Di tengah gejolak ekonomi dan politik, Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadapi perlawanan dari sekutu lamanya saat pemerintahannya runtuh untuk kelima kalinya dalam tiga tahun terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mengundurkan diri atau membubarkan parlemen dan seruan untuk pemilihan umum baru.
Krisis ini semakin memuncak setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengundurkan diri pekan ini, hanya 27 hari setelah menjabat, menjadi perdana menteri kelima Macron yang mundur sejak tahun 2022. Upayanya yang gagal untuk membentuk pemerintahan yang stabil telah menjerumuskan Prancis ke dalam ketidakpastian dan mengekspos kekuasaan presiden yang semakin melemah.
Édouard Philippe, perdana menteri pertama Macron dan kini pemimpin partai sentris Horizons, mendesaknya untuk mundur setelah mengesahkan anggaran tahun depan. “Prancis tidak dapat menahan kekacauan ini selama 18 bulan lagi,” kata Philippe, menambahkan bahwa presiden harus “melayani institusi, bukan dirinya sendiri.”
Gabriel Attal, yang memimpin partai Renaissance Macron juga membelot, mengatakan dia “tidak lagi memahami” keputusan presiden. Bahkan mantan perdana menteri Élisabeth Borne yang memimpin reformasi pensiun kontroversial Macron juga menyerukan penangguhan undang-undang usia pensiun, memperingatkan bahwa “penting untuk tahu kapan harus mendengarkan dan bertindak.”
Macron telah menugaskan Lecornu untuk memimpin pembicaraan terakhir dengan para pemimpin partai guna merumuskan “platform stabilitas.” Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan para peserta untuk fokus pada dua prioritas mendesak: mengesahkan anggaran dan mencari solusi untuk krisis kedaulatan di kepulauan Pasifik New Caledonia.
Jika upaya itu gagal, ia mungkin akan menunjuk perdana menteri lain, kemungkinan dari Partai Sosialis, atau menggelar pemilu parlemen dadakan. Kedua opsi tersebut sarat dengan risiko. Survei menunjukkan bahwa Partai Nasionalis Ekstrem Kanan (RN), yang dipimpin oleh Jordan Bardella dan Marine Le Pen, akan mendominasi pemilu baru tetapi tetap gagal mencapai mayoritas mutlak.
Pemimpin Sosialis Olivier Faure mengatakan “saatnya mencoba kiri,” sementara konservatif Bruno Retailleau menolak kerja sama dengan kubu Macron, bersikeras bahwa hanya pemerintah yang dipimpin oleh oposisi yang dapat memerintah secara efektif.
Krisis ini diperparah oleh masalah fiskal Prancis yang semakin memburuk. Defisit negara diperkirakan mencapai 5,4% dari PDB tahun ini, hampir dua kali lipat batas Uni Eropa, dan rasio utang terhadap PDB-nya termasuk yang tertinggi di Eropa. Tanpa mayoritas jelas di parlemen sejak pemilu 2024, Macron kesulitan untuk meloloskan reformasi atau menyeimbangkan anggaran.
Kekecewaan publik juga semakin meningkat. Survei Le Figaro menunjukkan 53% pemilih Prancis percaya Macron harus mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027. Video presiden berjalan sendirian di tepi Sungai Seine, hanya diikuti oleh pengawalnya, menjadi viral dan menjadi siimbol isolasinya.
Untuk saat ini, Macron bersikeras bahwa dia tidak akan mundur. Namun, dengan sekutunya yang meninggalkannya, parlemen yang tertahan, dan sayap kanan ekstrem yang semakin kuat, banyak orang di Paris percaya bahwa 48 jam ke depan dapat menentukan nasib kepresidenannya.
