Setelah menetapkan tanggal sidang pertama yakni 28 September mendatang untuk penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, anggota DPR dari Partai Republik akan memulai proses yang panjang sebelum pasal-pasal utama pemakzulan diumumkan. Penyelidikan akan fokus pada tuduhan bahwa Biden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden.
Komite Pengawas DPR yang dipimpin oleh perwakilan Partai Republik, James Comer, telah mengumumkan bahwa sidang akan memeriksa pertanyaan konstitusional dan hukum terkait kasus ini. Sebelumnya, Partai Republik telah menuduh Presiden Biden memperoleh keuntungan dari transaksi bisnis putranya, Hunter, ketika Biden masih menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017. Hingga saat ini, DPR belum mengungkapkan bukti konkret terkait tuduhan tersebut. Di sisi lain, Presiden Biden telah membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Partai Republik yang awalnya menentang penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden, kini menyatakan dukungannya terhadap penyelidikan tersebut. Perubahan sikap tersebut terjadi setelah Ketua DPR Kevin McCarthy secara sepihak membuka penyelidikan, sebuah langkah yang menimbulkan banyak reaksi beragam di dalam partai.
Sebelumnya, anggota DPR Don Bacon dari Nebraska memperingatkan agar tidak ragu melakukan pemakzulan, dengan alasan kurangnya bukti. Namun, setelah keputusan McCarthy, Bacon, yang mewakili daerah pemilihan yang memilih Biden pada tahun 2020, mengubah pendiriannya, menekankan pentingnya mengumpulkan fakta dalam kasus ini.
Perubahan sikap ini mencerminkan tren yang lebih luas di kalangan Partai Republik yang beraliran kanan-tengah yang tetap mengikuti kepemimpinan partai, meskipun ada tekanan dari faksi-faksi sayap kanan yang menyerukan perlunya tindakan yang lebih drastis. Sementara beberapa anggota Partai Republik, seperti Richard Hudson dari North Carolina, mendukung penyelidikan tetapi menunggu lebih banyak bukti sebelum mendukung pemakzulan. Lalu, politisi lain, seperti David Joyce dari Ohio, telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dan percaya pada proses “penyelidikan”.
Perlu dicatat bahwa siklus pemilu tahun 2024 semakin dekat, dengan Partai Demokrat menargetkan 18 distrik Partai Republik yang dimenangkan Biden, dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas DPR. Meskipun pada awalnya ragu-ragu, kesediaan Partai Republik untuk mendukung keputusan McCarthy di kota-kota tersebut dapat berdampak signifikan pada lanskap politik di masa depan.
Di tengah perkembangan ini, Partai Republik sayap kanan tetap teguh dalam tuntutan mereka untuk mengambil tindakan drastis, yang berpotensi menimbulkan tantangan bagi kepemimpinan McCarthy jika tuntutan mereka mengenai isu lain, seperti pengeluaran, tidak dipenuhi. Namun, beberapa anggota Partai Republik di daerah pemilihan yang dimenangkan Biden, seperti Mike Garcia dari California, telah menekankan perlunya akuntabilitas atas dugaan kesalahan yang melibatkan sistem keluarga presiden. Ketika penyelidikan pemakzulan berlangsung, masih harus dilihat bagaimana Partai Republik akan menavigasi medan politik yang rumit ini, dengan potensi implikasinya terhadap pemilu mendatang dan iklim politik secara keseluruhan.
