Partai Komunis China

August 24 2023

Akankah pergantian kepemimpinan baru-baru ini di PLARF mempengaruhi kesiapan rudal dan nuklir China?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, kampanye militer, Partai Komunis China, PLARF, Xi Jinping 0

Tampaknya situasi internal sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja di Partai Komunis China (PKC), dan hal ini menyebar ke dalam hirarki kekuasaan rezim omerintahan China saat ini. Presiden China Xi Jinping, yang juga mengepalai otoritas tertinggi angkatan bersenjata, Komisi Militer Pusat (CMC), membentuk kembali Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLARF), yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir negara.

Wang Houbin, mantan wakil komandan Angkatan Laut China, telah ditunjuk sebagai kepala PLARF.[1] Xu Xisheng telah digeser dari Komando Teater Selatan sebagai komisaris politik baru Angkatan Darat, sebuah posisi yang melibatkan pemeliharaan kontrol politik PKC terhadap lembaga tertentu. Xu Xisheng menggantikan Xu Zhongbo yang telah dipromosikan menjadi jenderal pada tahun 2020.[2]

Kepemimpinan PLARF sebelumnya – mantan komandan Jenderal Li Yuchao, dan wakilnya Zhang Zhenzhong dan Liu Guangbin – sedang dalam pemeriksaan atas dugaan korupsi.[3] Posisi Li Yuchao sangat kuat tertanam dalam struktur kekuasaan PKC, karena ia adalah anggota Komite Sentral dan wakil Kongres Rakyat Nasional. Promosi orang luar ke dalam cabang militer yang penting, penggantian orang-orang yang bertanggung jawab atas kontrol politik, dan meluncurkan penyelidikan terhadap mantan pemimpinnya adalah sebuah tindakan yang tidak biasa dan mempresentasikan adanya suatu ketidakharmonisan yang mendalam.

Perkembangan ini terjadi menjelang Hari Pendirian Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Perombakan ini memiliki arti penting karena terjadi di saat-saat yang berdekatan dengan hilangnya dan pemecatan mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang, dan kematian misterius Jenderal Wang Shaojun,[4] yang mengepalai sebuah unit yang mengawasi keamanan Zhongnanhai, sebuah kompleks kepemimpinan elit China.

Secara signifikan, ekonomi China telah melambat dan tingkat pengangguran pada kelompok usia 16-24 tahun mencapai 21 persen.[5] Pengangguran merupakan salah satu pemicu terjadinya Pembantaian Lapangan Tiananmen, di mana para pemuda China menentang Partai Komunis China di akhir tahun 1980-an. China juga menyaksikan protes di banyak kota tahun lalu menentang kebijakan Zero COVID-19 dari Presiden Xi. Sebuah diskusi di antara para elit penguasa menilai “risiko dan bahaya” yang ditimbulkan oleh situasi ekonomi yang sulit.[6]

Dalam hal ini, ada upaya untuk menggalang kekuatan. Baru-baru ini, Presiden Xi memanggil para petinggi PLA ke Beijing, di mana ia menyoroti perlunya pengawasan PKC yang lebih baik terhadap militer.[7] Dalam beberapa tahun terakhir, Xi telah menggarisbawahi perlunya kesetiaan yang lebih besar dari PLA, yang merupakan tentara Partai. Jiang Tiejun,[8] seorang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Militer China, beralasan bahwa penekanan pada loyalitas yang lebih besar ini karena PKC mencontoh Partai Komunis Soviet, dan Presiden Xi telah mengutip pengabaian pendidikan politik sebagai alasan utama melemahnya cengkeraman Soviet terhadap angkatan bersenjatanya, yang pada gilirannya menyebabkan keruntuhannya. Selain itu, pemberontakan Yevgeny Prigozhin dari kelompok Wagner terhadap elit politik-militer Rusia mungkin juga menjadi faktor yang mendorong munculnya kembali seruan loyalitas.

Akankah kesiapan dan kekuatan PLARF terganggu?

Terlepas dari perubahan personel yang dramatis yang dilakukan oleh rezim yang dipimpin Presiden Xi, apa dampak dari pembersihan dalam kepemimpinan PLARF terhadap kemampuan pasukan itu sendiri? PLARF, merupakan organisasi militer China yang mengendalikan pasukan roket dan persenjataan nuklir China, sepertinya tidak akan menyaksikan pergeseran nyata dalam lintasan kemampuannya. Kemampuan PLARF sedang mengalami perubahan signifikan sebelum reorganisasi terbaru dan sangat tidak mungkin bahwa peningkatan kapabilitas roket dan nuklir China akan terpengaruh secara negatif oleh perubahan baru-baru ini. Korupsi di tingkat struktur atas organisasi mungkin telah merampas kemilau PLARF dan militer China, tetapi tidak dengan kekuatan rudal dan nuklirnya.[9]

Sejak didirikan pada tahun 2016, menyusul reformasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping, modernisasi kekuatan rudal dan nuklir China di bawah PLARF telah menyaksikan pertumbuhan dan transformasi yang dramatis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal kualitas, segmen nuklir pasukan PLARF mencakup tiga Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV) yang akan dipasang pada Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) tercanggih PLARF, DongFeng (DF) -41. Selain itu, persenjataan China yang berkembang pesat dibantu oleh badan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, yang memasok uranium yang diperkaya ke Reaktor Pembiak Cepat (Fast Breeder Reactors – FBR) yang akan membantu China memproduksi bahan fisil berbasis plutonium.[10] Plutonium umumnya merupakan bahan fisil yang lebih disukai untuk senjata atom.

Secara kuantitatif, kemungkinan besar akan ada peningkatan numerik dalam persediaan nuklir China dari 400 senjata saat ini menjadi 1.000 senjata pada tahun 2030 dan peningkatan tambahan 500 senjata menjadi 1.500 senjata pada tahun 2035. Lebih lanjut, terlepas dari peningkatan kemampuan ICBM bergerak China, kemampuan rudal berbasis silo China sedang mengalami perluasan yang signifikan; PLARF sedang dalam proses membangun sekitar 300 silo ICBM di barat laut China. Di luar perubahan ini, PLARF telah menarik rudal DF-21A yang lebih tua, dan kemungkinan rudal DF-21C juga, dan menggantinya dengan sistem rudal baru – DF-17 dan DF-26, yang membentuk kekuatan rudal jarak menengah dan menengah PLARF. Meskipun lebih lambat daripada bidang perubahan lain dalam inventaris PLARF, rudal DF-31A layanan ini diganti dengan varian yang lebih canggih – rudal DF-31AG.[11]

Kecanggihan dalam kekuatan rudal dan nuklir China sepenuhnya merupakan hasil dari kepemimpinan di bawah Xi Jinping yang mengucurkan sejumlah besar sumber daya ke dalam kemampuan PLARF, yang mendahului perubahan yang terjadi pada komando pasukan itu. Dengan demikian, tingkat kesiapan dan modernisasi pasukan rudal dan nuklir China tidak mungkin terpengaruh oleh pembersihan dalam kepemimpinan PLARF. Sehingga para pesaing China, termasuk Amerika Serikat, sedikit banyak perlu membaca perkembangan terbaru ini.

[1] Lin Yushi. The chief officer of the Rocket Army was adjusted and promoted to generals Wang Houbin and Xu Xisheng across the military and arms. Caixin. 31 Juli 2023.https://china.caixin.com/2023-07-31/102088159.html

[2] Ibid.

[3]CCTV. The Central Militaru Commission held a promotion ceremony to the rank of general, Xi Jinping issued an order and congratulated the promoted officers. 31 Juli 2023. https://tv.cctv.com/2023/07/31/VIDEGqPHzKTN2T0pC1tvy0mm230731.shtml

[4]Xinhua. Comrade Wang Shaojun Passed Away. 24 Juli 2023. http://www.news.cn/2023-07/24/c_1129765178.htm

[5]National Bureau of Statistics of China. National Economy Showed Good Momentum of Recovery in the First Half Year. 17 Juli 2023. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202307/t20230715_1941276.html

[6] CCTV. The Political Bureau of the CPC Central Committee held a meeting to analyze and study the current economic situation and economic work Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee, presided over the meeting. 24 Juli 2023. https://tv.cctv.com/2023/07/24/VIDEjpyqELumAJaCDOHekpjW230724.shtml

[7] CCTV. Xi Jinping made important instructions to the Party Building Conference of the whole army, emphasizing the creation of a new situation in the leadership of the Party and the construction of the Party in our army, and providing a strong political guarantee for the realization of the goal of the army’s one-hundred-year struggle. 21 Juli 20223. https://tv.cctv.com/2023/07/21/VIDEpJbvSA7Y64LGXy0bjhRM230721.shtml?spm=C22822.PoD9Ximuq55U.Eg7ko2OSzdbK.15

[8] Minnie Chan. Lessons learned: how the Soviet Union’s collapse led Xi Jinping to demand military loyalty. South China Morning Post. 12 Oktober 2022. https://www.scmp.com/news/china/military/article/3195594/lessons-learned-how-soviet-unions-collapse-led-xi-jinping

[9]Jeremy Goldkorn & Nadya Yeh. A purge at the highest ranks of China’s missile forces. The China Project. 1 Agustus 2023. https://thechinaproject.com/2023/08/01/a-purge-at-the-highest-ranks-of-chinas-missile-forces/

[10]David Vergun. Russia Reportedly Supplying Enriched Uranium to China. U.S. Departmenr of Defense. 8 Maret2023. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3323381/russia-reportedly-supplying-enriched-uranium-to-china/

[11]Decker Eveleth. People’s Liberation Army Rocket Force Order of Battle 2023. CNS July 2023. https://nonproliferation.org/wp-content/uploads/2023/07/web_peoples_liberation_army_rocket_force_order_of_battle_07102023.pdf

Tembok grafiti di Brick Lane, London telah dicat ulang setelah berbagai rangkaian grafiti Cina muncul di sana. (Kredit foto harus membaca Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images)

August 11 2023

Slogan Propaganda China Mengubah Dinding Jalanan London Menjadi “Wadah Protes”

Anita Susanto Culture, Europe, News, Politics China, Grafiti, Inggris, Partai Komunis China, Politik 0

Sebuah dinding grafiti di pusat seni jalanan Brick Lane, London telah menjadi “kanvas” yang tidak biasa untuk pesan-pesan protes terhadap pemerintahan otoriter China. Pada awal Agustus lalu, slogan-slogan berwarna merah cerah, yang dilukis dengan cat semprot oleh yang terdiri dari 24 huruf besar Tiongkok yang menguraikan “nilai-nilai inti sosialis” negara tersebut.

12 nilai termasuk itu kemakmuran, harmoni, dan patriotisme, serta konsep seperti demokrasi, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan penegakan hukum, konsep-konsep liberal yang digunakan negara-ngeara Barat tetapi makna dan penerapannya sangat berbeda seperti yang didefinisikan oleh Partai Komunis China. Slogan-slogan tersebut di China kerap menjadi pemandangan yang kerap ditemukan di poster dan papan reklame di seluruh negeri dan sering ditampilkan di televisi pemerintah.

Terlepas dari kontroversi dan reaksi yang ditimbulkan oleh slogan propaganda Tiongkok, niat awal dari orang-orang yang menuliskan slogan tersebut kurang jelas. Di media sosial, pengguna memperdebatkan apakah slogan-slogan itu merupakan ekspresi dukungan terhadap rezim atau tindakan sindiran politik subversif yang cerdik. Dalam pernyataan tercetak yang ditempelkan di sebelah slogan di dinding, para pencipta menggambarkan diri mereka sebagai “sekelompok seniman Tiongkok yang berjiwa bebas“.

Tapi kemunculan grafiti itu di London timur itu dirasa mengejutkan dan membuat marah para seniman lokal serta bagian dari komunitas ekspatriat China yang tinggal di Inggris yang kritis. Pada Minggu (5/8), slogan-slogan tersebut telah dimodifikasi dengan grafiti baru yang terlihat “menyerang” pemerintahan Xi dan Partai Komunis China. Di atas kata “kesetaraan”, seseorang telah menulis “Tetapi beberapa lebih setara dari yang lain“, Pihak lainnya menambahkan “tidak” di depan karakter untuk “demokrasi” dan “kebebasan”.

Satu hari kemudian, otoritas setempat kemudian melenyapkan tulisan-tulisan itu, namun, keheningan tembok itu tidak berlangsung lama. Pada tengah hari, seorang pemuda dari Hong Kong tiba dengan sekantong cat semprot dan mengolesi grafiti baru pertama di dinding putih itu. Dia memilih kutipan dari Milan Kundera dalam bahasa Mandarin: “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Pria berusia 24 tahun, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan dia tiba di Inggris untuk mencari suaka setelah berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi Hong Kong pada 2019, dilansir dari CNN. Menjelang Senin sore, tembok itu sudah kembali penuh dengan tanda, slogan, dan poster baru tentang China, dengan puluhan turis dan penduduk lokal berdatangan untuk mengambil foto.

March 29 2023

New Elit dalam Tampuk Kekuasaan China

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think China, Komite Partai Sentral, Partai Komunis China, Xi Jinping 0

‘Menghadapi tantangan’ dan ‘kesinambungan dengan perubahan’ adalah motivasi utama China pada “two session“- merujuk pada dua sidang yang dilakukan yakni sidang parlemen tahunan Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Prosesesi dari acara politik penting ini dan pidato para elitnya pentinglah untuk dikaji dengan teliti guna menguraikan arah kebijakan China dan yang lebih penting lagi adalah transisi kepemimpinannya yang terjadi sekali dalam satu dekade.

Beranjak dari ekonomi Xi

Tantangan-tantangan yang menghadang China adalah hasil dari kesalahan pelaksanaan mekaniseme kebijakan yang ada. Dominasi ekonomi-Xi merujuk kepada peralihan China yang dari fokus tradisionalnya pada pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, China merupakan salah satu negara pertama yang bangkit kembali dari goncangan virus corona pada awalnya, tetapi perhitungan politik untuk secara ketat mematuhi kebijakan Zero-COVID yang menjadi ciri khas Xi Jinping pada tahun 2022 berdampak pada pertumbuhan pembangunan ekonomi China.

Pembatasan karantina yang ketat dan mandat isolasi di bawah kebijakan Zero-COVID menutup bisnis, yang memengaruhi pendapatan rumah tangga dan peluang kerja. Pada tahun 2022, ekonomi China tumbuh pada laju paling lambat dalam beberapa dekade, dan bahkan konklaf parlemen saat ini telah menetapkan target pertumbuhan moderat sekitar 5 persen untuk tahun 2023 untuk mengantisipasi lemahnya permintaan global.

Secara tradisional, pengejaran pertumbuhan ekonomi yang cepat di China telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan tetapi juga menyebabkan perluasan ketidaksetaraan. Xi mengubah fokus pada ‘kemakmuran bersama’, mengangkatnya menjadi kampanye politik, yang menghasilkan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan Teknologi Besar China yang kemudian mempengaruhi sentimen investor. Faktor lain yang menyebabkan Xi meluncurkan serangan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi adalah bahwa setelah mengumpulkan cukup banyak kekuatan finansial, sektor swasta China akan menginginkan suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, yang tetap dipertahankan oleh Partai Komunis China (PKC). Pada akhir 2020, pendiri Alibaba Jack Ma menghilang dari pandangan publik, setelah mengkritik regulator China.

Strategi pencegahan epidemi juga mengganggu stabilitas sosial China, di mana warganya mengabaikan hak-hak mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini telah menyebabkan perbedaan pendapat yang membara terhadap PKC seperti yang terlihat dari tidak terbayarnya hipotek rumah dan agitasi mahasiswa di seluruh kota pada Desember 2022, yang mendesak pencabutan kebijakan Zero-COVID. Dalam setiap kasus ini, PKC dipaksa untuk menebus kesalahan, menciptakan persepsi bahwa agitasi oleh pihak yang tampaknya lemah lembut dapat berdampak terhadap Partai yang berkuasa. Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, PKC menilai bahwa institusi pendidikan adalah medan pertempuran baru dan bahwa jika kesulitan ekonomi semakin meningkat bagi Gen Next, maka akan ada lebih banyak protes terhadap negara.

Ini adalah salah satu faktor yang mungkin telah mendorong perubahan disposisi PKC terhadap sektor swasta. Pada awal tahun ini, Guo Shuqing, Sekretaris Partai dari bank sentral China, mengatakan bahwa ‘kampanye perbaikan‘ terhadap Big Tech China telah berakhir dan bahwa dukungan akan diberikan untuk membantu perusahaan-perusahaan ini memainkan peran yang lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini telah diikuti oleh pesona Xi dalam dua sesi pidatonya, di mana ia mengatakan “bahwa para pengusaha seperti anggota keluarga dan bahwa sektor swasta adalah kekuatan penting bagi Partai kami untuk mewujudkan tujuan China yang kuat”. Dengan demikian, dalam sebuah perubahan besar, kekhawatiran PKC atas merosotnya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berada di balik penjangkauan terbaru Xi terhadap sektor swasta.

Kesinambungan dan perubahan

Saat ini, ada perdebatan yang sedang berlangsung di antara para elit China mengenai restrukturisasi Partai dan lembaga-lembaga negara agar mereka dapat merespons tuntutan situasi-situasi baru. Pertama, mengenai masalah utang, sekarang ada kesadaran yang lebih besar tentang perlunya untuk membatasi pemborosan kredit China. Ekonom terkenal Cao Yuanzheng telah memberi tanda bahaya mengenai pemberian utang, memperingatkan bahwa negara-negara seperti Pakistan, Nepal, Turki, dan Kamboja, dan lain-lainnya berada dalam bahaya. Cao berpendapat bahwa China sebagai kreditur terbesar dari banyak negara tersebut merupakan risiko eksternal terbesar bagi perekonomiannya. Awal tahun lalu, para deposan di RRT turun ke jalan setelah beberapa bank pedesaan menolak untuk memberikan akses ke tabungan mereka.

Dalam pidatonya di Kongres Partai pada Oktober 2022, Presiden Xi memperingatkan tentang potensi “grey rhino events” yang dapat merusak stabilitas keuangan. China berencana untuk membentuk otoritas supra-regulasi untuk mengawasi aset perbankan dan asuransi negara. Rencana sedang disusun untuk memisahkan Kementerian Keamanan Publik (yang bertanggung jawab atas penegakan hukum) dan Kementerian Keamanan Negara (yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen) dari Dewan Negara, dan menempatkannya di bawah sebuah badan super baru yang disebut Komite Urusan Dalam Negeri yang akan berada di bawah Komite Sentral Partai.

Satu tempat di mana reformasi Partai dan lembaga negara ini akan memberikan dampak paling besar adalah dalam hubungan Partai dan negara. Pada tahun 1980-an, pemimpin tertinggi China Deng Xiaoping menyerukan “pemisahan Negara dan Partai”, tetapi Xi telah mendorong ke arah lain, bekerja menuju sinergi yang lebih besar antara dua pilar pemerintahan. Terlepas dari ketidakjelasan sistem politik China, perbedaan kebijakan antara Xi (mewakili Partai) dan Perdana Menteri Li Keqiang yang baru saja pensiun (mewakili pemerintah) mengemuka, terutama di era COVID-19.

Pada masa-masa awal, ketika China bergulat dengan virus corona pada tahun 2020, yang mengharuskan penguncian wilayah, Li Keqiang mempromosikan konsep ‘ekonomi kios jalanan’ di mana para pedagang menggunakan gerobak untuk menjajakan barang dagangannya di tempat-tempat umum, yang memicu kritik miring dari media pemerintah China. Sekali lagi, ketika Xi mengumumkan bahwa ia telah memberantas kemiskinan absolut di China, Li Keqiang menusuk klaim tersebut dengan menyoroti fakta bahwa para migran mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya hidup yang tinggi di kota-kota. Kini, Perdana Menteri Li Qiang yang sedang menjabat menegaskan bahwa pengambilan keputusan akan menjadi wewenang Partai Komunis China, sementara Dewan Negara (pemerintah) akan ditugaskan untuk mengimplementasikannya.

Elit baru

Para wakil Li Qiang adalah Wakil Perdana Menteri He Lifeng, Zhang Guoqing, Liu Guozhong, dan Ding Xuexiang, yang menjabat sebagai Direktur Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis dan anggota Komite Tetap Politbiro. Tampuk pemimpin sektor keuangan China tetap sama dengan Liu Kun dan Yi Gang yang mempertahankan posisi mereka sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Hanya dua dari 26 kementerian dan komisi Dewan Negara yang mengalami perubahan dengan Zheng Shanjie memimpin Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan Li Shangfu mengambil alih posisi menteri pertahanan. Semua perkembangan ini menunjukkan tren sentralisasi yang lebih besar, dengan Xi (pada masa jabatan ketiganya) sebagai inti pembuatan kebijakan, sementara para teknokrat terpilih mengerjakan seluk-beluknya.

Oleh karena pemerintahan dan politik China yang bersifat top-down, kurangnya rencana suksesi di negara besar seperti China membuat ruang lingkup pergulatan politik di era pasca-Xi semakin besar. Arah pertumbuhan China akan diawasi secara ketat oleh dunia. Keberhasilan China sejauh ini adalah hasil dari prediktabilitas kebijakan, yang sedang goyah di era Xi. Beberapa hari sebelum kedua sesi tersebut, miliarder bankir teknologi Bao Fan menghilang ketika sedang bekerja sama dalam sebuah penyelidikan. Pesona Xi yang ditujukan kepada para pengusaha akan tetap menjadi kata-kata kosong, jika tidak didukung oleh tindakan nyata.

October 19 2022

Pengaruh Aktivitas China di Sub-Sahara

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, Economy, Politics, Think diaspora, Partai Komunis China, Sub-Sahara 0

Keterlibatan China di Afrika jarang luput dari sorotan. Perannya sebagai mitra pembangunan cenderung menimbulkan tanggapan yang beragam dan selalu menjadi sorotan publik. Pembiayaan pembangunan China adalah salah satu alasan utama mengapa benua Afrika mampu mengurangi defisit infrastruktur tahunan sebesar US$100 miliar. Dari periode 2000 hingga 2018, Beijing memberikan pinjaman sebesar US$148 miliar, sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di banyak negara Afrika. Tetapi ada spekulasi yang berkembang bahwa China kemungkinan akan mengurangi pinjaman infrastrukturnya ke Afrika di era pasca-COVID di tengah meningkatnya kekhawatiran keberlanjutan utang.

Dapat dimengerti bahwa kreditur China menjadi berhati-hati dalam memberikan pinjaman baru karena lebih banyak negara berjuang untuk membayar utang mereka. International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa saat ini ada tujuh negara Afrika yang berada dalam kesulitan utang (Chad, Republik Kongo, Mozambik, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Zimbabwe). Ini menyajikan gambaran suram tentang lintasan masa depan hubungan China-Afrika. Namun, ada tanda-tanda bahwa China bersedia memainkan peran positif dalam proses restrukturisasi utang negara-negara berkembang.

Pada Agustus 2022, Beijing mengumumkan niatnya untuk membebaskan 23 pinjaman tanpa bunga kepada 17 negara Afrika yang mencapai jatuh tempo pada akhir tahun 2021. Pengumuman ini tentu saja disambut baik, tetapi pinjaman tanpa bunga hanya merupakan sebagian kecil dari pinjaman China ke Afrika. Menurut AidData, pinjaman tanpa bunga menyumbang kurang dari 5 persen dari US$843 miliar dalam komitmen pinjaman China kepada 165 pemerintah secara global antara periode tahun 2000 hingga 2017. Oleh karena itu, mekanisme pengampunan utang semacam itu telah dipraktikkan China selama lebih dari dua decade terakhir bukanlah sesuatu yang mengherankan.

Sementara utang China di Afrika terus diteliti secara ekstensif di media, aspek lain dari keterlibatan China di Afrika sama-sama menarik bagi pengamat: aktivitas pengaruh ideologis dan politik Beijing. Ini terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari pelatihan partai politik, pelatihan elit media, dan keterlibatan dengan korps diplomatik, hingga mengamankan akses ke informasi dan sumber daya strategis.

Sejarah singkat PKC di Afrika Sub-Sahara

Selama periode dekolonisasi ketika negara-negara Afrika mulai mencapai kemerdekaan, Cina ingin mengembangkan hubungan dengan sebagian besar negara-negara Afrika. Namun, pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan merupakan prasyarat untuk mengembangkan hubungan dengan China. Sampai kematian Mao Zedong pada tahun 1976, Partai Komunis China (PKC) cenderung membangun hubungan partai-ke-partai hanya dengan gerakan pembebasan berhaluan kiri dan partai-partai Komunis Afrika. Saat itu, partai-partai ini cenderung lebih banyak menjadi oposisi daripada partai penguasa.

Sejak awal era reformasi China, terutama dari tahun 1990 dan seterusnya, PKC mulai mengubah strateginya. Sekarang, dua tren keterlibatan PKC di Afrika menjadi terlihat. Pertama, PKC lebih suka terlibat dengan negara-negara Afrika yang penting bagi ekonomi China. Kedua, bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, PKC sekarang lebih suka terlibat dengan partai-partai yang berkuasa daripada partai-partai oposisi. Selain mengesampingkan Taiwan, sebagian besar upaya China di Afrika difokuskan pada penggalian sumber daya mineral, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan pengaruhnya secara keseluruhan di benua itu.

Untuk tujuan itu, the CCP-International Liasion Department (CCP-ILD) ialah Lembaga birokrasi yang tugas utamanya untuk memelihara dan mempromosikan hubungan partai-ke-partai, secara signifikan meningkatkan keterlibatannya dengan partai-partai politik Afrika Sub-Sahara. CCP-ILD mengundang pejabat partai lokal Afrika untuk melakukan “study tour”, mengikuti sesi pelatihan, atau menghadiri seminar di China. Kegiatan semacam itu memfasilitasi akses pemerintah China ke elit politik Afrika, menciptakan saluran komunikasi tambahan, dan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan “kisah sukses” ekonomi domestiknya sendiri untuk mengekspor tata kelola, manajemen, dan sistem administrasi PKC.

PKC juga memfokuskan upayanya untuk membina hubungan yang lebih erat dengan komunitas etnis Tionghoa lokal di Afrika yang jumlahnya meningkat secara signifikan selama dekade 2000. Saat ini, komunitas Tionghoa yang sekarang tinggal di benua itu beragam baik dalam hal profesi mereka (penambang, kereta api, dan konstruksi). pekerja, tenaga medis, guru) atau asal geografis mereka (termasuk Guangdong, Fujian, Zhejiang, dan Jiangsu). Mereka cenderung memainkan peran “jembatan” penting untuk memfasilitasi pengembangan hubungan China-Afrika dan membentuk citra positif China.

Mengukur keberhasilan aktivitas pengaruh China di Afrika, atau di bagian mana pun di dunia, adalah tugas yang rumit. Upaya berdedikasi PKC dalam meningkatkan hubungan partai-ke-partai dengan partai-partai politik Afrika, memang, menyebabkan peningkatan bobot diplomatik Beijing di benua itu. Namun, bukan ideologi yang membuat elit Cina dan Afrika lebih dekat satu sama lain. Sebagian besar kesuksesan Beijing dapat dikaitkan dengan uang dan kemurahan hati, yaitu, kemampuan PKC untuk memobilisasi sejumlah besar uang untuk memperdalam pengaruh politiknya.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebagaimana dikemukakan Lina Benabdallah dalam bukunya “Shaping the Future of Power: Knowledge Production and Network Building in China-Africa Relations”, mengeksplorasi, peran terintegrasi dari hubungan sosial, produksi pengetahuan dan kekuasaan di China. hubungan luar negeri.Daripada mengukur pengaruh politik hanya melalui aspek material seperti infrastruktur, pangkalan militer, pelabuhan, jalan raya, atau jumlah pinjaman atau FDI, penting untuk menyoroti investasi yang telah dilakukan China untuk mengembangkan jaringan people-to- people relations dan pengembangan sumber daya manusia dalam hubungan Cina-Afrika. Aktivitas pengaruh politik PKC melalui hubungan partai-ke-partai, bisnis, perdagangan, media dan jaringan universitas, serta tur studi dan program pelatihan telah membedakan China sebagai salah satu mitra pembangunan terdekat di Afrika.