Dalam invasi yang dilancarkan terhadap Ukraina, Rusia seringkali menggunakan berbagai narasi untuk menjustifikasi agresinya. Salah satu narasi yang selalu digunakan dalam justifikasi tersebut adalah Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah melakukan ekspansi ke Eropa Timur dan mengepung Rusia. Narasi ini muncul akibat dari dua hal yakni pandangan geopolitk bahwa Rusia telah dikepung oleh blok Barat menggunakan NATO serta pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat James Baker pada Februari 1990 yang memberikan komitmen bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi apapun ke arah timur. Secara garis besar, narasi ini memiliki basis logika yang cukup kuat namun jika diperiksa lebih dalam dapat dilihat bahwa hal ini memiliki beberapa kekeliruan yang menyebabkannya sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Kekeliruan pertama menyangkut pelaku. Istilah ekspansionisme menggambarkan satu aktor yang melangkah dan pihak lain yang dimasuki. Padahal Pasal 10 Traktat Atlantik Utara hanya mengizinkan undangan kepada negara Eropa dengan persetujuan bulat seluruh anggota, dan NATO menegaskan tidak ada negara ketiga yang ikut memutuskan. Pintu itu hanya terbuka bagi yang ingin masuk, dan keanggotaan lahir dari persetujuan, bukan penaklukan. Hal ini membuat narasi ‘ekspansionisme’ sulit untuk dipercaya karena sistem yang ada bersifat sukarela dan mengutamakan persatuan dalam mengambil keputusan. Selain narasi yang sulit dipercaya, terdapat juga Piagam Istanbul yang ditandatangani oleh Uni Soviet pada 1990 dan Rusia pada tahun 1999 yang secara garis besar mengakui hak negara bekas Blok Pakta Warsawa untuk mengatur bagaimana mereka akan mengelola pertahanan dan keamanan mereka. Alhasil, jika terdapat negara mantan Pakta Warsawa seperti Polandia yang ingin masuk ke dalam NATO, Rusia tidak dapat menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut.
Kekeliruan kedua menyangkut sebuah janji verbal yang keberadaannya dipertanyakan. Ucapan Baker itu muncul dalam perundingan penyatuan Jerman dan tidak pernah menjadi perjanjian tertulis. Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, menegaskan pada 2014 bahwa soal perluasan NATO “tidak dibahas sama sekali”. Yang dibahas hanyalah agar struktur militer NATO tidak maju ke bekas Jerman Timur, dan menurutnya komitmen itu dipenuhi. Ia memang menyebut keputusan 1993 sebagai kekeliruan yang melanggar “semangat” jaminan 1990, tetapi semangat bukan kewajiban hukum. Bahkan sejarawan Mary Sarotte, yang menyoroti jaminan lisan Barat, sepakat bahwa janji formal tentang ekspansi NATO tidak pernah ada. Dalam wawancara yang sama, Gorbachev mendefinisikan pemikiran baru sebagai pengakuan atas kebebasan memilih bagi semua bangsa, seraya saling memperhatikan kepentingan.
Presiden Rusia pertama, Boris Yeltsin, sempat mengakui hak itu. Di Warsawa pada 25 Agustus 1993, ia menandatangani deklarasi bersama Presiden Lech Wałęsa yang menyatakan keputusan Polandia bergabung dengan NATO tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain, termasuk Rusia. Akan tetapi Rusia segera meninjau ulang sikap itu sementara NATO sendiri enggan, sebab pada 1991 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Manfred Wörner mengaku menentang perluasan di hadapan delegasi Rusia. Sejarawan Mark Kramer pun menyimpulkan bahwa pendorong utama perluasan adalah pemerintah Eropa Timur, bukan Amerika Serikat karena tidak lama setelah Uni Soviet runtuh, banyak negara bekas Pakta Warsawa memutuskan untuk secepatnya bergabung dalam NATO untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.
Hal ini dapat dilihat dalam kasus Polandia yang secara resmi masuk menjadi anggota NATO pada tahun 1999. Setelah Pakta Warsawa dibubarkan pada Juli 1991, Presiden Wałęsa mengirim surat resmi kepada Sekjen NATO pada 1 September 1993 yang menyatakan keanggotaan sebagai prioritas nasional. Pada Januari 1994 di Praha ia mengingatkan para negara anggota bahwa mereka terlalu berhati-hati, dan menegaskan Polandia hanya menerima skema NATO Partnership for Peace hanya sebagai batu loncatan. Selain itu, Polandia juga memberikan tekanan keras kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton untuk memperbolehkan mereka dan negara bekas Pakta Warsawa lainnya masuk sebagai anggota penuh aliansi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa penggerak utama ekspansi NATO adalah negara Eropa Timur sendiri.
Kekeliruan ketiga menyangkut sebab dan akibat. Jika perluasan NATO memicu agresi Rusia, korban pertamanya seharusnya adalah negara anggota aliansi. Kenyataannya, negara yang telah diserang Rusia adalah negara non-NATO, yaitu Georgia pada 2008 dan Ukraina sejak 2014. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa Ukraina sendiri menjadi mitra NATO akibat dari agresi Rusia terhadap wilayah Donbass dan Semenanjung Krimea pada tahun 2014. Selain itu, Finlandia dan Swedia, yang puluhan hingga ratusan tahun mengedepankan netralitas, mengajukan permohonan pada 18 Mei 2022 untuk bergabung dalam NATO, lalu bergabung pada 2023 dan 2024. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa agresi Rusia, baik historis ataupun kontemporer, merupakan faktor utama yang mendorong negara Eropa Timur untuk bergabung dalam NATO.
Alhasil, dapat disimpulkan bahwa narasi ekspansi NATO ke timur yang seringkali digunakan oleh Rusia memiliki perbedaan mendasar berdasarkan catatan sejarah yang ada. Catatan sejarah ini juga diperkuat dengan adanya perjanjian ataupun pernyataan verbal yang terekam dari pemimpin Uni Soviet Gorbachev serta Rusia yakni Yeltsin dan Putin tentang isu tersebut. Hal ini penting untuk diingat oleh negara yang ingin menegaskan posisinya dalam menanggapi isu invasi Rusia terhadap Ukraina karena hal tersebut penting untuk mengetahui dinamika perkembangan kawasan. Hal ini dapat membangun sebuah kebijakan luar negeri yang lebih mendalam (nuanced).