Sebuah proyek pembangkit listrik tenaga surya di Lishui, Provinsi Zhejiang, menandatangani kesepakatan pada Mei 2020 yang mengubah manfaat lingkungan menjadi bagian dari biaya usahanya, yakni pembayaran 2,79 juta yuan selama 25 tahun kepada perusahaan ekonomi kolektif setempat atas jasa pengaturan ekosistem di kawasan proyek. Nilai kesepakatan itu kecil jika dibandingkan dengan investasi proyek sekitar 170 juta yuan, tetapi penting karena perusahaan tidak sedang membeli kayu atau lahan, melainkan manfaat kawasan yang selama ini dapat dinikmati tanpa transaksi khusus. Peristiwa tersebut memperlihatkan perubahan yang jauh lebih konkret daripada slogan pertumbuhan hijau, sebab alam mulai memasuki hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pemegang hak ekonomi lokal.
Di Lishui perubahan itu tidak berhenti pada satu kontrak karena bank juga mulai mencoba menyalurkan kredit dengan bertumpu pada pendapatan yang diharapkan dari jasa ekosistem, termasuk pinjaman 5 juta yuan yang menggunakan hak atas pendapatan GEP sebagai jaminan. Melalui Gross Ecosystem Product atau GEP, manfaat seperti pengaturan air dan pencegahan erosi diterjemahkan menjadi nilai moneter yang dapat dipakai dalam perhitungan bisnis, meskipun angka hasil valuasi jelas berbeda dari uang yang tersedia untuk membayar angsuran. Bank tetap menghendaki pendapatan yang bisa ditagih sehingga kawasan yang dinilai sangat berharga secara ekologis belum tentu memiliki akses kredit apabila hak ekonominya tidak jelas atau aliran pembayarannya tidak dapat dibuktikan.
Ketegangan inilah yang sering hilang dari cerita keberhasilan monetisasi alam karena pihak yang menjaga ekosistem tidak selalu sama dengan pihak yang mampu mengubah jasa ekologis menjadi kontrak maupun jaminan pinjaman. Perusahaan memiliki modal untuk menyusun proyek dan bank memiliki kuasa menentukan siapa yang layak menerima pembiayaan, sedangkan masyarakat yang hidup di kawasan hulu dapat menanggung pembatasan penggunaan lahan tanpa otomatis memiliki kendali atas pembayaran jasa lingkungan. GEP memang memungkinkan nilai yang sebelumnya diabaikan masuk dalam perundingan ekonomi, tetapi posisi tawar warga tetap ditentukan oleh penguasaan tanah, pengakuan hak, kapasitas kelembagaan, serta aturan tentang siapa yang berhak menerima hasil transaksi.
Jarak antara besarnya nilai ekologis dan manfaat finansial yang sungguh diwujudkan terlihat dalam penelitian mangeao Lishui yang memperkirakan GEP kota itu pada 2019 mencapai sekitar 411 miliar yuan, sementara nilai produk ekologis yang berhasil diwujudkan melalui mekanisme ekonomi dan kompensasi berada di kisaran 102 miliar yuan. Perbedaan ini tidak menunjukkan bahwa sisa nilainya merupakan uang yang belum ditagih, sebab GEP menghitung aliran manfaat yang tidak semuanya dapat atau patut diperdagangkan. Justru angka tersebut menyingkap persoalan kelembagaan yang lebih mendasar, yaitu kemampuan memberi harga atas ekosistem berkembang lebih cepat daripada mekanisme pembagian manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat penjaganya.
Perubahan berikutnya menyentuh birokrasi ketika Lishui memasukkan pertumbuhan GEP bersama GDP ke dalam sistem evaluasi pemerintah daerah, sehingga kegiatan mempertahankan fungsi alam mulai memperoleh tempat dalam ukuran prestasi yang sebelumnya lebih akrab dengan investasi dan produksi. Dengan pengukuran ini pemerintah pusat dan provinsi mempunyai dasar tambahan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat, tetapi tekanan menghasilkan angka yang baik juga dapat mendorong pemerintah lokal memilih kegiatan yang mudah dinilai daripada yang paling penting secara ekologis. Kepala daerah mungkin lebih mudah melaporkan kenaikan nilai jasa wisata dibanding membuktikan bahwa habitat spesies langka semakin aman, terutama jika kedua hasil itu tidak mendapatkan bobot yang sepadan dalam penilaian kinerja.
Masalahnya terletak pada sifat angka yang selalu membutuhkan penyederhanaan karena hutan harus dipecah menjadi jasa penyediaan, pengaturan dan budaya sebelum manfaatnya dihitung menggunakan metode yang disepakati birokrasi. Suatu kawasan yang penting bagi keberlangsungan spesies endemik belum tentu menghasilkan nilai moneter lebih tinggi daripada kawasan wisata dengan pengunjung ramai, walaupun kehilangan kawasan pertama mungkin tidak dapat dipulihkan dengan pembangunan taman di tempat lain. Ketika pemerintah menggunakan total GEP sebagai gambaran keberhasilan lingkungan, keragaman fungsi ekologis yang tidak setara berisiko diperlakukan sebagai komponen yang bisa saling mengganti hanya karena semuanya berakhir sebagai angka uang.
Risiko pertukaran tersebut semakin nyata ketika pemerintah daerah mulai mengembangkan mekanisme untuk mengimbangi penurunan nilai jasa ekosistem akibat proyek dengan peningkatan GEP melalui penghijauan di wilayah lain, sebagaimana pernah dijajaki di Kaihua, Zhejiang. Secara administratif mekanisme ini menyediakan cara untuk memperhitungkan dampak pembangunan dan mendorong pemulihan, tetapi kesetaraan nilai uang tidak menjamin kesetaraan fungsi ekologis antara kawasan yang dirusak dan kawasan yang direhabilitasi. Sebuah hutan tua yang menyimpan hubungan rumit antara tanah, air dan keanekaragaman hayati tidak otomatis tergantikan oleh lahan baru yang ditanami pohon, sekalipun laporan akhir menunjukkan keseimbangan nilai.
China kemudian membakukan pedoman GEP pada tingkat nasional dan memperkuat pemanfaatannya pada 2026, setelah sejumlah daerah menjalankan eksperimen yang menunjukkan bahwa nilai ekologis dapat memasuki pasar kredit, skema pembayaran dan evaluasi pemerintah. Standardisasi memungkinkan hasil penghitungan lebih seragam sehingga lebih mudah dipakai untuk perencanaan dan pengawasan, tetapi keseragaman administratif bukan jaminan bahwa seluruh wilayah mempunyai kondisi ekologi atau hubungan sosial yang sama. Apa yang terlihat sebagai kemajuan di atas kertas bisa menutupi perbedaan siapa yang menanggung pembatasan ekonomi dan siapa yang memperoleh ruang baru untuk mengambil keuntungan dari jasa lingkungan.
Pengalaman Lishui memberi pelajaran dalam menghadapi tekanan untuk memperluas perkebunan, tambang atau infrastruktur demi pendapatan jangka pendek, sementara manfaat perlindungan daerah tangkapan air dinikmati masyarakat lintas wilayah. Menghitung jasa ekosistem dapat memperkuat alasan daerah konservasi meminta pembiayaan atau kompensasi, tetapi tanpa aturan yang jelas tentang hak warga dan kewajiban penerima manfaat, angka itu mudah menjadi bahasa baru bagi pengelola modal dan pemerintah. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan kenaikan GEP yang diumumkan setiap tahun, melainkan perubahan keputusan penggunaan lahan serta pembagian manfaat yang dapat ditelusuri sampai kepada masyarakat yang selama ini menanggung biaya menjaga alam.