Pada 1 Juni 2025 Badan Keamanan Ukraina (SBU) melancarkan Operasi Jaring Laba-Laba. Operasi ini merupakan serangan kejutan terhadap lima pangkalan udara milik Angkatan Udara Rusia (VKS) di wilayah Irkutsk, Murmansk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Serangan ini memiliki tujuan untuk mengikis kekuatan udara jarak jauh Rusia dengan menghancurkan pesawat pengebom strategis mereka seperti Tu-95, Tu-22M3, dan Tu-160 saat mereka masih berada di landasan pacu. Dalam serangan kejutan ini, Ukraina menyelundupkan 117 drone first-person view (FPV) yang dilengkapi dengan peledak dengan menyembunyikan mereka dalam kontainer kargo dengan atap yang bisa dilepaskan secara otomatis. Serangan kejutan ini, yang diberi nama Operasi Jaring Laba-Laba, berhasil menghancurkan sekitar 10-13 pesawat pengebom strategis VVS sementara 40 pesawat lainnya mengalami kerusakan berat. Menurutpernyataan yang diberikan oleh Kepala SBU Vasyl Vasyliovych Malyuk dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, serangan ini telah direncanakan dalam 18 bulan dengan bantuan para agen rahasia SBU yang berada di dekat target.
Operasi Jaring Laba-Laba merupakan sebuah kemenangan taktis dan strategis bagi Ukraina karena serangan tersebut menunjukan bahwa pengebom strategis VKS rawan terhadap serangan asimetris. Selain itu Ukraina juga menunjukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang instalasi strategis militer Rusia di wilayah yang sebelumnya dianggap aman dari serangan drone. Bagi Rusia, kehancuran pesawat pengebom strategis seperti Tu-95 dan Tu-22M3 merupakan sebuah pukulan berat karena kedua model pesawat tersebut sudah tidak dibangun lagi sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kehancuran pesawat pengebom tersebut juga merusak kesiapan nuclear triad Rusia karena VKS memerlukan pesawat seperti Tu-22M3 untuk membawa senjata nuklir taktis dan strategis. Selain itu ketidakmampuan dariBadan Keamanan Federal Rusia (FSB) untuk mengantisipasi serangan tersebut merupakan sebuah kegagalan intelijen besar yang dianggap sebagai Pearl Harbor Rusia oleh beberapa tokohseperti wartawan perang Angkatan Darat Rusia dan blogger Roman Alekhin, mantan pemimpin pasukan separatis Donbass Oleg Tsaryov, dan anggota Parlemen Federal Rusia Yevgeny Popov.
Serangan yang dilancarkan Ukraina merupakan contoh dalam bagaimana sebuah negara yang memiliki kapabilitas konvensional terbatas dapat menggunakan kekuatan asimetris seperti drone FPV untuk mengimbangi kekuatan lawan lebih kuat sekaligus mendorong strategi anti-access area denial (A2AD) dengan mengirimkan drone tersebut ke garis belakang musuh untuk menghancurkan aset udara mereka selagi masih berada di landasan pacu. Hal ini penting dilakukan karena jika pihak yang bertahan berhasil mengikis sebagian besar kekuatan udara musuh, kemampuan lawan untuk menerobos garis pertahanan akan berkurang karena mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan udara untuk menghancurkan fortifikasi pihak yang bertahan karena pesawat yang dibutuhkan sudah hancur atau sedang dalam perbaikan akibat serangan drone FPV.
Akan tetapi hal ini juga membuka pintu bagi aktor non-negara untuk menggunakan drone FPV dalam peran serupa. Kemungkinan ini merupakan sebuah bahaya bagi negara yang saat ini sedang melawan kelompok teroris atau separatis seperti Indonesia, Burkina Faso, Mali, dan Irakkarena dengan drone FPV para teroris memiliki kemampuan untuk mengimbangi kekuatan militer negara dan sekaligus melancarkan serangan teror terhadap warga sipil dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kemungkinan ini merupakan sebuah ancaman nyata karena pada dasarnya drone FPV merupakan drone sipil atau buatan mandiri yang dapat dimodifikasi untuk membawa hulu ledak dan kemudian ditabrakkan atau dijatuhkan secara manual ke target yang diinginkan. Keuntungan ini membuat drone FPV seperti yang digunakan oleh Ukraina, Rusia, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dan koalisi pemberontak pro-demokrasi di Myanmar sebagai force multiplier unggul dalam menghadapi musuh yang lebih kuat karena dapat dibeli dengan harga terjangkau atau dibuat secara mandiri dengan bahan-bahan dasar. Hal ini dapat dilihat di Myanmar yang mana para pemberontak berhasil memproduksi drone FPV dalam jumlah besar menggunakan barang bekas dan ranting pohon.
Untuk menghadapi kedua kemungkinan tersebut, militer negara harus beradaptasi untuk melindungi instalasi, depot, aset tempur, dan prajurit mereka dari ancaman drone FPV karena Operasi Jaring Laba-Laba menunjukan bahwa senjata tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan dampak strategis dalam medan pertempuran. Oleh karena itu, prioritas utama yang harus dilakukan untuk melindungi aset strategis seperti pesawat tempur dan pengebom adalah dengan meningkatkan pertahanan pangkalan udara dengan melengkapi pasukan artileri pertahanan udara (Arhanud) dengan persenjataan yang dapat mengatasi drone seperti mobile jammer Maung MV3, rudal pertahanan udara portabel (MANPADS), dan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi drone berukuran kecil. Selain itu pangkalan udara juga harus dilengkapi dengan hanggar tertutup yang dapat melindungi seluruh bagian pesawat tersebut dari serangan drone FPV. Walaupun kedua perlindungan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi pangkalan udara militer, serangan yang dilancarkan Ukraina menjadikan hal tersebut sebagai keharusankarena Operasi Jaring Laba-Laba membuka dinamika baru dalam bagaimana drone FPV bisa digunakan untuk merusak kekuatan udara lawan.
