Dalam buku Autocracy 2.0 terbitan 2025, Jennifer Lind memperlihatkan sesuatu yang pernah dianggap mustahil, yakni Partai Komunis China (PKC) mampu memperketat kendali politik sambil membesarkan perusahaan teknologi yang bersaing di panggung dunia. Lind menyebutnya smart authoritarianism, kecakapan mempertahankan kekuasaan tanpa mematikan ruang yang dibutuhkan ekonomi untuk berinovasi. Akan tetapi, keberhasilan menemukan keseimbangan itu tidak berarti Beijing dapat menjaganya selamanya. Ketika disiplin partai semakin menjadi ukuran keberhasilan pejabat, alat yang dahulu menyatukan arah pembangunan justru berpotensi menutup keberanian mengubah arah. Ujian China bukan kekurangan teknologi atau ancaman keruntuhan mendadak, melainkan apakah negara yang lihai mengatur masyarakat masih sanggup belajar dari kesalahannya sendiri.
Keberanian belajar pernah menjadi salah satu kekuatan China setelah Deng Xiaoping membuka jalan reformasi. Pemerintah daerah mencoba menarik investasi, membangun kawasan industri, dan mengembangkan cara mengelola ekonomi yang tidak selalu menunggu petunjuk rinci Beijing. Andrew Nathan menyebut kemampuan semacam ini dalam pembahasannya tentang authoritarian resilience, ketahanan rezim yang ikut ditopang lembaga pemerintahan yang dapat menampung aspirasi dan memperbaiki cara bekerja. Penjelasan Nathan membantu memahami mengapa PKC bertahan melewati begitu banyak guncangan. Tetapi mesin pembelajaran itu membutuhkan pejabat yang mau mengirim kabar buruk, bukan hanya berlomba memperlihatkan angka pertumbuhan yang menyenangkan atasan.
Di bawah Xi Jinping, penegasan kendali pusat dan kampanye antikorupsi yang disertai pembersihan elite telah mengubah perhitungan risiko dalam birokrasi. Penindakan terhadap korupsi tentu mempunyai dasar administratif, dan tidak setiap pejabat yang disingkirkan dapat disebut korban persaingan politik. Masalahnya terletak pada pesan yang mungkin ditangkap bawahan ketika kedudukan semakin bergantung pada kepercayaan pimpinan. Seorang kepala daerah yang menilai proyek pusat tidak cocok dengan kebutuhan wilayahnya harus mempertimbangkan bukan hanya biaya pembangunan, melainkan juga risiko karier jika penilaiannya dianggap tidak sejalan. Kedisiplinan dapat mempercepat pelaksanaan keputusan, tetapi ketakutan berbeda pendapat dapat memperlambat koreksi atas keputusan yang keliru.
Chris Argyris melihat perbedaan penting antara organisasi yang pandai membetulkan pekerjaan dan organisasi yang berani memeriksa kembali aturan pekerjaannya. Pemerintah China dapat melonggarkan regulasi sektor teknologi atau membantu menyelesaikan proyek perumahan macet tanpa harus mengubah orientasi dasar kebijakannya. Argyris menyebut kemampuan seperti itu single-loop learning, perbaikan langkah agar sasaran lama tetap tercapai. Persoalan menjadi lebih berat ketika sasaran itulah yang perlu digugat, seperti ketergantungan pemerintah daerah pada penjualan tanah untuk membiayai pembangunan. Itulah double-loop learning, keberanian mempertanyakan dasar kebijakan. Apabila semua persoalan dianggap sekadar kesalahan pelaksana, Beijing mungkin terus memperbaiki mesin yang sebenarnya membutuhkan rancangan baru.
Tekanan fiskal daerah menunjukkan betapa mahalnya keterlambatan menguji rancangan tersebut. Dana Moneter Internasional pada September 2026 memperkirakan gabungan utang resmi pemerintah daerah dan perusahaan pembiayaannya mencapai sekitar 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2025. Ketika pasar properti melemah, penerimaan dari tanah menyusut sementara kewajiban membayar utang dan menyediakan layanan publik tetap berjalan. Beijing masih dapat mengatur restrukturisasi dan mengirim bantuan, tetapi penyelamatan yang berulang tidak otomatis memperbaiki alasan daerah terus bergantung pada pembiayaan tersebut. Di sinilah kendali pusat menghadapi batasnya, sebab penyelesaian jangka pendek dapat memperpanjang ketergantungan yang semula ingin diakhiri.
Peralatan digital membuat persoalan itu lebih rumit daripada sekadar pejabat yang menutupi laporan. Beijing memiliki banyak cara membaca keadaan melalui data ekonomi, kanal pengaduan, dan pengawasan daring. Penelitian atas lebih dari empat juta pengaduan mencatat tingkat respons pemerintah meningkat hingga 98 persen pada 2023, sementara penyelesaian substantif baru mencapai 31 persen. Angka ini membantah gambaran bahwa negara sepenuhnya berhenti mendengarkan warga. Akan tetapi, kecepatan menjawab tidak sama dengan kesediaan mengubah penyebab keluhan. Ketika data lebih diprioritaskan untuk mendeteksi penentangan daripada memperbaiki kebijakan, muncullah risiko predatory digital authoritarianism, pengawasan digital yang melayani perlindungan kekuasaan. Sistem yang pandai menemukan gejala masih bisa gagal apabila kritik terhadap keputusan pusat dianggap gangguan yang harus diredam.
Batas kemampuan membaca masyarakat itu terlihat pada generasi muda yang menghadapi pasar kerja jauh lebih keras daripada janji kemajuan yang mereka dengar sejak kecil. Pada Agustus 2026, pengangguran penduduk perkotaan berusia 16 sampai 24 tahun di luar kelompok pelajar mencapai 18,9 persen, dipengaruhi pula masuknya lulusan baru ke pasar kerja. Di tengah keadaan tersebut, tang ping atau memilih mengurangi ambisi kerja dan bai lan atau membiarkan persaingan berjalan tanpa terus memaksakan diri mencerminkan perubahan harapan sebagian anak muda. Sikap itu bukan otomatis gerakan melawan PKC, tetapi juga tidak tepat dibaca hanya sebagai kemalasan.
Orang yang mengurangi konsumsi atau menunda membeli rumah tidak selalu sedang menyampaikan tuntutan politik, tetapi keputusan pribadi yang meluas dapat memperlemah pertumbuhan yang dibutuhkan negara. Di sinilah teknologi pengawasan menghadapi batas yang lebih dalam. Pemerintah dapat menghitung transaksi yang menurun dan mengikuti percakapan daring, tetapi angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa kerja keras tidak lagi dianggap menjanjikan. Kebanggaan terhadap kereta cepat atau kemajuan kecerdasan buatan juga dapat hidup bersama kecemasan mengenai pekerjaan. Keberhasilan inovasi nasional akhirnya tidak otomatis berubah menjadi keyakinan pribadi bahwa masa depan masih terbuka.
Meskipun begitu, menilai kemampuan belajar PKC telah mati sepenuhnya sama kelirunya dengan menganggap seluruh masalah selesai berkat pengawasan digital. China tetap memiliki industri yang besar, kapasitas fiskal pusat, dan kemampuan menyesuaikan sebagian kebijakan ketika tekanannya meningkat. Lind benar mengingatkan bahwa otoritarianisme China telah menunjukkan keluwesan yang diremehkan banyak pengamat. Kini yang China pertaruhkan adalah keluwesan itu sendiri. Jika birokrasi semakin terampil memenuhi perintah tetapi semakin enggan menguji landasan perintah, kecanggihan negara akan lebih banyak dipakai menjaga kendali daripada memperbaiki kesalahan. Masa depan smart authoritarianism China akan ditentukan oleh perbedaan antara negara yang pintar mengamankan kekuasaan dan negara yang pintar mengoreksi penggunaan kekuasaan.