Pasca Brexit: Lika-Liku Hubungan Inggris dan Uni Eropa

Meski sudah resmi keluar dari Uni Eropa (UE), namun hubungan antara UE dan Inggris terus memanas. Komisi Eropa, sebagai badan eksekutif UE melayangkan pemberitahuan formal pada Inggris hari Senin lalu terkait pelanggaran ketentuan Protokol Irlandia dan Irlandia Utara sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Perjanjian Brexit (Withdrawal Agreement), yang menjadi babak baru perjanjian antara UE dan Inggris. Lalu, mengapa perseteruan antara UE dan Inggris ini bisa terjadi?

Pemutusan Hubungan Inggris dan UE
Withdrawal Agreement yakni perjanjian internasional mengikat pada hukum internasional yang sudah diratifikasi sejak awal Januari tahun 2020 lalu merupakan perjanjian keluarnya Inggris dari keanggotaan UE.^[1] Perjanjian ini mengatur perekonomian dan keuangan, hak asasi, perjanjian perbatasan, dan penyelesaian perseteruan antara UE dan Inggris ke depannya, termasuk terkait perpindahan barang jasa ke Irlandia Utara.

Withdrawal Agreement ini penting dalam mendukung perdamaian dan stabilitas pasar tunggal UE serta menghindari perbatasan barang berlebihan di Irlandia Utara. Perjanjian ini memiliki masa transisi 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa transisi Brexit (British Exit) pada 1 Januari lalu sehingga berbagai kesepakatan yang mengatur industri makanan perlu melakukan adaptasi batasan baru perdagangan di sepanjang Laut Irlandia.^[2] 

Perjanjian ini ternyata memunculkan tensi politik antara Inggris, UE, dan Irlandia Utara karena berkaitan dengan pengaturan perekonomian dan politik, termasuk perlindungan kesepakatan Irlandia Utara (The Good Friday Agreement)^[3] mengenai masa depan kedaulatan Irlandia Utara, antara menjadi bagian Inggris atau persatuan Irlandia, di mana menurut survei terkait Brexit, mayoritas di Irlandia Utara memilih tetap di UE.^[4] Permasalahan UE dan Inggris terkait Irlandia Utara dimulai saat Inggris secara sepihak melakukan kesepakatan dengan Irlandia Utara yang memperpanjang periode pemeriksaan impor makanan ke Irlandia Utara hingga 1 Oktober 2021.

Inggris masih merasa “superior” atas Uni Eropa?
Inggris menyatakan kesepakatan dengan Irlandia Utara tidak melanggar protokol.^[5] Inggris juga sejak tahun lalu sudah menetapkan Undang-Undang Pasar Internal Inggris (The Internal Market Bill) yang bertujuan memastikan pasar internal Inggris secara hukum siap pada akhir masa transisi Brexit, yang sebenarnya berpotensi mengesampingkan kekuatan hukum internasional, termasuk Withdrawal Agreement dengan UE.^[6] Secara historis, baik Irlandia dengan Inggris atau Inggris dan UE memiliki hubungan politik rumit. Namun pada dasarnya hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional Inggris untuk domestik dan peran globalnya.

Menggunakan konsep realisme Jackson dan Sorensen, realisme menilai kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional penting untuk pencapaian kekuasaan dan kelangsungan hidup negara yakni dalam keamanan, politik, dan ekonomi.^[7] Mengingat realisme menilai aktor negara paling penting dibandingkan organisasi supranasional seperti contoh UE, Inggris memandang bahwa kedaulatannya lebih tinggi daripada UE sehingga setiap keputusan harus diputuskan oleh Inggris dan untuk Inggris tanpa pengaruh dari pihak lain.

Keputusan Inggris yang melanggar perjanjian internasional dengan UE menggambarkan Inggris lebih memprioritaskan kepentingan nasionalnya terutama ekonomi dibandingkan risiko tensi politik dengan UE. Hal ini dikarenakan dampak awal keluarnya Inggris dari UE ditambah pandemi corona membuat perdagangan antara Inggris dan UE merosot tajam hingga ekspor menurun 40,7% dan impor menurun 28,8% yang membuat perekonomian Inggris dari bulan ke bulan menurun sebanyak 2,9%.^[8] Mengingat UE merupakan rekan terdekat perdagangan bagi Inggris, maka tensi politik ini berisiko memperburuk hubungan dagang satu sama lain karena semakin meningkatnya batasan perdagangan dengan UE dan bisa berdampak pada perekonomian jangka panjang di Inggris.

Uni Eropa sedang menunjukkan “kapabilitas” nya
Pelanggaran perjanjian yang dilakukan Inggris bukan yang pertama karena September 2020 lalu Inggris mengakui melanggar UU Pasar Internal Inggris yang secara otomatis melanggar perjanjian internasional Withdrawal Agreement juga.^[9] Pada tahun 2020 tersebut, UE juga melayangkan surat peringatan pada Inggris namun tidak digubris, sehingga UE sudah dua kali mengambil jalur hukum atas tindakan Inggris. Kontroversi UU Pasar Internal Inggris terutama pada Pasal 42,43, dan 45^[10] ini dianggap UE melanggar hukum internasional karena pada pasal 42 ayat 5 khususnya, membuat menteri memiliki kekuasaan untuk mengubah atau melunturkan prosedur terkait protokol Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Withdrawal Agreement.

Keputusan UE dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan Inggris tidak terlepas dari kepentingan UE baik secara ekonomi dan politik, yakni disatu sisi untuk memberikan sanksi pelanggaran bagi Inggris dan di sisi lain menunjukkan kapabilitas serta kekuatan UE pada negara anggota dan global dalam menjaga keadilan dan integritas pasar tunggal UE serta kepatuhan terhadap Withdrawal Agreement.

Dampak jalur hukum Uni Eropa atas Inggris
Pasca surat pemberitahuan, terdapat beberapa skema^[11] yang mungkin terjadi, yakni pertama, Inggris memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk membalas atau mengirimkan hasil observasi dari pemberitahuan formal dari UE. Setelah itu, baik jika sudah selesai atau belum, Komisi Eropa akan memutuskan untuk mengeluarkan Reasoned Opinion yakni permintaan formal untuk patuh dalam hukum UE, di mana berdasarkan Protokol Pengadilan Hukum UE, maka UE memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan sesuai perjanjian, termasuk pemberian denda. Skema kedua yakni jika Inggris tidak setuju dengan konsultasi pada Komite Gabungan setelah waktu sebulan tersebut, maka UE melalui ayat 169 Withdrawal Agreement akan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa hingga arbitrase yang juga akan berujung pada sanksi finansial termasuk tarif impor dari Inggris.

Tensi politik antara Inggris dan UE ini perlu ditindak dengan tegas namun tetap mengutamakan diplomasi berdasarkan nilai demokrasi yang dijunjung di Eropa. Hal ini dikarenakan tensi berkepanjangan antara UE dan Inggris berisiko melunturkan prinsip kepercayaan dan kepentingan bersama di area Eropa. Meski memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, baik UE dan Inggris tetap perlu bertindak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama untuk mendukung kestabilan, perdamaian, dan perekonomian nasional dan regional Eropa dalam jangka panjang.

---

^[1] HM Government, -, TECHNICAL NOTE: IMPLEMENTING THE WITHDRAWAL AGREEMENT, Service of the Government of the UK, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628116/Technical_note_implementing_the_withdrawal_agreement_FINAL.pdf

^[2] Kara Fox dan James Frater, 2021, EU launches legal action against UK over Northern Ireland protocol, CNN Edition, https://edition.cnn.com/2021/03/15/europe/eu-uk-brexit-grace-period-northern-ireland-gbr-intl/index.html

^[3] Tom Edgington dan Chris Morris, 2021, Brexit: What is the Northern Ireland Protocol and why are there checks?, BBC, https://www.bbc.com/news/explainers-53724381

^[4] BBC, 2020, EU Referendum Result, BBC, https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results

^[5] Philip Blenkinshop, 2021, EU launches UK Northern Ireland legal case, Canberra Times, https://www.canberratimes.com.au/story/7168387/eu-launches-uk-northern-ireland-legal-case/

^[6] Steeve Peers, 2020, How does the Internal Market Bill breach the EU Withdrawal Agreement?, Prospect Magazine, https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/internal-market-bill-break-international-law-brexit

^[7] Munafrizal Manal, 2015, Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques, Global & Strategis, Th. 9, No.2, https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/6902

^[8] Richard Partington, 2021, Exports to EU plunge by 40% in first month since Brexit, The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2021/mar/12/exports-to-eu-plunge-in-first-month-since-brexit-uk-economy

^[9] European Parliament Think Tank, 2020, UK Internal Market Bill and the Withdrawal Agreement, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659359

^[10] Sahil Thapa, 2020, The Internal Market Bill: A New Threat to the Rule of Law, The Oxford University Undergraduate Law Journal, https://www.law.ox.ac.uk/ouulj/blog/2020/10/internal-market-bill-new-threat-rule

^[11] Press release European Commission, 2021, Withdrawal Agreement: Commission sends letter of formal notice to the United Kingdom for breach of its obligations under the Protocol on Ireland and Northern Ireland, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1132