bantuan kemanusiaan

Seolah-olah kondisi kehidupan di kamp-kamp pengungsian belum cukup menyedihkan bagi komunitas Rohingya, World Food Assistance (WFP) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jatah makanan untuk populasi pengungsi sebesar 17% mulai 1 Maret, menurunkan biaya dari $12 menjadi $10 per orang (1.224 Taka Bangladesh menjadi 1.070 Taka Bangladesh) karena kekurangan dana sebesar $125 juta. Hal ini diperkirakan akan membuat situasi Rohingya yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pelapor khusus PBB, Michael Fakhri, dan Thomas Andrews, menyebut keputusan ini sebagai keputusan yang “tidak masuk akal” bagi komunitas Muslim Rohingya, terutama ketika bulan Ramadan akan segera tiba.

Sejak tahun 2017, terdapat hampir satu juta pengungsi yang tinggal di 34 kamp terpisah yang berada di wilayah Cox’s Bazar, Bangladesh. Dari jumlah pengungsi tersebut, lebih dari separuhnya adalah perempuan, anak perempuan, dan anak-anak. Pemulangan mereka ke rumah mereka di Rakhine telah berulang kali ditunda oleh pemerintah Myanmar dan juga oleh militernya, yang hanya memperpanjang status tanpa kewarganegaraan mereka. Lima tahun terakhir yang dihabiskan di kamp-kamp pengungsian telah memberikan dampak yang parah bagi penduduk, terutama bagi anak-anak. World Food Programme (WFP) melaporkan bahwa empat puluh persen anak-anak Rohingya mengalami pertumbuhan yang terhambat, dan dua belas persen di antaranya mengalami malnutrisi akut. Bahkan saat ini 28 persen bayi yang baru lahir di rumah sakit Kutupalong dan klinik Balukhali mengalami kekurangan berat badan di mana para ibu juga menderita  malnutrisi akut dan anemia. Bersamaan dengan ibu hamil dan menyusui, anak-anak ini juga akan menjadi korban terburuk dari pemotongan jatah makan ini. Selain meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan di bawah umur, pekerja anak, perdagangan manusia dan narkoba, serta kekerasan di dalam kamp, pemotongan anggaran ini juga akan meningkatkan jumlah orang yang mencoba meninggalkan kamp dengan menggunakan perahu, di mana banyak di antara mereka yang akhirnya tersesat di laut.

Sejak tahun 2015, lebih dari 3.500 orang Rohingya telah melakukan perjalanan dengan perahu melalui Laut Andaman menuju Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, baik untuk melarikan diri dari kerusuhan di Myanmar maupun karena kondisi kamp-kamp pengungsian yang semakin buruk di Bangladesh. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang tidak pernah sampai ke pantai. Bahkan, pada bulan Desember 2022 lalu, sebuah kapal yang membawa 180 pengungsi Rohingya menghilang di laut, dan diasumsikan bahwa mereka semua telah meninggal. Meskipun sadar akan bahaya yang ada, para pengungsi tetap melanjutkan perjalanan ini karena kehidupan di kamp-kamp pengungsian sangat tidak manusiawi. Voucher sebesar $12 tidak akan memuaskan rasa lapar mereka, dan negara tuan rumah tidak memberi mereka pilihan untuk mencari nafkah yang setidaknya akan mengisi perut mereka. Sumber pendapatan utama mereka adalah sedikit uang yang mereka terima dari LSM lokal, yang tidak cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, mereka harus bertahan hidup dengan makanan pokok seperti beras dan lentil, dan sekarang voucher telah dikurangi, makanan sehat akan menjadi mimpi bagi mereka.

Selain itu, pendanaan untuk populasi Rohingya secara bertahap menurun sejak tahun 2020 sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara-negara donor. Joint Response Plan (JRP) tahun 2019 oleh badan-badan PBB dan Bangladesh berhasil mengumpulkan $636,7 juta dari $920,5 juta anggaran yang dibutuhkan untuk program-program pengungsi. Namun, dana tersebut mengalami penurunan drastis pada JRP tahun 2022 karena kurang lebih setengah dari anggaran yang dibutuhkan sebesar $881 juta yang diberikan oleh donor. Krisis Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, di mana $1,5 miliar telah terkumpul untuk bantuan kemanusiaan yang disebut sebagai permintaan dana awal, juga menjadi faktor penyebab pengurangan ini. Kesenjangan dalam dukungan untuk para korban di negara-negara ini menunjukkan bagaimana krisis Rohingya kehilangan perhatian global. Berbicara mengenai hal ini, Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mencatat bahwa Rohingya menerima dukungan retorika dari banyak anggota PBB, namun “keluarga Rohingya tidak dapat memakan retorika politik.”

Dalam konteks krisis ekonomi Bangladesh saat ini, penting juga untuk memahami konsekuensi yang luas dari penurunan dana ini. Biaya hidup meningkat dan daya beli menurun karena meningkatnya inflasi di negara ini sebagai dampak langsung dari krisis bahan bakar yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Hal ini telah menghabiskan biaya lebih dari $100 juta untuk membangun pagar di sekitar kamp-kamp pengungsian dan mempersiapkan Bhasan Char (di bawah Ashrayan Project-3) untuk memindahkan sebagian populasi pengungsi. Menurut Center for Policy Dialogue (CPD), sebuah think tank Bangladesh, jumlah ini akan terus meningkat karena Bangladesh mungkin perlu mengeluarkan sekitar $1,22 miliar per tahun untuk pengungsi Rohingya, yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh negara ini mengingat bahwa Bangladesh baru saja mengambil pinjaman $4,7 miliar dari IMF untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Jika Joint Response Plan 2023, yang akan meminta $876 juta dari para donator untuk orang-orang Rohingya, mendapatkan tingkat antusiasme yang sama, populasi pengungsi yang rentan dan negara tuan rumah akan terpapar pada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada yang siap untuk menghadapinya.