War Crimes Archives - DIP Institute

May 8 2023

Presiden Portugal: ‘Negara harus bertanggung jawab untuk kesalahan di masa lalu’

Chatrine Debora News, Politics, Social and Culture Human rights, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal, War Crimes 0

Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mengatakan negaranya harus meminta maaf dan bertanggung jawab atas peran dalam perdagangan budak transatlantik, ini merupakan pertama kalinya seorang pemimpin negara Eropa selatan mengusulkan permintaan maaf nasional tersebut.

Dari abad ke-15 hingga ke-19, sekitar 6 juta orang Afrika diculik dan dipaksa dipindahkan melintasi Samudra Atlantik oleh kapal-kapal Portugis dan dijual ke budak, terutama ke Brasil.

Namun, sampai saat ini Portugal jarang mengomentari masa lalunya dan tidak banyak hal yang diajarkan tentang peran dalam perdagangan budak di sekolah-sekolah.

Sebaliknya, era kolonial negara, yang menaklukkan negara-negara termasuk Angola, Mozambik, Brasil, Cape Verde dan Timor Timur serta sebagian India, sering dianggap sebagai sumber kebanggaan oleh sebagian besar orang Portugis.

Berbicara pada hari Selasa pada peringatan tahunan “Revolusi Bunga” 1974 Portugal, yang menggulingkan kediktatoran negara tersebut, Rebelo de Sousa mengatakan negaranya harus menyatakan permintaan maaf, meskipun ia tidak menawarkan rincian apa pun.

“Meminta maaf kadang-kadang adalah hal yang paling mudah dilakukan: Anda meminta maaf, berpaling, dan tugas selesai,” katanya, menambahkan negara harus “bertanggung jawab” atas masa lalunya untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Rebelo de Sousa mengungkapkan pernyataannya setelah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang berkunjung ke Portugal dalam kunjungan pertamanya ke Eropa sejak menjabat, menyampaikan pidato di parlemen Portugal. Brasil merdeka dari Portugal pada tahun 1822.

Dia mengatakan kolonisasi Brasil juga memiliki faktor positif, seperti penyebaran bahasa dan budaya Portugis.

“[Tetapi] pada sisi buruknya, eksploitasi orang asli … perbudakan, pengorbanan kepentingan Brasil dan rakyat Brasil,” katanya.

Kelompok hak asasi manusia teratas di Eropa sebelumnya mengatakan Portugal harus melakukan lebih banyak lagi untuk menghadapi masa lalu kolonialnya dan peran dalam perdagangan budak transatlantik untuk membantu melawan rasisme dan diskriminasi saat ini.

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya bagi negara untuk mengakui kesalahan dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, sehingga terus mampu mendukung pencapaian nilai universal hak asasi manusia.

March 25 2023

Kontroversi Perintah Barat untuk Tangkap Presiden Rusia Putin

Chatrine Debora Europe, Politics, Security and Defence Human rights, Perang Rusia-Ukraina, putin, War Crimes 0

Negara-negara Eropa seharusnya menahan Vladimir Putin dan menyerahkannya kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika presiden Rusia itu mengunjungi negara mereka, kata Sekretaris Negara Antony Blinken kepada anggota parlemen pada hari Rabu.

Pernyataan Blinken, yang dilakukan sebagai respons terhadap serangkaian pertanyaan, menyusul keputusan pengadilan pekan lalu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin yang menuduhnya secara pribadi bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dari Ukraina – kali pertama pengadilan global mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Namun, Putin juga tidak mungkin mengunjungi negara-negara Eropa dalam waktu dekat, terutama setelah terbitnya surat perintah penangkapan oleh ICC – keputusan yang mendapat pujian bagi pengadilan karena berani melawan Putin karena berpotensi menutup jalur diplomasi untuk mencapai resolusi politik yang mengakhiri perangnya di Ukraina.

China dan Rusia Bereaksi Keras

Pemerintah China memberikan penegasan bahwa Vladimir Putin, Presiden Rusia, dilindungi oleh kekebalan hukum sebagai seorang kepala negara. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap keputusan ICC di Den Haag yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menekankan bahwa ICC harus bersikap objektif dan netral, serta menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh kepala negara berdasarkan hukum internasional. Dia meminta agar ICC tidak melakukan praktik “standar ganda” dan politisasi dalam menghadapi kasus ini. Wang juga menekankan bahwa konflik Ukraina harus diselesaikan melalui jalur dialog dan negosiasi.

Selain itu, dalam pernyataannya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengkritik keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (International Crime Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Medvedev menyatakan bahwa langkah tersebut dianggap sebagai deklarasi perang oleh pihak Rusia.

Dia juga mengancam bahwa Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan senjatanya untuk menghantam setiap negara yang berani menangkap Putin.

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara barat, terutama sejak pecahnya konflik Ukraina pada tahun 2014. Meskipun beberapa negara telah memutuskan untuk menjaga jarak dengan Rusia, Medvedev menegaskan bahwa Moskow tidak akan ragu untuk memberikan respons yang keras terhadap tindakan apapun yang dianggap mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Rusia.

Hungaria enggan menangkap Putin

Hungaria adalah salah satu negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), tetapi mereka menolak untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di negaranya untuk menjalankan perintah ICC tersebut. Meskipun Hungaria telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma tahun 2001, mereka menganggap itu tidak cukup sebagai dasar hukum untuk menangkap Putin jika ia berkunjung ke negara mereka. Kepala staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada kekebalan hukum sebagai kepala negara yang diakui oleh hukum internasional.

Gulyas menambahkan bahwa pemerintah Hungaria belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perintah penangkapan ICC terhadap Putin. Selain itu, Gulyas mengkritik tindakan ICC yang dinilainya dapat memicu konflik yang lebih besar dan bukan ke arah perdamaian. Komentar tersebut mungkin tidak mengejutkan karena pemerintahan Viktor Orban, yang memimpin Hungaria, dianggap sebagai sekutu dekat Kremlin.