Pada 10 November 2026, kanal media The Japan News merilis sebuah artikel yang memberikan penjelasan tentang rencana pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi untuk mengamandemen dokumen Strategi Pertahanan Nasional. Dalam revisi ini, Jepang akan meningkatkan postur pertahanan mereka dengan mengembangkan kapabilitas memadai dalam menghadapi ancaman invasi atau serangan strategis dari rival seperti China dan Korea Utara. Untuk meningkatkan kapabilitas ini, Jepang membutuhkan beberapa fondasi dasar yang cukup kokoh seperti sumber daya manusia (SDM) memadai, penggunaan drone, kapasitas industri pertahanan baik, dan integrasi operasi militer. Fondasi ini dianggap penting karena amandemen dokumen ini akan menjadi dasar dalam bagaimana Jepangakan menghadapi cara perang baru yang mencakup penggunaan ekstensif kecerdasan buatan (AI) dan drone penyerang. Selain memberikan fondasi dasar, amandemen dokumen ini juga akan menjelaskan secara rinci faktor yang menyebabkan perubahan situasi keamanan regional seperti sekuritisasi ketergantungan ekonomi, dampak invasi Rusia terhadap Ukraina, dan China yang semakin asertif.

Menanggapi hal ini, Dosen Tokyo International University Ryo Hinata-Yamaguhi menyatakan dalam wawancara dengan Nikkei Times bahwa fokus pemerintah Jepang untuk mengembangkan kapabilitas pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi potensi invasi amfibi. Menurut Yamaguchi, kemungkinan dilancarkannya aksi tersebut terhadap kepulauan selatan Jepang seperti Nansei cukup tinggi karena lokasinya yang strategi dan relatif dekat dengan Pulau Taiwan. Fokus ini juga selaras dengan kebijakan pertahanan yang digagaskan oleh Deputi Menhan Amerika Serikat Elbridge Colby terhadap kawasan Asia-Pasifik yaitu deterrence by denial. Dalam kebijakan ini, Amerika Serikat dan sekutunya akan berusaha mencegah Militer China mendapatkan akses terhadap laut terbuka dengan menempatkan aset tempur strategis di rantai kepulauan pertama yang mencakup Kepulauan Nansei, Okinawa, dan Taiwan. Hinata menegaskan bahwa jika perang meletus di kawasan Asia-Pasifik, kekuatan militer Jepang tidak akan cukup untuk mempertahankan gempuran dari China. Untuk mengimbangi kekurangan ini, dibutuhkan strategi pertahanan nasional yang dapat memaksimalkan keuntungan yang dimiliki Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF).

Keinginan pemerintah Jepang untuk mengamandemen strategi pertahanan nasional bukanlah suatu hal baru karena sejak Juni 2026, hal ini telah menjadi salah satu prioritas dalam agenda politik PM Sanae Takaichi. Selain itu pada Oktober 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Cebu untuk membahas peran AS dalam meningkatkan kapabilitas pencegahan JSDF. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang berkomitmen untuk mengikuti kebijakan pertahanan kawasan Indo-Pasifik Amerika Serikat sebagai dasar bagi revitaliasi sektor pertahanan mereka.