VETO

Pada 11 Juli 2023, sebuah rancangan resolusi gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Rusia menggunakan hak vetonya dan China abstain dalam pemungutan suara.[1] Resolusi ini bertujuan untuk mengesahkan kembali mekanisme lintas batas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah. Mekanisme lintas batas ini telah membantu 2,7 juta warga Suriah setiap bulannya dengan memasok bantuan yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah. Kecuali Rusia dan China, 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut. Tanpa otorisasi Dewan Keamanan, PBB tidak dapat melanjutkan pengiriman bantuan dan pemerintah Suriah mendapatkan kendali atas distribusi bantuan kemanusiaan di dalam Suriah.[2] China membenarkan abstainnya terhadap resolusi ini dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi harus diikuti dalam menyalurkan bantuan ke Suriah.[3]

Meskipun menekankan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, China mengikuti pola mengabaikan prinsip-prinsip lain yang telah disepakati secara internasional seperti hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Hal ini terjadi pada tahun 2019 ketika veto bersama antara Rusia dan China memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB untuk pemilihan umum baru dan distribusi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di Venezuela. China memberikan pembenaran[4] serupa berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi ketika menggunakan hak vetonya pada tahun 2022 untuk melindungi Korea Utara[5] dari sanksi. Hal ini menunjukkan pola yang berkembang dalam penggunaan hak veto China di DK PBB. China menjustifikasi hak vetonya dengan memberikan persepsinya sendiri mengenai prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

Dalam menampilkan kedaulatan negara dan non-intervensi sebagai prinsip yang menggantikan prinsip-prinsip lain seperti hak asasi manusia, penggunaan hak veto China dapat dilihat sebagai tindakan menggunakan kursi permanennya di DK PBB untuk mendefinisikan kembali multilateralisme.[6] Pemahaman China tentang kerja sama multilateral sangat bersifat statistik karena memandang organisasi internasional hanya sebagai alat yang dapat digunakan oleh negara. Hal ini menguntungkan kalkulus global China dalam mengisolasi gangguan internal di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong[7] dari pengaruh eksternal dengan membangun persepsinya sendiri mengenai prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Kalkulus pendefinisian ulang multilateralisme ini menjadi semakin jelas ketika dipertimbangkan bahwa China tidak memiliki kepentingan langsung di Suriah, tidak seperti Rusia. Namun, China telah membangun kemitraan voting yang kuat dengan Rusia dalam isu Suriah di Dewan Keamanan.

Melihat data dari 10 tahun terakhir, China secara resmi telah menggunakan hak vetonya dalam sembilan kasus.[8] Kesembilan kasus tersebut merupakan kasus tandem veto dimana China bermitra dengan Rusia dalam memveto resolusi yang sedang dibahas.[9] Tujuh dari sembilan resolusi tersebut adalah mengenai Suriah, di mana China tampaknya tidak memiliki kepentingan langsung. Dua sisanya adalah mengenai Venezuela dan Korea Utara. Pola umum lainnya yang diamati selama veto ini adalah keterikatan China yang terus berlanjut dengan Rusia sebagai mitra veto. Bahkan jika ada kasus-kasus di mana Rusia memblokir sebuah resolusi sementara China tidak, China biasanya menebusnya dengan abstain dalam pemungutan suara.

 

Kemitraan Bersama Melawan Barat

Dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas, hasil yang umum terjadi adalah bahwa tiga anggota tetap Barat lainnya, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis tidak berdaya di Dewan Keamanan. Rusia dan China membangun strategi yang sukses untuk menjadi penyeimbang diplomatik fungsional terhadap kekuatan diplomatik tiga kekuatan Barat di DK PBB. Strategi ini telah mengubah Dewan Keamanan menjadi kokpit politik global di mana multilateralisme versi Barat sekarang secara terbuka diperebutkan oleh multilateralisme negara versi China, yang didukung oleh Rusia. Koordinasi erat yang terlihat antara Rusia dan China telah membuat sangat tidak mungkin bagi Barat untuk mengesahkan sanksi atau intervensi militer terhadap negara mana pun tanpa persetujuan dari anggota tetap non-Barat ini. Memori diplomatik tentang tindakan militer yang disahkan oleh DK PBB di Libya juga berkontribusi terhadap pengerasan sikap Rusia-China terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi, yang semakin menantang Barat.

Anggota tetap Barat pada tahun 2011 telah mendorong aksi militer di Libya untuk melindungi warga sipil dan kemudian mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan. Rusia dan China memiliki keberatan namun bukannya memveto, mereka justru abstain dari pemungutan suara. Penggunaan militer yang disahkan oleh DK PBB untuk mengubah rezim Libya sangat merusak kredibilitas tujuan kemanusiaan di hadapan Rusia dan China. Tampaknya, hal ini merupakan salah satu alasan utama meningkatnya penggunaan hak veto dan bukannya abstain sejak tahun 2011 dan seterusnya oleh Rusia dan China (Lihat Grafik 1). Mengerasnya sikap China terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi dengan memberikan kepentingan sekunder pada isu-isu kemanusiaan sebagian dapat ditelusuri pada penanganan Libya oleh Dewan Keamanan.

Grafik 1.

Dewan Keamanan yang terpolarisasi

Dengan perselisihan geopolitik yang sedang berlangsung di Ukraina serta China yang keras kepala, apa yang tetap pasti adalah berlanjutnya rasa saling tidak percaya dari pihak Barat terhadap China dan Rusia. Hal ini membuat pembangunan konsensus di dalam Dewan Keamanan menjadi isu yang sangat terpolarisasi. Dengan menurunnya citra kekuatan global AS, Rusia dan China terlihat lebih cenderung memveto resolusi-resolusi di Dewan Keamanan. Sejak tahun 2011, Rusia telah menggunakan hak vetonya lebih banyak daripada anggota tetap lainnya di Dewan Keamanan, sementara China berada di urutan kedua. Hal ini sangat kontras dengan tren dekadal yang terlihat dari tahun 1971 hingga 2010, di mana AS tetap menjadi anggota yang paling agresif dalam menggunakan hak veto. Pergeseran tren dari tahun 2011 dan seterusnya menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi sebuah platform untuk mempertentangkan pandangan dunia yang terpolarisasi yang dipegang oleh AS di satu sisi dan Rusia-RRT di sisi lain. Hal ini pasti akan mengurangi keefektifan fungsional Dewan Keamanan untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting di mana komunitas internasional dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab. Penyeimbangan terhadap Barat oleh kesesuaian suara Rusia-China dalam isu-isu seperti bantuan kemanusiaan ke Suriah atau peluncuran rudal Korea Utara menjadi preseden yang menjengkelkan bagi multilateralisme kooperatif.

Meskipun keselarasan suara antara Rusia dan China menjadi tren baru-baru ini, Dewan Keamanan tidak mengabaikan bahaya kebuntuan oleh veto di saat-saat genting. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada tanggal 3 November 1950, lebih dari dua pertiga negara anggota PBB menyatakan bahwa dalam kasus-kasus di mana perdamaian dan keamanan internasional terancam dan DK PBB lumpuh karena veto, Majelis Umum (UNGA) akan mengambil alih masalah ini dan memberikan rekomendasi. Masalah dengan cara kerja ini adalah bahwa UNGA hanya dapat merekomendasikan tindakan yang tidak mengikat. Untuk mengatasi situasi seperti ini, India mengusulkan reformasi DK PBB di mana Majelis Umum memiliki hak untuk menarik kembali anggota tetap jika anggota tersebut menyalahgunakan hak vetonya. Meskipun penyesuaian struktural seperti itu terhadap kerangka Dewan Keamanan tampaknya tidak masuk akal pada saat ini, Dewan Keamanan yang bertanggung jawab menawarkan solusi yang paling dapat diandalkan untuk menyesuaikan pandangan-pandangan yang saling bertentangan tentang multilateralisme yang dipegang oleh China dan Rusia dengan pandangan-pandangan yang dipegang oleh Barat.

[1] United Nations Meetings Coverage and Press Releases, Security Council Rejects Two Draft Resolutions Aimed at Renewing Cross-Border Humanitarian Operations in Syria’s North-West, 11 Juli 2023. https://press.un.org/en/2023/sc15348.doc.htm

[2] Ibid.

[3] UN Official Document Systems, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N23/200/22/PDF/N2320022.pdf?OpenElement

[4] United Nations, Security Council Seventhy-seventh 9048^th meeting Thursday, 26 May 2022, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N22/363/33/PDF/N2236333.pdf?OpenElement

[5] Michelle Nichols, China, Russia veto U.S. push for more U.N. sanctions on North Korea, Reuters, 27 Mei 2022. https://www.reuters.com/world/china-russia-veto-us-push-more-un-sanctions-north-korea-2022-05-26/#:~:text=UNITED%20NATIONS%2C%20May%2026%20(Reuters,started%20punishing%20Pyongyang%20in%202006.

[6] Gunda Reire, China’s Voting Pratice at the UN Security Council, Its Legal and Political Interpretation: Case of Syria, Socratess, 2021, Nr.2 (20). https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/6287/1/Socrates-20-2_08-Reire_099-114.pdf

[7] Finbarr Bermingham, UN human rights chief urges China to address issues in Tibet, Xinjiang and Hongkong, South China Morning Post, 8 Maret 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3212731/un-human-rights-chief-urges-china-address-issues-tibet-xinjiang-and-hong-kong

[8] UN Library, UN Security Council Meetings & Outcomes Tables, https://research.un.org/en/docs/sc/quick

[9]Velina Tchakarova, The UNSC and the Balance Act Between the US and the ‘Dragonbear’: Lessons for the G20, Observer Research Foundation, 14 Juni 2023.   https://www.orfonline.org/research/the-unsc-and-the-balancing-act-between-the-us-and-the-dragonbear/