Keputusan China mempercepat pengembangan sistem pembayaran lintas negara di luar Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan bahwa persaingan global saat ini tidak lagi hanya berlangsung di bidang militer atau perdagangan, tetapi juga di arena keuangan internasional. Beijing secara agresif mendorong penggunaan yuan digital, memperluas jaringan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), serta meningkatkan transaksi energi menggunakan renminbi (RMB). Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi pusat sistem keuangan dunia.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya penggunaan sanksi ekonomi Barat sebagai alat geopolitik. Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah, Amerika Serikat dan sekutunya semakin sering menggunakan pembatasan akses finansial sebagai instrumen tekanan politik. Pemutusan sejumlah bank Rusia dari jaringan SWIFT menjadi peringatan serius bagi banyak negara bahwa ketergantungan pada sistem keuangan Barat dapat berubah menjadi kerentanan strategis. Dalam konteks inilah China mulai membangun “jalur alternatif” agar perdagangan internasional tidak sepenuhnya bergantung pada dolar dan infrastruktur keuangan Barat.
Dalam perspektif Complex Interdependence, Robert Keohane menjelaskan bahwa dalam dunia modern, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan jaringan ekonomi, teknologi, komunikasi, dan institusi internasional. Negara yang menguasai infrastruktur global akan memiliki pengaruh politik besar terhadap negara lain. Amerika Serikat selama ini memanfaatkan posisi dolar sebagai mata uang global untuk mempertahankan hegemoninya. Mayoritas perdagangan internasional menggunakan dolar, mulai dari minyak, gas, hingga transaksi keuangan lintas negara. Berdasarkan data SWIFT tahun 2025, dolar AS masih mendominasi sekitar 47 sampai 48 persen pembayaran global, sementara yuan China baru berada di kisaran 2,9 sampai dengan 3 persen dan menempati posisi keenam dunia.
Dari hal di atas, dominasi tersebut memberi keuntungan strategis bagi Washington karena sebagian besar transaksi dunia melewati sistem keuangan berbasis dolar dan SWIFT, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengawasi, membatasi, bahkan memutus akses keuangan negara lain melalui sanksi. Inilah bentuk kekuasaan modern dalam era interdependensi global dalam arti siapa yang mengontrol jaringan internasional akan memiliki pengaruh geopolitik yang sangat besar.
China memahami realitas tersebut sehingga Beijing mempercepat pengembangan CIPS sebagai alternatif SWIFT. Sistem ini mulai beroperasi sejak 2015, tetapi pertumbuhannya melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi CIPS menunjukkan volume bisnis tahunan sistem ini mencapai sekitar 180 triliun yuan sepanjang 2025. Selain itu, peserta CIPS kini mencakup lebih dari 4.900 institusi perbankan di 189 negara dan wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak negara dan lembaga keuangan mulai mencari alternatif di luar sistem pembayaran Barat. Bahkan pada April 2026, transaksi harian CIPS sempat mencetak rekor sekitar 1,22 triliun yuan dalam satu hari dengan hampir 42 ribu transaksi diproses. Lonjakan itu sebagian dipicu meningkatnya perdagangan energi menggunakan yuan, khususnya antara China dengan Rusia dan Iran.
Selain CIPS, China juga menjadikan yuan digital atau e-CNY sebagai instrumen strategis baru. Berbeda dengan cryptocurrency biasa, yuan digital merupakan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikendalikan langsung oleh bank sentral China. Pemerintah China melihat teknologi ini sebagai peluang untuk menciptakan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, dan tidak bergantung pada infrastruktur Barat. Merujuk pada data pemerintah China, pada September 2025 yuan digital telah memproses lebih dari 3,32 miliar transaksi dengan total nilai mencapai sekitar 14,2 triliun yuan. Sementara Reuters melaporkan bahwa nilai transaksi kumulatif e-CNY bahkan mencapai sekitar 16,7 triliun yuan atau setara 2,4 triliun dolar AS pada akhir 2025.
China juga mulai mengembangkan proyek pembayaran lintas negara berbasis mata uang digital melalui platform mBridge bersama Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Reuters mencatat bahwa platform tersebut telah memproses transaksi lebih dari 55 miliar dolar AS dan dipandang sebagai alternatif potensial terhadap sistem pembayaran berbasis dolar. Dalam perspektif teori interdependensi, langkah China sebenarnya merupakan upaya membangun ketergantungan global baru yang berpusat pada Beijing. Jika semakin banyak negara menggunakan yuan, CIPS, atau yuan digital dalam perdagangan internasional, maka pengaruh ekonomi-politik China otomatis akan meningkat. Negara-negara mitra dagang akan memiliki kepentingan menjaga hubungan stabil dengan Beijing karena aktivitas ekonomi mereka mulai bergantung pada sistem yang dibangun China.
Namun demikian, ambisi China masih menghadapi berbagai hambatan serius. Walaupun penggunaan yuan meningkat, posisinya masih jauh tertinggal dibanding dolar AS. Data SWIFT menunjukkan yuan hanya menyumbang sekitar 2,88 sampai 3 persen pembayaran global pada 2025. Sebaliknya, dolar tetap menjadi mata uang dominan dengan pangsa hampir setengah transaksi internasional dunia. Masalah utama lainnya adalah tingkat kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan China. Banyak investor global masih menilai pasar finansial China terlalu dikontrol negara, kurang transparan, dan belum sepenuhnya terbuka. Arus modal di China juga masih dibatasi ketat sehingga yuan belum dianggap sebagai aset “safe haven” global seperti dolar AS.
Selain itu, sebagian transaksi CIPS masih menggunakan standar pesan SWIFT sehingga China belum benar-benar independen dari sistem Barat. Artinya proses de-dolarisasi global masih berjalan lambat dan bertahap, bukan perubahan revolusioner dalam waktu singkat. Meski begitu, arah perubahan global mulai terlihat jelas. Ketegangan geopolitik, perang dagang, dan penggunaan sanksi ekonomi justru mendorong banyak negara mencari alternatif pembayaran internasional di luar dolar. China memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas pengaruh finansialnya melalui teknologi digital dan jaringan pembayaran baru.
Pada intinya, agresivitas China membangun sistem pembayaran lintas negara tanpa SWIFT bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari perebutan kekuasaan global abad ke-21. Jika dahulu persaingan negara besar ditentukan oleh perebutan wilayah, kini pertarungan juga telah berlangsung melalui kontrol terhadap mata uang, data, dan infrastruktur keuangan internasional. Amerika Serikat memang masih menjadi pusat sistem keuangan dunia. Namun China mulai membangun fondasi bagi lahirnya tatanan finansial multipolar, di mana dominasi dolar perlahan mendapat tantangan serius dari yuan dan teknologi pembayaran digital yang dikembangkan Beijing.