Menu

Rekonstruksi

Pengungsi Suriah Pasca Runtuhnya Bashar Al-Assad: Dari Brain Drain Menjadi Reverse Brain Drain

, , , 0

Pada 8 Desember 2024 Perang Saudara Suriah berakhir dengan kemenangan bagi Tentara Pembebasan Suriah (FSA) terhadap Republik Arab Suriah yang dipimpin oleh Bashar Al-Assad. Runtuhnya Bashar Al-Assad menandakan dua hal yaitu berakhirnya kekuasaan Dinasti Al-Assadyang berkuasa sejak 1970 dan Partai Arab Sosialis Ba’ath yang telah berkuasa di Suriah sejak tahun 1963. Beberapa negara di Uni Eropa merespon berakhirnya rezim Assad dengan menangguhkan pendaftaran pencari suaka bagi warga Suriah. Sementara itu menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) tidak lama setelah rezim Assad runtuh ribuan pengungsi Suriah yang menetap di Lebanon, Jordania, dan Turki mulai kembali ke negara mereka. Selain itu UNHCR memprediksi setidaknya satu juta pengungsi Suriah akan kembali ke Suriah pada paruh pertama tahun 2025.

Kembalinya pengungsi Suriah kembali ke negara mereka merupakan perkembangan positif karena sejak Perang Saudara Suriah meletus pada tahun 2011 masyarakat Suriah terpaksa meninggalkan rumah dan kehidupan mereka karena Tentara Arab Suriah (SAA) dan aparatur keamanan Republik Arab Suriah dengan bantuan Iran dan Rusia menindak keras segala bentuk penolakan terhadap rezim Bashar Al-Assad dengan menembak para demonstran menggunakan peluru tajam, mengebom kota dan desa menggunakan bom barel tanpa pandang bulu, dan menggunakan senjata kimia seperti Sarin untuk memaksa masyarakat tunduk kepada rezim Al-Assad. Aksi brutal ini memaksa masyarakat Suriah untuk melarikan diri dan mengangkat senjata untuk menggulingkan Bashar Al-Assad secara paksa. Berdasarkan data dari Program Pangan Dunia (WFP) PBB 13 juta warga Suriah telah melarikan diri ke luar negeri sementara 7 juta warga di dalam Suriah telah menjadi pengungsi internal (IDP).

Dari 13 juta warga Suriah yang melarikan diri ke luar negeri, sekitar 3,3 juta wargamelarikan diri ke Turki sementara 2 juta warga mendapatkan suaka di negara anggota Uni Eropa (EU). Dari 2 juta warga yang mendapatkan suaka di Uni Eropa, 38% telah menjalani pendidikan universitas. Sementara itu Institut Pendidikan Internasional (IIE) menyatakan bahwa setidaknya 12-140 ribu IDP Suriah yang menetap di Idlib telah menjalani pendidikan universitas. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar pengungsi Suriah yang melarikan diri dari rezim Bashar Al-Assad dengan mengungsi di luar negeri atau di wilayah Idlib yang dikendalikan oleh pasukan pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) merupakan kaum intelektual. Keputusan mereka untuk melarikan diri merupakan sesuatu yang wajar karena tidak lama setelah Hafez Al-Assad meninggal pada tahun 2000 kaum intelektual Suriah mengikuti periode Musim Semi Damaskusdengan menandatangani Pernyataan 1000 (Statement of 1000) pada Januari 2001. Pernyataan tersebut mengkritik sistem negara satu partai (one party state) yang dikendalikan Partai Arab Sosialis Ba’ath dan mendesak Bashar Al-Assad untuk melakukan demokratisasi dengan sistem yudisial yang independen. Akan tetapi Bashar Al-Assad tidak melakukan demokratisasi dan melanjutkan gaya kepemimpinan tangan besi yang digunakan oleh pendahulunya Hafez Al-Assad.

Runtuhnya rezim Bashar Al-Assad membuka pintu baru bagi kaum intelektual Suriahyang mengungsi untuk kembali dan berkontribusi terhadap rekonstruksi dan pengembanganSuriah. Dari segi rekonstruksi, para intelektual, khususnya yang mendalami bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dapat membantu Pemerintah Transisi Suriah (STG) dalam mempercepat pembangunan ulang tempat tinggal dan infrastrkutur yang dihancurkan oleh serangan artileri dan serangan udara yang dilancarkan SAA dengan bantuan Rusia dan Iran. Selain membantu pembangunan ulang tempat tinggal dan infrastruktur, kaum intelektual juga dapat membangun birokrasi pemerintahan Suriah yang baru. Hal ini penting karena birokrasi negara yang sebelumnya tidak efisien dan rentan terhadap tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebagai contoh dalam sebuah wawancara yang direkam oleh Timour Azhari, Gubernur de fakto Damaskus Mohammed Yasser Ghazal menyatakan bahwa dibutuhkan upaya besar untuk mengubah birokrasi yang ditinggalkan oleh rezim Al-Assad dengan sistem e-government yang digunakan STG di Provinsi Idlib. Ghazal menunjukan efektivitas sistem tersebut dengan menyatakan bahwa e-government di wilayah Idlib mempercepat proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) menjadi 5 menit sementara di Damaskus proses pembuatan KTP memakan banyak waktu dan pemohon harus menyogok petugas jika ingin dipercepat.

Sementara itu dari segi pengembangan, kaum intelektual yang sudah mempelajari banyak ilmu di negara anggota EU dan Turki dapat kembali dan berkontribusi dalam pengembangansistem pendidikan Suriah agar kualitas sumber daya manusia (SDM) negara tersebut meningkat.Selain membantu dalam meningkatkan kualitas SDM, kaum intelektual Suriah dapat membantu STG dalam upaya mereka mengubah sistem ekonomi Suriah dari ekonomi terencana (planned economy) menjadi ekonomi pasar bebas (free market economy). Keinginan untuk melaksanakan transisi ini disampaikan oleh Kepala Kamar Dagang Damaskus Bassel Hamwi. Transisi ini akan memakan waktu lama karena saat Dinasti Al-Assad berkuasa sistem ekonomi terencana digunakan oleh rezim untuk memperkaya individu dan kelompok yang setia kepada Hafez dan Bashar Al-Assad sementara sebagian besar warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan.

Tahapan Pasca Perang Saudara Suriah: Rekonstruksi, Rehabilitasi, dan Reunifikasi

, , , , , , 0

Pada 8 Desember 2024 Perang Saudara Suriah secara tidak langsung berakhir saat rezim Republik Arab Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad runtuh setelah pasukan pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang dipimpin oleh kelompok islamis Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) di utara dan Komando Operasi Selatan (SOR) melancarkan serangan militer yang menghancurkan kapabilitas Tentara Arab Suriah (SAA) dan menguasai ibukota Damaskus dalam waktu 11 hari. Kemenangan FSA terhadap rezim Bashar Al-Assad dirayakanoleh warga Suriah yang berada di dalam negeri dan yang menjadi pengungsi. Perayaan tersebut dilakukan karena Dinasti Assad yang berkuasa dari tahun 1970 dengan menggunakan kultus individu ekstensif telah berhasil diruntuhkan. Kultus individu ekstensif yang dilakukan oleh rezim Assad bisa dilihat pada tahun 2011 saat prajurit SAA memaksa seseorang yang mereka tangkap untuk menyatakan bahwa Bashar Al-Assad adalah tuhan.

Tidak lama setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh ribuan pengungsi Suriah yang telah menetap di Turki dan Lebanon mulai kembali ke Suriah, sementara pengungsi internal yang sebelumnya mengungsi di wilayah Idlib yang dikendalikan oleh FSA telah kembali ke wilayah mereka. Selain itu beberapa hari setelah Damaskus jatuh ke tangan FSA, kelompok HTS membentuk sebuah pemerintahan transisi (STG) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad al-Bashir yang akan mengatur negara hingga Maret 2025. Bashir sebelumnyamenjabat posisi serupa di Pemerintah Penyelamatan Suriah (SSG), sebuah quasi-state yang memerintah Idlib sejak tahun 2017. Kedua hal ini merupakan perkembangan positif bagi Suriah yang baru karena adanya pemerintahan transisi dapat mengurangi kemungkinan negara terjerumus dalam anarki dan para pengungsi yang kembali dari Idlib dan luar negeri dapat berkontribusi terhadap rekonstruksi Suriah dengan menggunakan ilmu yang telah mereka pelajari untuk mempercepat proses tersebut.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa proses ini bahkan jika dipercepat akan tetap memakan waktu lama, serta memerlukan sumber daya material dan manusia yang besar. Ketigahal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena banyak desa, kota kecil, dan kota besar di Suriah rusak berat atau hancur total akibat dari pertempuran yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu terdapat juga kemungkinan kota dan desa tersebut masih memiliki unexploded ordnance (UXO) sehingga dibutuhkan tim dan alat penjinak bom agar UXO tidak membahayakan pekerja rekonstruksi.

Selain rekonstruksi pemerintahan STG juga harus melakukan rehabilitasi terhadap sistem politik dan masyarakat Suriah. Rehabilitasi kedua hal ini penting karena sistem politik Suriah sebelumnya yang didominasi oleh Partai Sosialis Arab Ba’ath mengatur negara dengan tangan besi. Hal ini menyebabkan banyak warga Suriah yang hidup dalam ketakutan karena jika mengucap kata yang salah ada kemungkinan mereka akan dihilangkan atau ditempatkan dipenjara yang penuh dengan penyiksaan dan eksekusi seperti Penjara Sednaya. Penjara Sednayaterkenal karena dijuluki sebagai rumah jagal/potong manusia oleh warga Suriah. Tak lama setelah Damaskus dibebaskan oleh FSA, ribuan warga Suriah memasuki Penjara Sednaya untuk membebaskan para tahanan yang masih berada di penjara tersebut dan mencari tahu nasib dari keluarga dan kerabat mereka yang dipenjara. Sebelumnya PBB memperkirakan ada lebih dari 100 ribu warga Suriah yang dihilangkan secara paksa oleh rezim Assad. Sayangnya Presiden Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR) Fadel Abdul Ghany menyatakan bahwa sebagian besar dari warga Suriah yang dihilangkan secara paksa oleh rezim Assad telah di eksekusi.

Dari penjelasan ini bisa dilihat bahwa pemerintah STG menghadapi tantangan besar karena mereka harus menunjukan bahwa di Suriah yang baru warga tidak perlu khawatir jika mereka memberikan pendapat. Hal ini tentu merupakan sebuah tantangan besar karena warga Suriah telah hidup di bawah ketakutan selama 54 tahun sehingga diperlukan upaya besar dari pemerintah STG untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Walaupun Perdana Menteri al-Bashir telah menyampaikan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi warga Suriah, hal tersebut tetap memerlukan bukti nyata. Selain itu dalam aspek rehabilitasi politik langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah STG adalah untuk membongkar birokrasi Partai Ba’ath yang telah mengakar di pemerintahan Suriah. Hal ini merupakan tantangan besar karena birokrasi sebelumnya tidak efisien dan penuh dengan korupsi yang terorganisir.

Tantangan terakhir yang perlu dihadapi oleh pemerintah STG adalah reunifikasi seluruh elemen masyarakat Suriah. Hal ini tidak mudah karena Suriah merupakan negara multi etnis dan multireligius. Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Suriah pemerintah STG harus menjamin bahwa etnis minoritas seperti etnis Druze, Assyria, Kurdi, dan Alawite dapat dilindungi dari diskriminasi. Pada saat HTS melancarkan serangan militer mereka pada 27 November 2024, mereka memberikan pernyataan bahwa mereka akan melindungi minoritasSuriah. Pernyataan ini tentu merupakan sebuah tanda positif bagi minoritas yang berada di Suriah akan tetapi saat ini pemerintah STG harus bisa menunjukan komitmen mereka terhadap pernyataan tersebut. Selain itu pemerintah STG juga harus siap melaksanakan negosiasi dengan kelompok pemberontak lain yang independen dari FSA agar mereka bisa kembali menjadi bagianSuriah tanpa pertumpahan darah. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah STG harus mampu mengakomodasi dan memenuhi sebagian atau seluruh permintaan yang diminta oleh kelompok minoritas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengafirmasi kesetaraan kelompok mayoritas dan minoritas dalam konstitusi baru Suriah atau dengan memberikan representasi melalui partai politik yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.