Konfik AS-China Archives

Konfik AS-China

March 13 2023

China Menambah Anggaran Militer di Tengah Peningkatan Eskalasi

Chatrine Debora Economy, News, Politics, Security and Defence China, Defence, Konfik AS-China, Militer, Pertahanan Keamanan, Taiwan 0

Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa “upaya eksternal untuk menekan dan menahan China meningkat” membuat perlu meningkatkan pengeluaran militernya. China mengumumkan sekitar anggaran 1,55 triliun yuan (US$225 miliar) dikeluarkan untuk meningkatkan kapabilitas militer China.

Dalam satu dekade terakhir, anggaran pertahanan China telah meningkat sekitar 10% setiap tahun, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 12,2%.

Anggaran pertahanan China yang dilaporkan pada tahun 2023 adalah sekitar seperempat dari usualan pengeluaran pertahanan AS, namun banyak diplomat dan pakar asing yakin Beijing tidak melaporkan jumlah sebenarnya.

Bank Dunia melaporkan bahwa sementara ini, AS memiliki anggaran militer terbesar di dunia dan Beijing menghabiskan 1,7 persen dari PDB untuk militernya pada tahun 2021. Meskipun AS menghabiskan sekitar 3,5 persen PDB untuk militer, namun China dapat membanggakan angkatan lautnya karena menjadi yang terbesar di dunia.

China juga memiliki tentara tetap terbesar di dunia, dan baru-baru ini meluncurkan kapal induk ketiganya. Menurut A.S., ia juga memiliki kekuatan penerbangan terbesar di Indo-Pasifik, dengan lebih dari separuh pesawat tempurnya terdiri dari model generasi keempat atau kelima.

China dan ancaman eksternal

Perdana Menteri China mengatakan “Angkatan bersenjata harus mengintensifkan pelatihan militer dan kesiapan di seluruh bidang”. Militer, tambahnya, harus “mengabdikan upaya yang lebih besar untuk pelatihan dalam berbagai kondisi pertempuran, dan … mampu memperkuat kerja militer di semua arah dan wilayah”.

Beijing disinyalir khawatir terkait tantangan di garis depan yakni mengenai isu Taiwan hingga misi angkatan laut dan udara AS di Laut China Selatan yang disengketakan di dekat pulau-pulau yang diduduki China.

China menggelar latihan perang di dekat Taiwan Agustus lalu untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas kunjungan Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi ke Taipei.

Li Mingjiang, profesor asosiasi di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan pengeluaran pertahanan yang melebihi perkiraan pertumbuhan ekonomi menunjukkan China mengantisipasi dan bersiap menghadapi tekanan yang lebih besar dalam lingkungan keamanan eksternalnya, terutama dari Amerika Serikat dan masalah Taiwan.

“Pemimpin China jelas mengintensifkan upaya mempersiapkan negara secara militer untuk menghadapi semua potensi tantangan keamanan, termasuk untuk situasi tak terduga,” katanya.

China, dengan personel militer terbesar di dunia, sibuk menambahkan perangkat keras baru, termasuk kapal induk dan pesawat tempur siluman.

Meskipun begitu, China menekankan bahwa jumlah pengeluaran militernya tersebut termasuk persentase yang relatif rendah dari PDB-nya dan para kritikus ingin menjelekkannya sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.

July 24 2021

China Keluarkan Sanksi Balasan terhadap Pejabat AS

Anita Susanto News amerika serikat, China, Konfik AS-China, Sanksi 0

China mengumumkan pada hari Jumat (23/07) bahwa pihaknya telah memberlakukan sanksi balasan terhadap beberapa warga AS termasuk mantan menteri perdagangan AS Wilbur Ross sebagai tanggapan atas sanksi AS baru-baru ini terhadap pejabat China di Hong Kong.

Sanksi tersebut adalah yang pertama kali diberlakukan oleh China di bawah undang-undang sanksi anti-asing yang baru disahkan pada bulan Juni lalu. Pemberlakuan ini juga terjadi menjelang kedatangan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman yang akan mengunjungi China akhir pekan ini di dalam upaya memperbaiki hubungan yang sangat tegang antara kedua negara.

Selain itu China juga memberlakukan “sanksi balasan timbal balik” yang tidak ditentukan pada pejabat perwakilan saat ini dan pejabat sebelumnya dari berbagai organisasi, termasuk Komisi Eksekutif Kongres untuk China dan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China.Lembaga lain yang disebutkan termasuk National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch (HRW), dan Dewan Demokrasi Hong Kong (HKDC) yang berbasis di Washington.

“Pihak AS mengarang apa yang disebut penasihat bisnis Hong Kong, mencoreng lingkungan komersial Hong Kong tanpa dasar, dan memberi sanksi ilegal kepada pejabat China di Hong Kong,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan. “Tindakan ini secara serius melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri China,” kata kementerian itu.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada jumpa pers reguler bahwa Amerika Serikat “tidak terpengaruh” oleh langkah China, yang terjadi setelah Washington pekan lalu mengeluarkan penasihat bisnisnya untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada lebih banyak pejabat China atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong.

“Tindakan ini adalah contoh terbaru tentang bagaimana Beijing menghukum warga negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai cara untuk mengirim sinyal politik,” kata Psaki, seraya menambahkan bahwa tindakan itu menggambarkan risiko yang telah diperingatkan oleh pemerintah AS.

Ini adalah kedua kalinya tahun ini China memberlakukan sanksi terhadap pejabat yang menjabat di bawah mantan Presiden Donald Trump, yang mengambil sikap keras terhadap Beijing dan menentangnya terkait perdagangan, praktik bisnis, hak asasi manusia, dan masalah lainnya.

Sekitar pada Januari sewaktu Biden dilantik sebagai presiden, China mengumumkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi Trump lainnya. Pemerintahan Biden menyebut langkah itu “tidak produktif dan sinis.” Biden telah berusaha untuk menggalang sekutu dan mitra untuk membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri China yang semakin memaksa.

Melalu rencana perjalanan Sherman selama akhir pekan ke China, di mana dia akan bertemu dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, adalah upaya untuk memastikan bahwa persaingan antara kedua kekuatan tidak meluas menjadi konflik.

Beberapa kelompok yang terkena dampak Beijing sebagian besar mengabaikan dampak negatif dari sanksi tersebut. HKDC mengatakan di Twitter bahwa menjadi sasaran Partai Komunis China yang berkuasa adalah “validasi terbaik” dari perjuangannya untuk gerakan pro-demokrasi Hong Kong.

Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson, yang diberi sanksi oleh China atas namanya pada hari Jumat, menyebut langkah itu “kosong.” “Ini adalah amukan diplomatik yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Beijing dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya, merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia China di wilayah barat Xinjiang yang mana pihak China telah menolak tuduhan itu.