kampanye militer

June 26 2024

Perang drone di Myanmar: Implikasi strategis

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Tech, Think Drone, kampanye militer, Kapabilitas Militer, Myanmar 0

Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok etnis bersenjata telah memenangkan sebagian besar pertempuran mereka melawan pemerintah Junta yang canggih dan bersenjata lengkap di Myanmar, yang menunjukkan kehebatan strategis dan taktis mereka dalam peperangan modern. Seiring dengan semakin intensifnya pertempuran, penggunaan drone bersenjata komersial muncul sebagai pengubah permainan yang sangat penting dalam perang melawan Junta.

Pemerintah dan angkatan udara konvensional telah lama mendominasi penggunaan kendaraan udara tak berawak (UAV) dalam peperangan. Namun, komersialisasi teknologi drone telah memungkinkan entitas non-negara untuk memperoleh dan mempersenjatai drone komersial yang terjangkau. Pergeseran ini dicontohkan oleh pasukan pertahanan lokal di Myanmar ketika mereka menggunakan drone untuk melawan Tatmadaw.

Menurut Centre for Information Resilience, dari Oktober 2021 hingga Juni 2023, 1.400 video online tentang penerbangan drone[1], dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang militer Myanmar. Pada awal 2023, organisasi tersebut melaporkan telah mengotentikasi 100 penerbangan per bulan.[2] Seiring berjalannya waktu, drone telah berevolusi dari quadcopter siap pakai yang dibuat oleh perusahaan Cina seperti DJI menjadi lebih beragam[3], termasuk drone improvisasi yang dibuat dengan teknologi pencetakan 3D.

Kelompok-kelompok etnis bersenjata, terutama Aliansi Tiga Persaudaraan, telah menggunakan strategi mematikan yang mencakup penggunaan drone sebagai bagian dari pendekatan perang utama mereka. Kelompok-kelompok ini menggunakan drone untuk memetakan wilayah, menilai kekuatan pasukan, dan secara efektif membongkar pos-pos rezim dan kelompok pengintai. Selama Oktober-November tahun lalu, angkatan bersenjata etnis menjatuhkan lebih dari 25.000 bom yang dijatuhkan[4] menggunakan drone di pangkalan militer. Serangan dari berbagai arah ini membatasi kemampuan militer untuk mendapatkan kembali kendali atau mengerahkan resimen untuk bantuan dan bala bantuan. Awalnya terkejut dengan strategi ini, militer berjuang untuk beradaptasi.

Perubahan dinamika serangan drone

Angkatan Udara Myanmar meluncurkan serangan drone pertamanya terhadap kelompok etnis bersenjata, Tentara Arakan, pada tahun 2020.[5] Hingga saat itu, aktor negara hanya mampu melakukan serangan drone. Pada masa-masa awal, kelompok-kelompok etnis tersebut juga merasa mustahil untuk menembus pengacau yang digunakan oleh pemerintah militer.

Kudeta tahun 2021 mengubah dinamika secara signifikan, karena Tatmadaw dengan cepat kehilangan monopoli serangan udara sejak para pejuang perlawanan yang melek teknologi memperoleh teknologi drone yang memfasilitasi penggunaannya di antara kelompok-kelompok non-negara. Perkembangan teknologi drone telah memungkinkan pasukan perlawanan untuk mendapatkan drone komersial yang murah dan bersenjata. Meskipun pasukan anti-Junta tidak dapat menandingi keunggulan Tatmadaw dalam pesawat terbang sayap tetap tradisional, penggunaan drone bersenjata mereka telah secara signifikan berdampak pada medan perang dengan memaksa pasukan Junta untuk lebih berhati-hati dalam keterlibatan taktis mereka.

Karena drone digunakan untuk berbagai tujuan termasuk fotografi udara / videografi, pengawasan, penyelamatan dan bantuan, penggunaan pertanian, dll., memprediksi pelanggan mana yang akan mempersenjatai drone komersial ini masih menjadi tantangan. Sebagian besar drone dibeli secara online dengan pengiriman di depan pintu atau dirakit di rumah. Platform online berfungsi sebagai fasilitator[6] bagi individu untuk mempersenjatai drone dan mengumpulkan dana untuk inisiatif mereka. Video serangan dan perakitan drone diposting untuk mendapatkan daya tarik dan mendapatkan pendanaan.

Meskipun sebagian besar serangan drone pada awalnya terbatas pada serangan sporadis pada pos-pos militer yang terisolasi, kantor polisi, dan konvoi militer, taktik ini berubah secara signifikan pada bulan April. Serangan drone massal yang menargetkan bagian penting dari pasukan militer dilakukan di ibu kota, yang dianggap sebagai benteng pertahanan militer, pada tanggal 4 April. Serangan tersebut, yang menggunakan sekitar 30 drone[7], menargetkan markas besar militer, kediaman jenderal yang berkuasa di Myanmar, Min Aung Hlaing, dan bandara di Naypyitaw. Junta mengklaim telah menembak jatuh tujuh drone setelah mencegatnya, salah satunya diledakkan di landasan pacu, dan militer melaporkan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Tim Kloud (Shar Htoo Waw)[8], sebuah unit Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebuah komponen bersenjata dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terkenal dengan keahliannya dalam perang drone, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lebih dari sekadar bertujuan untuk melukai fisik, pesawat tak berawak itu digunakan sebagai senjata psikologis untuk menimbulkan rasa tertekan di antara faksi-faksi militer, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja, di mana saja.

Apakah Junta hanya berdiam diri?

Menurut laporan terbaru[9], militer telah membeli ribuan UAV komersial Cina dan memodifikasinya dengan amunisi lokal, sebuah trik yang tampaknya dipelajari dari kelompok-kelompok pemberontak. Pada tahun 2013, militer Myanmar memesan sekitar 12 UAV CH-3 bersenjata dari Tiongkok. Karena Junta telah melanjutkan serangan drone terhadap kelompok-kelompok etnis bersenjata pada pergantian tahun ini[10]; menurut laporan media dan laporan dari para tentara di kelompok-kelompok perlawanan anti-Junta, militer menggunakan drone komersial multi-rotor, termasuk drone untuk pertanian, alih-alih menggunakan UAV yang lebih canggih ini, yang tampaknya hanya digunakan pada saat-saat kritis.

Langkah ini menunjukkan dua hal: Pertama, potensi eskalasi skala dan besarnya peperangan drone dan kedua, militer tampaknya menilai kekuatan dan strategi oposisi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dengan peningkatan kekuatan militer yang didukung melalui wajib militer. Apakah hal ini akan berperan penting dalam mengubah arah konflik, masih harus dilihat.

Dampak potensial

Eskalasi serangan pesawat tak berawak dapat berdampak besar pada dinamika domestik dan regional. Pertama, meluasnya penggunaan drone dan potensi serangan drone secara massal menimbulkan kekhawatiran tentang dampak kemanusiaan dan keselamatan warga sipil yang terjebak di zona konflik. Dampak psikologis dan fisik terhadap penduduk sipil bisa sangat besar. Saat ini, 2,8 juta orang[11] telah mengungsi secara internal, dan jumlah ini dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan gelombang pengungsi lain yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. India, Bangladesh, dan Thailand telah menampung[12] lebih dari 2 juta pengungsi[13] dari Myanmar, termasuk sebelum kudeta. Sementara Thailand telah membuka koridor kemanusiaan, India dan Bangladesh menghadapi tantangan dalam memobilisasi sumber daya yang memadai untuk membantu para pengungsi.

Kedua, serangan drone yang berasal dari atau menargetkan wilayah perbatasan dapat menyebabkan peningkatan ketidakamanan di negara-negara tetangga. Hal ini mencakup kekhawatiran tentang pergerakan lintas batas kelompok bersenjata, potensi serangan balasan, dan perlunya langkah-langkah keamanan perbatasan yang lebih tinggi. Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) dan Bharat Electronics[14] telah menciptakan sistem kontra-drone untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat drone nakal. Dengan kerangka kerja yang ada ini, teknologi yang digunakan untuk mengamankan perbatasan di Kashmir dan Punjab dapat diadaptasi untuk digunakan di India Timur Laut untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh potensi serangan drone dari kelompok-kelompok pemberontak yang memiliki hubungan dengan Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) di Myanmar. Thailand dan Bangladesh saat ini tidak memiliki sistem serupa untuk melawan potensi ancaman drone di sepanjang wilayah perbatasan mereka yang menyoroti kesenjangan dalam mengatasi masalah keamanan tersebut.

Pada tanggal 6 Juni, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi situasi yang memburuk di Negara Bagian Rakhine[15] dengan mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri secara maksimal, memprioritaskan perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, dan menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan dan kekerasan komunal. Namun, hanya ada sedikit kemajuan nyata dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung. Meskipun pernyataan mereka untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)[16] dan negara-negara tetangga patut dihargai, memastikan akuntabilitas atas tindakan dan dialog sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai resolusi.

Komunitas internasional menghadapi tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan bantuan kemanusiaan dengan masalah keamanan. Pada saat yang sama, pemerintah regional harus menavigasi tantangan ganda dalam mengakomodasi populasi pengungsi dan memperkuat perbatasan terhadap potensi ancaman keamanan. Seiring dengan berkembangnya perang drone, kewaspadaan yang berkelanjutan dan upaya terkoordinasi sangat penting untuk mengurangi dampaknya yang lebih luas terhadap perdamaian dan stabilitas regional.

[1] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[2] Ibid.

[3] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[4] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[5] Resistance Forces in Myanmar: Changing the State of Play with Weaponised Drones | FULCRUM. (2023, February 10). FULCRUM. https://fulcrum.sg/resistance-forces-in-myanmar-changing-the-state-of-play-with-weaponised-drones/

[6] Crowdfunding a War: The Money behind Myanmar’s Resistance | Crisis Group. (2022, December 27). https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/328-crowdfunding-war-money-behind-myanmars-resistance

[7] The Irrawaddy. (2024, April 5). Myanmar Resistance Takes War to Junta Capital With Kamikaze Drone Strikes. https://www.irrawaddy.com/news/war-against-the-junta/myanmar-resistance-takes-war-to-junta-capital-with-kamikaze-drone-strikes.html#google_vignette

[8] Ibid.

[9] US News. (2024, June 12). Learning From Myanmar’s Rebels. Junta Builds New Chinese Drone Fleet. https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-06-12/learning-from-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet

[10] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[11] Myanmar Humanitarian Update No. 37 | 5 April 2024 – Myanmar. (2024, April 5). ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-37-5-april-2024?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsaqzBhDdARIsAK2gqnfa7p5DHMMpPHEuCATQgkH0GZmsUto2P3gpd-n3kiZUfPxe6cjZVdoaAueDEALw_wcB

[12] Bhattacherjee, K. (2024, February 7). Conflict in Myanmar is worrying India and Bangladesh: Hasan Mahmud. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/conflict-in-myanmar-is-worrying-india-and-bangladesh-hasan-mahmud/article67822543.ece

[13] Sreeparna Banerjee (2024, January 5). Refuge in transition: Thailand’s humanitarian challenges amid Myanmar crisis. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/refuge-in-transition-thailand-s-humanitarian-challenges-amid-myanmar-crisis

[14] Online, E. (2024, March 21). Army deploys advanced anti-drone defense systems along China border. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/army-deploys-advanced-anti-drone-defense-systems-along-china-border/articleshow/108664579.cms?from=mdr

[15] UN chief condemns escalating violence and civilian attacks in Myanmar. (2024, June 6). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/06/1150751#:~:text=UN%20chief%20condemns%20escalating%20violence%20and%20civilian%20attacks%20in%20Myanmar,-6%20June%202024&text=The%20UN%20Secretary%2DGeneral%20Ant%C3%B3nio,statement%20released%20on%20Thursday.

[16] Ibid.

On_the_occasion_of_the_Day_of_Assault_Troops_of_the_Armed_Forces_of_Ukraine_President_Volodymyr_Zelenskyy_met_with_servicemen_and_presented_state_awards._51704163386-1024x683

March 30 2024

Kampanye militer Ukraina yang goyah: Penyebab dan konsekuensi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Security and Defence, Think kampanye militer, Perang Rusia-Ukraina, Strategic Thinking 0

Pada awal tahun 2023 sekitar setahun yang lalu, Presiden Volodymyr Zelensky dengan gegap gempita menyatakan bahwa Ukraina berada di jalur menuju “tahun kemenangan” melawan Federasi Rusia atas perang yang diluncurkan oleh Rusia pada akhir Februari 2022.[1] Hampir 24 bulan setelah invasi Rusia, Kyiv dan sekutu NATO-nya masih belum bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kemenangan. Tiga faktor utama telah berkontribusi pada kampanye militer Ukraina yang goyah: Pertama, tujuan yang kabur atau tidak jelas; kedua, Ukraina, yang tidak sepenuhnya merupakan pilihan mereka sendiri, telah dikecam karena penggunaan kekuatan militer yang tidak memadai dan strategi operasional yang melibatkan serangan balasan yang cacat; terakhir, sekutu-sekutu Ukraina semakin terpecah belah dalam perang ini dan sejauh mana dukungan yang seharusnya diberikan kepada Ukraina, terlepas dari upaya-upaya baru-baru ini untuk mengatasi perlawanan internal.

Tujuan yang tidak jelas

Sejak awal, negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah gagal untuk mengamankan kemenangan langsung melawan Federasi Rusia yang dipimpin Vladimir Putin dalam invasinya ke Ukraina. Tujuan Washington yang tidak jelas tercermin dengan sempurna dalam pernyataan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada April 2022: “Tujuan Amerika untuk sukses [adalah untuk melihat] Ukraina tetap menjadi negara yang berdaulat, negara yang demokratis, yang mampu melindungi wilayah kedaulatannya.” Austin menegaskan bahwa dia ingin melihat Rusia “dilemahkan”.[2] Dalam istilah militer yang konkret, komentarnya hanya berarti sedikit, karena mereka tidak menetapkan bahwa Ukraina akan diberikan semua dukungan militer yang dibutuhkan untuk mengamankan wilayahnya dari kontrol Rusia termasuk Donbas dan Krimea yang diduduki Moskow melalui proksi-proksi mereka pada tahun 2014. Jika status quo akan dipulihkan seperti yang ada sebelum 2014, maka sarana militer yang diperlukan untuk mendapatkan kembali seluruh wilayah Ukraina harus jauh lebih besar, yang belum pernah terjadi selama perang sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022.

Atau, jika tujuannya adalah untuk memulihkan status quo yang ada sebelum invasi Rusia pada 24 Februari 2022, tujuan Ukraina telah tercapai, jika tidak sepenuhnya, dengan Rusia sebagian besar terbatas pada keuntungan teritorial yang diperolehnya pada tahun 2014. Rusia akan mempertahankan, setidaknya, kontrol de facto atas Donbas dan Krimea jika permusuhan militer antara Kyiv dan Moskow berakhir hari ini.[3] Putin telah menegaskan akhir-akhir ini, bahwa “mustahil” bagi Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya untuk merebut kembali semua keuntungan militer yang diperoleh Moskow di Ukraina.[4] Poin yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tidak ada satu pun tujuan Ukraina atau dalam hal ini tujuan NATO-pemulihan status quo yang ada sebelum 2014 atau status quo sebelum invasi pada Februari 2022-belum sepenuhnya terpenuhi atau tujuan yang jelas setelah invasi Rusia pada Februari 2022.

Jika ada, sesuatu yang tidak jelas dan kabur seperti “melemahkan” Rusia telah menjadi dasar untuk mendukung Ukraina secara militer. Dalam prosesnya, hal ini telah membuat Ukraina frustrasi dan menjadikan mereka sebagai umpan meriam, meskipun negara-negara Barat menyangkal bahwa ini adalah tujuan mereka. Yang memperparah semua ini, seperti yang disarankan dalam pernyataan Austin, adalah komitmen Barat untuk memberikan bantuan militer penuh kepada Ukraina tanpa benar-benar melakukannya untuk mendapatkan kembali seluruh wilayah Ukraina, termasuk Donbas dan Krimea. Akibatnya, hal ini membuat Ukraina menjadi korban dari sikap Barat yang berubah-ubah.

Sarana yang tidak memadai dan kesalahan operasional Ukraina

Bahkan jika tujuan-tujuannya tidak jelas, sarana atau komitmen militer juga tidak memadai untuk mencapainya. Bahkan jika kita mengasumsikan bahwa kekuatan NATO yang dipimpin oleh AS telah dan tetap mendukung Kyiv secara militer untuk mendapatkan kembali semua wilayah yang hilang sejak Februari 2022, yang saat ini sebagian besar telah dicapai oleh Ukraina, hal itu tidak terjadi secara konsisten sepanjang perang. Amerika ragu-ragu untuk memasok Ukraina dengan persenjataan canggih dan ampuh seperti Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).[5] Memang, pasokan HIMARS tidak terjadi sampai beberapa bulan setelah invasi Rusia. Hal yang sama berlaku untuk memasok jet tempur F-16 kepada Ukraina dan melatih pilot untuk menerbangkannya, yang sekarang sedang berlangsung.

Pasokan tambahan seperti sistem pertahanan udara Skynex[6], amunisi untuk tank Leopard-I, Armoured Personnel Carriers (APC), 50 terminal satelit bergerak, 16 truk tangki Zetros, 25 drone pengintai Heidrun, dan 1.840 helm juga dipasok ke Ukraina oleh sekutu Jerman dan anggota terbesar kedua NATO. Tidak jelas apakah suntikan kemampuan baru ini akan mengubah arah perang yang menguntungkan Kyiv. Ketakutan sekutu-sekutu NATO yang dipimpin AS akan eskalasi militer sejauh ini telah menentukan ruang lingkup dan tingkat kemampuan yang diberikan kepada Kyiv, terlepas dari suplai yang diberikan kepada Ukraina dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan dengan jelas bahwa gencatan senjata tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.[7] Kesalahan operasional yang dilakukan oleh Ukraina telah memperburuk keadaan mereka. Mereka seharusnya memusatkan kekuatan militer di Selatan, memutus jalur pasokan Rusia untuk memperkuat pasukan Rusia di Krimea pada Juni 2023, bukannya memulai serangan balasan.

AS terpecah dan sekutu terpecah, tetapi kemajuan sedang berlangsung

Faktor terakhir yang mempengaruhi kampanye militer Ukraina melawan Rusia adalah perpecahan antara AS dan anggota Aliansi Atlantik Eropa. Bukti terbaru menunjukkan bahwa mungkin ada kemajuan di Kongres AS pada akhir Januari 2024 pada langkah pendanaan US$110 miliar untuk upaya perang Ukraina – yang telah terhenti di Kongres AS karena Partai Republik memblokir pengesahannya. Di sisi Eropa NATO, Hungaria mungkin juga setuju untuk menarik vetonya pada paket bantuan 50 miliar euro untuk Ukraina.[8] Baik Ukraina maupun sekutu-sekutu Baratnya harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan ofensif yang melibatkan serangan yang dalam ke wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, meskipun ada tambahan bantuan militer NATO yang mengalir ke Ukraina. Jika gencatan senjata tidak mungkin dilakukan pada saat ini, mungkin perlu untuk memberi kesan kepada Ukraina untuk memperkuat pertahanan mereka yang ada dengan bantuan militer yang diberikan, yang dapat dikombinasikan dengan serangan yang sangat terbatas atau taktis daripada meniru serangan balasan yang terlalu ambisius dan gagal yang mereka luncurkan pada Juni 2023. Jika Kyiv memilih strategi yang lebih berisiko untuk mengamankan terobosan teritorial utama, untuk semua tujuan praktis, pemerintah yang dipimpin Zelensky harus meninggalkan upayanya untuk mendapatkan kembali semua wilayah yang hilang dari Rusia pada tahun 2014. Di satu sisi, hal ini juga dapat menjadi penentu sejauh pertahanan Ukraina dibangun dengan kuat dan Rusia terpaksa meninggalkan tujuannya untuk merebut lebih banyak wilayah di Ukraina Utara dan Barat. Di sisi lain, bagi Ukraina dan sekutu NATO mereka, memulihkan status quo sebelum tahun 2014 akan membutuhkan upaya militer yang substansial dan disiplin untuk berhasil melawan pertahanan Rusia yang telah mengakar. Kelemahan dari pemulihan perbatasan Ukraina sebelum 2014 dengan Rusia adalah bahwa Kyiv dan NATO akan memperpanjang perang yang hasilnya masih belum pasti pada tahap ini.

[1] Sly, L. (2023, January 9). Ukraine sees ‘year of victory’ but Russia has other plans. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/08/ukraine-war-2023-russia-future/

[2] Ryan, M., & Timsit, A. (2022, April 25). U.S. wants Russian military ‘weakened’ from Ukraine invasion, Austin says. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/25/russia-weakened-lloyd-austin-ukraine-visit/

[3] PBS NewsHour. (2024, January 17). PBS NewsHour full episode, Jan. 16, 2024 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vEBFmdExRUY

[4] Ellyatt, H. (2024, January 17). Russia mocks British efforts to support Ukraine; Blinken warns of “real problem” if Kyiv gets no extra funding. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/01/17/ukraine-war-live-updates-latest-news-on-russia-and-the-war-in-ukraine.html

[5] Tbilisi, U. E. (2024, March 13). United States announces additional military assistance for Ukraine – U.S. embassy in Georgia. U.S. Embassy in Georgia. https://ge.usembassy.gov/united-states-announces-additional-military-assistance-for-ukraine/

[6] Felstead, P. (2024, January 16). The first Skynex air defence system has reached Ukraine – European Security & Defence. European Security & Defence. https://euro-sd.com/2024/01/major-news/35941/first-skynex-reaches-ukraine/

[7] Ellyatt, H. (2024b, January 17). Russia mocks British efforts to support Ukraine; Blinken warns of “real problem” if Kyiv gets no extra funding. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/01/17/ukraine-war-live-updates-latest-news-on-russia-and-the-war-in-ukraine.html

[8] Sedghi, A. (2024, January 22). Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 694. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/jan/18/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-694

August 24 2023

Akankah pergantian kepemimpinan baru-baru ini di PLARF mempengaruhi kesiapan rudal dan nuklir China?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, kampanye militer, Partai Komunis China, PLARF, Xi Jinping 0

Tampaknya situasi internal sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja di Partai Komunis China (PKC), dan hal ini menyebar ke dalam hirarki kekuasaan rezim omerintahan China saat ini. Presiden China Xi Jinping, yang juga mengepalai otoritas tertinggi angkatan bersenjata, Komisi Militer Pusat (CMC), membentuk kembali Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLARF), yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir negara.

Wang Houbin, mantan wakil komandan Angkatan Laut China, telah ditunjuk sebagai kepala PLARF.[1] Xu Xisheng telah digeser dari Komando Teater Selatan sebagai komisaris politik baru Angkatan Darat, sebuah posisi yang melibatkan pemeliharaan kontrol politik PKC terhadap lembaga tertentu. Xu Xisheng menggantikan Xu Zhongbo yang telah dipromosikan menjadi jenderal pada tahun 2020.[2]

Kepemimpinan PLARF sebelumnya – mantan komandan Jenderal Li Yuchao, dan wakilnya Zhang Zhenzhong dan Liu Guangbin – sedang dalam pemeriksaan atas dugaan korupsi.[3] Posisi Li Yuchao sangat kuat tertanam dalam struktur kekuasaan PKC, karena ia adalah anggota Komite Sentral dan wakil Kongres Rakyat Nasional. Promosi orang luar ke dalam cabang militer yang penting, penggantian orang-orang yang bertanggung jawab atas kontrol politik, dan meluncurkan penyelidikan terhadap mantan pemimpinnya adalah sebuah tindakan yang tidak biasa dan mempresentasikan adanya suatu ketidakharmonisan yang mendalam.

Perkembangan ini terjadi menjelang Hari Pendirian Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Perombakan ini memiliki arti penting karena terjadi di saat-saat yang berdekatan dengan hilangnya dan pemecatan mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang, dan kematian misterius Jenderal Wang Shaojun,[4] yang mengepalai sebuah unit yang mengawasi keamanan Zhongnanhai, sebuah kompleks kepemimpinan elit China.

Secara signifikan, ekonomi China telah melambat dan tingkat pengangguran pada kelompok usia 16-24 tahun mencapai 21 persen.[5] Pengangguran merupakan salah satu pemicu terjadinya Pembantaian Lapangan Tiananmen, di mana para pemuda China menentang Partai Komunis China di akhir tahun 1980-an. China juga menyaksikan protes di banyak kota tahun lalu menentang kebijakan Zero COVID-19 dari Presiden Xi. Sebuah diskusi di antara para elit penguasa menilai “risiko dan bahaya” yang ditimbulkan oleh situasi ekonomi yang sulit.[6]

Dalam hal ini, ada upaya untuk menggalang kekuatan. Baru-baru ini, Presiden Xi memanggil para petinggi PLA ke Beijing, di mana ia menyoroti perlunya pengawasan PKC yang lebih baik terhadap militer.[7] Dalam beberapa tahun terakhir, Xi telah menggarisbawahi perlunya kesetiaan yang lebih besar dari PLA, yang merupakan tentara Partai. Jiang Tiejun,[8] seorang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Militer China, beralasan bahwa penekanan pada loyalitas yang lebih besar ini karena PKC mencontoh Partai Komunis Soviet, dan Presiden Xi telah mengutip pengabaian pendidikan politik sebagai alasan utama melemahnya cengkeraman Soviet terhadap angkatan bersenjatanya, yang pada gilirannya menyebabkan keruntuhannya. Selain itu, pemberontakan Yevgeny Prigozhin dari kelompok Wagner terhadap elit politik-militer Rusia mungkin juga menjadi faktor yang mendorong munculnya kembali seruan loyalitas.

Akankah kesiapan dan kekuatan PLARF terganggu?

Terlepas dari perubahan personel yang dramatis yang dilakukan oleh rezim yang dipimpin Presiden Xi, apa dampak dari pembersihan dalam kepemimpinan PLARF terhadap kemampuan pasukan itu sendiri? PLARF, merupakan organisasi militer China yang mengendalikan pasukan roket dan persenjataan nuklir China, sepertinya tidak akan menyaksikan pergeseran nyata dalam lintasan kemampuannya. Kemampuan PLARF sedang mengalami perubahan signifikan sebelum reorganisasi terbaru dan sangat tidak mungkin bahwa peningkatan kapabilitas roket dan nuklir China akan terpengaruh secara negatif oleh perubahan baru-baru ini. Korupsi di tingkat struktur atas organisasi mungkin telah merampas kemilau PLARF dan militer China, tetapi tidak dengan kekuatan rudal dan nuklirnya.[9]

Sejak didirikan pada tahun 2016, menyusul reformasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping, modernisasi kekuatan rudal dan nuklir China di bawah PLARF telah menyaksikan pertumbuhan dan transformasi yang dramatis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal kualitas, segmen nuklir pasukan PLARF mencakup tiga Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV) yang akan dipasang pada Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) tercanggih PLARF, DongFeng (DF) -41. Selain itu, persenjataan China yang berkembang pesat dibantu oleh badan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, yang memasok uranium yang diperkaya ke Reaktor Pembiak Cepat (Fast Breeder Reactors – FBR) yang akan membantu China memproduksi bahan fisil berbasis plutonium.[10] Plutonium umumnya merupakan bahan fisil yang lebih disukai untuk senjata atom.

Secara kuantitatif, kemungkinan besar akan ada peningkatan numerik dalam persediaan nuklir China dari 400 senjata saat ini menjadi 1.000 senjata pada tahun 2030 dan peningkatan tambahan 500 senjata menjadi 1.500 senjata pada tahun 2035. Lebih lanjut, terlepas dari peningkatan kemampuan ICBM bergerak China, kemampuan rudal berbasis silo China sedang mengalami perluasan yang signifikan; PLARF sedang dalam proses membangun sekitar 300 silo ICBM di barat laut China. Di luar perubahan ini, PLARF telah menarik rudal DF-21A yang lebih tua, dan kemungkinan rudal DF-21C juga, dan menggantinya dengan sistem rudal baru – DF-17 dan DF-26, yang membentuk kekuatan rudal jarak menengah dan menengah PLARF. Meskipun lebih lambat daripada bidang perubahan lain dalam inventaris PLARF, rudal DF-31A layanan ini diganti dengan varian yang lebih canggih – rudal DF-31AG.[11]

Kecanggihan dalam kekuatan rudal dan nuklir China sepenuhnya merupakan hasil dari kepemimpinan di bawah Xi Jinping yang mengucurkan sejumlah besar sumber daya ke dalam kemampuan PLARF, yang mendahului perubahan yang terjadi pada komando pasukan itu. Dengan demikian, tingkat kesiapan dan modernisasi pasukan rudal dan nuklir China tidak mungkin terpengaruh oleh pembersihan dalam kepemimpinan PLARF. Sehingga para pesaing China, termasuk Amerika Serikat, sedikit banyak perlu membaca perkembangan terbaru ini.

[1] Lin Yushi. The chief officer of the Rocket Army was adjusted and promoted to generals Wang Houbin and Xu Xisheng across the military and arms. Caixin. 31 Juli 2023.https://china.caixin.com/2023-07-31/102088159.html

[2] Ibid.

[3]CCTV. The Central Militaru Commission held a promotion ceremony to the rank of general, Xi Jinping issued an order and congratulated the promoted officers. 31 Juli 2023. https://tv.cctv.com/2023/07/31/VIDEGqPHzKTN2T0pC1tvy0mm230731.shtml

[4]Xinhua. Comrade Wang Shaojun Passed Away. 24 Juli 2023. http://www.news.cn/2023-07/24/c_1129765178.htm

[5]National Bureau of Statistics of China. National Economy Showed Good Momentum of Recovery in the First Half Year. 17 Juli 2023. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202307/t20230715_1941276.html

[6] CCTV. The Political Bureau of the CPC Central Committee held a meeting to analyze and study the current economic situation and economic work Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee, presided over the meeting. 24 Juli 2023. https://tv.cctv.com/2023/07/24/VIDEjpyqELumAJaCDOHekpjW230724.shtml

[7] CCTV. Xi Jinping made important instructions to the Party Building Conference of the whole army, emphasizing the creation of a new situation in the leadership of the Party and the construction of the Party in our army, and providing a strong political guarantee for the realization of the goal of the army’s one-hundred-year struggle. 21 Juli 20223. https://tv.cctv.com/2023/07/21/VIDEpJbvSA7Y64LGXy0bjhRM230721.shtml?spm=C22822.PoD9Ximuq55U.Eg7ko2OSzdbK.15

[8] Minnie Chan. Lessons learned: how the Soviet Union’s collapse led Xi Jinping to demand military loyalty. South China Morning Post. 12 Oktober 2022. https://www.scmp.com/news/china/military/article/3195594/lessons-learned-how-soviet-unions-collapse-led-xi-jinping

[9]Jeremy Goldkorn & Nadya Yeh. A purge at the highest ranks of China’s missile forces. The China Project. 1 Agustus 2023. https://thechinaproject.com/2023/08/01/a-purge-at-the-highest-ranks-of-chinas-missile-forces/

[10]David Vergun. Russia Reportedly Supplying Enriched Uranium to China. U.S. Departmenr of Defense. 8 Maret2023. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3323381/russia-reportedly-supplying-enriched-uranium-to-china/

[11]Decker Eveleth. People’s Liberation Army Rocket Force Order of Battle 2023. CNS July 2023. https://nonproliferation.org/wp-content/uploads/2023/07/web_peoples_liberation_army_rocket_force_order_of_battle_07102023.pdf

U.S. nuclear-powered submarine arrives at South Korea's Busan port

June 23 2023

Tak Punya Strategi Nyata, AS Kirim Kapal Selam Bertenaga Nuklir Ke Korsel

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think kampanye militer, Kebijakan Luar Negeri AS, Semenanjung Korea 0

Pendekatan militer Amerika Serikat (AS) yang mengutamakan militer di Asia berlanjut minggu lalu ketika USS Michigan, kapal selam bertenaga nuklir dan berpeluru kendali, tiba di Korea Selatan sebagai bagian dari perjanjian baru antara Washington dan Seoul yang dirancang untuk meyakinkan Korea Selatan tentang keseriusan komitmen AS terhadap sekutunya.

Setelah pertemuan mereka pada bulan April, Presiden Korea Selatan Yoon dan Presiden Biden mengeluarkan Deklarasi Washington yang menyatakan kembali komitmen Amerika untuk membela Korea Selatan. Di bawah perjanjian itu, AS berjanji untuk “meningkatkan visibilitas aset strategis secara teratur ke Semenanjung Korea.” Kunjungan USS Michigan ke Korea Selatan merupakan yang pertama oleh kapal selam Amerika sejak tahun 2017, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kunjungan serupa di tahun-tahun mendatang.

Dengan sendirinya, kampanye militer ini tidak selalu menjadi masalah, tetapi pendekatan yang timpang terhadap Korea Utara dan Asia Timur secara umum yang menekankan kekuatan militer dengan mengesampingkan komponen pendekatan lainnya tidak dapat mengurangi ketegangan atau menyelesaikan sengketa yang belum terselesaikan. Semakin banyak unjuk kekuatan yang dilakukan AS untuk meyakinkan Korea Selatan, semakin besar kemungkinan Korea Utara akan merespons dengan lebih banyak uji coba rudal provokatif dan bahkan mungkin dengan uji coba nuklir baru.

Jaminan AS kepada negara sekutunya perlu diimbangi dengan jaminan kepada stabilitas bagi pihak musuh, atau gerakan dukungan ini akan memicu ketegangan dan membuat situasi yang sudah berbahaya menjadi lebih tidak stabil. Dalam hal ini, unjuk kekuatan dapat dengan cepat menjadi kekalahan bagi diri sendiri jika AS dan sekutunya ingin menghindari krisis baru.

Sayangnya, tidak banyak bukti bahwa AS secara konsisten menggunakan alat politik luar negeri lainnya untuk menyeimbangkan unjuk kekuatan dan latihan militer yang telah dilakukannya dengan Korea Selatan dan kepada sekutu lainnya di kawasan Asia Timur. Penekanannya tampaknya selalu pada kampanye militer dan proyeksi kekuatan dengan sedikit bukti fleksibilitas dan keterbukaan untuk berkompromi yang diperlukan untuk de-eskalasi dan keterlibatan diplomatik.

Kebijakan AS terhadap Korea Utara tetap terhenti pada tujuan dan tindakan koersif yang tidak masuk akal atau berhasil selama 20 tahun terakhir, dan dalam hal ini tidak ada tanda-tanda akan mencair dalam waktu dekat. Stick Policy dan lebih banyak Big Stick Policy adalah apa yang membawa keadaan seperti saat ini, jadi AS tidak boleh berharap untuk mendapatkan hasil yang berbeda jika kebijakan tetap tidak berubah.

Salah satu alasan mengapa Korea Selatan menuntut kepastian terhadap AS adalah karena persenjataan nuklir Korea Utara terus berkembang tanpa henti, sehingga cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran itu adalah dengan mengupayakan rezim kontrol senjata yang akan membatasi ukuran persenjataan tersebut. AS tidak akan bisa membuat Korea Utara melucuti persenjataannya, tetapi mungkin bisa mendapatkan kesepakatan yang membuat persenjataan mereka tetap berada di bawah tingkat tertentu.

Bagaimanapun juga, aktivitas Korea Utara dalam membangun persenjataan nuklir sebagian besar didorong oleh ketakutan mereka akan serangan Amerika. AS sering bertindak seolah-olah para pemimpin negara sekutunya percaya bahwa musuh mereka meragukan kesediaan Washington untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap mereka, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak mudah dipercaya oleh negara-negara lain. Dalam kasus Korea Utara, pemerintah mereka menerima begitu saja bahwa AS mungkin akan menggunakan kekuatan terhadap mereka, tetapi mereka tidak percaya dengan janji-janji bahwa mereka tidak akan melakukannya.

Dalam situasi seperti ini, mengirim lebih banyak aset militer ke wilayah tersebut, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, sepertinya tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Hal ini mengingatkan salah satu strategi AS yang terkadang menerbangkan pesawat pengebom jarak jauh ke Timur Tengah untuk “mengirim pesan” ke Iran, seolah-olah pemerintah Iran lupa bahwa AS dapat menyerang mereka. Hal ini tidak lebih dari sekadar aksi saling serang yang tidak melakukan apa pun untuk mengatasi perselisihan yang mendasar yang dapat meningkat menjadi konflik.

Mungkin ada kalanya unjuk kekuatan militer memang tepat, tetapi AS harus menyadari bahwa gerakan simbolis ini dapat menimbulkan kerugian yang nyata ketika mereka memperkuat permusuhan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Ketika negara-negara lain menunjukkan kekuatan militer mereka secara terbuka, AS biasanya tidak menganggap hal ini sebagai tindakan yang tidak berbahaya atau defensif. Sama seperti AS cenderung melihat tindakan semacam itu oleh negara-negara lain sebagai ancaman dan provokatif, negara-negara lain juga melihat unjuk kekuatan. AS dengan cara yang sama. Sikap agresif cenderung memperkuat kelompok garis keras di kedua pemerintahan dan membuat upaya untuk mengurangi ketegangan menjadi lebih berisiko secara politis.

Kunjungan kapal selam ini dimaksudkan terutama sebagai sinyal kepada Korea Utara, tetapi juga mengirimkan pesan kepada China, yang pemerintahnya telah mengecam rencana tersebut segera setelah Deklarasi diterbitkan. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri China menuduh AS “memprovokasi konfrontasi blok, merusak sistem non-proliferasi nuklir, merusak kepentingan strategis negara lain, memperburuk ketegangan di semenanjung Korea, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan bertentangan dengan tujuan denuklirisasi semenanjung Korea.”

Kunjungan USS Michigan pasti akan memusuhi China seperti halnya kunjungan Sekretaris Luar Negeri AS Antony Blinken yang berada di Beijing untuk mencoba menstabilkan hubungan. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan bahwa kedua kunjungan tersebut terjadi begitu dekat satu sama lain, tetapi waktunya hampir tidak optimal.

Pendekatan AS terhadap Asia, seperti kebanyakan kebijakan luar negeri lainnya, mengalami militerisasi yang berlebihan. Hal ini berdampak pada mendorong perlombaan senjata dan menyebabkan hubungan dengan China memburuk dengan cepat, dan hal ini menciptakan ketegangan yang dianggap mengkhawatirkan oleh banyak sekutu dan negara lain di kawasan ini.

Seperti yang diamati oleh pakar hubungan internasional Van Jackson lebih dari setahun yang lalu, “Kebijakan AS terhadap kawasan paling penting di dunia ini tidak lebih dari perpaduan antara sisa-sisa inersia dari kebijakan Asia yang mengutamakan militer dari Trump dan kebangkitan kembali “poros ke Asia” dari Presiden AS saat itu, Barack Obama, yang bermaksud baik namun bernasib buruk, yang juga memiliki agenda yang sangat termiliterisasi.” Hal ini memperlihatkan pendekatan yang mengutamakan militer telah meningkat sejak saat itu. Inisiatif pemerintahan Biden yang paling menonjol di Asia-Pasifik semuanya difokuskan pada peningkatan kerja sama militer dan proyeksi kekuatan, dan tidak ada yang sebanding di bidang lainnya.

Jebakan dari pendekatan yang mengutamakan militer bukan hanya karena pendekatan ini mendestabilisasi Asia, tetapi juga mengabaikan kebijakan ekonomi yang konstruktif dan keterlibatan diplomatik ketika alat-alat lain ini akan lebih berguna dan lebih murah. Salah satu bagian dari pendekatan yang mengutamakan militer mungkin tampak cukup masuk akal jika berdiri sendiri, tetapi jika digabungkan, semua hal ini menempatkan AS dan Asia pada jalur berbahaya yang dapat dan harus dihindari. Untuk memiliki pendekatan yang lebih seimbang dan konstruktif terhadap Asia, AS perlu mengurangi unjuk kekuatan dan ancaman implisit untuk menggunakan kekuatan dan memfokuskan upaya keterlibatannya pada perdagangan dan diplomasi.