Amerika Serikat Resmi Bergabung Kembali Dengan Dewan HAM PBB
Pada pertengahan Oktober 2021, Amerika Serikat (AS) secara resmi telah bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan suatu badan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Informasi ini disampaikan oleh Antony Blinken, Sekretaris Negara AS bahwa kepemerintahan Biden berkeinginan AS untuk memperdalam keterlibatan Amerika dengan dunia yang akan dimulai pada tahun 2022. Sebelumnya AS keluar dari Dewan HAM pada tahun 2018 karena presiden menjabat pada saat itu—Donald Trump—berpikir bahwa Dewan HAM terlalu menyudutkan Israel.
Amerika Serikat memenangkan masa jabatan tiga tahun untuk salah satu dari 18 kursi terbuka di dewan HAM, setelah dilakukannya pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB. Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB mengatakan AS akan menggunakan kursinya untuk memperjuangkan HAM di banyak tempat termasuk Ethiopia, Cina, Suriah, Yaman, Myanmar dan Afghanistan, dan mengadvokasi toleransi beragama dan minoritas serta hak-hak lainnya.
Pada sebuah pernyataan, Presiden Biden menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS akan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dengan cara: membela kebebasan, memperjuangkan peluang, menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, menghormati aturan hukum, dan memperlakukan semua orang dengan bermartabat. Tindakan ini juga merupakan komitmen pemerintahan Biden untuk membantu memimpin dunia menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi semua orang. Selain kembali bergabung dengan Dewan HAM, AS juga mengatakan akan menggandeng mitra dan sekutunya lewat kerja sama mulitilateral lainnya untuk memperkuat dan mempercepat kemajuan masyarakat global.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh White House, selain sebagai komitmen pemerintahannya, Biden juga menyinggung mengenai bagaimana Ia mengkhiri konflik 20 tahun di Afghanistan. Selain itu, Washington juga berusaha mencapai kedamaian dengan cara baru seperti disediakannya kekuatan bantuan pembangunan AS dan memperlihatkan bahwa sistem demokrasi merupakan cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian bagi seluruh rakyat kita.
Sejak dewan HAM didirikan pada tahun 2006, AS sendiri telah beberapa kali keluar masuk dari organisasi tersebut. Pemerintahan Presiden AS ke 43, George W. Bush tidak mendukung partisipasi AS, sedangakan pada masa pemerintahan Barrack Obama, AS kembali bergabung dengan dewan HAM. Namun setelah dua periode dan digantikan oleh Trump, AS kembali keluar dari dewan HAM pada 2018. Duta Besar AS untuk PBB pada masa kepemerintahan Trump, Nikki Haley mengumumkan keputusan tersebut dan mengatakan kepada anggota Dewan HAM bahwa banyak anggota harus berhenti memilih Israel sebagai negara yang dikutuk oleh banyak negara seperti Venezuela, China dan Arab Saudi.
Masuknya AS kembali ke dewan HAM ini menuai kritik dan pujian, saat ini AS juga tengah mengalami banyak pelanggaran HAM. Menurut Jamil Dakwar, direktur program HAM American Civil Liberties Union, menggambarkan langkah bergabungnya kembali AS sebagai hal yang menggembirakan dengan beberapa catatan bahwa AS juga perlu mengatasi permasalahan HAMnya sendiri seperti “Dari mengakhiri penahanan massal hingga membongkar rasisme sistemik hingga melindungi hak-hak imigran, pemerintahan Biden harus mengambil tindakan berani untuk memajukan hak asasi manusia dan keadilan rasial di dalam dan luar negeri,”
