Wanita

December 26 2022

Taliban Melarang Perempuan Belajar di Universitas

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Social and Culture Afghanistan, Islam, Pendidikan, Taliban, Wanita 0

Taliban telah melarang wanita dari universitas di Afghanistan, memicu kecaman internasional dan keputusasaan di kalangan anak muda di negara itu. Menteri pendidikan tinggi mengumumkan regresi pada hari 20 Desember 2022, dengan mengatakan kebijakan itu akan segera berlaku.

Larangan itu semakin membatasi pendidikan perempuan. Beberapa wanita melakukan protes di ibu kota Kabul pada hari 21 Desember 2022 lalu. Namun, demonstrasi kecil dengan cepat dibubarkan oleh pejabat Taliban.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara telah mengutuk perintah tersebut, yang membawa Afghanistan kembali ke periode pertama pemerintahan Taliban ketika anak perempuan tidak dapat menerima pendidikan formal. Pelapor Khusus PBB untuk Afganistan mengatakan itu adalah “pelanggaran baru yang semakin melanggar hak atas pendidikan yang setara dan memperdalam penghapusan perempuan dari masyarakat Afganistan.”

Namun di negara tetangga Pakistan, menteri luar negeri mengatakan meski dia “kecewa” dengan keputusan Taliban, dia masih menganjurkan keterlibatan. Taliban telah menjanjikan aturan yang lebih lunak setelah merebut kekuasaan tahun lalu menyusul penarikan AS dari negara itu. Namun para Islamis garis keras terus memutar balik hak dan kebebasan perempuan di negara tersebut.

Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada dan lingkaran dalamnya menentang pendidikan modern terutama untuk perempuan. Sikap ini ditentang oleh pejabat yang lebih moderat, dan analis mengatakan masalah ini telah menjadi titik perpecahan faksi sepanjang tahun.

Kementerian pendidikan mengatakan para sarjananya telah mengevaluasi kurikulum dan lingkungan universitas, dan kehadiran untuk anak perempuan akan ditangguhkan “sampai lingkungan yang sesuai” tersedia.

Padahal pada bulan Maret lalu, Taliban telah berjanji untuk membuka kembali beberapa sekolah menengah untuk anak perempuan tetapi kemudian membatalkan langkah tersebut pada hari mereka akan kembali. Tindakan keras itu juga mengikuti kebijakan pembatasan baru terhadap perempuan dalam beberapa bulan terakhir. Pada November, perempuan dilarang masuk ke taman, gimnasium, dan pemandian umum di ibu kota.

Taliban baru tiga bulan lalu mengizinkan ribuan anak perempuan dan perempuan untuk mengikuti ujian masuk universitas di sebagian besar provinsi di seluruh negeri. Tetapi ada batasan pada mata pelajaran yang dapat mereka ambil, seperti teknik, ekonomi, ilmu kedokteran hewan dan pertanian diblokir dan jurnalisme sangat dibatasi.

Sebelum pengumuman pelarangan perempuan untuk masuk universitas, universitas di Afghanistan telah beroperasi di bawah aturan diskriminatif bagi perempuan sejak pengambilalihan Taliban pada 2021. Ada pintu masuk dan ruang kelas yang disekat berdasarkan jenis kelamin, dan siswa perempuan hanya dapat diajar oleh profesor perempuan atau laki-laki tua.

International Women’s Day (Stock Photo via Getty Images)

March 8 2022

Selamat Hari Wanita Internasional! Sejarah dan Teori Feminisme

Anita Susanto Culture, News, Social and Culture Feminisme, International Women's Day, Kesetaraan Gender, Wanita 0

Hari wanita internasional (International Women’s Day atau IWD) dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 8 Maret untuk untuk menandai dan merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya dan politik wanita dan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan wanita, mempercepat kesetaraan gender.

Tahun ini, tema yang diangkat oleh kelompok pro feminism adalah #BreaktheBias. Hal ini dikarenakan wanita sering merasa sulit untuk maju karena sikap bias terhadap gender. Tema ini menyerukan tindakan melawan bias yang harus dihadapi wanita setiap hari. PBB sendiri menyatakan bahwa mereka akan merayakan hari wanita internasional dengan tema “Kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan“.

PBB sendiri menyatakan bahwa wanita mengalami dampak terbesar dari krisis iklim karena memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada dan menempatkan kehidupan dan mata pencaharian wanita dalam risiko. Di seluruh dunia, wanita lebih bergantung pada sumber daya alam, namun memiliki lebih sedikit akses terhadap hal-hal tersebut. Belum lagi menjadi korban dari berbagai kejadian seperti di wilayah konflik yang menyulitkan wanita untuk mendapatkan hak-haknya.

Perayaan ini dimulai pada tahun 1911, ketika kehidupan sosial didominasi oleh kaum pria dan sistem patriarki yang dirasa tidak adil bagi kaum wanita. Pada tahun-tahun tersebut terjadi penyebaran ideologi seperti marxisme dan juga kegiatan hak pilih. Sebelumnya, gender merupakan aspek penentu berbagai hal, seperti jam kerja, gaji, dan juga hak suara yang berbeda dengan kaum pria. Hingga pada tahun 1908, sekitar 15.000 wanita berdemonstrasi di New York, AS untuk menuntut berbagai hak wanita. Pada tahun 1909, Hari Wanita Nasional pertama diperingati pada tanggal 28 Februari di Amerika Serikat sesuai dengan dekrit Partai Sosialis Amerika.

Feminisme sebagai Teori Hubungan Internasional?

Dalam dunia hubungan internasional, teori feminisme juga lahir dari kenyataan bahwa dunia politik dan internasional didominasi oleh pria dan sifat-sifat yang umumnya dimiliki pria. Feminisme lahir untuk merekonstruksi gender dalam dunia hubungan internasional dan merubah pandangan dan pendekatan negara-negara dalam berinteraksi. Hal ini dikarenakan gender merupakan sebuah konsep yang dikonstruksi secara sosial, bukan secara biologis. Pada dasarnya, feminisme berusaha membuat wanita “terlihat” di panggung internasional dan menyumbang pemikiran berbasis gendernya.

Untuk memperingatinya, IWD menjadi hari libur resmi di berbagai negara termasuk Armenia, Burkina Faso, Kamboja, Kuba, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, dan Vietnam.

August 27 2021

Afghanistan, Taliban, dan Perempuan

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Afghanitan, HAM, Kabul, Taliban, Wanita 1

Think-Afghanistan-Taliban-dan-Perempuan Download

Banyak pihak yang memberikan Kelompok Taliban kesempatan kedua untuk memerintah Afghanistan, banyak pula pihak yang menentang dan ketakutan bahwa Kelompok Taliban tidak akan bisa berubah dan Afghanistan akan kembali seperti tahun 1996 dimana hukum ultrakonservatif ditegakan, dimana aktivitas wanita sangat-sangat terbatas. Pada pertengahan Agustus 2021, Afghanistan hampir dikuasai seluruhnya oleh Taliban, bahkan kelompok tersebut berhasil memasuki ibu kota negara dan juga istana kepresidenan di Kabul.

Ketidakstabilan politik dan keamanan yang ditimbulkan dari aksi itu membuat Taliban menggelar konferensi pers yang ditayangkan di saluran TV nasional Afghanistan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa mereka berjanji akan melindungi hak-hak wanita yang setidaknya didapatkan wanita Afghanistan dan meyakinkan dunia bahwa mereka telah berubah dari kelompok yang memberlakukan aturan brutal di negara itu pada pemerintahan tahun 1996-2001.[1]

Menurut pihak Taliban, pada pemerintahan kali ini hak-hak perempuan akan dihormati dan dilindungi, tetapi dalam norma-norma hukum Islam. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Suhail Shaheen, Juru Bicara Biro Politik Taliban yang mengatakan bahwa wanita boleh mendapatkan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat universitas yang pernah disampaikan pada konferensi internasional di Moskow, Rusia dan dalam konferensi di Doha pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Enamullah Samangani, seorang anggota Komisi Budaya Taliban, juga menjanjikan amnesti dan mendorong perempuan untuk bergabung dengan pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa wanita merupakan korban utama dari 40 tahun krisis di Afghanistan.[2] Selain itu, Samangani juga mengatakan bahwa wanita yang sudah memiliki pekerjaan seperti dokter, guru, jurnalis, dan di sektor lainnya dapat bekerja, namun dengan kewajiban menggunakan hijab dengan berbagai tipe model yang “layak”.[3]

Di bawah pemerintahan Taliban, akses wanita terhadap berbagai hal sangat terbatas untuk berbagai hal dan terikat aturan ketat. Serangkaian aturan tersebut meliputi wajib mengenakan burqa, wajib didampingi pria jika keluar rumah, ditutupnya akses untuk bekerja dan bersekolah, dan mendapat hukuman yang umumnya berupa kekerasan jika melanggarnya.

Ketakutan para wanita akibat pemerintahan Taliban sebelumnya membuat warga Afghanistan menyembunyikan dan melindungi para kerabat wanitanya, hal ini karena generasi yang menyaksikan pemerintahan Taliban secara langsung mengingat bagaimana hukum Islam ultrakonservatif Taliban yang mencakup pembatasan ketat pada wanita serta hukum rajam dan amputasi publik yang menjadi hal umum sebelum akhirnya Taliban digulingkan oleh militer AS.

Sebagai pemerintah baru Afghanistan, Taliban dianggap banyak pihak sebagai musuh. Hal ini disebabkan persepsi banyak aktor, terutama aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat (AS) yang sejak 20 tahun lalu membangun persepsi bahwa Taliban merupakan kelompok yang harus dilawan. Kampanye melawan teroris yang dilakukan AS tersebut akhirnya membangun persepsi banyak aktor internasional bahwa Taliban merupakan musuh bersama.

Selain faktor persepsi aktor internasional, faktor-faktor yang melandasi persepsi Taliban adalah musuh bersama adalah kombinasi sejarah pemerintahan dan tindakannya sejak tahun 1996, dan juga memiliki kemampuan yang sebanding dimana dalam kasus ini adalah kekuatan militer yang mampu menggulingkan Pemerintahan Afghanistan dalam waktu singkat, serta budaya yang sangat bertolak belakang.^[4]

Berbagai informasi terkait perubahan cara Taliban memperlakukan wanita masih simpang siur. Di satu sisi, masyarakat Afghanistan justru merasa menjadi korban dari pemerintahan Taliban, seorang guru wanita di Kabul juga menggambarkan situasi di ibu kota Afghanistan itu drastis berubah sejak tentara Taliban datang dan berkuasa,[5] para ibu yang dipukuli anggota Taliban saat ingin melewati perbatasan untuk menyelamatkan anak-anaknya,^[6] pembawa acara TV wanita Afghanistan yang dipecat, hingga ketidakpercayaan banyak pihak bahwa Taliban akan berubah seperti yang diungkapkan Priti Patel, Menteri Dalam Negeri Inggris.^[7]

Di sisi lain, Taliban mengatakan bahwa mereka bekerja keras untuk memperlakukan wanita lebih baik dan merupakan korban isu bohong media masa tentang kekerasan yang mereka lakukan semenjak menduduki Afghanistan. Siaran yang ditayangkan saluran TV TOLO News justru menayangkan menugaskan seorang pembawa acara wanita untuk mewawancarai pejabat Taliban, saluran TV tersebut juga mengatakan bahwa program siaran mereka telah kembali “normal” beberapa waktu setelah Taliban mengambil alih pemerintahan.^[8] Seorang pengusaha dan aktivis Afghanistan juga mengatakan dia telah melihat sedikit perubahan di Taliban, yang membuatnya memiliki “sedikit harapan”.[9]

Walaupun belum ada aksi secara nyata yang signifikan terkait janji Taliban, namun setidaknya pihak Taliban menyadari gaya kepemimpinan seperti apa yang ditentang masyarakat ketika mereka memimpin sebelumnya. Tentu perubahan Taliban dalam menghormati hak-hak wanita tidak hanya karena evaluasi dari kesalahan sebelumnya, tetapi didukung dengan dan juga pertimbangan lain. Dengan konferensi pers sendiri, Taliban memperlihatkan bagaimana mereka ingin merubah persepsi aktor internasional mengenai kelompok tersebut dan juga melawan skeptisme berbagai pihak terhadap kepemimpinan mereka, mendapatkan dukungan dari masyarakat. Beberapa hal tersebut sangat berpengaruh bagi dinamika politik dan legitimasi mereka sebagai pelaku pemerintahan yang baru.

Untuk bisa mendapatkan pengakuan sebagai pemerintahan, tentu Taliban perlu setidaknya mengadopsi nilai-nilai umum yang telah terkonstruksi, seperti melonggarkan akses wanita kepada hak-haknya, karena jika Taliban memerintah negaranya dengan konstruksi nilai yang berbeda dengan kebanyakan pihak seperti mengadopsi kembali hukum Islam ultrakonservatif, kesalahpahaman dan kegagalan dalam mendapatkan pengakuan sangat tinggi.[10] Maka tidak heran, dalam sebuah tayangan, mereka melibatkan wanita sebagai presenter, dan membahas hak-hak wanita dalam konferensi persnya.

Selain itu, mengapa Taliban melibatkan wanita dalam aktifitas sehari-hari juga adalah cara mereka menunjukan bagaimana mereka telah berubah, karena citra dan persepsi banyak pihak terhadap Taliban saat ini berakar dari bagaimana sejarah mereka selama memimpin dan juga menjadi organisasi yang menentang pemerintahan Afghanistan.[11] Menjadikan wanita dan hak-haknya sebagai objek yang ditawarkan memang bukanlah sesuatu yang lumrah. Namun melihat sejarah, perubahan pemikiran Taliban terhadap hak asasi wanita merupakan suatu kemajuan yang memperlihatkan setidaknya mereka bukan suatu kelompok yang menegakan hukum Islam ekstrim, dan memperhatikan politik negaranya.

Apakah tindakan ini hanya untuk tujuan politik atau berdasarkan evaluasi pemerintahan sebelumnya belum dapat ditunjukan secara pasti mengingat pihak Afghanistan juga masih berusaha merebut kembali negaranya, dan Taliban sedang mencoba membangun negara Islam baru dan mengubah persepsi banyak pihak bahwa mereka bukanlah musuh bersama.

[1] The Associated Press, “The Taliban Claim They’ll Respect Women’s Rights – With Their Reading Of Islamic Law”, NPR, 17 Agustus 2021, https://www.npr.org/2021/08/17/1028391403/afghanistan-women-taliban-government

[2] Ibid.

[3] NPR, “Read What The Taliban Told NPR About Their Plas For Afghanistan”, NPR, 18 Agustus 2021, https://www.npr.org/2021/08/18/1028780816/transcript-taliban-spokesman-suhail-shaheen-interview

[4] Cottam (1977), dalam Richard K. Herrmann, “Perceptions and Image Theory in International Relations”, Oxford Handbooks of Political Psychology (2 ed.), Desember 2013, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199760107.013.0011, hlm. 9

[5] CNN Indonesia, “Guru Perempuan di Afghanistan: Kami Seperti Mayat Berjalan”, CNN Indonesia, 19 Agustus 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210819135031-113-682434/guru-perempuan-di-afghanistan-kami-seperti-mayat-berjalan

[6] CNN Indonesia, “Dipukuli Taliban, Ibu Lempar Bayi ke Tentara Asing di Bandara”, CNN Indonesia, 20 Agustus 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210820092204-113-682808/dipukuli-taliban-ibu-lempar-bayi-ke-tentara-asing-di-bandara

[7] BBC News, “Priti Patel: ‘I don’t bellieve the Taliban on women’s rigths’”, BBC, 19 Agustus 2021, https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-58258879

[8] Agence France-Presse, “’Our livese are under threat’: Taliban stop TV anchor from entering studio days after assuring Afghan women their rights”, Firstpost, 20 Agustus 2021, https://www.firstpost.com/world/our-lives-are-under-threat-taliban-stop-tv-anchor-from-entering-studio-days-after-assuring-afghan-women-their-rights-9899311.html

[9] BBC News, “It was very emotional on the plane out of Afghanistan”, BBC, 19 Agustus 2021, https://www.bbc.com/news/av/uk-58256816

[10] Herrmann, Op.Cit., hlm. 2

[11] Ibid., hlm. 6

July 8 2021

Kesetaraan Gender dan Kebijakan Keluarga Berencana di China

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Gender Equality, Kebijakan Tiga Anak China, Kesetaraan Gender, Politik Domestik, Wanita 0

Seperti kebanyakan negara maju, mayoritas masyarakat China merupakan generasi lanjut usia dan memiliki angka kelahiran yang rendah. Dengan adanya peningkatan kemampuan ekonomi, politik, dan teknologinya, namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi dan perlindungan hak wanita dalam lingkup sosial dan politik di China. Keterlibatan dan perlindungan hak sosial politik wanita di China masih tergolong rendah. Lalu, mengapa hal ini terjadi?

Wanita dan Pergerakan Sosial Politik di China

Kesetaraan gender merujuk kepada kesempatan dan kondisi yang sama antara wanita dan pria dalam merealisasikan hak asasi dan berkontribusi pada perkembangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik nasional dan global.^[1] Isu kesetaraan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan, namun masih mengalami berbagai kendala termasuk diskriminasi dan norma sosial yang menekan wanita, di mana salah satunya terjadi di China yang perlu dilihat melalui beberapa aspek. Pertama secara politik, China memiliki wanita-wanita hebat yang memiliki pemikiran revolusioner, di mana berdasarkan sejarahnya keterlibatan wanita sangatlah rendah pada masa awal pembentukan partai Komunis China atau Chinese Communist Party (CCP) tahun 1921 lalu.[2] Posisi vital kebanyakan dipegang oleh lelaki, di mana pada masa awal tersebut terdapat salah satu seorang pemimpin wanita revolusioner pertama bernama Xiang Jingyu yang menjadi anggota yang mempromosikan peran dan partisipasi wanita,[3] di mana Xiang Jingyu melihat CCP sebagai alat liberalisasi wanita-wanita China, sehingga Jingyu mendedikasikan semasa hidupnya membangun CCP di antara wanita untuk memodernisasi China.

Upaya revolusioner Jingyu semakin meluas dengan kerja sama bersama wanita lainnya untuk mendekati para mahasiswa, sehingga aksi ini meningkat dengan berbagai aksi mengkritik kebijakan pemerintah China yang membuat kondisi disertai kekerasan meningkat. Sensitifnya isu yang diangkat menghasilkan kondisi kritikal yang mendorong Jingyu harus bergerak di bawah tanah untuk terus memperluas pandangannya, namun akhirnya Jingyu ditangkap dan dieksekusi. Tidak sedikit yang menganggap Jingyu sebagai martir, dibandingkan revolusioner[4], namun pemikiran liberalisasinya cukup berdampak pada Mao Zedong yang selanjutnya memproklaim “wanita yang memegang setengah langit.” Namun, figur-figur wanita yang kuat dan tegas terkadang dilihat sebagai tindakan irasional dan haus akan kekuasaan di China.[5]

Meskipun sudah mempromosikan peningkatan peran wanita, namun sejak Mao memimpin tahun 1949 lalu, namun hingga saat ini hanya enam wanita yang pernah menjabat di Komite CCP sejak 1949 tersebut. Saat inipun hanya dua wanita yang diberi posisi penting di Komite CCP, salah satunya Sun Chunlah yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan virus Covid-19.[6] Hal ini dikarenakan hak-hak dasar wanita terutama pendidikan dan politik sangat dibatasi, sehingga perkembangan keterlibatan wanita dalam representasi politik di China juga sangatlah rendah. Selain itu, dari sekitar 120 juta anggota partai, hanya sekitar 28 juta orang yang merupakan wanita di mana fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkup wilayah politik nasional, namun juga politik lokal. Pada acara kongres Nasional Partai Komunitas China pada tahun 2017 lalu juga menunjukkan partisipasi wanita hanya sekitar 83 orang dari jumlah total 938 delegasi elit politik China.^[7] Fenomena ini menjadi gambaran masih kecilnya partisipasi wanita dalam politik China.

Kedua, secara sosial yakni masih terdapat pemahaman dan kondisi sosial yang menganggap bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas dibandingkan wanita. Kondisi sosial ini tentu membuat semakin sulitnya posisi wanita di dalam berkarir yang kebanyakan jika dikaitkan dengan memiliki anak, maka anak akan dianggap sebagai “penghambat” karir wanita di jaman ini. Kondisi ini pun turut mendukung penurunan angka kelahiran China, di mana jika dilihat berdasarkan perubahan kebijakan berkeluarga di China, dengan peningkatan jumlah anak ternyata langkah ini tidak banyak berpengaruh dalam peningkatan angka kelahiran nasional. Sebaliknya, semakin menekan wanita terutama dari kalangan wanita pekerja yang mendapat diskriminasi sosial di China.

Dengan kondisi populasi yang semakin menua, kebijakan yang seakan menekan wanita China adalah kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh China yang memperbolehkan peningkatan jumlah anak di keluarga menjadi 3 orang. Berdasarkan gambar tersebut, beberapa dekade sebelumnya China menerapkan kebijakan satu anak atau one child policy dan two child policy, di mana kebijakan satu anak diberlakukan sejak tahun 1980 hingga 2015 yang dimaksudkan untuk memastikan pertumbuhan anak yang tidak memperparah berbagai permasalahan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam yang terjadi pada masa tersebut.^[8] Awalnya, kebijakan ini hanya berencana diterapkan sementara dan bertujuan menghambat penambahan kelahiran 400 juta anak lainnya. Namun, aturan ini baru secara resmi dihentikan pada tahun 2015 lalu dan pada tahun 2016 langsung dilanjutkan dengan kebijakan dua anak, lalu terakhir China memberlakukan kebijakan 3 anak.^[9] Dampaknya cukup nyata dalam penurunan angka kelahiran di China yang secara garis besar terus mengalami penurunan.

Permasalahan ekonomi dan sosial semakin menekan wanita di China

Selain permasalahan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak, namun permasalahan norma gender bahwa wanita sebagai pengasuh utama anak juga masih sangat kental. Hal ini menjadi salah satu penghalang China dalam upaya meningkatkan pertumbuhan populasi yang berpengaruh juga pada perekonomian jangka panjang China. Bagi kebanyakan wanita China, keinginan tidak memiliki anak akan mengurangi risiko penghambat peningkatan karirnya. Berdasarkan survei, terdapat 1000 laporan terkait wanita China yang melaporkan perusahaannya karena memaksa wanita agar pensiun di usia ke 50.^[10] Dengan semakin terbatasnya usia kerja, maka wanita akan cenderung berfokus untuk meningkatkan produktivitasnya sebelum menyentuh usia batas pensiun tersebut. Sehingga, kebijakan anak baru ini juga dilihat sebagai upaya untuk “mengembalikan” wanita ke rumah untuk mengurus anak.^[11]

Keputusan dan kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan kuat atas hak para pekerja wanita terutama yang berencana menginginkan anak atau sudah memiliki anak. Melihat kondisi sosial China yang juga kurang mendukung, maka kesatuan pemikiran dari masyarakat, pekerja, perusahaan, dan pemerintah China untuk melindungi hak sosial, politik, dan ekonomi wanita di China perlu dipertimbangkan matang-matang agar terdapat cukup ruang bagi para wanita agar bisa mengejar karir sekaligus berumah tangga. Selain itu, bantuan-bantuan perekonomian bagi kelahiran anak di China, sosialisasi keluarga berencana, kelas parenting juga bisa dipertimbangkan untuk mendukung angka kelahiran di China. Upaya pembentukan aturan hukum dan sosial ini

^[1] UNESCO, (n.d.), UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework, UNESCO, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf





[2] Jiayun Feng, (2021), Why there are so few women in Chinese politics, Sup China, https://supchina.com/2021/07/01/why-there-are-so-few-women-in-chinese-politics/





[3] Mitter, Rana (2004). A Bitter Revolution. New York: Oxford University Press. p. 147.





[4] Time, 1992: Xiang Jingyu 100 Women of The Year, TIME, https://time.com/5792627/xiang-jingyu-100-women-of-the-year/





[5] Jane Perlez, (2018), Was This Powerful Chinese Empress a Feminist Trailblazer?, New York Times, https://www.nytimes.com/2018/07/10/world/asia/china-empress-dowager-cixi.html





[6] Jane Cai, (2021), Coronavirus: The women leading China’s response to the outbreak, Inkstone, https://www.inkstonenews.com/society/coronavirus-women-leading-chinas-response-outbreak/article/3064767





^[7] Jiayun Feng, Op.cit.





^[8] Alice Zhang, (2020), Understanding China's Former One-Child Policy, Investopedia,





https://www.investopedia.com/articles/investing/120114/understanding-chinas-one-child-policy.asp#:~:text=Implemented%20in%201979%2C%20the%20goal,by%20a%20rapidly%20expanding%20population.





^[9] Teddy Berty, (2021), Resesi Seks di China, Banyak Wanita Mulai Enggan Punya Bayi, Liputan 6, https://www.liputan6.com/global/read/4565885/resesi-seks-di-china-banyak-wanita-mulai-enggan-punya-bayi





^[10] Sun Yu, (2021), The Chinese women desperate to keep working but forced to retire, Financial Times, https://www.ft.com/content/ef82852f-aac3-4843-800c-a61356722157





^[11] Jessie Yeung dan Nectar Gan, (2021), Chinese women were already discriminated in the workplace. A three-child policy might make things worse, CNN Business, https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-discrimination-intl-hnk-dst/index.html