aljazair Archives - DIP Institute

aljazair

Raja Mohammed VI dari Maroko (Foto oleh Carlos R. Alvarez/WireImage)

August 8 2022

Raja Maroko Mendukung Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Aljazair

Anita Susanto Africa, News, Politics Afrika, aljazair, Diplomasi, Hubungan Doplomatik, Maroko, Politik 0

Raja Maroko, Mohammed VI menginginkan pemulihan hubungan diplomatik dengan negara tetangganya Aljazair, yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko tahun lalu. Raja Mohammed IV telah memerintah Maroko sejak Juli 1999, ketika ia menggantikan ayahnya, Hassan II.

Pernyataan ini disampaikan pada sebuah pidato dalam rangka ulang tahun yang ke-22 kenaikan takhta raja pada akhir bulan Juli, Mohammed mengatakan dia bercita-cita untuk membangun hubungan normal dengan Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune antara “dua bangsa yang bersaudara“.

“Saya menekankan sekali lagi bahwa perbatasan yang memisahkan saudara-saudara Maroko dan Aljazair tidak akan pernah menjadi penghalang yang mencegah interaksi dan pemahaman mereka,” jelas Raja Mohammed. Dia mendesak agar warganya untuk dapat menjaga semangat persaudaraan, solidaritas, dan bertetangga yang baik terhadap saudara-saudara-nya di Aljazair dan menggambarkan kedua negara lebih dari sekadar tetangga.

“Kami menganggap keamanan dan stabilitas Aljazair sebagai bagian dari keamanan dan stabilitas Maroko,” kata Mohammed, dilansir dari Al Jazeera. “Apa yang mempengaruhi Maroko juga akan mempengaruhi Aljazair, karena mereka adalah saudara kembar yang saling melengkapi.”

Wilayah Sahara Barat sendiri berstatus sengketa dan menjadi wilayah non-otonom oleh PBB sejak tahun 1970an dan perbatasan antara Maroko dan Aljazair di wilayah itu “ditutup” sejak tahun 1994. Wilayah Sahara Barat itu sendiri menjadi tempat Front Polisario yang didukung Aljazair mencari kemerdekaan dari kekuasaan Maroko. Namun permasalahan tersebut tidak pernah usai hingga kemudian Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus 2021, menuduh Maroko melakukan “tindakan yang bermusuhan”.

Maroko sendiri menguasai hampir 80 persen wilayah itu, mendorong otonomi di bawah kedaulatannya. Front Polisario, bagaimanapun, menginginkan referendum yang disponsori PBB tentang penentuan nasib sendiri. Kedaulatan Maroko atas wilayah itu didukung oleh Amerika Serikat dalam kesepakatan 2020 yang juga melihat Rabat menormalkan hubungan dengan Israel. Aljazair di sisi lain mendukung perjuangan Palestina dan mengkritik kerja sama militer Maroko yang berkembang dengan Israel tersebut.

Mohammed juga berbicara pada pidatonya untuk menjanjikan reformasi “kode keluarga” demi hak-hak perempuan, perlindungan sosial, dan kontrol harga pada saat inflasi meningkat. Dia juga berjanji untuk melipatgandakan upaya vaksinasi untuk memerangi COVID-19, dan berterima kasih kepada sektor kesehatan, pasukan keamanan, dan otoritas publik atas “dedikasi dan semangat tanggung jawab” yang telah mereka tunjukkan selama pandemi.

October 21 2021

Presiden Prancis Menyatakan Pembantaian Massal Warga Aljazair “Tak Terampunkan”

Chatrine Debora Breaking, Europe, News, Politics, Social and Culture aljazair, kemanusiaan, prancis 0

Tepat 60 tahun lalu, kejahatan kemanusiaan yakni pembantaian massal pada demonstran Aljazair oleh polisi Paris diperingati kembali. Sebanyak 400 orang tewas dan korban luka-luka dibuang ke Sungai Seine pada protes tanggal 17 Oktober 1961 lalu. Selain itu, sekitar 12,000 orang Aljazir ditangkap saat protes dalam rangka mendukung perundingan perdamaian dan perang kemerdekaan Aljazair atas Prancis. Dilansir Aljazeera, otoritas Prancis dalam upaya dekolonialisasi pada masa perang Aljazair yang kurang lebih berlangsung delapan tahun telah menewaskan satu juta hingga satu juta lima ratus ribu kematian.

Di bawah perintah Kepala Kepolisian Paris Maurice Papon, polisi menyerang sekitar 25,000 pendukung National Liberation Front (FLN) atau Front Pembebasan Nasional yang melakukan protes pergerakan nasionalnya. Sebelumnya pada 6 Oktober 1961, ditetapkan pemberlakuan jam malam bagi Muslim Aljazair yang tinggal sekitar Paris. Baik bagi pekerja muslim Aljazair, muslim Prancis, dan Muslim Prancis di Aljazair, pembatasan ini dinilai sebagai diskriminasi yang mendorong turunnya masyarakat pendukung FLN ke jalan.

Upaya menekan pengakuan Pemerintah Paris

Bagi kebanyakan negara, pengakuan terhadap suatu kejahatan perang atau kemanusiaan akan sulit untuk dilakukan, bahkan kasus akan cenderung ditutupi. Negara akan cenderung tidak mengakui kejahatan perang karena mereka tidak setuju atau menolak kejadian tersebut dianggap sebagai “pembantaian” atau kejahatan perang. Selain karena akan berpengaruh pada citra demokrasi politik negara, tetapi sebagian negara juga akan memberikan kompensasi, seperti Jerman pada Holocaust. Harga besar yang perlu dibayar tersebut kadang dirasa tidak sepadan, sehingga tidak banyak negara yang mengakui.

Upaya ini juga yang diusahakan oleh keluarga korban pembantaian Aljazair, di mana Prancis berupaya menyembunyikan pembantaian tersebut selama kurang lebih 37 tahun, dan akhirnya pada 1998 menyatakan bahwa hanya sekitar 40 orang yang tewas dalam protes tersebut. Pasca pengakuan tersebut, sejarawan Jean-Luc Einaudi memenangkan kasus tahun 1999 atas Papon dengan dasar memberikan pemerintah untuk melakukan intervensi pada demonstran.

Seorang profesor politik di Universitas Evry-Val d’Essonne, Olivier Le Cour Grandmaison, menyatakan kejahatan pembantaian Aljazair oleh Prancis sebagai yang terbesar pasca Perang Dunia II. Dia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri, dan Presiden Prancis yakni Charles de Gaulle turut berperan dalam permasalahan ini, sehingga bisa disebut sebagai kejahatan negara.

Macron menyatakan pembantaian berdarah Aljazair “kejahatan tidak terampunkan”

Peringatan pertama pembantaian dilakukan pada tahun 2001 lalu oleh Wali Kota Paris, di mana setahun setelahnya Presiden Francois Hollande menyatakan pengakuannya terhadap penindasan berdarah atas masyarakat Aljazair. Pada masa kini, Presiden Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis pertama yang menghadiri peringatan korban pembantaian. Macron hadir di jembatan Sungai Seine dan menyatakan pembantaian tahun 1961 sebaai sesuatu yang brutal, keras, dan berdarah.

Meskipun begitu, beberapa aktivis seperti Mimouna Hadjam dari Asosiasi Anti-Rasisme Africa 93 menilai perlu adanya pengakuan yang lebih bertanggung jawab, aktivis lainnya bahkan kecewa dengan Macron.

Kejadian ini masih memberikan luka pada para korban maupun aktivis yang menekan bahwa Paris perlu lebih bertanggung jawab pada tragedi pembantaian tersebut. Kolonialisme dan rasisme pemerintahan Prancis yang salah satunya tergambar dari kekerasan pada masyarakat Aljazair tetap menjadi luka bagi korban dan berdampak secara sosial politik pada pandangan masyarakat pada Prancis.