Multilateral

January 8 2024

2024: Kesempatan penebusan bagi PBB?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Dewan Keamanan PBB, Hubungan Internasional, Multilateral, PBB 0

Saat ini, lebih dari puluhan konflik berkecamuk di seluruh dunia-mulai dari perang saudara di Myanmar dan permusuhan Israel-Hamas di Jalur Gaza hingga konflik Rusia-Ukraina di Eropa dan kekerasan di Sudan Selatan. Pada tahun 2023, ketika gelombang konflik bergeser dalam lingkup dan intensitas, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang tetap sama, yaitu ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespons dengan cepat dan efektif. Sebuah proyek besar yang diresmikan pada akhir Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan optimisme dan sanjungan, PBB kini menunjukkan angka yang menyedihkan. PBB telah gagal melaksanakan tugas utama yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB-pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tujuan utamanya.[1] Dan masa depan juga tidak terlihat lebih cerah, dengan peringatan Sekretaris Jenderal António Guterres tentang “meningkatnya ketegangan, fragmentasi, dan lebih buruk” di masa mendatang.[2]

Apa yang membuat PBB yang telah berusia lebih dari 75 tahun ini tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya? Para kritikus telah menunjukkan beberapa alasan. Kurangnya konsensus di antara P-5 yang menyebabkan kelumpuhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), tidak memadainya perimbangan kekuatan dan representasi saat ini terhadap negara-negara berkembang, serta memprioritaskan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional, semuanya berkontribusi pada erosi kepercayaan, legitimasi, dan kredibilitas PBB. Kecuali negara-negara anggotanya mengambil langkah segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, PBB sedang menatap ke arah keusangan.

Menguraikan lanskap geopolitik yang berubah-ubah

Kita sedang menyaksikan “zaman tanpa perdamaian”, sebuah transisi paradigmatik dari era pasca-Perang Dingin.[3] Tatanan dunia yang terpecah belah yang sangat terpolarisasi antara Timur dan Barat, tetapi juga antara Utara dan Selatan – perpecahan yang diperdalam oleh defisit kepercayaan di antara negara-negara besar. Faktor-faktor sistemik mendorong persaingan keamanan di antara negara-negara besar. Perang antarnegara, yang tampak seperti fenomena kuno beberapa dekade yang lalu, kini menjadi kenyataan pahit; kekuatan nuklir masih menghindari konfrontasi militer langsung satu sama lain, dan lebih memilih berperang melalui proksi, tetapi kekuatan non-nuklir regional tidak memiliki keraguan seperti itu. Teknologi perbatasan sekarang menawarkan alat yang menambahkan elemen kecanggihan dan kehancuran pada perang yang belum pernah ada sebelumnya.[4] Selain itu, alih-alih mengurangi durasi konflik, kemampuan teknologi ini justru memperpanjangnya. Namun, PBB tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatur persenjataan dan proliferasi teknologi perbatasan ini.

Kecenderungan untuk berperang dan berkonflik juga diperkuat oleh pergeseran pola pikir negara-negara, di mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan di medan perang daripada di meja perundingan.[5] Perang Tigray di Ethiopia[6] dan serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh[7] melambangkan pergeseran sikap ini. Negara-negara tidak lagi mau menggunakan instrumen multilateral untuk perdamaian. Akibatnya, penciptaan perdamaian dan diplomasi menjadi kurang penting.[8] Tren ini akan semakin menonjol di tahun-tahun mendatang dan semakin membebani tugas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tren lain yang menonjol adalah semakin tumpulnya alat pemaksa non-militer seperti sanksi dan pembatasan perdagangan dalam membatasi penggunaan kekuatan. Dengan rezim sanksi DK PBB yang tidak dapat membuat kemajuan karena perbedaan P-5, Barat telah menerapkan rezim sanksi sepihak terhadap musuh-musuhnya.[9] Namun, kecuali dalam beberapa kasus, sanksi telah gagal mengubah perilaku mereka, yang menunjukkan kegunaannya yang terbatas. Namun, hal ini tidak akan menghalangi Barat, dan tahun-tahun mendatang akan melihat penggunaan sanksi sebagai instrumen kebijakan untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan musuh-musuhnya.

Menggunakan kembali PBB untuk tatanan dunia multipolar

Jelas bahwa PBB perlu mengubah fungsi untuk menyelamatkan kredibilitasnya dan membendung krisis multilateralisme. Dalam beberapa hal, tahun mendatang berpotensi memberikan kesempatan langka untuk memperkuat mandatnya dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

PBB dijadwalkan untuk mengadakan KTT Masa Depan yang ambisius pada bulan September 2024.[10] Salah satu agenda utamanya adalah “Agenda Baru untuk Perdamaian”. Sekretaris Jenderal PBB telah menetapkan visinya untuk perdamaian dan cara-cara untuk membentuk sistem keamanan kolektif yang efektif.[11]

Agar visi ini dapat terwujud, PBB harus menyadari bahwa beberapa konflik mungkin tidak selalu berawal dari persaingan keamanan, tetapi dari faktor-faktor seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, PBB harus mengembangkan alat baru untuk pencegahan konflik dan berinvestasi dalam kemampuan peringatan dini untuk memperingatkan negara-negara anggota tentang konflik yang akan datang. Selain itu, PBB juga harus memperhitungkan peran berbahaya dari teknologi perbatasan dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola global untuk mengekang proliferasi teknologi tersebut tanpa mengingkari manfaat positifnya bagi negara-negara di belahan dunia Selatan.

Kedua, PBB harus memanfaatkan kekuatan aktor geopolitik baru-kekuatan menengah, pengelompokan minilateral dan plurilateral, G20, dan aktor non-negara yang konstruktif-untuk menjembatani kesenjangan geopolitik. PBB perlu mengakui kontribusi mereka dalam menempa konsensus dalam berbagai konteks dan melibatkan mereka. PBB dapat melakukan hal ini dengan memberi mereka kepengurusan atas beberapa lembaga dan inisiatif pembangunan perdamaian untuk mengatasi defisit kepercayaan yang melanda P-5.

Yang terpenting, PBB harus menyusun peta jalan yang konkret dan terikat waktu pada KTT Masa Depan untuk mereformasi sistem PBB, khususnya DK PBB, yang saat ini mencerminkan perimbangan kekuatan dari abad lampau dan proyek kolonial.[12] Peta jalan ini haruslah membuat PBB menjadi lebih baik di masa depan dengan tidak hanya memberikan representasi yang memadai kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang, namun juga memberikan hak-hak yang sama dengan P-5 yang sudah ada. Peta jalan ini harus menekan P-5 untuk meninggalkan pengejaran zero-sum game dan menyetujui reformasi untuk sistem PBB yang inklusif, akuntabel dan efektif. India telah mengajukan gagasannya tentang multilateralisme yang direformasi[13] dan efektif.[14] Demikian pula, Kelompok L69 yang terdiri dari Negara-negara Berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Pasifik (Negara-Negara Kepulauan Kecil) juga telah mempresentasikan visi mereka untuk reformasi DK PBB.[15]

Menemukan jalan menuju perdamaian memang telah menjadi upaya yang menantang bagi PBB dengan polarisasi yang mendalam dari tatanan dunia saat ini dan konflik yang membara.[16] Memang, ada tantangan politik dan prosedural yang harus dihadapi oleh PBB dalam hal reformasi. Namun, KTT Masa Depan memberikan momentum politik yang sangat penting bagi PBB untuk membentuk cetak biru bagi legitimasi dan keberlangsungannya. PBB harus menapaki jalan yang sulit namun menjanjikan ini untuk memperkuat kemampuannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seperti yang ditegaskan dengan tegas oleh Sekretaris Jenderal Guterres, PBB harus ‘melakukan reformasi atau bubar’.[17]

[1] United Nations. United Nations Charter (full text) https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[2] United Nations. Press Conference by Secretary-General Antonio Guterres ar United Nations Headquarters. 13 September 2023. https://press.un.org/en/2023/sgsm21938.doc.htm

[3] Mark Leonard. Welcome to the age of unpeace. Politco. 18 Oktober 2021. https://www.politico.eu/article/welcome-to-the-age-of-unpeace-geopolitics-conflict/

[4] Rajeswari PillaI Rajagopalan.Future Warfare and Rechnology: Issues and Strategies. ORF. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-Future-Warfare-and-Technology-01.pdf

[5] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation. 13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[6] Afriyie, F. A., Ayangbah, S., & Effah, K. O. (2023). Diagnosing Ethiopia’s Tigray War: Reverberations in the Horn of Africa. Insight on Africa, 15(2), 139-151. https://doi.org/10.1177/09750878231170177

[7] Welt, C., & Bowen, A. S. (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service, (R46651).

[8] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation. 13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[9] Henry Farrell, Abraham L. Newman; Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security 2019; 44 (1): 42–79. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

[10] United Nations. Summit of Future: What Would it Deliver. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[11] United Nations. Our Common Agenda Policy Brief 9 : A New Agenda for Peace. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-new-agenda-for-peace-en.pdf

[12] Rasisina Debates. The United Nations Security Council is constituted to further the colonization project. Observer Research Foundation. 2 Juni 2023. http://20.244.136.131/expert-speak/the-united-nations-security-council-is-constituted-to-further-the-colonisation-project

[13] Harsh V. Pant. Viviek Mishra. A ground plan for India’s reformed multilateralism. The Hindu. 26 September 2022. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-ground-plan-for-indias-reformed-multilateralism/article65935206.ece

[14] Task Forces07 Towards Reformed Multilateralism Transforming Global Institutions and frameworks. https://t20ind.org/wp-content/uploads/2022/11/Task-Force-7-digital.pdf

[15] Ministry of External Affairs Government of India. L-9 Ministerial Joint Press Statement. 21 September 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37132/L69_Ministerial_Joint_Press_Statement

[16]Shamala Kandiah Thompson, Karin Landgren & Paul Romita. The United Nations IN Hindsight: The Long and Winding Road to Security Council Reform. Just Security. 30 September 2022. https://www.justsecurity.org/83310/the-united-nations-in-hindsight-long-winding-road-to-security-council-reform/

[17] United Nations. ‘Reform or rupture’says Guterres, calling for multilateralism tobe remade for the 21^st century. https://www.un.org/en/desa/reform-or-rupture

Kepala perunding nuklir Iran Ali Bagheri Kani melambai saat dia pergi setelah pembicaraan di Coburg Palais, tempat Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) di Wina pada 4 Agustus 2022. (Foto oleh ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

August 12 2022

Pembicaraan Nuklir Iran Akan Dimulai Kembali di Wina

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, iran, JCPOA, Multilateral, nuklir, Perjanjian Internasional, Uni Eropa 0

Diskusi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Perwakilan Iran dan Amerika Serikat dikabarkan akan kembali ke Wina untuk putaran diskusi baru yang dimediasi oleh Uni Eropa.

Sebelumnya, diskusi secara tidak langsung telah dilakukan pada 4 Agustus, menurut Koordinator blok untuk pembicaraan, Enrique Mora sebelum restorasi perjanjian JCPOA pada April 2021 diadakan kembali dengan melibatkan negara-negara besar seperti China, Rusia, Prancis, Jerman dan Inggris yang membentuk Komisi Gabungan.

Kepala negosiator Rusia Mikhail Ulyanov membuat sebuah tweet terkait restorasi perjanjian ini, bahwa pembicaraan akan “segera dilanjutkan” dan bahwa negosiator Rusia “siap untuk pembicaraan konstruktif untuk menyelesaikan perjanjian”. Selain Ulyanov, Mora mengatakan dalam sebuah tweet bahwa teks yang diusulkan oleh kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell dua minggu lalu akan menjadi dasar diskusi.

Dilansir dari Al Jazeera, delegasi Iran akan dipimpin oleh Ali Bagheri Kani, yang diharapkan untuk mengajukan gagasan Teheran tentang pencabutan sanksi AS dan penyelidikan pengamanan program nuklir Iran, yang akan disampaikan kepada kepala perunding AS, Robert Malley.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kanani mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 3 Agustus 2022 bahwa Teheran sangat serius untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Dia juga menyatakan harapan bahwa “pihak-pihak lain juga akan menciptakan kondisi untuk memajukan pembicaraan secara efektif melalui mengadopsi keputusan yang diperlukan dan secara serius berfokus pada penyelesaian masalah yang tersisa”.

Negosiasi JCPOA ini telah beberapa kali terhenti, tahun ini negosiasi terhenti sejak Maret, dengan masing-masing pihak menuduh pihak lain tidak cukup serius. Lalu kedua belah pihak berhasil bertemu untuk mengadakan pembicaraan dua hari yang dimediasi oleh Mora di Qatar pada bulan Juni yang juga berakhir tanpa kemajuan dan berbagai tuduhan antara Teheran dan Washington.

Terkait insiden “kamera pengawas” yang dimatikan oleh pihak Iran di tempat pengembangan Nuklir oleh IAEA (The International Atomic Energy Agency) beberapa waktu lalu, Kepala nuklir Iran, Mohammad Eslami menegaskan kembali awal pekan ini bahwa kamera IAEA hanya akan dipulihkan setelah kesepakatan telah dicapai untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Negara itu secara resmi menyatakan bahwa program nuklirnya benar-benar damai. Beberapa tokoh, termasuk Eslami, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Iran membanggakan kemampuan teknis untuk membuat bom, meskipun tidak ada rencana untuk melakukannya.

Pada 8 Agustus, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri UE mengatakan “teks final” telah diperlihatkan, dan mengatakan “apa yang telah dinegosiasikan telah dinegosiasikan.” Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Mikhail Ulyanov mengatakan rancangan yang disajikan oleh UE memberikan “keringanan” sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Pihak-pihak yang berunding sekarang harus memutuskan “apakah rancangan itu dapat diterima untuk mereka atau tidak” kata Ulyanov untuk pembicaraan itu.

“Jika tidak ada keberatan, kesepakatan nuklir akan dipulihkan.” Tambahnya dilansir dari DW. Tetapi seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita negara IRNA mengatakan bahwa Teheran “tidak pada tahap untuk berbicara tentang penyelesaian kesepakatan.” Pejabat itu menambahkan bahwa Iran “akan menyampaikan pandangan dan pertimbangan tambahannya setelah diskusi yang lebih komprehensif di Teheran.”

July 27 2022

Mengapa I2U2 Tidak Mungkin Menjadi ‘QUAD Asia Barat’

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think 2I2U, Foreign Policy, Geopolitik, Multilateral 0

KTT I2U2 (forum multilateral antara India, Israel, United States of America dan Uni Emirat Arab) pertama yang diadakan pada 24 Juli 2022 mengumpulkan para pemimpin negara yang terlibat yakni Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden AS Joseph R Biden dan, Perdana Menteri Israel Yair Lapid untuk membuat konsep dan bersama-sama mempromosikan investasi di enam bidang yang saling diidentifikasi yaitu air, energi, transportasi, ruang angkasa, kesehatan, dan ketahanan pangan. Secara historis, kelompok minilateral I2U2 pertama kali diperbicangkan sebagai “Forum Internasional untuk Kerjasama Ekonomi” selama pertemuan Menteri Luar Negeri yang diadakan pada Oktober 2021. Lahir sebagai hasil dari Kesepakatan Abraham, I2U2 pada awalnya dirancang untuk menangani keamanan maritim, transportasi dan infrastruktur serta untuk memanfaatkan kemampuan khas dari empat kekuatan utama untuk peluang kemitraan yang lebih besar.

Meskipun I2U2 tampaknya menjanjikan, para analis politik dengan cepat menarik kesimpulan atas perbandingan kesejajaran antara QUAD. Pengamat geopolitik secara aktif mengemukakan bahwasanya niat di balik pembentukan I2U2 sebagai poros kekuatan terpadu baru untuk melawan China. Meskipun, pemerintahan Biden dan Modi ingin mengambil risiko dalam membendung China dari semua ujung melalui QUAD, AUKUS, dan strategi Indo-Pasifik yang proaktif, pembentukan I2U2 mungkin tidak sepenuhnya bersekutu melawan serangan China. Secara khusus, UEA dan Israel mungkin tidak secara terbuka membuat cetak biru melawan China di wilayah tersebut.

I2U2 merupakan suatu bentuk pertemuan antara Amerika Serikat, Israel, India dan Uni Emirat Arab dengan prinsip-prinsip menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Namun, kecenderungan politik para negara anggota dalam forum minilateral ini masih berjauhan untuk disebut di bawah ‘QUAD Asia Barat’. Terdapat dua alasan mengapa I2U2 yang diperbarui tidak dapat disamakan dengan blok keamanan seperti QUAD Indo-Pasifik. Pertama, adalah garis patahan geopolitik yang jelas mengekspos elemen aliansi asing yang berbeda dan sikap di antara anggota blok, seperti yang baru-baru ini diamati dalam perang Rusia-Ukraina. Kedua, landasan I2U2 dibangun terutama di atas kerja sama ekonomi dan bukan aliansi pertahanan dan keamanan seperti QUAD. Bilamana negara-negara anggota I2U2 ingin menikmati kemiripan dengan QUAD, mereka harus berinvestasi dalam dialog keamanan dan strategi pertahanan yang selaras dengan sifat realpolitik global yang berubah.

Karena itu, seseorang tidak dapat menyangkal manfaat India yang terlibat dalam integrasi negara-negara seperti UEA dan Israel dengan AS. Blok ini adalah langkah brilian untuk mendapatkan lebih banyak pijakan dalam ‘Kebijakan Lihat Barat’ India dan diasporanya yang cukup besar di kawasan ini. Apa yang masih harus dianalisis adalah sifat I2U2 yang dapat ditentukan di tahun-tahun mendatang.

Divergensi Geopolitik di I2U2

Munculnya nomenklatur minilateral di arena geopolitik mendefinisikan era baru perumusan kebijakan luar negeri. Sebuah periode kepentingan nasional adalah kekuatan utama di mana bangunan aspirasi eksternal dibangun. Demikian pula, sentimen ini mengalir dalam forum I2U2. Namun, mengingat berbagai macam negara, pemicu konflik utama di blok tersebut ialah menunjukkan ketidaksepakatan tentang China dan Rusia dan permusuhan dengan Iran.

Situasi seperti sphinx muncul ketika kita melihat misi diplomatik China di Israel di tengah ketegangan dengan AS. Karena posisi geografisnya sebagai negara transit yang menambatkan Asia, Afrika, dan Eropa, Israel mengetahui rahasia partisipasi dalam Belt and Road Initiaitves (BRI) yang telah ditandatangani UEA. BRI memberikan peluang signifikan bagi Israel dan UEA dalam hal pariwisata dan teknologi. Apalagi, Israel diuntungkan dengan larangan impor teknologi AS ke China. Oleh karena itu, merupakan kepentingan terbaik UEA dan Israel untuk tetap berada dalam padangan postif China. Lebih lanjut, China telah memainkan advokat iblis dengan lancar dengan merangkul Kesepakatan Abraham menggunakan tangan terbuka yang bertentangan dengan AS dan orang-orang sezaman lainnya yang memandangnya sebagai pembatasan. Ini mungkin juga alasan mengapa China tidak memprotes secara agresif terhadap I2U2 seperti yang dilakukannya terhadap Quad yang disebut ‘NATO Asia’. Niat China untuk berparade seperti orang pemalu hanya akan melemahkan pertahanan anggota I2U2 untuk melawannya. Alasan lain untuk keretakan di I2U2 bisa menjadi oposisi oleh garis keras Amerika atas keterlibatan aktif perusahaan China dalam pengelolaan industri telekomunikasi dan pelabuhan Israel, terutama Haifa, di mana armada AS kelima dan keenam sesekali berlabuh. Namun, tanggapan Israel terhadap AS atas masalah keamanan cukup tidak berkomitmen dan hanyalah .

Keberadaan forum empat negara ini memberikan suatu pandangan bahwa hubungan antar negara ini sangat mempertimbangkan geopolitik. Sebagaimana dikemukakan oleh Colin S. Gray (Kroeningg, 2022) mendefinisikan geopolitik dengan “geopolitics is about the relation of international political power to the geographical setting.” Menjadikan setiap negara berusaha membuat kebijakan terbaik dalam menggunakan posisinya, teritori, sumberdaya, perbatasan dan ciri geografis lainnya bagi tujuan kekuasaan dan kesejahteraan.

Begitupula yang tertuang dalam interaksi 2I2U ini, meskipun hubungan bilateral yang berbeda, Minilateral Asia Barat ini tidak dapat diringkas menjadi Kelompok Indo-Pasifik QUAD yang target utamanya adalah, “kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan inklusif”. Sedangkan I2U2 hanya fokus pada ketahanan pangan, air, energi, transportasi dan ruang angkasa. Patokan untuk kualifikasi sebagai QUAD Asia Barat akan membutuhkan pembangunan aliansi pada masalah pertahanan dan keamanan yang tampak suram di sini.

KTT pertama I2U2 dapat menjadi panduan yang berguna dalam memahami kesalahan penahanan ketahanan pangan dan kurangnya strategi berkelanjutan untuk mengatasi krisis pangan global yang berkembang. Seaktif apapun keinginan AS , ia tidak dapat menggalang dukungan dari anggota I2U2 untuk menyalahkan Rusia atas krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung tidak diragukan lagi telah menyentuh beberapa hal sensitif karena tiga negara yang tersisa – India, UEA dan Israel telah menghindari sanksi perdagangan terhadap Rusia. Selain itu, India telah meningkatkan investasi langsungnya dalam minyak dan bahan bakar Rusia dalam menghadapi kenaikan harga. Sejauh menyangkut dukungan internasional, India dan UEA secara aktif abstain dari pemungutan suara menentang Rusia di DK PBB. Sementara itu, pendekatan pemerintah Israel terhadap perang telah mencerminkan ketidakjelasan yang disengaja terhadap Ukraina, yang tidak diterima dengan baik oleh AS. Yang pertama menolak pasokan Sistem Drone Besi ke Ukraina meskipun ada kesepakatan dengan AS. Sebaliknya pada Maret 2022, penggunaan drone Israel terlihat dari ujung Rusia.

Sudut pandang yang mengkhawatirkan lainnya terletak pada permainan kompleks perjanjian perdamaian, perang dan diplomasi antara hubungan Iran-Israel. Ketegangan yang meradang secara historis atas Palestina dan Suriah, proksi Iran terhadap Arab Saudi dan UEA adalah penyebab keprihatinan bagi India yang memelihara hubungan persahabatan dengan mereka semua. Dalam konteks ini, Israel memang percaya pada kemampuan India untuk secara konkret membentuk pengaruh Kesepakatan Abraham, namun, ketidakpercayaannya yang jelas pada Iran dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka dengan India. Oleh karena itu, dilema Iran-Israel India cukup serius karena tidak mampu meninggalkan proyek infrastruktur berat, pelabuhan Chabahar, dan investasi besar dalam industri gas dan minyak Iran. Dengan demikian, satu kesalahan dalam hubungan India-Iran akan membuka gerbang bagi kepentingan pribadi China.

Dengan demikian, celah saat ini dalam ikatan geopolitik menunjukkan betapa tidak mungkin dan terlalu dini untuk menganggap Aliansi Asia Barat sebagai blok QUAD lain yang didorong oleh keamanan. Agar India dan AS dapat sepenuhnya mencapai tujuan mereka untuk menahan China, mereka harus melampaui kerja sama komersial dan mencegah Israel dan UEA dari mendukung sosio-ekonomi dan ekspansi China di wilayah tersebut.