Environmental Issue

October 26 2021

Sinyal Darurat Bagi Perubahan Iklim: The Production Gap Report 2021

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics, Social and Culture Bahan Bakar Fosil, Environmental Issue, Perubahan Iklim 0

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat United Nations Environment Programme (UNEP) merilis sebuah dokumen berjudul The Production Gap Report yang menjelaskan dan berisi data mengenai penggunaan bahan bakar fosil. Dari hasil penelitian pada dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara di dunia belum banyak melakukan usaha untuk mengurangi produksi bahan bakar fosil untuk membatasi pemanasan global agar hanya naik 1,5°C. Produksi bahan bakar fosil ini sendiri tidak banyak mengalami perubahan sejak dokumen pertama pada 2019. Penemuan ini menjadi masalah besar yang dapat menyebabkan kegagalan global untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah.

Menurut dokumen yang dirilis pada pertengahan Oktober tahun 2021, sebagian besar produsen minyak dan gas dunia berencana untuk meningkatkan produksi hingga 2030 atau lebih, dan beberapa produsen batu bara besar berencana untuk melanjutkan atau meningkatkan produksi. Hal ini bertentangan dengan keinginan para pemimpin negara yang berusaha berkomitmen untuk menurunkan emisi dari hasil bahan bakar fosil di tahun 2030 dan bebas emisi di tahun 2050. Lebih rinci, laporan tersebut juga menemukan bahwa negara-negara telah mengarahkan lebih dari $300bn (£217bn) untuk kegiatan bahan bakar fosil sejak awal pandemi Covid-19 yang lebih besar dari anggaran untuk energi bersih.

Pada satu kesempatan, Ploy Achakulwisut, seorang peneliti di Stockholm Environment Institute (SEI) dan penulis utama laporan ini menjelaskan efek dari kurangnya komitmen penurunan produksi bahan bakar fosil dan produksi yang sudah berada di atas batas aman, Achakulwisut mengatakan bahwa “Penelitiannya jelas: produksi batu bara, minyak dan gas global harus mulai menurun segera dan tajam agar konsisten dengan membatasi pemanasan jangka panjang hingga 1,5°C,”

Selain berdampak langsung ke perubahan iklim dan juga anggaran besar-besaran yang justru dikeluarkan untuk bahan bakar fosil, Dr. Jeremy Hess, seorang profesor kesehatan dan pengobatan darurat global di University of Washington mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar kotor ini memiliki berbagai efek terhadap kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Dilansir dari The Guardian, Dr. Hess mengatakan “Sayangnya ini adalah tahun pertama saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya dan para pasien sangat jelas mengalami dampak perubahan iklim. Saya melihat paramedis yang telah luka bakar pada lutut mereka karena berlutut untuk merawat pasien dengan sengatan panas. Dan saya melihat terlalu banyak pasien meninggal di unit gawat darurat akibat paparan panas mereka tahun lalu,”

Untuk menyelamatkan iklim, laporan The Production Gap 2021 tersebut menyarankan pemerintah untuk mengambil peran utama dan memastikan bahwa transisi dari bahan bakar fosil adalah adil dan merata. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menguasai lebih dari 50% produksi bahan bakar fosil dunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen juga mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mencegah pemanasan global yang melebihi 2°C. Andersen kemudian mengingatkan bahwa pada Konferensi Iklim PBB, yang dikenal sebagai Conference of the Parties 26 (COP26) bahwa “pemerintah harus melangkah, mengambil langkah cepat dan segera untuk menutup kesenjangan produksi bahan bakar fosil dan memastikan transisi yang adil dan merata.

COP26 sendiri akan diselenggarakan di Glasgow pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan menjanjikan langkah-langkah pengurangan karbon yang akan menjaga harapan hidup untuk membatasi kenaikan pemanasan global hingga 1,5°C. Batas 1,5°C ini merujuk pada Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian Paris sendiri bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata secara global yang idealnya 1,5°C.

June 21 2021

Pembahasan Isu Lingkungan pada Konferensi Tingkat Tinggi G7 ke-47

Anita Susanto News Environmental Issue, G7, KTT, Lingkungan, Uni Eropa 1

Pada 11 – 13 Juni 2021, G7 melangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Cornwall, Inggris. KTT ini di gelar secara langsung dan merupakan pertemuan G7 pertama antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemimpin Uni Eropa (UE) setelah Brexit pada tahun 2020. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris selaku tuan rumah KTT G7 ke-47 ini mengatakan bahwa perubahan iklim dan isu lingkungan menjadi salah satu isu utama dengan judul KTT kali ini adalah “Build Back Better” yang tentu berkaitan dengan isu pandemi Covid-19. Perdana Menteri Inggris menyatakan tujuan Inggris pada KTT ini adalah menyatukan negara-negara demokrasi terkemuka untuk membantu dunia berjuang dan kemudian membangunnya kembali dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih sejahtera. Dilansir dari New York Times, Boris Johnson mengatakan bahwa “Kita perlu memastikan bahwa kita belajar dari pandemi dengan tidak mengulangi kesalahan yang kita buat selama sekitar 18 bulan terakhir.”

Tujuh anggota tetap G7, ditambah dengan UE, Australia, India, Korea Selatan, dan Afrika Selatan akhirnya menggelar pertemuan tatap muka di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada 11-13 Juni 2021. Lewat dokumen Carbis Bay G7 Summit Communiqué, terdapat beberapa kesepakatan dari G7 mengenai isu lingkungan. Hal terpenting yang menjadi sorotan dunia tentu bagaimana menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan membuat serangkaian mekanisme penanganan dan menyumbangkan vaksin ke negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa G7 akan melindungi bumi dengan mendukung revolusi hijau yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi, dan berupaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat, mencapai nol emisi paling lambat pada 2050, dan meningkatkan pendanaan pencegahan perubahan iklim hingga 2025 untuk melestarikan atau melindungi setidaknya 30 persen dari tanah dan lautan kita pada tahun 2030. Selain itu, G7 juga menyepakati menyumbang dana untuk memenuhi target dari negara-negara maju berkontribusi 100 miliar dollar AS untuk usaha pencegahan perubahan iklim ke negara-negara miskin karena pencapaian target tidak terpenuhi disebabkan pandemi Covid-19.

G7 atau Group of Seven adalah organisasi berisi negara-negara dengan perekonomian yang kuat yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris yang melakukan pertemuan tiap tahun untuk membahas isu dan agenda global. Awalnya, G7 dibentuk untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik akibat krisis minyak tahun 1973. Kemudian, ketika isu lingkungan menjadi tragedy of common, pada 1979 isu lingkungan menjadi salah satu pembahasan utamanya. KTT ke-46 sendiri tidak berhasil diselenggarakan karena kondisi pandemi Covid-19, rencana awal dari KTT yang akan diselenggarakan di Trump National Doral, Florida ini telah berencana bahwa isu lingkungan tidak akan ada dalam agenda pembahasan menurut Mick Mulvaney, pejabat kepala staf Gedung Putih. Sedangkan pada pertemuan G7 ke-45 tahun 2019 di Prancis, pembahasan mengenai perubahan iklim menjadi salah satu isu utama. Hasil dari pertemuan di Biarritz, Prancis itu menyetujui bahwa G7 dan Uni Eropa (UE) akan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris, menindaklanjuti Piagam Plastik Laut G7, dan mengesahkan piagam tentang keanekaragaman hayati. Pada masa kepresidenan Donald Trump sendiri, AS keluar dari perjanjian Paris dan menolak untuk melakukan kerja sama terkait pandemi Covid-19 karena ingin mengedepankan urusan AS terlebih dahulu, namun Presiden AS ke-46 Joe Biden mendorong pendekatan yang lebih terpadu memerangi pandemi dan mendesak anggota G7 lainnya untuk merangkul kerja sama yang bertujuan membangun infrastruktur perawatan kesehatan dunia sehingga dapat merespon keadaan darurat dengan lebih cepat di masa depan.

April 15 2021

Jepang Bakal Buang Air Tercemar Nuklir ke Laut, Tetangga Protes

Chatrine Debora News Environmental Issue, Jepang, Limbah Nuklir, Maritim, Water Waste 0

Setelah bertahun-tahun diundur, Jepang secara sepihak memutuskan rencana pembuangan 1,3 juta ton air terkontaminasi nuklir ke laut. Perdana Menteri Yoshihide Suga menyatakan keputusan inilah yang paling realistis dan adanya limbah air menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan demi proses pemulihan Fukushima.

Dari mana limbah ini?
Limbah air ini merupakan tiga pendingin tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang kehilangan daya lalu mencair saat bencana gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011 lalu.

Air-air ini dikumpulkan dan disimpan di sebuah tangki di Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) Inc., yang kapasitas penampungan airnya akan habis tahun 2022 nanti.

Limbah nuklir ini akan “dikurangi” zat radioaktifnya terutama zat isotopnya yang nanti hanya menyisakan tritium, yakni zat hidrogen yang sulit terlarut dari air, selanjutnya akan dilakukan proses pengenceran dan filtrasi dengan teknologi tertentu sebelum dilepas ke laut. Tritium sendiri dianggap lebih “tidak berbahaya” karena tidak mampu menghasilkan energi yang cukup dan masuk ke kulit manusia.

Menteri Hiroshi Kajiyama menyatakan tangki-tangki penampungan ini bahkan memiliki kemungkinan bocor jika terjadi lagi gempa atau tsunami berkekuatan besar.

Pembuangan air terkontaminasi nuklir ini rencananya mulai dilakukan pada dua tahun ke depan, di mana prosesnya dilakukan secara bertahap dengan jumlah yang kecil tiap waktunya, sehingga membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk selesai.

Jepang menekankan melalui proses filtrasi ini maka dampak pada lingkungan, kesehatan, dan keamanan akan sangat kecil. Kalkulasi ini juga disesuaikan dengan standar internasional dari Komite Ilmiah PBB untuk Efek Radiasi Atom (UNSCEAR).

Respon Regional dan Internasional Berbeda
Rencana Jepang ini masih tetap menuai kritik domestik, terutama dari para nelayan yang khawatir kualitas air akan memburuk dan membahayakan ekosistem laut. Kekhawatiran akan keamanan laut ini yang juga berpengaruh pada pendapatan para nelayan.

Selanjutnya, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan dukungan penuh Jepang dalam mengontrol dampak lingkungan sehingga air yang dibuang ke laut bisa dipastikan keamanannya. AS juga mendukung dengan menyatakan “transparansi” Jepang dalam keputusan tersebut dengan koordinasi bersama IAEA patut diapresiasi.

Namun tanggapan berbeda ditunjukkan tetangga Asia Timur yang juga beberapa merupakan aliansi AS seperti Korea Selatan, China, dan Taiwan yang mengkritik keras upaya Jepang mengingat rencana ini akan selesai dalam beberapa dekade lamanya.

Korea Selatan menyatakan adanya risiko kerusakan lingkungan laut dan keamanan dari negara tetangga, sedangkan China melihat tindakan Jepang sebagai tindakan sangat tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan kondisi negara tetangga.