Modernisasi Militer Jepang dan Korea Selatan: Ambisi Besar Dengan Krisis Waktu
Di tengah situasi regional yang semakin tegang Jepang dan Korea Selatan sedang berupaya untuk memperkuat postur pertahanan mereka dengan melakukan berbagai cara seperti meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan persenjataan canggih secara mandiri, serta memperdalam aliansi atau kemitraan sebagai bentuk dari external balancing. Keinginan untuk memperkuat postur pertahanan merupakan prioritas penting bagi kedua negara karena mereka sedang menghadapi ancaman bersama yang dapat mengancam keamanan nasional dan kedaulatan mereka. Di satu sisi Korea Selatan menghadapi Korea Utara yang semakin kuat akibat dari bantuan militer Rusia dan China serta pengalaman tempur yang di bawa pulang oleh pasukan ekspedisi mereka yang bertempur di invasi terhadap Ukraina. Di sisi lain Jepang sedang menghadapi China yang semakin asertif dalam memperkuat klaim wilayah mereka di Kepulauan Senkaku. Selain itu China juga telah berulang menyatakan keinginan untuk mempersatukan Taiwan bahkan jika mereka harus menggunakan kekuatan militer. Merespon hal tersebut Jepang menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) jika Taiwan menghadapi serangan dari China. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat.
Untuk menghadapi ancaman tersebut kedua negara mengambil jalan ambisius yang menyeimbangkan keharusan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan serta mengakomodasi kepentingan sekutu utama mereka yakni Amerika Serikat. Dalam kasus Korea Selatan, mereka telah mempercepat program pengembangan persenjataan canggih secara mandiri seperti pesawat tempur KF-21 Boromae, rudal anti-kapal (ASM) supersonik ASM-II, rudal penjelajah (KALCM) Chenryong, dan rudal pertahanan udara jarak jauh L-SAM. Di saat yang sama Korea Selatan juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dengan menyepakati pengembangan kapal selam penyerang bertenaga nuklir (SSN) dan pembelian pesawat tempur siluman multiguna F-35 Lightning. Di sisi lain Jepang telah berupaya untuk membangun ulang industri pertahanan mereka dengan mengembangkan persenjataan seperti rudal penyerang dan penjelajah tipe 12, kapal tempur fregat multiguna kelas Mogami, pesawat tempur siluman X-2 Shinshin, rudal hipersonik, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas JSDF dalam skenario tempur. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri Jepang juga meningkatkan kerja sama dengan sekutu mereka seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Italia untuk mengembangkan persenjataan generasi baru sekaligus memperkuat kapabilitas serangan balasan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi Jepang dalam program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), pembelian rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk, dan kemungkinan pengembangan SSN dengan Amerika Serikat.
Seluruh upaya tersebut merupakan program ambisius karena komitmen finansial dan politik yang harus diberikan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk memastikan bahwa program pengembangan dan pembelian yang mereka lakukan dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi terdapat satu tantangan yang bisa menyebabkan seluruh upaya tersebut sulit untuk tercapai. Tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh persenjataan tersebut. Saat ini Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sedang mengalami krisis populasi akibat dari angka kelahiran yang cukup rendah. Krisis ini telah memberikan dampak negatif terhadap sektor pertahanan kedua negara. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Korea Selatan (ROKA) dan JSDF terpaksa melakukan reformasi darurat dengan menyesuaikan jumlah prajurit yang diperlukan guna mempertahankan kesiapan operasional serta meningkatkan masa aktif prajurit yang tersedia untuk mempertahankan retention. Jika perang meletus di kawasan Asia Timur, keterbatasan ini dapat menjadi bom waktu yang dapat dieksploitasi oleh rival utama mereka yakni China dan Korea Utara dalam skenario perang. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA) dapat mengeksploitasi kekurangan tersebut dengan memberikan tekanan konstan terhadap JSDF dan ROKA hingga mereka tidak mampu menggantikan seluruh prajurit yang telah tewas dalam pertempuran.
Selain krisis populasi, terdapat juga isu keandalan Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat dipercaya dalam program modernisasi postur pertahanan. Bagi Korea Selatan tantangan ini merupakan sebuah isu nyata karena walaupun mereka memiliki pakta pertahanan bilateral, hal ini tidak berarti Amerika Serikat akan memberikan seluruh teknologi pertahanan paling canggih mereka kepada Negeri Ginseng. Hal ini dapat dilihat dalam dua kasus yakni pengembangan KF-21 Boromae dan keinginan Korea Selatan untuk mengakuisisi komponen cooperative engagement capability (CEC) dari sistem tempur AEGIS. Amerika Serikat enggan memberikan Korea Selatan teknologi kunci seperti CEC dan sistem avionik yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan KF-21 Boromae. Hal ini telah memperlambat pengembangan sistem persenjataan Korea Selatan karena tanpa teknologi kunci yang dimiliki Amerika Serikat mereka harus mencari pemasok lain untuk menyediakan teknologi yang diperlukan. Kasus yang serupa juga dialami oleh Jepang karena sebelum adanya pesawat tempur F-35 Lightning, Negeri Sakura telah berupaya untuk membeli pesawat siluman F/A-22 Raptor dari Amerika Serikat. Akan tetapi upaya ini dicekal oleh pemerintah Amerika Serikat karena saat itu Negeri Paman Sam ingin mempertahankan monopoli terhadap teknologi pesawat siluman.
