Pada 12 Januari 2026 Komisaris Pertahanan dan Antariksa Uni Eropa (EU) Andrius Kubilius menyatakan dalam sebuah konferensi keamanan di Swedia bahwa EU perlu meningkatkan jumlah pasukan militer dan melakukan reformasi terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam konferensi tersebut, Andrius menyatakan bahwa EU memerlukan setidaknya 100 ribu prajurit untuk mengantisipasi komitmen Amerika Serikat yang ambigu sekaligus melindungi Benua Eropa dari ancaman militer negara rival seperti Rusia. Andrius menambahkan bahwa selain jumlah pasukan yang mencukupi, EU juga harus melakukan reformasi menyeluruh tata kelola pertahanan karena sistem yang saat ini memiliki banyak kekurangan. Selain pembenahan tata kelola, Andrius juga mendesak pembentukan sebuah Angkatan Bersenjata Eropa (ABE) yang memusatkan kendali militer seluruh negara anggota EU dalam satu struktur komando terpadu.
Selain pembentukan ABE, Andrius juga mendorong EU untuk membentuk sebuah Dewan Keamanan Eropa (DKE) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus menjadi pencetus dilakukannya reformasi institusi pertahanan. DKE akan terdiri dari 10-12 negara dengan status anggota permanen atau anggota rotasi. Andrius menjelaskan bahwa jika dibentuk, DKE akan memiliki tugas untuk mendiskusikan kebijakan EU dalam menghadapi ancaman strategis. Menurut Andrius, terdapat dua isu genting yang dihadapi oleh EU yakni ancaman agresi dari Rusia dan komitmen Amerika Serikat terhadap Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang semakin berkurang. Selain itu Andrius juga menyoroti anggaran pertahanan Rusia yang saat ini sudah mencapai 85% dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan oleh semua negara anggota EU. Menurut Andrius, Hal tersebut merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan karena invasi Rusia terhadap Ukraina menunjukan bahwa Vladimir Putin memiliki ambisi ekspansionis dan tidak ingin melakukan negosiasi perdamaian.
Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Eropa harus mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan mereka, EU telah berupaya untuk mencapai hal tersebut dengan meluncurkan program Defence Readiness 2030. Dalam program tersebut, Eropa akan membangun postur pertahanan mereka secara mandiri dengan meningkatkan kapasitas industri pertahanan negara anggota seperti Jerman dan Prancis. Selain itu EU juga akan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara mitra seperti Turki.
