Dukungan

Perwakilan de facto Taiwan di Washington, Hsiao Bi-khim, pada hari 13 September menjamu puluhan anggota parlemen internasional yang mendukung sanksi terhadap China atas agresi terhadap Taiwan beberapa waktu lalu.

Pertemuan mendadak yang dihadiri sekitar 60 anggota parlemen dari Eropa, Asia, dan Afrika di gedung diplomatik Twin Oaks adalah langkah terbaru dalam upaya Taipei membujuk sesama negara demokrasi untuk menentang China sejak invasi Rusia ke Ukraina meningkatkan kekhawatiran bahwa Beijing bisa mencoba untuk mengambil pulau itu dengan paksa.

Kelompok itu, yang terdiri dari anggota pertemuan Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) di Washington minggu ini diperkirakan akan menandatangani perjanjian untuk mendorong pemerintah mereka masing-masing mengadopsi “pencegahan yang lebih besar terhadap militer atau tindakan koersif lainnya” oleh Republik Rakyat Tiongkok, dilansir dari Reuters.

Sebelumnya, Presiden China, Xi Jinping telah berjanji untuk menyatukan Taiwan di bawah kendali Beijing dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Seperti yang tertuang pada Buku Putih Taiwan tahun 2022, namun klaim ini kemudian ditolak keras oleh Taiwan.

Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa Washington sedang mempertimbangkan sanksi terhadap China untuk mencegahnya menyerang Taiwan, dengan Uni Eropa mendapat tekanan diplomatik dari Taipei untuk melakukan hal yang sama.

Hsiao, berbicara kepada anggota parlemen bahwa China tidak berhak mengatur siapa yang dapat berhubungan dengan Taiwan, dan negara itu memiliki kedaulatannya sendiri. “Penting untuk menunjukkan kepada “pengganggu” bahwa kita (Taiwan) punya teman juga.” Dan “Kami tidak berusaha memprovokasi si penindas, tetapi kami juga tidak akan tunduk pada tekanan mereka.”

Dalam kesempatan itu, ia juga menyambut dua perwakilan Ukraina di acara tersebut dan membuat Kyiv sebagai contoh agresi yang ditakutkan oleh Taiwan. “Kami tentu berharap bahwa ketika komunitas internasional mendukung Ukraina, komunitas internasional juga akan mendukung Taiwan … bahwa bersama-sama kita dapat mencegah agresi lebih lanjut yang datang dari China.”

Perjanjian IPAC yang diharapkan akan ditandatangani pada hari Rabu, 14 September 2022 juga menyerukan negara-negara untuk mengamankan rantai pasokan dari kerja paksa di wilayah Xinjiang China, dan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China atas pelanggaran di Hong Kong, serta terkait bagaimana pada perusahaan China yang mendukung industri militer Rusia.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez, yang bertindak sebagai ketua bersama IPAC Amerika Serikat dengan Marco Rubio dari Partai Republik, mengatakan pada pengarahan IPAC di Capitol juga membahas RUU AS untuk mendukung Taiwan yang akan menghadapi beberapa perubahan tetapi “dorongan” akan tetap sama. Versi awal dari RUU itu mengancam sanksi berat terhadap China untuk setiap agresi terhadap Taiwan, dan akan memberi Taiwan miliaran dolar dalam pembiayaan militer asing di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Taiwan juga telah mendesak Washington, pemasok senjata terbesarnya, untuk mempercepat pengiriman senjata yang telah disetujui tetapi menghadapi penundaan karena masalah rantai pasokan dan meningkatnya permintaan dari perang di Ukraina.