Di tengah melemahnya arsitektur pengendalian senjata nuklir global, wacana pertemuan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin di sela pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC di Shenzhen pada November 2026 memperoleh arti yang lebih besar daripada sekadar agenda diplomatik tingkat tinggi. Kemungkinan tersebut memang belum berkembang menjadi KTT trilateral yang resmi disepakati, tetapi gagasannya telah dibicarakan Moskow dan Beijing, sementara Trump telah menyatakan akan kembali bertemu Xi di China pada November. Pertemuan tiga pemimpin itu penting karena muncul ketika kekuatan nuklir dunia semakin terkonsentrasi pada tiga negara, sedangkan aturan yang selama beberapa dekade membantu membatasi persaingan strategis justru sedang melemah.
Besarnya taruhan dapat dilihat dari distribusi persenjataan nuklir dunia karena Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI memperkirakan terdapat sekitar 12.187 hulu ledak pada Januari 2026. Rusia memiliki sekitar 5.420 hulu ledak, Amerika Serikat sekitar 5.042, sedangkan China diperkirakan memiliki 620. Ketiganya dengan demikian menguasai sekitar 91 persen inventaris nuklir dunia, sementara Amerika Serikat dan Rusia saja masih memegang hampir 86 persen. Konsentrasi sebesar ini membuat hubungan ketiga negara tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai rangkaian persaingan bilateral karena perubahan postur nuklir salah satu pihak semakin memengaruhi kalkulasi strategis dua pihak lainnya.
Berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) pada 5 Februari 2026 memperjelas perubahan tersebut karena dunia kehilangan kerangka hukum bilateral terakhir yang membatasi kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia. Selama masa berlakunya, perjanjian itu dirancang untuk membatasi jumlah senjata strategis sekaligus menyediakan pertukaran data, notifikasi, dan inspeksi yang mengurangi ketidakpastian mengenai kemampuan masing-masing pihak. Pelaksanaannya memang sudah mengalami kemunduran sebelum berakhir setelah Rusia menghentikan sejumlah kewajiban sejak 2023 dan Amerika Serikat mengambil langkah balasan, tetapi hilangnya perjanjian tersebut tetap menghapus fondasi hukum yang sebelumnya menjaga batas serta prediktabilitas dalam hubungan dua arsenal nuklir terbesar dunia.
Persoalan menjadi lebih kompleks karena struktur nuklir yang dulu hampir sepenuhnya didominasi Washington dan Moskow kini harus memperhitungkan China yang terus memperluas kemampuan strategisnya. SIPRI memperkirakan arsenal China bertambah menjadi sekitar 620 hulu ledak pada awal 2026 dan menyebut ekspansinya berlangsung lebih cepat dibandingkan negara bersenjata nuklir lainnya. Bagi Amerika Serikat, perkembangan tersebut membuat model pengendalian senjata yang hanya berfokus pada Rusia semakin sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Bagi Beijing, tuntutan untuk segera masuk ke dalam negosiasi tiga pihak dianggap tidak seimbang karena jumlah senjatanya masih jauh di bawah dua kekuatan nuklir terbesar.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan sekadar menghadirkan tiga pemimpin dalam satu ruangan, melainkan menemukan dasar kepentingan yang cukup kuat agar ketiganya bersedia menerima pembatasan tertentu. Washington ingin struktur pengendalian senjata berikutnya memperhitungkan China, Beijing menilai Amerika Serikat dan Rusia harus lebih dahulu melakukan pengurangan karena arsenal mereka jauh lebih besar, sedangkan Rusia sebelumnya juga menginginkan kemampuan nuklir Prancis dan Inggris ikut diperhitungkan dalam pembicaraan masa depan. Semua pihak menghadapi masalah yang sama karena sistem lama semakin tidak memadai, tetapi belum terdapat kesepakatan mengenai siapa yang harus masuk ke dalam sistem baru dan seberapa besar beban yang harus ditanggung masing-masing.
Pertemuan Trump, Xi, dan Putin tidak otomatis akan melahirkan perjanjian nuklir baru, terlebih hubungan mereka dibebani konflik dan kepentingan yang jauh lebih luas daripada persoalan senjata strategis. Pertemuan Trump dan Xi di Washington pada September memperlihatkan bahwa komunikasi tingkat tinggi dapat menjaga hubungan tetap terkendali tanpa harus menghasilkan penyelesaian besar karena perselisihan mengenai perdagangan, Taiwan, kecerdasan buatan, dan Iran masih bertahan. Hubungan Washington dan Moskow juga tetap dibayangi perang Ukraina, sementara kedekatan Beijing dan Moskow memengaruhi cara Amerika Serikat membaca keseimbangan strategis. Satu meja dapat membuka komunikasi, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus benturan kepentingan yang membuat pengendalian senjata semakin sulit.
Justru ketika kepercayaan politik berada pada tingkat rendah, nilai pengendalian senjata tidak bergantung pada adanya hubungan yang harmonis, melainkan pada kemampuan membuat tindakan lawan lebih dapat diperkirakan. Batas jumlah senjata, pemberitahuan mengenai aktivitas tertentu, komunikasi krisis, dan pertukaran informasi berfungsi mengurangi dorongan untuk membaca setiap perubahan kemampuan sebagai ancaman yang harus segera diimbangi. SIPRI memperingatkan bahwa modernisasi arsenal terus berlangsung ketika risiko salah kalkulasi meningkat, sehingga hilangnya mekanisme transparansi dapat mendorong negara merencanakan kekuatan berdasarkan kemungkinan terburuk. Dalam lingkungan seperti inilah diplomasi menjadi penting bukan karena para pesaing sudah saling percaya, tetapi karena mereka justru tidak saling percaya.
Namun, munculnya format tiga kekuatan sekaligus membawa persoalan lain mengenai siapa yang berhak menentukan arah stabilitas internasional karena keamanan nuklir tidak hanya menyangkut kepentingan Washington, Beijing, dan Moskow. Ukraina dan negara Eropa berkepentingan terhadap hubungan Amerika Serikat dan Rusia, sementara Jepang, Korea Selatan, negara ASEAN, dan negara Indo-Pasifik lainnya hidup langsung dalam konsekuensi persaingan Amerika Serikat dan China. Semakin banyak persoalan strategis dinegosiasikan hanya oleh kekuatan terbesar, semakin besar pula kemungkinan stabilitas didefinisikan berdasarkan kepentingan mereka tanpa keterlibatan memadai dari negara yang ikut menanggung akibatnya.
Konteks APEC membuat persoalan tersebut semakin menarik karena forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik itu pada dasarnya dibentuk untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan, tetapi pertemuan di sela forum tersebut dapat berkembang menjadi panggung bagi diplomasi keamanan tiga kekuatan besar. Perubahan ini menunjukkan bahwa mekanisme multilateral tetap penting, sementara persoalan strategis yang paling sensitif semakin membutuhkan komunikasi langsung di antara negara yang mempunyai kemampuan terbesar memengaruhi keseimbangan global. Tantangannya bukan menolak diplomasi kekuatan besar, melainkan memastikan komunikasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko tidak berkembang menjadi pola tata kelola internasional yang hanya ditentukan oleh negara-negara paling kuat.
Jika Trump, Xi, dan Putin akhirnya benar-benar duduk di satu meja di Shenzhen, nilai pertemuan tersebut tidak akan ditentukan oleh foto bersama ataupun label bersejarah yang melekat padanya. Ukurannya justru terletak pada apakah komunikasi itu mampu membuka kembali ruang bagi transparansi, pengurangan risiko, dan aturan yang dapat mengikuti perubahan struktur kekuatan nuklir dunia. Amerika Serikat dan Rusia masih memegang arsenal terbesar, China tumbuh menjadi faktor yang tidak lagi dapat diletakkan di luar perhitungan, sedangkan sistem lama yang mengatur persaingan mereka semakin kehilangan daya. Dunia mungkin membutuhkan satu meja baru, tetapi persoalan yang jauh lebih menentukan adalah apakah meja itu akan menjadi awal tata kelola strategis yang lebih stabil atau hanya menjadi tempat tiga kekuatan terbesar mengelola persaingan mereka sendiri.