Korban Archives - DIP Institute

Korban

Awan jamur di atas Nagasaki, Jepang (Stok Foto via Getty Images)

August 10 2022

9 Agustus – Bom Atom Jatuh di Nagasaki, Jepang

Anita Susanto Asia Pacific, History, Security and Defence amerika serikat, Bom, Korban, Nagasaki, nuklir, Perang, Perang Dunia II, Radiasi 0

Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, Jepang oleh Amerika Serikat. Bom yang dikenal sebagai “Fat Man,” yang meledak pada 11:02 waktu setempat di ketinggian 1.650 kaki, menewaskan sekitar setengah dari jumlah populasi di Nagasaki. Ledakan itu melepaskan kekuatan setara 22.000 ton TNT. Bukit-bukit yang mengelilingi kota melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menahan kekuatan destruktif, tetapi jumlah yang terbunuh diperkirakan antara 60.000 dan 80.000 orang.

Beberapa hari sebelumnya, bom atom “Little Man” yang menghancurkan kota Hiroshima, Jepang mengejutkan dunia. Pihak Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Harry S. Truman kemudian memberikan pernyataan bahwa bom atom tersebut adalah milik Washington. Selain kekacauan di Jepang, AS juga memperkenalkan program penelitian “rahasianya” yang awalnya dikenal sebagai Proyek Manhattan.

Sinyal terkait pengiriman bom-bom nuklir ini sebenarnya sudah dinyatakan oleh Truman kepada Jepang, musuhnya dalam Perang Dunia Ke II, dimana jika Jepang tidak menerima persyaratan penyerahan tanpa syarat yang dirancang oleh para pemimpin Sekutu dalam Deklarasi Potsdam, Jepang akan mendapatkan “hujan kehancuran dari udara, yang belum pernah terjadi di bumi ini.”

Menurut perintah yang disusun pada akhir Juli tahun 1945 oleh Letnan Jenderal Leslie Groves dari Korps Insinyur Angkatan Darat AS, direktur Proyek Manhattan, Truman telah mengizinkan penjatuhan bom tambahan di kota-kota Jepang, Kokura (sekarang Kitakyushu), Niigata, dan Nagasaki sesegera mungkin setelah cuaca memungkinkan.

Wrong place, wrong time

Amerika Serikat telah merencanakan untuk menjatuhkan bom atom kedua mereka, yang dijuluki “Fat Man,” pada 11 Agustus 1945 tetapi perkiraan cuaca buruk membuat agenda itu dipercepat ke tanggal 9 Agustus. Jadi pada pukul 1:56 pagi, sebuah pesawat pengebom B-29 yang disebut “Bockscar,” lepas landas dari Pulau Tinian di bawah komando Mayor Charles W. Sweeney.

Pesawat Bockscar membawa bom “Fat Man” berbasis plutonium seberat hampir 10.000 pon menuju Kokura, wilayah yang dianggap sebagai “gudang persenjataan” terbesar Jepang. Namun, wilayah tersebut dikabarkan tertutup awan sehingga “Fat Man” kemudian dijatuhkan di target kedua: Nagasaki. Berbeda dengan Kokura yang merupakan gudang senjata, Nagasaki sendiri adalah pusat pembuatan kapal.

Groves di sisi lain telah menyiapkan beberapa “pengiriman” bom lainnya ke Jepang yang siap dikirim sekitar tanggal 17-18 Agustus, namun, Kaisar Hirohito, atas permintaan dua anggota Dewan Perang yang ingin mengakhiri perang menyatakan bahwa “melanjutkan perang hanya dapat mengakibatkan pemusnahan rakyat Jepang …” Sehingga, Jepang menyerah tanpa syarat kepada AS dan sekutunya.

Tanggal 9 Agustus kemudian diperingati sebagai hari pemboman di Nagasaki, Pemerintah Jepang kerap mengadakan upacara seremonial di sebuah taman bernama Peace Park salah satunya dengan menerbangkan burung merpati.

Para pengunjuk rasa Dewan Suku Beja Sudan melakukan aksi duduk di luar sekretariat jenderal pemerintah Negara Laut Merah, di kota Port Sudan pada 7 Juni 2022. (Foto oleh -/AFP via Getty Images)

June 13 2022

Pasukan Keamanan Sudan Bunuh Orang Ke-100 Dalam Protes Anti-Kudeta, AS Hentikan Dana Bantuan

Anita Susanto Africa, News, Politics, Security and Defence Bantuan, Ekonomi, Konflik, Korban, Pasukan Keamanan, Sudan 0

Dalam demonstrasi anti-kudeta di Sudan, seorang pengunjuk rasa ditembak dan dibunuh di kota Omdurman, Sudan oleh pasukan keamanan, menjadikan mereka pemrotes ke-100 yang tewas dalam demonstrasi ini. Atas kejadian ini, para pemimpin militer Sudan telah menjanjikan penyelidikan atas kematian tersebut.

Sebelumnya, Militer Sudan menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya, yang memicu demonstrasi luas menentang pengambilalihan itu. Pasukan militer menembaki beberapa pengunjuk rasa, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Komite Dokter Sudan. Kudeta terjadi kira-kira dua tahun setelah demonstrasi sipil memaksa penggulingan diktator lama Sudan, Omar al-Bashir.

“Penahanan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan beberapa menteri kabinet, deklarasi keadaan darurat, penutupan layanan internet dan telekomunikasi, dan pengambilalihan media yang dikelola pemerintah oleh militer merupakan penghinaan terhadap aspirasi demokrasi rakyat Sudan dan merusak Transisi Sudan menuju pemerintahan demokratis yang dipimpin sipil setelah 30 tahun kleptokrasi dan kediktatoran kekerasan di bawah Omar al-Bashir,” jelas administrasi Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat Samantha Power dalam sebuah pernyataan.

Demonstrasi terus berlanjut sejak kudeta militer pada Oktober, yang diselenggarakan oleh komite perlawanan lingkungan. Sebagian besar dari mereka yang tewas dalam protes adalah pria muda. Protes berkobar di Omdurman pada 6 Juni 2022 sebagai tanggapan atas kunjungan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Sejak Januari lalu, Sudan tidak memiliki perdana menteri sehingga PBB dan Uni Afrika turun untuk mencapai kesepakatan politik mengumumkan pembicaraan langsung antara kelompok-kelompok politik minggu ini. Namun, mantan koalisi sipil yang berkuasa mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan itu karena mereka termasuk pihak-pihak yang mereka katakan mendukung kudeta. Komite perlawanan menolak negosiasi apapun dengan militer.

Atas tindakan ini, pemerintahan Biden menangguhkan bantuan sebesar $700 juta dollar AS yang direncanakan untuk Sudan dalam rangka mendukung transisi pemerintahan Sudan ke arah yang lebih demokratis, dan mengutuk anggota militer Sudan yang terlibat kudeta menggulingkan pemerintah transisi pimpinan otoritas sipil dari kekuasaan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price mengatakan bantuan tersebut berisiko jika para pemimpin militer tidak memulihkan pemerintahan sipil. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ingin melanjutkan usaha untuk membawa Sudan ke arah yang lebih baik. “Kami dengan tegas menolak pembubaran pemerintah transisi yang dipimpin sipil dan agar institusi terkait menyerukan pemulihan segera. Penangkapan Perdana Menteri Hamdok dan pemimpin sipil lainnya tidak dapat diterima,” jelas Blinken dalam sebuah pernyataan.

Blinken menambahkan pemerintahan Biden sangat prihatin dengan laporan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. “Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa pasukan keamanan Sudan telah menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai,” dilansir dari Fox News. Kudeta militer menuai kecaman luas dari masyarakat internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa.