Pembangunan pelabuhan oleh China tidak hanya menciptakan hubungan ekonomi, tetapi juga dapat membentuk ketergantungan jangka panjang terhadap teknologi, tenaga ahli, dan standar operasional yang digunakan untuk mengelola fasilitas tersebut. Ketergantungan ini semakin sulit diubah ketika tenaga profesional dari negara penerima memperoleh pendidikan dan pelatihan di China, kemudian kembali untuk menduduki posisi strategis dalam pengelolaan infrastruktur maupun perumusan kebijakan teknologi.
Misalnya seorang insinyur yang telah terbiasa menggunakan perangkat dan sistem buatan China, dapat memiliki kecenderungan mempertahankan teknologi tersebut ketika kelak berwenang menentukan standar pengadaan di negaranya. Bahkan ketika pemerintahan berganti dan kerja sama pembangunan dengan Beijing ditinjau kembali, hubungan teknis yang telah terbentuk tidak serta-merta dapat diputus karena perubahan teknologi membutuhkan biaya, penyesuaian regulasi, dan pelatihan ulang tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan memperoleh nilai geopolitik yang melampaui pembangunan infrastruktur fisik karena pengetahuan dan keahlian yang tertanam dalam institusi dapat mempertahankan pengaruh China tanpa memerlukan tekanan maupun instruksi politik secara langsung.
Selama ini Belt and Road Initiative (BRI) identik dengan jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Pandangan tersebut melewatkan pertanyaan yang lebih menentukan mengenai siapa yang menyusun kurikulum teknisi, melatih regulator, dan menetapkan prosedur pemeliharaannya. China semakin menghubungkan pembangunan fisik dengan universitas, beasiswa, serta pendidikan kejuruan untuk memperpanjang manfaat ekonomi dan politik infrastrukturnya melalui pengetahuan yang tertanam dalam lembaga negara penerima. Ketergantungan paling tahan lama tidak selalu tercatat dalam kontrak utang karena sebagian terbentuk melalui kebiasaan profesional yang lambat laun dianggap sebagai standar kewajaran.
Antonio Gramsci melalui konsepnya menjelaskan bahwa hegemoni yang bekerja bukan hanya dengan pemaksaan melainkan melalui pembentukan persetujuan sosial. Kekuasaan menjadi lebih kokoh ketika kepentingan tertentu diterima sebagai sesuatu yang wajar melalui pendidikan, organisasi, dan praktik sehari-hari. Dalam konteks China, sebagian alumni yang kemudian menjadi insinyur, manajer, atau birokrat dapat menjalankan fungsi menyerupai intelektual organik ketika menerjemahkan pengalaman teknis menjadi pertimbangan kebijakan yang diterima institusinya. Mereka tidak perlu menjadi pendukung ideologi Beijing karena pengaruh justru dapat berkembang ketika penggunaan teknologi China dianggap menguntungkan berdasarkan kebutuhan profesional negara penerima.
Skala pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian penting dari hubungan internasional China. Melalui rencana kerja Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) periode 2025-2027, Beijing menjanjikan 60.000 kesempatan pelatihan sekaligus pengembangan lembaga pendidikan vokasi di Afrika. Pada Oktober 2026 pemerintah China melaporkan keberadaan 38 Luban Workshops di 32 negara dengan lebih dari 30.000 peserta pendidikan bergelar dan 160.000 peserta pelatihan non-gelar. Angka resmi tersebut memperlihatkan keluasan program yang menempatkan keterampilan industri dan pembangunan kapasitas manusia sebagai bagian dari perluasan hubungan ekonomi.
Penelitian Carolin Formella dan Tobias Heidland pada Juni 2026, memperlihatkan bagaimana pendidikan tersebut berhubungan dengan dunia kerja melalui penelusuran riwayat profesional alumni Afrika yang menempuh pendidikan di China. Bidang teknik dan bisnis menonjol dalam jalur pendidikan mereka, sedangkan sebagian lulusan kemudian bekerja di sektor pendidikan, konstruksi, energi, dan industri yang memiliki keterkaitan dengan proyek China. Hubungan ini membentuk jaringan profesional yang dapat bertahan setelah pendidikan berakhir melalui kesamaan bahasa teknis, hubungan antarlembaga, dan pengalaman bekerja dengan sistem produksi yang serupa.
Dalam teori Actor-Network Theory (ANT), Bruno Latour menjelaskan bahwa membuka lapisan geopolitik yang lebih mendalam karena infrastruktur tidak pernah berdiri sebagai benda yang terpisah dari manusia. Sebuah pelabuhan terhubung dengan perangkat lunak, prosedur keselamatan, sertifikasi operator, kontrak pemeliharaan, dan keputusan regulator. Seluruh unsur tersebut membentuk jaringan yang saling memengaruhi tanpa memerlukan satu pusat komando. Ketika lembaga pendidikan melatih operator menggunakan perangkat tertentu dan otoritas nasional menyesuaikan prosedurnya, keputusan mengganti pemasok tidak lagi sesederhana membeli mesin baru karena keseluruhan sistem kerja harus disesuaikan.
Hubungan tersebut terlihat di Djibouti ketika program Luban Workshop menghubungkan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pengoperasian jalur kereta Addis Ababa-Djibouti yang dibangun melalui kerja sama dengan perusahaan China. Pendidikan bagi tenaga operasional dan teknisi memberikan manfaat nyata bagi negara penerima sekaligus mempererat hubungan antara keterampilan pekerja dengan teknologi yang digunakan. Dari hubungan inilah muncul potensi technological lock-in, yakni ketergantungan yang bertahan bukan karena larangan memilih alternatif melainkan karena perpindahan teknologi menuntut biaya pelatihan ulang, penyesuaian peralatan, dan perubahan standar operasional.
Penguncian tersebut menjadi persoalan politik ketika pergantian pemerintahan tidak diikuti perubahan struktur teknis yang telah terbentuk. Presiden baru dapat mengkritik kontrak pendahulunya atau meninjau pembiayaan proyek, tetapi kementerian tetap membutuhkan tenaga ahli yang mampu menjalankan infrastruktur nasional. Birokrat mempunyai alasan profesional mempertahankan kesinambungan sedangkan penyedia teknologi lama menawarkan solusi yang paling mudah dioperasikan. Keputusan diplomatik dapat berubah dalam satu periode pemerintahan, tetapi kemampuan institusi menggunakan sistem pengganti memerlukan investasi dan pembelajaran yang jauh lebih panjang.
Daya tahan pengaruh semacam ini tetap bergantung pada manfaat yang diperoleh masyarakat penerima. Maria Repnikova dalam penelitiannya mengenai Institut Konfusius di Ethiopia menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap pendidikan bahasa Mandarin banyak ditopang peluang beasiswa dan pekerjaan. Ketika kesempatan ekonomi tidak memenuhi harapan, daya tarik tersebut menghadapi keterbatasan. Alumni China juga dapat menggunakan pengetahuannya untuk memperkuat posisi tawar negara asal dalam negosiasi teknologi dan investasi. Pendidikan menghasilkan kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja sama maupun mempertanyakan ketergantungan terhadap Beijing.
Pertaruhan geopolitik China bukan sekadar menciptakan generasi pemimpin asing yang bersimpati kepadanya, melainkan membangun hubungan ketika teknologi, pengetahuan, dan prosedur institusional saling memperkuat. Pelabuhan menjadi pintu masuk yang mudah terlihat sementara ruang kelas dan perjalanan karier para lulusannya menentukan seberapa mahal perubahan arah kebijakan pada masa mendatang. Hegemoni yang paling bertahan tidak selalu membutuhkan pemerintah asing yang tunduk kepada Beijing karena pengaruh dapat terus bekerja ketika institusi negara penerima menemukan bahwa meninggalkan jaringan China berarti harus membangun ulang sebagian cara mereka menjalankan pembangunan.