Pertemuan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela ASEAN-Russia Commemorative Summit di Kazan dinilai mencerminkan pendekatan diplomatik yang pragmatis tanpa mengubah sikap Singapura terhadap perang Ukraina.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA), Wong menghadiri pertemuan tersebut sebagai bagian dari agenda kerja sama ASEAN-Rusia dan menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan, serta integritas teritorial negara-negara di dunia.
Dalam unggahan dan keterangan resmi pemerintah Singapura, Wong menegaskan bahwa posisi Singapura terkait Ukraina didasarkan pada prinsip hukum internasional dan bukan karena keberpihakan terhadap blok geopolitik tertentu.
Di sisi lain, Presiden Putin menyatakan bahwa Rusia masih melihat peluang besar untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Menurut laporan Reuters, isu energi menjadi salah satu fokus utama pembahasan antara Rusia dan para pemimpin Asia Tenggara dalam KTT tersebut.
Negara-negara ASEAN dan Rusia juga menyepakati penguatan kerja sama energi, termasuk energi terbarukan, dan ketahanan energi kawasan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam dokumen hasil KTT yang dilaporkan oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh Pemerintah Thailand sebagai salah satu peserta forum.
Sejumlah pengamat menilai pertemuan Wong dan Putin tidak menunjukkan perubahan kebijakan Singapura terhadap Rusia. Singapura tetap mempertahankan sanksi tertentu yang diberlakukan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, dimana pada saat yang sama, negara kota tersebut tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Moskow demi kepentingan regional dan kerja sama ASEAN.
Perkembangan ini terjadi ketika Uni Eropa kembali memperluas sanksi terhadap Rusia. Menurut Dewan Uni Eropa, paket sanksi terbaru menargetkan sektor energi, industri pertahanan, dan jaringan ekonomi yang mendukung operasi militer Rusia di Ukraina.
Melalui pernyataannya pada pertemuan bersama Rusia tersebut, Singapura yang diketahui akan memegang Keketuaan ASEAN pada 2027l diperkirakan akan terus mengedepankan pendekatan yang menggabungkan prinsip hukum internasional, dengan kebutuhan pragmatis untuk bekerja sama dengan seluruh mitra dialog ASEAN, termasuk Rusia.