Ekstremisme Archives - DIP Institute

Ekstremisme

Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan hari Sabtu, (21/1/2023) membakar Al-Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia. Di bawah perlindungan polisi Swedia, pemimpin partai Stram Kurs Denmark Rasmus Paludan membakar kitab suci umat Islam di dekat gedung Kedutaan Besar Turki. (Sumber: Daily Sabah)

August 1 2023

Terjadi Lagi, Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark Tuai Kecaman

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Social and Culture Denmark, Ekstremisme, Eropa, OKI, Politik, Swedia 0

Dua negara Skandinavia yakni Swedia dan Denmark yang belakangan ini marak kasus pembakaran Al-Quran telah mengadakan perundingan mengenai dampak serangkaian tindakan tersebut. Kedua negara ini mendapat sorotan dan kritik dari negara-negara Islam karena membiarkan kejadian pembakaran Alquran berulang.

Pada bulan Juli, terjadi serangkaian pembakaran Alquran di Kopenhagen, Denmark, oleh aktivis sayap kanan, termasuk menginjak Alquran dan membakarnya di depan Kedubes Irak, Mesir, dan Turki. Di Swedia, imigran asal Irak bernama Salwan Momika juga melakukan pembakaran Alquran dan menginjak beberapa halaman Alquran, termasuk saat perayaan Idul Adha di depan masjid Stockholm pada 28 Juni sebelumnya.

Dengan peristiwa ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana untuk mengadakan pertemuan luar biasa pada Senin (31/7) sebagai tanggapan terhadap serentetan aksi pembakaran Al Quran umat Muslim di Swedia dan Denmark. Dewan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota OKI akan mengadakan pertemuan secara virtual.

Mereka akan membahas tindakan “penodaan provokatif” yang berulang terhadap Al Quran di kedua negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pertemuan ini akan membahas peningkatan Islamofobia di Eropa dan juga membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melawan fenomena tersebut. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengumumkan bahwa pada Minggu (30/7/2023), ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengenai situasi pasca pembakaran Alquran. Dalam sebuah pernyataan di akun Instagramnya, Kristersson menyatakan bahwa mereka setuju situasinya sudah berbahaya dan perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan masing-masing negara.

Kristersson juga menyebut bahwa keduanya sedang mengkaji aspek hukum sebagai dasar untuk mengambil tindakan guna memperkuat keamanan nasional serta perlindungan warga di Swedia dan seluruh dunia.

Pada awal bulan Juli, Pemerintah Swedia menyatakan akan meninjau kemungkinan untuk mengamendemen Public Order Act agar polisi dapat menghentikan demonstrasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Kristersson menekankan pentingnya menjaga kebebasan dan masyarakat yang terbuka, serta melindungi demokrasi dan hak-hak warga terhadap kebebasan dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga mengulang desakan agar Swedia mencegah terulangnya pembakaran Alquran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menjelaskan bahwa pemerintahnya akan mencari cara hukum untuk mencegah aksi pembakaran Alquran di depan kedubes negara lain. Ia menyatakan bahwa pembakaran Alquran merupakan tindakan yang ofensif dan ceroboh, tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Denmark. Kementerian Luar Negeri Irak juga turut meminta otoritas negara-neggara di Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali apa yang disebut dengan ‘kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi.’

Karena itu, Pemerintah Denmark sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk campur tangan dalam situasi khusus di mana terjadi penghinaan terhadap budaya dan agama negara lain, yang berdampak negatif bagi Denmark, termasuk dari segi keamanan. Rasmussen menegaskan bahwa kebijakan yang diambil akan tetap sesuai dengan kerangka konstitusional, dengan tetap melindungi kebebasan berekspresi dalam lingkup yang luas di Denmark.

ROME, ITALY - JANUARY 21: Activists of the Russian community in Italy demonstrate in Piazza Santi Apostoli for the freedom of Alexei Navalny and all Russian political prisoners. on January 21, 2023 in Rome, Italy. On January 21 - 23 worldwide demonstrations entitled "Freedom of Alexei Navalny and all Russian political prisoners" will take place. Global rallies, organized by numerous Russian communities promoting democratic and anti-war values, are taking place in more than 70 cities in over 30 countries. In Italy the demonstrations are held in Rome and Milan. (Photo by Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)

July 24 2023

Jaksa Rusia Meminta Hukuman 20 Tahun Penjara untuk Alexey Navalny atas Tuduhan ‘Ekstremisme’

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Social and Culture Alexei Navalny, Ekstremisme, kemanusiaan 0

Kejaksaan Negeri Rusia telah mengajukan permintaan agar pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexey Navalny, dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan “ekstremisme.” Alexey Navalny, yang berusia 47 tahun, telah dituduh menciptakan komunitas ekstremis dan organisasi yang melanggar hak-hak warga negara; mendanai ekstremisme; mempromosikan ekstremisme; serta melibatkan anak di dalam tindakan berbahaya dan rehabilitasi Nazisme.

Ia dan para pendukungnya menolak tuduhan tersebut sebagai “sangat tidak masuk akal” dan bermotivasi politik. Jika terbukti bersalah, sebagai seorang pengacara terlatih dan lawan politik Putin, ia akan menjalani total hukuman penjara selama 29 tahun.

Putusan akan diumumkan pada tanggal 4 Agustus2023, di mana dalam sidang pengadilan tertutup pada hari Kamis, Navalny mengutuk perang Rusia di Ukraina. Dia menyatakan bahwa Rusia tenggelam dalam kekacauan, dengan banyak korban dan masyarakat yang menderita akibat perang yang dianggapnya sangat bodoh dan tidak masuk akal di abad ke-21.

Navalny saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 11,5 tahun atas tuduhan penipuan dan tindak kejahatan lainnya, di sebuah koloni pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di Melekhovo, 250 kilometer (150 mil) di timur Moskow.

Sebagai oposisi utama dan lawan vokal Presiden Vladimir Putin, dia menghadapi berbagai tuduhan baru yang menurutnya sengaja dipalsukan untuk menjauhkannya dari dunia politik.

Data pengadilan menunjukkan bahwa tuduhan tersebut terkait dengan enam pasal berbeda dalam KUHP Rusia, termasuk menghasut dan membiayai kegiatan ekstremis serta mendirikan organisasi ekstremis.

Sudah ditahan sejak beberapa tahun lalu

Sejak Januari 2021, Navalny telah ditahan setelah pulang ke Moskow dari pemulihan di Jerman akibat keracunan saraf yang ia tuduh berasal dari Kremlin. Dia menyatakan bahwa jaksa telah memberikan kepadanya 3.828 halaman yang merinci semua kejahatan yang diduga telah ia lakukan selama di penjara. Namun, menurutnya, isi halaman tersebut begitu banyak sehingga sulit untuk mengidentifikasi dengan pasti apa yang dituduhkan kepadanya.

Selama masa tahanannya, dia telah dipenjara dalam sel tunggal yang sangat kecil, juga dikenal sebagai “sel hukuman,” karena tuduhan pelanggaran disiplin, seperti tidak benar dalam menggunakan seragam penjara, tidak menghormati penjaga, dan lain-lain.

Navalny telah mengalami masalah kesehatan sejak ditahan dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan karena penyakit misterius.

Rekan-rekannya dan para pendukungnya menuduh pihak berwenang penjara gagal memberikan bantuan medis yang memadai dan mengkhawatirkan kesehatannya yang semakin memburuk.

Sejak sebelum konflik di Ukraina dan meningkat dalam hampir 17 bulan terakhir, Rusia telah melarang organisasi kampanye Navalny sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Navalny telah secara berkali-kali mengecam perang yang dilancarkan oleh Putin di Ukraina, menyebutnya sebagai “tragedi” dan menyatakan bahwa kekalahan Moskow “tidak dapat dihindari”.

Namun, Kremlin membantah mengejar Navalny dan menyatakan bahwa kasusnya adalah urusan pengadilan.

Pemimpin oposisi ini, yang juga merupakan seorang pengacara, telah membawa petugas penjara ke pengadilan untuk mempertahankan ‘aksesnya’ terhadap apa yang dia anggap sebagai hak-hak dasar tahanan. Melalui produksi video yang memberikan bukti korupsi sistemik di kalangan elit Rusia, Navalny berhasil membangun pengikut besar di media sosial.