KTT Imigran Diselenggarakan Oleh Italia: Sesuai Janji Kampanye Meloni
KTT yang diadakan oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni meletakkan dasar bagi dana bantuan untuk membiayai proyek investasi dan mendukung kontrol perbatasan untuk mengatur arus migrasi. Dalam pembukaan konferensi itu, Meloni mengatakan pembicaraan akan fokus pada imigrasi ilegal dan legal, dukungan pengungsi, dan “yang paling penting… kerjasama luas untuk mendukung pembangunan di Afrika,” dilansir dari France 24.
Menjelang KTT terkait migran itu, Paus Fransiskus mengimbau para pemimpin untuk membantu banyak orang yang mencoba memasuki Eropa setiap tahun untuk mencari kehidupan yang lebih baik saat mereka keluar dari kemiskinan dan konflik.Selama kampanye pemilu 2022 yang membawanya kemenangan, Meloni bersumpah untuk menghentikan “pendaratan” migran di Italia.
Walaupun begitu, ketika negara-negara maju telah berhasil menghalangi masuknya kapal-kapal imigran yang umumnya berasal dari Tunisia dan Libya, negara-negara gagal menghentikan keberangkatan dari migran yang memang seharusnya tidak terjadi. “Tunisia adalah negara yang berada dalam tekanan ekstrem yang dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius,” kata Meloni kepada wartawan, pada 23 Juli 2023.
Pada KTT tersebut, pemimpin Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Mauritia hadir untuk berdiskusi dengan kepala Uni Eropa Von der Leyen dan Charles Michel, ditambah Filippo Grandi, kepala badan pengungsi PBB. Selain itu, pemimpin negara-negara Afrika lainnya seperti Mesir, Ethiopia, Lebanon, Malta, dan Niger hadir, dengan beberapa negara lain mengirim perwakilan menterinya.
Italia dan Komisi Eropa telah berusaha untuk meningkatkan keterlibatan dengan Tunisia, menjanjikan pendanaan jika itu membendung emigrasi dari wilayahnya. Secara mandiri, Meloni juga berusaha untuk bertindak sebagai perantara antara Tunisia dan organisasi keuangan internasional di mana paket bailout senilai hampir $2 miliar untuk negara Afrika Utara terhenti di tengah permintaan IMF untuk reformasi struktural.
Pekan lalu, UE menandatangani nota kesepahaman dengan Tunisia yang menyediakan 105 juta euro bantuan langsung Eropa untuk mencegah keberangkatan kapal migran dan memerangi penyelundup. Kesepakatan itu juga mengatur agar lebih banyak warga Tunisia yang datang secara ilegal untuk dipulangkan, dan bagi para imigran Afrika sub-Sahara di Tunisia untuk dikirim kembali ke negara asal mereka.
Seorang diplomat senior Eropa menegaskan bahwa UE mengharapkan kemitraan serupa dengan Mesir dan Maroko. “Kita harus bekerja sama dengan negara-negara Afrika Utara, bahkan jika untuk melakukannya kita harus menerima bahwa mereka bukanlah negara demokrasi yang sempurna,” kata seorang duta besar yang berbasis di Roma kepada AFP.
