PM Malaysia Mengumumkan Pemilihan Umum Awal Pasca Membubarkan Parlemen
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada hari Senin (10/10) membubarkan parlemen pasca mendapatkan izin dari Raja Negeri jiran sebagai langkah awal rangkaian pemilihan nasional yang akan diadakan dalam beberapa minggu mendatang. Adapun dasar PM Ismail Sabri Yaakob menyerukan dilakukannya pemilihan awal bertujuan untuk memenangkan mandat yang lebih kuat dan mengakhiri ketidakstabilan politik Malaysia pasca skandal 1MDB multi-miliar dolar dan krisis COVID.
Lebih lanjut PM Ismail mengatakan tanggal pemilihan akan diumumkan oleh komisi pemilihan, hal ini disampaikan melalui pidatonya yang disiarkan televisi.
Adapun partai yang berkuasa yakni United Malaysia National Organization (UMNO) dengan segera menuntut untuk diadakannya pemilihan awal yang dijadwalkan pada September tahun depan mendatang dikarenakan beberapa pemimpinnya menghadapi prospek hukuman penjara yang lama atas tuduhan korupsi. Dimana para fraksi yang menekan PM Ismail untuk mengadakan pelaksanaan pemilu awal merupakan pendukung mantan Perdana Menteri Najib Razak dan Presiden partai Ahmad Zahid Hamidi, dimana keduanya didakwa melakukan korupsi setelah UMNO kehilangan kekuasaan dalam pemilihan 2018. Fraksi ini mengatakan mereka adalah korban dari dendam politik.
Para politisi oposisi khawatir keberadaan pemilu ini bisa menjadi kendaraan bagi politisi yang dipermalukan seperti Najib yang dipenjara pada Agustus untuk menemukan jalan kembali ke posisi berpengaruh, dan merusak reformasi yang bertujuan memerangi korupsi.
Dalam pidato yang disiarkan televisi PM Ismail mengatakan raja konstitusional negara itu, Raja Al-Sultan Abdullah, telah menyetujui permintaannya untuk membubarkan parlemen pada Senin. Komisi pemilihan mengatakan akan segera bertemu untuk membahas tanggal.
Raja Al-Sultan Abdullah mengatakan kecewa dengan perkembangan politik dan mendesak komisi untuk mengadakan pemungutan suara sesegera mungkin mengingat awal musim hujan pada pertengahan November. Jajak pendapat harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen. Jumlah pemilih dapat dikurangi jika tanggal yang dipilih jatuh selama musim hujan akhir tahun.
Perubahan pemerintahan di akhir tahun juga dapat menghambat perekonomian yang masih dalam proses pemulihan dari pandemi COVID-19 dan mulai merasakan beban kenaikan biaya dan perlambatan global. PM Ismail, yang duduk ditampuk kekuasaan karena pemerintahan sebelumnya runtuh dan koalisinya memiliki mayoritas tipis di parlemen, mengatakan dia menyerukan pemilihan awal untuk mengakhiri pertanyaan tentang legitimasi pemerintahannya.
Amanat rakyat merupakan penangkal ampuh bagi negara untuk mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah pemilihan umum, kata Ismail.
Malaysia telah terperosok dalam ketidakpastian politik sejak pemilihan terakhir pada 2018 yang mana merupakan pemungutan suara bersejarah di mana oposisi menggulingkan UMNO, yang telah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan, karena tuduhan korupsi yang meluas sebagian besar terkait dengan penjarahan dana negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Tetapi koalisi pemenang runtuh dalam dua tahun karena perebutan kekuasaan, mengembalikan UMNO ke tampuk kekuasaan dalam aliansi baru bersama dengan mitra lainnya. UMNO berusaha untuk memenangkan kembali posisi dominannya dengan mendesak pemilihan awal, setelah baru-baru ini memenangkan pemilihan tingkat negara bagian.
Oh Ei Sun, seorang senior fellow di Institut Urusan Internasional Singapura, mengatakan UMNO memiliki peluang besar untuk menang karena pemilih dapat mengandalkan sistem patronase partai untuk membantu mereka selama perlambatan ekonomi. “UMNO akan muncul sebagai partai dengan jumlah anggota parlemen terbesar, meski belum tentu mayoritas,” kata Oh.
