Pada Rabu, 12 April 2023, Presiden Joko Widodo bertemu dengan lima anggota Kongres AS dari Partai Demokrat di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi berbicara dengan anggota kongres mengenai berbagai topik, salah satunya adalah Generalized System of Preferences (GSP), sebuah fasilitas perdagangan yang melibatkan pencurian pungutan pajak impor dari pemerintah AS.
Dalam konferensi pers di Istana 12 April 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, “Presiden meminta dukungan pembaruan fasilitas GSP dari Amerika Serikat,” dilansir dari Tempo.
Retno mengklaim saat itu Jokowi menekan Pompeo karena Indonesia ingin melihat peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara ke depan. Termasuk aspirasi Indonesia untuk ditambahkan fasilitas GSP. “Penyediaan fasilitas GSP merupakan perwujudan nyata dari aliansi strategis kedua negara” yang membantu perusahaan AS dan bisnis Indonesia tambah Menlu Indonesia.
Jokowi juga membahas sejumlah masalah lain dengan anggota legislatif selain masalah GSP. Ilustrasi dedikasi Indonesia terhadap masalah perubahan iklim, karena menurut Retno “Delegasi (Kongres AS) tertarik dengan topik ini.”
Jokowi kemudian memberikan data kepada anggota Kongres tentang pencapaian Indonesia terhadap perubahan iklim. Misalnya, dilaporkan bahwa kebakaran hutan telah berkurang lebih dari 80%. Presiden Indonesia itu juga kemudian membahas pentingnya topik akses pasar ketika AS membahas kolaborasi dengan negara berkembang seperti Indonesia
Terkait hasil KTT G20 di Bali, Jokowi juga menyatakan kesediaan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam transisi ke sistem energi yang lebih berkelanjutan, seperti melalui mekanisme Just Energy Transfer Partnership (JETP). Dana sebesar $20 miliar telah dapat diakses dengan menggunakan pendekatan ini, dan sekarang tinggal dipraktikkan untuk membantu transisi energi, menurut Jokowi.
Sementara itu, menurut Retno Marsudi, para anggota Kongres juga menyatakan dukungannya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Anggota Kongres juga menyampaikan dukungan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dan apresiasi terhadap KTT G20 Bali.
Sejak 1974, pemerintah AS telah memberikan GSP kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia secara sepihak. Pada tahun 1980, AS awalnya memberikan fasilitas GSP kepada Indonesia. Pemerintah AS secara resmi memperpanjang pemberian fasilitas GSP kepada Indonesia pada tahun 2020 melalui United States Trade Representative (USTR) ketika Jokowi bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor.