Konflik Sudan: Lebih Rumit dari yang Terlihat
Setelah berminggu-minggu terjadinya eskalasi ketegangan, bentrokan militer terbuka terjadi pada 15 April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (the Sudanese Armed Forces/SAF) dan Pasukan Pendukung Cepat (the Rapid Support Forces/RSF), di mana RSF adalah kelompok paramiliter yang kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok tersebut sebelumnya adalah sekutu dekat yang bersama-sama merebut kendali Sudan pada tahun 2021, ketegangan berikutnya atas kontrol dan pengambilan keputusan tentang masalah-masalah utama nasional telah membuat mereka terpisah. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pandangan yang berlawanan tentang integrasi RSF ke dalam militer Sudan dan perencanaan transisi untuk pemerintahan sipil di Sudan. Peristiwa yang sedang berkembang di Sudan saat ini menyerupai perebutan kekuasaan yang biasa terjadi di negara-negara yang rapuh, di mana terdapat lebih dari satu kelompok bersenjata yang kuat dan masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, konflik politik dan konfrontasi militer yang meningkat sebenarnya jauh lebih kompleks daripada perebutan kekuasaan yang sederhana.
Secara umum, Sudan memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan otoriter, dengan militer yang sering mengintervensi ekosistem politik di negara tersebut. Dalam hal ini, RSF dibentuk pada tahun 2013 oleh pemerintah Sudan di bawah kepemimpinan mantan presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang pada akhirnya memainkan peran penting dalam menggulingkan Bashir pada tahun 2019. Terlepas dari kelompok militer yang terlibat dalam penggulingan al-Bashir, langkah ini sangat didukung oleh para pemain regional, terutama di Timur Tengah. Namun, pada tahun 2013, RSF didirikan atas kemauan dan “restu” pemerintah Sudan untuk menumpas pemberontakan di wilayah barat Darfur dan berperang atas nama pemerintah Sudan.
RSF awalnya berevolusi dari milisi Janjaweed, yang sebagian besar berada di Darfur, dan peran mereka berkembang dari waktu ke waktu selama krisis Darfur di tahun 2000-an, ketika kelompok ini dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di tengah-tengah sekitar 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang mengungsi. Pengaruh kelompok paramiliter ini semakin besar, dan pada tahun 2013 kelompok ini diberi nama RSF; kemudian pada tahun 2015, RSF diberi status sebagai pasukan reguler. Selain itu, pada tahun 2017, undang-undang baru disahkan yang menjadikan RSF sebagai pasukan keamanan independen, yang memungkinkannya untuk memperluas operasinya di seluruh negeri.
Pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, menjadi tokoh nasional terkemuka selama dekade terakhir ini dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan al-Bashir sebagian besar karena dukungan luas yang diterima Hemedti dari al-Bashir di Darfur. Namun, RSF, di bawah kepemimpinan Hemedti, akhirnya bekerja sama dengan SAF dalam menggulingkan al-Bashir pada tahun 2019, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa ambisi RSF yang sebenarnya lebih bersifat politis, yang melibatkan kontrol atas Sudan.
Dari awal tahun 2000-an hingga sekarang, RSF berkembang menjadi lebih dari 100.000 pejuang, yang hampir sama besarnya dengan pasukan tempur SAF. Namun, tidak seperti SAF yang hanya dilatih secara sederhana dalam pertempuran konvensional dan perang tradisional, para pejuang RSF sangat ahli dalam taktik gerilya dan telah memperoleh keterampilan yang sangat terasah dalam pertempuran selama dua dekade terakhir di Darfur, di samping keterlibatan praktis mereka dalam pertempuran di Yaman melawan Houthi. Hal ini membantu menjelaskan bagaimana RSF dapat dengan cepat menduduki posisi-posisi penting di seluruh Sudan dan ibu kota negara, Khartoum, selama beberapa hari terakhir.
Pendanaan RSF telah menjadi isu yang kontroversial, terutama pendanaan asing yang terkait dengan para pemain politik. Namun, satu fakta yang jelas mengenai sumber pendapatan RSF adalah bahwa kelompok ini mengendalikan industri pertambangan emas di Sudan dan menjual emas ini ke Rusia dan pembeli Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan importir terbesar emas Sudan. Dengan demikian, konflik politik saat ini diperumit oleh kemungkinan adanya dukungan asing terhadap berbagai proksi domestik dalam konflik tersebut.
Selama berabad-abad, Mesir selalu menganggap Sudan sangat penting untuk keamanan strategisnya di sepanjang perbatasan selatannya. Banyak kepala militer dan pemerintah Sudan telah menerima pendidikan dan pelatihan mereka di Mesir, termasuk komandan militer Sudan saat ini dan penguasa de facto, jenderal Abdul Fatah al-Burhan. Sejak tahun 2019, pemerintah Mesir telah berkoordinasi dan sangat mendukung Jenderal al-Burhan dalam kepentingan strategis utama bagi kedua negara, termasuk latihan militer bersama dan latihan perang.
Kerja sama bilateral semakin diperkuat di tengah meningkatnya ketegangan antara Mesir dan Ethiopia setelah pembangunan bendungan al-Nahda, yang menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi Mesir yang berasal dari kemungkinan dampak negatif terhadap pertanian dan sosial dari kontrol hulu atas volume aliran Sungai Nil. Hal ini membantu menjelaskan kehadiran anggota angkatan udara Mesir yang terus menerus di pangkalan-pangkalan di Sudan, termasuk jet tempur MiG-29 Mesir ketika RSF merebut pangkalan udara Merowe. Dalam hal ini, kemungkinan besar Mesir akan terus mendukung SAF, yang dipimpin oleh Jenderal al-Burhan. Hal ini terutama karena kepala RSF, Hemedti, memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah dan perdana menteri Ethiopia, yang jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan strategis Mesir.
UEA, yang telah menjadi sekutu historis dan lama bagi Mesir selama beberapa dekade, juga mempertahankan hubungan yang kuat dengan SAF dan RSF. Hal ini terbukti dari pengadaan emas besar-besaran UEA dari Sudan, di mana sebagian besar tambangnya dikendalikan oleh Hemedti. Meskipun tidak jelas pihak mana yang secara resmi akan didukung oleh UEA dalam konflik saat ini, apa pun langkah selanjutnya, pasti akan membutuhkan koordinasi dan kesepakatan yang sangat erat antara UEA dan pemerintah Mesir di mana kepentingan strategis kedua negara membutuhkan kesamaan. Ketidaksepakatan dalam hal ini berisiko berdampak negatif terhadap konflik politik yang sedang berlangsung dan konfrontasi militer antara SAF dan RSF.
Kerajaan Arab Saudi (KSA) juga merupakan pemain kunci dalam kemungkinan penyelesaian konflik di Sudan. Selama beberapa tahun terakhir, puluhan ribu tentara Sudan dikirim ke Yaman untuk bertempur di bawah koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Dalam hal ini, KSA telah mempertahankan hubungan yang kuat dan dekat dengan kedua komandan SAF dan RSF Sudan. Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan, mengenai situasi di Sudan dan mendesak perlunya de-eskalasi konflik yang sedang terjadi. KSA telah memainkan peran kunci dalam memediasi diskusi perdamaian antara kelompok-kelompok sipil dan militer di Sudan selama periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak demi perdamaian dan stabilitas politik Sudan. Meskipun belum jelas bagaimana pendekatan yang sama dapat diterapkan oleh KSA dalam konflik bersenjata yang begitu besar di Sudan, koordinasi antara KSA, Mesir, dan UEA tidak dapat dihindari, terutama mengingat kepentingan keamanan strategis Mesir dan kepentingan ekonomi strategis UEA berakar kuat dalam ekosistem politik dan militer Sudan.
Posisi Israel dalam hal ini juga penting untuk dipertimbangkan, bersama dengan kemungkinan dukungan tidak langsung yang dapat ditawarkannya. Pada tahun 2020, perjanjian normalisasi Israel-Sudan terjadi di mana disepakati bahwa kedua negara akan menormalkan hubungan, perdamaian, diplomatik, dan perdagangan. Selain itu, perjanjian tersebut dicapai di bawah komandan SAF dan pemimpin de facto negara tersebut, Jenderal al-Burhan. Mengingat konflik bersenjata yang berkembang antara RSF dan SAF, implementasi aktual dari perjanjian normalisasi antara Israel dan Sudan menimbulkan tanda tanya, terutama dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini yang mengakhiri harapan untuk membentuk pemerintahan sipil di Sudan. Meskipun demikian, Hemedti dari RSF mengindikasikan sebelumnya bahwa normalisasi hubungan dengan Israel akan menjadi keuntungan bagi Sudan; namun, sejarah menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang tidak berasal dari militer negara dapat dengan mudah mengubah persyaratan dan kesepakatan.
Rusia sejauh ini dapat dilihat sebagai pengamat tanpa dukungan resmi untuk pihak manapun dalam konflik yang sedang berlangsung di Sudan. Namun, Rusia telah mempertahankan pasokan senjata dan hubungan militer yang erat dengan pemerintah Sudan selama beberapa dekade. Selain itu, Moskow baru-baru ini setuju dengan SAF dan pemimpin de facto Sudan, Jenderal al-Burhan, untuk membangun pangkalan angkatan laut di Sudan, yang memungkinkan Rusia untuk menempatkan pasukan dan peralatan angkatan laut di Sudan untuk melayani kepentingan regional Rusia di seberang Laut Merah. Dalam hal ini, masih belum jelas bagaimana implementasi perjanjian ini, yang strategis bagi Rusia, akan terpengaruh, terutama jika perjanjian ini membutuhkan persetujuan parlemen “sipil” di Sudan. Parlemen sipil belum terbentuk, tetapi mengingat perkembangan yang sedang berlangsung dan tujuan RSF yang jelas untuk mengendalikan aparatur negara Sudan, sangat tidak mungkin parlemen sipil akan terbentuk dalam waktu dekat. Meskipun penundaan pembentukan parlemen tentu saja sangat merugikan Sudan, penundaan ini dapat melayani kepentingan strategis AS dan negara-negara Barat dengan berpotensi menunda kehadiran pasukan angkatan laut Rusia di Sudan dan Laut Merah.
Meskipun kepentingan Rusia jelas lebih berorientasi pada SAF dan jenderal al-Burhan, kehadiran dan keterlibatan kelompok Wagner di Sudan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kelompok Wagner adalah kelompok paramiliter swasta Rusia yang memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama dengan pemerintah Rusia. Kehadiran kelompok Wagner di Sudan selama beberapa tahun terakhir sangat terkait dengan perlindungan tambang emas di Sudan, yang dikendalikan oleh RSF. Lebih jauh lagi, kelompok ini dikatakan terlibat dalam perdagangan emas antara RSF dan Rusia. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, laporan terbaru menunjukkan bahwa kelompok Wagner mempersenjatai RSF untuk melawan SAF, yang mana kelompok ini “mungkin” didukung oleh Rusia. Meskipun demikian, posisi dan keterlibatan Rusia merupakan hal yang kompleks mengingat Rusia, melalui kelompok Wagner, memiliki “pasukan bersenjata” di Sudan. Lebih menarik lagi, keterlibatan Rusia di Sudan bisa jadi memiliki sudut pandang yang berbeda dari sisi Rusia dalam hal mengambil keuntungan dari situasi dan menentang agenda AS dan Barat di Sudan. Namun, keterlibatan Rusia di Sudan, terutama dengan RSF, mungkin tidak sesuai dengan kepentingan Mesir, yang telah lama memberikan dukungan langsung dan tidak langsung kepada Rusia.
Kekacauan politik antara RSF dan SAF di Sudan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Meskipun kelihatannya hanya masalah perebutan kekuasaan, faktor-faktor yang mendasarinya, seperti yang telah disebutkan secara singkat di atas, berisiko memperumit situasi dan membuat inisiatif perdamaian menjadi sia-sia. Mengingat sejarah dan operasi RSF, konflik yang ada, dan keterlibatan masyarakat internasional, menangani dan menjaga stabilitas di Sudan akan membutuhkan koordinasi kebijakan yang sangat erat antara Mesir, KSA, UEA, Rusia, Amerika Serikat, dan Israel.
