Pada 31 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam forum internasional Shangri-La Dialogue bahwa klaim militerisme baru yang diberikan oleh China kepada Jepang tidak memiliki dasar yang kuat. Koizumi menambahkan bahwa saat ini China sedang memperkuat kekuatan militernya secara agresif dengan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan serta melakukan aktivitas militer yang provokatif. Koizumi juga mempertanyakan dasar dari klaim China karena dibandingkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) yang memiliki persenjataan terbatas, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki persenjataan nuklir dan pengebom strategis dengan jumlah signifikan. Selain itu, Koizumi juga menekankan bahwa pasca berakhirnya perang dunia kedua, Jepang memiliki rekam jejak konsisten dalam menjaga prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan upaya untuk mempertahankan tatanan dunia yang liberal, terbuka, dan bebas.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menhan Filipina Gilbert Teodoro menyampaikan dukungan kepada Jepang dan menyatakan bahwa tuduhan militerisme baru yang diberikan oleh China tidak adil dan dapat dikategorikan sebagai distorsi sejarah. Menhan Gilbert menambahkan Jepang saat ini dapat dianggap sebagai negara model dan penyeimbang regional yang bertanggung jawab. Di sisi lain, delegasi China yang dipimpin oleh Mayjen Meng Xiangqing menyampaikan kritik keras terhadap Jepang yang menurutnya belum mampu menghadapi masa lalu nya yang penuh dengan militerisme, imperialisme, dan ekspansionisme. Menurut Mayjen Meng, negara yang belum bisa menghadapi masa lalu tersebut secara transparan tidak berhak berbicara tentang kerja sama pertahanan atau mengklaim bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan komunitas internasional. Pandangan Mayjen Meng juga diutarakan oleh media China seperti China Daily yang mengkritik kebijakan luar negeri Jepang dan pernyataan Menhan Filipina sebagai aksi memalukan.
Pertikaian diplomatik ini merupakan satu dari berbagai konfrontrasi serupa yang terjadi antara Jepang dan China sejak Sanae Takaichi secara resmi diangkat sebagai perdana menteri (PM) pada 18 Februari 2026. Konfrontasi tersebut merupakan akibat dari pernyataan PM Takaichi yang mendorong intervensi militer jika China melancarkan invasi terhadap Taiwan. Selain itu, PM Takaichi juga telah mengesahkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor persenjataan buatan Jepang, memperkuat posisi geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik, dan meninggalkan pasifisme.