Delegasi dari Republik Indonesia (RI) memutuskan untuk meninggalkan forum Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam tindakan yang disebut “walk out” saat salah satu pemimpin dari kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu Benny Wenda, hendak memberikan pidato. Keputusan ini didasari oleh pandangan pemerintah Indonesia yang berseberangan dengan pandangan kelompok yang dipimpin oleh Benny Wenda, terutama mengenai isu kedaulatan.
Pemilihan untuk meninggalkan forum tersebut dipicu oleh sikap yang tegas dari delegasi RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi MSG yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Wakil Menteri Mansury menolak penggunaan forum MSG oleh kelompok Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua, ULMWP) sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda. RI menambahkan bahwa ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh afiliasi kelompok tersebut seperti tindak penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan Orang Asli Papua.
Abdul Kadir Djaelani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap cerita yang tidak benar yang akan disampaikan oleh Benny Wenda dalam forum tersebut.
Dalam konteks Konferensi Puncak Para Pemimpin MSG ke-22 di Port Vila, Vanuatu pada tanggal 23 Agustus, delegasi RI melakukan tindakan “walk out” ini. Kadir menjelaskan bahwa ini adalah cara yang biasa dalam diplomasi untuk mengungkapkan penolakan, termasuk dengan keluar dari ruangan ketika ULMWP akan menyampaikan narasi yang tidak akurat tentang situasi di Papua.
MSG, atau Melanesian Spearhead Group, didirikan pada tahun 1988 di Port Vila, Vanuatu, sebuah negara di wilayah Oseania yang terletak di sebelah timur Pulau Papua. Indonesia menjadi anggota MSG karena di wilayah Indonesia Timur terdapat populasi sekitar 13 juta orang yang berasal dari kelompok etnis Melanesia.
ULMWP, sebuah organisasi separatis Papua yang dipimpin oleh Benny Wenda, saat ini memiliki status sebagai pengamat (observer) dalam MSG. Mereka tengah berupaya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh dalam MSG.
Pengajuan keanggotaan ditolak
Melanesian Group terdiri dari lima anggota, yang terdiri dari empat negara, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta satu organisasi, yaitu Front De Libération Nationale Kanak Et Socialiste (FLNKS) dari New Caledonia.
Di sisi lain, Indonesia merupakan anggota terkait atau “associated member” dalam forum ini sejak tahun 2015. Indonesia bergabung karena memiliki populasi yang terdiri dari jutaan orang Melanesia.
Sementara itu, ULMWP selama ini memiliki status sebagai pengamat atau “observer” dalam MSG. Namun, dalam Komuniké Bersama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2023, para pemimpin negara-negara anggota MSG dengan tegas menyatakan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota MSG.
“Dengan penolakan ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota MSG,” ungkap Abdul Kadir Djaelani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam pernyataannya.
Penolakan ini bukan kali pertama karena pernah terjadi juga di tahun 2016 lalu. MSG menilai keanggoraan ULMWP tidak memenuhi kriteria yang ada dan mereka juga menghormati kedaulatan Indonesia.
