Dalam beberapa pekan terakhir, hubungan antara China dan Korea Utara makin mencuriperhatian dunia. Dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui keBeijing, China menyatakan kesediaannya untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama strategis, serta menyerukan “penentangan terhadap segala bentuk hegemonisme”, istilah yang secara implisit ditujukan kepada Amerika Serikat dan pengaruhnya di Asia Timur.
Kunjungan Choe Son Hui menyusul pertemuan yang telah berlangsung sebelumnya antaraPresiden Xi Jinping dan Kim Jong Un yang disertai kehadiran parade militer di Beijing. Kunjungan Kim yang merupakan kunjungan pertama kalinya ke China dalam enam tahunterakhir, turut membawa putri kecilnya, menambah spekulasi bahwa ia sedang dipersiapkansebagai pemimpin negara berikutnya. China menyebut bahwa kebijakan memperkuathubungan dengan Korut merupakan kebijakan strategis yang teguh.
Dinamika Hubungan China–Korut
Hubungan antara China dan Korea Utara telah mengalami pasang surut sejak berdirinyaRepublik Rakyat China dan munculnya Korea Utara pasca Perang Korea. Ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir atau rudal, yang memicu kecaman internasional, Tiongkok menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan dekatnya dengan Korut dan menghindari konfrontasi besar yang dapat mengganggu keamanan regional. Pada 2016–2017misalnya, hubungan China dan Korea Utara memburuk akibat serangkaian uji coba nuklir dan rudal Pyongyang yang sengaja dilakukan bertepatan dengan momen penting internasional, termasuk saat KTT Trump–Xi dan Forum Belt and Road, sehingga mempermalukan Beijing. Puncaknya, uji coba nuklir September 2017 terjadi hanya beberapa jam sebelum pidato Xi di KTT BRICS. Sebagai respons, China mendukung sanksi PBB yang melarang impor batu bara dan tekstil Korea Utara, membatasi ekspor energi, serta memulangkan pekerja migran Korut, sehingga menekan keras ekonominya. Perdagangan bilateral pun anjlok, dengan impor China dari Korut turun hingga 87,6% pada 2017 dan total perdagangan menyusut drastis pada 2018, meski Beijing tetap menjadi mitra dagang utamaPyongyang.
Ancaman Nuklir & Keamanan Regional
Salah satu inti dari kerjasama keduanya berkaitan dengan ancaman isu nuklir Korut. Kim Jong Un sendiri secara terbuka menyatakan bahwa Korut akan mengasah “perisai dan pedang nuklir” sebagai bagian dari prioritas nasionalnya. Sikap vokal Pyongyang untuk tidak melepas program nuklirnya kembali disuarakan di PBB, saat Wakil Menlu Kim Son Gyong mengatakan bahwa tuntutan denuklirisasi sama dengan menyerah. Sementara itu, Korea Selatan menyatakan keinginannya untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara dan mendorong solusi bertahap terhadap isu nuklir. Presiden Lee Jae Myung menyebut bahwa denuklirisasi tidak bisa dicapai secara instan dan dibutuhkan pendekatan secara bertahap.
Disamping hubungan pasang surut yang dimiliki China dan Korut serta keinginan PresidenKorsel, tidak dapat dipungkiri bahwa jika keduanya saling memperkuat koordinasi militer dan diplomatik di belakang layar, dikhawatirkan kawasan Asia Timur dapat berpotensi memasuki fase baru perlombaan senjata atau eskalasi militer.
Implikasi bagi Indonesia
Konstelasi baru hubungan China–Korea Utara yang semakin erat dapat menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada dalam dilema diplomatik, dimana jika terlalu condong keChina, dapat memunculkan kecurigaan dari Amerika Serikat dan sekutunya; dan jika lebih dekat ke Barat, kerja sama strategis dengan China dalam bidang ekonomi, investasi, dan infrastruktur bisa terancam. Situasi ini menuntut Indonesia untuk menjaga keseimbangan agar tidak terperangkap dalam rivalitas kekuatan besar.
Meski penuh risiko, dinamika tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk“memanfaatkan situasi”. Indonesia bisa menggunakan rivalitas kekuatan besar sebagai “alat tawar” untuk mengamankan keuntungan selama tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif.Pemanfaatannya tentu harus dikelola dengan hati-hati agar Indonesia tidak sekadar menjadi instrumen dalam permainan geopolitik kekuatan besar. Untuk itu, beberapa langkah strategisyang dapat ditempuh seperti memperkuat diplomasi multilateral melalui ASEAN, ARF, dan sebagainya guna memastikan dinamika China–AS–Korea Utara tidak memecah belah kawasan; serta meningkatkan kerja sama pertahanan dan intelijen agar lebih siap membacadan merespons pola manuver di kawasan.
Penguatan hubungan China–Korea Utara bukanlah fenomena tak berdasar. Hubungan keduanya dapat mewakili momentum geopolitik baru menuju multi polaritas yang lebih tajam. Indonesia, sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, berada di persimpangan jalan untuk bijaksana dalam mengambil posisi, menjaga keamanan nasional, dan memanfaatkan celah diplomasi.