia hingga sekarang, di mana tetap banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan adanya penurunan pendapatan. Kondisi ini mendorong masyarakat turun ke jalan untuk memprotes Lukashenko yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat terutama dengan kondisi ketidakstabilan di era pandemi Covid-19.

Dengan ketidakpastian situasi ekonomi dan sosial ini, gerakan protes masyarakat tahun 2020 ini lebih meluas dan semakin besar yang ditambah dengan krisis politik melalui gerakan “anti-pemerintah” yang terus mendesak Lukashenko mundur. Walaupun Svetlana Tikhanovskaya, oposisi Belarus, sudah pergi ke Lithuania, namun Ia tetap mendukung penyelenggaraan demonstrasi damai menentang Lukashenko dan menekan pemerintah untuk membebaskan tahanan politik dan menghargai hak dasar yakni hak asasi manusia masyarakat Belarus.

Gerakan demokratisasi di Belarus ini terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan berkepanjangan pemerintahan Lukashenko terutama secara ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial dan politik masyarakat dan Belarus. Berdasarkan konsep legitimasi, disaat pemerintahan yang memiliki “legitimasi” memerintah tidak memberikan timbal balik yakni kesejahteraan, kestabilan sosial politik, maupun nilai kemasyarakatan maka kepemimpinannya berpotensi mengalami krisis legitimasi. Kepemimpinan maupun kekuasaan suatu pemerintahan ini bisa mengalami krisis kepercayaan dan dukungan yang berujung masyarakat mendesak pemerintah untuk turun dari kekuasaannya. Dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang semakin meningkat dari periode demonstrasi di Belarus sejak 2011 hingga sekarang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menyadari diperlukannya perubahan dalam pemerintahan untuk memperbaiki kondisi sosial.

Dalam kasus Belarus, ideologi juga menjadi faktor penting yang mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan Belarus, di mana pemerintahan Lukashenko banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melakukan pelanggaran yakni manipulasi hasil pemilihan umum yang menjadi inti nilai demokrasi suatu negara. Selanjutnya, protes Belarus ini juga rentan intervensi asing, di mana baik Eropa dan Rusia sama-sama mencoba melindungi kepentingannya. Rusia berupaya membuat atau mengulur turunnya Lukashenko dikarenakan berpotensi menyebabkan meningkatkan isu pergerakan di Rusia. Di sisi lain, Eropa juga perlu mendukung demokratisasi Belarus sesuai dengan nilai demokrasi yang dijunjung oleh negara-negara di Eropa.