Pada 4 Agustus 2026, Pemimpin Wilayah Otonom Irak Kurdistan Nechirvan Barzani melakukan kunjungan resmi ke Suriah untuk bertemu dengan Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa guna membahas beberapa isu seperti transisi politik dan potensi kerja sama ekonomi. Selain itu, pertemuan ini juga akan membahas tindak lanjut dari perjanjian integrasi antara Republik Suriah dan Wilayah Otonom Demokratik Suriah Utara (DAANES) yang disepakati kedua belah pihak pada 29 Januari 2026. Dilansir dari Asharq Al-Awsat, Presiden Ad Interim Al-Sharaa dan Nechirvan Barzani kemungkinan besar akan membahas prosedur formal yang dapat mengintegrasikan mantan milisi dan pejabat sipil DAANES ke dalam institusi pemerintah Suriah.
Menanggapi perkembangan ini, Barzani menyampaikan di media sosial X/Twitter bahwa hal ini merupakan peluang bersejarah bagi Suriah untuk membangun kembali infrastruktur dan kesejahteraan mereka setelah menghadapi perang saudara dan kediktatoran rezim Al-Assad. Barzani menambahkan dia yakin kepemimpinan Presiden Ad Interim Al-Sharaa dapat menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan masa depan baru bagi masyarakat Suriah. Barzani juga menekankan bahwa Irak Kurdistan dukungan terhadap upaya membangun Suriah baru yang menghormati keberagaman etnis, kepercayaan, dan pandangan. Di sisi lain, Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa menyampaikan terima kasih atas kunjungan Barzani ke Damaskus serta bantuan yang diberikan oleh Irak Kurdistan kepada rakyat Suriah dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Al-Sharaa juga menyampaikan keinginan bagi Suriah dan Irak Kurdistan untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan mendorong adanya hubungan baik antara masyarakat kedua wilayah.
Kunjungan Nechirvan Barzani ke Damaskus merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Presiden Ad Interim Al-Sharaa pada 11 April 2025 di sela-sela Forum Diplomasi Antalaya. Dilansir dari Al-Jazeera, kunjungan ini merupakan langkah penting bagi upaya Irak Kurdistan untuk memastikan bahwa negosiasi integrasi antara Pemerintah Transisi Suriah (STG) dan DAANES dapat berlangsung dengan hambatan minimal. Hal ini merupakan prioritas bagi Irak Kurdistan karena sejak STG dan DAANES menandatangani perjanjian integrasi, mereka telah berperan sebagai penengah bagi kedua belah pihak untuk merancang resolusi yang memuaskan. Akan tetapi, resolusi ini sulit untuk didapatkan karena STG dan DAANES masih memiliki beberapa perbedaan pandangan tentang mekanisme integrasi milisi ke dalam struktur militer nasional Suriah.